Ditemukan 9789 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-02-2016 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS JOB PERTAMINA - TALISMAN (OGAN KOMERING) LTD;
3222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PSC antara laindinyatakan:"The cost accruing therefrom shall be included in operating costsrecoverable as provided in section VI.
    General and administrative costs, other than direct charges, allocable tothis operation should be determined by a detailed study, and the methoddetermined by such study shall be applied each year consistently.
    Themethod selected must be approved by PERTAMINA, and suchapproval can be reviewed peridacly by PERTAMINA and CNW'";"The Last sentence of Article 3.3 of Exibit D the PSC is amended to be:"The Direct and indirect costs incurred by PHE OGAN KOMERING asOperator and TALISMAN in so providing assistance to Operator shall becharged to the Joint Account and sahall be Included in operating costs";Surat Direktur Utama Pertamina Nomor 947/C.0000/81 tanggal 5 JuniTahun 1981, antara lain dinyatakan:"berdasarkan
Putus : 15-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1322 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — PT KARYAMEGAH ADIJAYA, diwakili oleh Temi Efendi (Direktur) VS AXN HOLDINGS, LLC
13199 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1322 K/Pdt/2017However, Channel Provider shall have the right to bring any collectionsrelated claims against AORA in the courts of Indonesia under IndonesianLaw;Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Namun demikian, Penyedia Saluran Televisi berhak untuk mengajukanklaim terkait segala penagihan sejumlah uang terhadap AORA padaPengadilan di Indonesia berdasarkan Hukum Indonesia,10.
    Nomor 1322 K/Pdt/2017This Term Sheet shall be construed under the substantive laws (andnot the law of conflicts) of the State of California, United of America.All actions or proceedings based upon or resulting from this TermSheet shall be submitted to the International Chamber of Commerce (the"ICC") for arbitration under its Rules of Conciliation and Arbitration (the"Rules").
    Such arbitration shall be held in Los Angeles, California, UnitedStates of America, in the English language;Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Perjanjian "Term Sheet' ini seharusnya ditafsirkan di bawah hukumsubstantif Negara Bagian California Amerika Serikat Semua tindakanyang didasarkan atau diakibatkan dari perjanjian ini harus diajukan kepadaArbitrase Kamar Dagang Internasional (ICC) di bawah Peraturan Konsiliasidan Arbitrase (Peraturan).
Putus : 22-12-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 837/B/PK/PJK/2014
Tanggal 22 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BOSKALIS INTERNATIONAL INDONESIA
20869 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Location shall be TKP4546, TKP58.559,5 and TKP6667. The Locations are approximately 5 km north of BatamIsland. The scope of work included but not limited to engineering, pre dumpsurveying, procurement, loud out, transportation and construction activities,Nilai Kontrak seluruhnya USD 8,963,000.00 (Exhibit C) dengan perincian :Halaman 5 dari 52 halaman.
    Ltd. di Indonesia dalam rangka pengerjaan proyek tidakmelebihi 183 hari;Bahwa Pasal 5 ayat (2) huruf h Perjanjian Penghindaran Pajak Bergandaantara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Singapura menyatakan :The term "permanent establishment" shall include especially : a building site orconstruction, installation or assembly project which exists for more than 183days,Bahwa karena pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh BoskalisInternational (S) Re Ltd kurang dari 183 hari sebagaimana diatur
    Hal ini merujuk pada Pasal 7 ayat (1) PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia denganRepublik Singapura, yang menyatakan :The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only inthat State unless the enterprise carries on business in the other ContractingState through a permanent establishment situated therein.
    Location shall be TKP4546, TKP58.559,5 and TKP6667. The Locations are approximately 5 km north of BatamIsland.
    Putusan Nomor 837/B/PK/PJK/201 4Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia denganRepublik Singapura, yang menyatakan :The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only inthat State unless the enterprise carries on business in the other ContractingState through a permanent establishment situated therein.
Putus : 11-09-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 489 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 September 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SMELTING
3819 Berkekuatan Hukum Tetap
  • disetorkan telahdiakui oleh Bank dan Surat Setoran Pajak juga merupakan Faktur PajakStandar, maka seharusnya Surat Setoran Pajak tersebut adalah sah danvalid untuk bisa dikreditkan sebagai Pajak Masukan di dalam SPT MasaPajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding;bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa berdasarkan Section 2dari "Offshore Operation and Technical Assistance Agreement" antaraPemohon Banding dengan Mitsubishi Materials Corporation ("MMC")tertanggal 11 Desember 1996 disebutkan bahwa:eee MMC shall
    MMC's services shall beperformed in Japan or elsewhere outside of the Republic Indonesia;bahwa berdasarkan Section 4 dari Agreement tersebut dinyatakanbahwa:.MMC shall send to PT Smelting an invoice for any of the followingincurred in the prior month.. a) the support fee, b) expenses that arereimbursable by PT Smelting to MMC pursuant to this agreement,Halaman 5 dari 23 halaman.
Putus : 19-11-2014 — Upload : 24-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 614/B/PK/PJK/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SMELTING
15955 Berkekuatan Hukum Tetap
  • disetorkan telah diakuioleh Bank dan Surat Setoran Pajak juga merupakan Faktur Pajak Standar, makaseharusnya Surat Setoran Pajak tersebut adalah sah dan valid untuk bisadikreditkan sebagai Pajak Masukan di dalam SPT Masa Pajak PertambahanNilai Pemohon Banding;Bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa berdasarkan Section 2 dari"Offshore Operation and Technical Assistance Agreement" antara PemohonBanding dengan Mitsubishi Materials Corporation ("MMC") tertanggal 11Desember 1996 disebutkan bahwa:ve MMC shall
    MMC's services shall beperformed in Japan or elsewhere outside of the Republic Indonesia;Bahwa berdasarkan Section 4 dari Agreement tersebut dinyatakan bahwa:MMC shall send to PT Smelting an invoice for any of the following incurredin the prior month.. a) the support fee, b) expenses that are reimbursable by PTSmelting to MMC pursuant to this agreement ;Bahwa dalam rangka pemberian jasa di bidang hukum sebagaimana disebutkandi dalam section 2 tersebut di atas, MMC menggunakan jasa dari konsultanhukum
Register : 15-09-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 1657/Pdt.G/2020/PA.Krs
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
122
  • Krsalin dan menjadikan pertinbangan sendiri atas pendapat ahli Hukum Islamyang tercantum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zawaini fith Thalaaq Juz halaman 83;Led adh ter als Coes Hl Shall plat Cue SUbl) ali iy! Li!
Upload : 01-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/PDT.SUS/2011
ERIKS PTE, LTD. ( REPRESENTATIVE OFFICE INDONESIA ) DIWAKILI FELIX PAGNIER; MAY LINDAWATI
129105 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 278K/Pdt.Sus/2011mereka kehendaki dan sikap mereka, isi dan bentukperjanjian;Bahwa berdasarkan isi Kontrak Kerja Pasal 4 (empat)berbunyi sebagaiberikut:(VI) General Terms And Conditions Of ServiceYou shall subject to such other general terms andconditions of service laid down by the Company togovern all members of its staff and to any changes tothe terms and conditions of employment that may beintroduced by the Company from time to time";Sebagaimana telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpahsebagai
    disebutkan mengenai' pilihan hukum = dan/ataupilihan yurisdiksi, maka dapat dikatakan bahwa parapihak, Termohon Kasasi/Penggugat dan Eriks Pte LtdSingapura telah melakukan pilihan hukum secara diamdiam (sti/zwijgend, implied, tacitly ), yang mana kitadapat menyimpulkan maksud para. pihak ini mengenaihukum mana yang mereka kehendaki dari sikap mereka,isi dan bentuk perjanjian;Bahwa berdasarkan isi Kontrak Kerja Pasal 4 (empat),berbunyi sebagai berikut:(IV) GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SERVICEYou shall
Register : 08-08-2011 — Putus : 31-01-2012 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 439 /Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL.
Tanggal 31 Januari 2012 — PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK L A W A N Drs AGUS DARJANTO Ir BOBBY ANDHIKA JUNANDA PUTJE SYARFUAN LINSEN INTERNATIONAL LIMITED NELSON COVE SHIPHOLDING SA HUMPUS SEA TRANSPORT Pte. Ltd.
1025806
  • Ltd (the "Charterers") of each and every obligation ofhalaman 3 dari 25 lembar Putusan No.439/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Sel.the Charterers of whatsoever nature under or in connection with the abovereferenced charterpatty (the "Charterparty") and should any breach thereof occur,we hereby undertake to indemnify you immediately upon demand without deductionfor all losses, expenses and liabilities of whatsoever nature that you may suffer orincur by reason of that breach.Our liability under this guarantee shall
    Further, ourobligation hereunder is unlimited and shall not be affected by any insolvency(including without limitation, winding up, administration, receivership oradministrative receivership), amalgamation, reconstruction, change of name,ownership, control or status of, or any legal limitation relating to, by or of theCharterers or any other person, and we shall not be discharged or released from ourobligations hereunder by any arrangement or agreement made between you and theCharterers or a receiver
Register : 10-01-2017 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 24-10-2019
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj
Tanggal 7 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
2316
  • ketentuan Pasal 105huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belummumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan menurutketerangan kedua saksi kondisi anak tersebut sehat dan baik dalam asuhanPenggugat, oleh karenanya berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, dan hanya semata demi kemaslahatan serta untukmengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests ofthe child shall
    No. 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj.mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests ofthe child shall be a primary consideration) sebagaimana prinsip universaltentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi HakhakAnak PBB Tahun 1989 (Convention on the Rights of the Child) yang telahdiratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agarbatinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telahberpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan
Register : 28-09-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2618/Pdt.G/2015/PA.JS
Tanggal 10 Nopember 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
130
  • .,, halaman 15 dari19Wal Qanun halaman 100 yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimsebagai berikut:Cpa lie Cus Eladal 8 SY 9 EI GUAM ae aeidy daa g jl Shall GU...Cee gl ete Cty Asa g iN AB Shall gt Gh uN Cpe GLE Ug Sg) pala G15 Ne ila) GS Lagag..,Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan dan tidak ada kebaikannyamengumpulkan dua orang yang saling membenci.
Putus : 28-11-2013 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399/B/PK/PJK/2013
Tanggal 28 Nopember 2013 — PT. L’OREAL INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
6985 Berkekuatan Hukum Tetap
  • L'Oreal shall execute and sign all confirmative deedsand documents necessary to comply with formalities which might be required bythe laws and regulations prevailing in the Territory to make such exploitationright valid and enforceable against third parties.Bahwa sesuai dengan yang dimaksud dalam perjanjian, pihak L'Oreal S.A.membebani Pemohon Banding royalty karena Pemohon Banding mempunyaihak untuk memasarkan barangbarang yang berteknologi serta menggunakanmerek dagang tertentu.
    Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013Upon Licensee's request, L'Oreal shall execute and sign allconfirmative deeds and documents necessary to comply withformalities which might be required by the laws and regulationsprevailing in the Territory to make such exploitation right validand enforceable against third parties.Sesuai dengan yang dimaksud dalam perjanjian, pihak L'Oreal S.A.France membebani Pemohon Peninjauan Kembali royalti karenaPemohon Peninjauan Kembali mempunyai hak untuk memasarkanbarangbarang
    di dalam perjanjian tersebut keberatan melalui pemberiansurat tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa daluarsaberakhir pada 1 (satu) tahun periode.Bahwa hal tersebut telah membuktikan pendapat Majelis HakimPengadilan Pajak atas masa berlaku perjanjian Licensed Agreementadalah tidak benar dan dapat menyebabkan intrepretasi yangberbeda.Bahwa Pemohon Peninjauan kembali telah menjelaskan selamaproses banding atas butir 1.2 dalam Licensed Agreement yangmenyatakan bahwa:"License trademark shall
    mean cosmetic, hygiene and toiletryproducts manufactured in accordance with the Technology (ashereafter defined) and that the parties have agreed to market in theTerritory under the Licensed trademark"Dan butir 1.4 dalam Licensed Agreement yang menyatakan bahwa:"Technology shall mean all proprietary information developed byL'Oreal in connection with the composition and/or manufacture ofLicensed Products, and relating more particularly to .formulae withthe relevant operating instructions, as well
    Atas status kepemilikantersebut, L'Oreal SA France berhak untuk melakukan transferteknologi sesuai butir dalam Licensed Agreement sebagai berikut:"Transferred Technology" shall mean all proprietary informationdeveloped by L'Oreal in connection with the composition and/ormanufacture of Licensed Products, and relating more particularly toformulae with the relevant operating instructions, as well as qualitystandards and testing techniques and all appropriate technicalinstructions (directions for use
Register : 10-04-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 B/PK/PJK/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WIRAKARYA SAKTI;
5337 Berkekuatan Hukum Tetap
  • However, such interest may also be taxed in the State in which itarises and according to the laws of that State, but if the BeneficialOwner of the interest is a resident of the other State, the tax socharged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of theinterest;3.
    Notwthstanding the provisions of paragraph 2, interest arising inone of the two States shall be taxable only in the other State to theextent that such interest is derived by:(i) the Government of the other State, including politicalsubdivisions and local authorities thereof; or(ii) the Central Bank of the other State; or(ili) a financial institution omed or controlled by the Government ofthe other State, including political subdivisions and localauthorities thereof; or(iv) any resident of the other
    Notwthstanding the provision of paragraph 2, interest arising in oneof the other Stares shall be taxable only in the other State if theBeneficial Owner of the interest is a resident of the other State and ifthe interest is paid on a loan made for a period of more than 2 yearsHalaman 19 dari 40 halaman. Putusan Nomor 218/B/PK/PJK/2014or is paid in connection wth the sale on credit of any industrial,commercial or scientific equipment;5.
    The competent authorities of the two States shall by mutualagreement settle the mode of application of paragraphs 2, 3 and 4;5.
    Commentary on Article 11 Paragraph 17:any provision of this Convention conferring an exemptionfrom, or a reduction of tax shall not apply if more than 50 percent of such income is used to satisfy claims by such persons(including interest, royalties, development, advertising, initialand travel expenses, and depreciation of any kind of businessassets including those on immaterial goods and processes),8.2.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. METAL ONE INDONESIA
14839 Berkekuatan Hukum Tetap
  • broker in order to develop and promote its business and TheSecond Party is willing to furnish The First Party with such service;Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 231/B/PK/PJK/20162) Appointmenta) The First Party hereby appoints The Second Party as broker forThe First Party to develope and promote The First Partys businessin Indonesia,b) The Second Party hereby accepts the appointment and agrees toperform the duties as set forth under section 2 hereof;3) Duties of The BrokerThe Second Party shall
    , when requested by The First Party, renderfollowing services:a) To obtain offers of bids of The First Party to customers orsuppliers, andb) To convey offers or bids of The First Party to costumers orsuppliers, andc) To render any other services, which The First Party requests fromtime to time The Second Party, with respect to the contracts of TheFirst Party;In rendering such services, The Second Party shall comply withinstructions or orders, if any, given by The First Party and shall servethe best
    interest of The First Party;4) BrokerageIn case that contracts are concluded by The First Party with suppliersadn/or customers through the assistance of The Second Party hereunder, The First Party shall pay The Second Party for each contract, asentire and full payment for the consideration of the services provided byThe Second Party under this agreement, brokerage calculated iniaccordance with rates stipulated in the schedule A attached here towhich is an integral part of this agreement;3. bahwa
    Bahwa berdasarkan article empat puluh tiga EU VAT Directivetentang General Rules Place of Supply of Service dinyatakanbahwa the place of supply of service shall be deemed to be theplace where the supplier has established his business or has afixed establishment from which the service is supplied, or, in theabsence of such a place of business or fixed establishment, theplace where he has his permanent address of usually resides;Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 231/B/PK/PJK/20163. 25.Bahwa
Register : 04-06-2012 — Putus : 15-10-2012 — Upload : 25-10-2012
Putusan PA PALEMBANG Nomor 871/Pdt.G/2012/PA.Plg.
Tanggal 15 Oktober 2012 — PEMOHON vs TERMOHON
87
  • MusiazirPanitera PenggantiTtd.Siti Aisyah, SHall Pendaftaran Rp.: ,000.2 Biaya Proses Rp.: ,000.053 Panggilan Penggugat Rp.: ,000.0214 Panggilan Tergugat Rp.: ,000.0815 Redaksi Rp.: ,000.56 Materai Rp.: ,000.6Jumlah Rp.: .000.193
Register : 19-09-2011 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42872/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 25 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11921
  • The Certificate of Origin shall be issued by the relevant government authorities of theexporting party at the time of exportation or soon thereafter whenever the products to beexported can be sonsidered originating in the party within the meaning of the ASEANChinaRules of Origin;bahwa pengertian saat diekspor (at the time of exportation) menurut ketentuan kepabeanan adalahsaat barang dikeluarkan dari daerah pabean yang diukur berdasarkan tanggal pemberitahuanekspor barang, maka tanggal B/L yang menunjukkan
Putus : 12-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1133/B/PK/PJK/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GAPURA ANGKASA
5329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HikmahantoJuwana, SH, LL.M, Ph.D sebagai berikut:1) Bahwa di dalam huruf a article 92 Konvensi Chicago1944, disebutkan this convention shall be open foradherence by members of the united nations and stateswith then, and states which remained neutral during thepresent world conflict kemudian di huruf b disebutkanadherence shall be effected by a notification addressedto the government of the United States of America andshall take effect as from the thirtieth day from the receiptof the notification
    by the government of the United Statesof America, which shall notify all the contracting states.Negara Republik Indonesia melalui Kedutaan RepublikIndonesia Serikat untuk Amerika Serikat telahmengirimkan notifikasi tanggal 26 April 1950 dan telahditerima pemerintah Amerika Serikat tanggal 27 April1950, sehingga sesuai ketentuan article 92 maka NegaraRepublik Indonesia telah menjadi anggota ICAO danketentuanketentuan yang terdapat di dalam KonvensiChicago 1944 beserta annexesnya mengikat NegaraRepublik
    Article 24 (a)) that fuel and lubricating oils onboard an aircraft of a Contracting State on arrival in theterritory of another Contracting State and retained onboard on leaving the territory of that State shall beexempt from customs duty, inspection fees or similarnational or local duties and charges.
    Putusan Nomor 1133/B/PK/PJK/2014negara anggota yang melintasi yurisdiksi negara anggotalainnya.Bahwa dalam angka 2 huruf a, Council Resolution OnTaxation Of Internasional Air Transport disebutkan Withrespect to the taxation of income of internasional airtransport enterprises and taxation of aircraft and othermoveable property, each Contracting State shall, to thefullest possible extent, grant reciprocally, kemudian diangka 3 disebutkan With respect to taxes on the sale anduse of internasional air
Putus : 27-05-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1664 K/PID/2008
Tanggal 27 Mei 2009 — Ir. H. ENDRO PRAPONCO, MM., VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Jaksa Agung Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Cq. Aspidus Kejati DKI Jakarta Cq. Tim Penyidik di Kejati DKI Jakarta
3928 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No one shall bedeprived qf his liberty except on such gourds and in accordancewith such procedure as are established by law" Bahwa prinsip ini juga ditegaskan dalam UU No.39 tahun 1999tentang Hak Azasi Manusia sehingga dengan demikian, penahananyang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon selain tidakberdasarkan hukum, juga bertentangan dengan normanorma yangtelah diterima secara universal ; Bahwa dengan demikian adalah sudah selayaknya danberdasarkan hukum serta sangat berperikemanusiaan apabilaPengadilan
    No one shall be subjected toarbitrary or detention.
    No one shall be deprived of his liberty except onsuch gourds and in accordance 'With such procedure as are establishedby law", yang ditegaskan dalam UU No.39 tahun 1999 tentang Hak AzasiManusia.Sehubungan dengan halhal tersebut, Pemohon memohon Majelis Hakimuntuk:1.BrMengabulkan permohonan Praperadilan untuk seluruhnya.Menyatakan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Print 755/O.1.5/Fd.1/05/2008 tgl 27 Mei 2008 serta Penahanan Lanjutanberdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No.
    Noone shall be subjected to arbitrary or detention.
Register : 22-07-2011 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.42598/PP/M.M.IX/19/2013
Tanggal 10 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
13531
  • Berdasarkan ATTACHMENT A: OPERATIONAL CERTIFICATIONPROCEDURES FOR THE RULES OF ORIGIN OF THE ASEANCHINA FREETRADE AREA pada Rule 6 butir (a) dinyatakan "The Government authoritiesdesignated to issue the Certificate of Origin shall, to the best of their competenceand ability, carry out proper examination upon each application for the Certificateof Origin to ensure that:a. The application and the Certificate of Origin are duly completed and signedby the authorised signatory;b.
Register : 11-03-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PTA SURABAYA Nomor 0119/Pdt.G/2015/PTA.Sby
Tanggal 9 April 2015 — PENGGUGAT (Terbanding) DAN TERGUGAT (Pembanding)
188
  • Musthafa AsSibai yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapatnya sendiri sebagai mana tersebut dalam kitabnya AlMaratubaina alFighi wa alQanun halaman 100, berbunyi sebagai berikut :OY VI Aga ys atl: 5) pete Gyo MNS GA Lola eI Gilly GURY ae aiid Y Aaa g 5) shall oldLgdlud 6) GIS pbsd 1 jill laa lal GS) Lage sy Qyetltie Quy Eleial SY 5 agS shu sSy pth Logie ant y USI cee al Sel Ge 9 Sl Gye Ga Aang NAB all Seth Oo) pl Ge Goldoh pets Atle!
Putus : 24-02-2004 — Upload : 23-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 032K/N/HAKI/2003
Tanggal 24 Februari 2004 — Pioneer Kabushiki Kaisha; Century Batteries Indonesia Ltd; Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Kehakiman dan Ham Cq Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten Dan Merek (Direktorat Merek)
671636 Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan merek terkenal baik dinegaranya sendiri Jepangmaupun dipelbagai negara di dunia termasuk di Indonesia.Berdasarkan Pasal 4 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek, merek Temohon kasasi termasuk dalam pengertian/dikualifikasisebagai pendaftar yang bentikad tidak baik, sehingga berdasarkan pasal69 ayat (2) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 dapat dibatalkantanpa batas waiktu.Ketentuanketentuan diatas sejalan dengan pasal 6 bis ayat (3) KonvensiParis yang menyatakan bahwa NO TIME LIMIT SHALL