Bahwa 13 orang pemegang SKT tersebutdikoordinir oleh Daniel Alias Ateng (Pengusaha) dan TerdakwaAntonius Husin (Kades Pala Pulau/ Anggota Panitia IX) serta Drs.Raden Amas Sungkalang, M.M (Sekretaris bukan AnggotaPanitia IX Pengadaan Tanah) yang sekarang sudah menjadiTerpidana Kasus Tipikor Pengadaan Tanah untuk pembangunanrumah dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukansecara melawan hukum menyebabkan dibayarkannya sejumlahuang sebagai ganti rugi tanah yang telah dibebaskan oleh PemdaKapuas

Putusan Tipikor Nomor55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PNPTK adalah untuk memanipulasi datakepemilikan dan penguasaan tanah yang sebenarnya atas tanah seluas21 Ha dalam alas hak berupa Pernyataan Penyerahan Tanah tersebutyang telah dibuat dan dicantumkan bahwa ke 13 orang Pemilik tanahtersebut seolaholah telah menerima penyerahan atas tanahtanahtersebut dari Antonius Husin selaku Kades Pala Pulau (Terdakwa/Terpidana/ masih proses banding kasasi), yang seolaholah telahdikuasai sejak tahun 1989 olehnya, padahal

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung seiak tanggal 07 September 2012 .sampaidengan tanggal 06 Oktober 2012 ;4. Diperpaniang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung seiak tanggal 07Oktober 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012;5.

PUTUSANNomor 108/PDT/2017/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :Azizah H. Umar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurusrumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lancang GampongMeunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe,dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSTAFA M.

Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARM ULI, S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT BNA

tamat;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:1 PenyidikNovember 2014;sejak tanggal 7 November 2014 sampai dengan tanggal 26Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 22/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2014 sampaidengan tanggal 5 Januari 2015;3 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikorpada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Pebruari2015;4 Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriPekanbarusejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret2015 ;5 Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24Maret2015;6 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April2015;7 Perpanjangan Kedua olehKetua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaruke II sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei2015;8 Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru

sejak tanggal 8 Mei 2015 sampaidengan tanggal 6 Juni 2015;9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015;10 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru pada sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4September 2015 ;11 Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober2015

;12 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejaktanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;13 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember2015;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum TIAR RAMON,S.H.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negerisejak tanggal 09 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 07 September2011;3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011 ;4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negerisejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 16November 2011;5.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggisejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember2011;6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07Desember 2011 sampai dengan 05 Januari 2012 ;7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggisejak tanggal 06 Januari 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2012 ;Hal. 1 dari 60 hal. Put. No. 957 K/Pid. Sus/20128. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b.

Sururi;Tempat lahir : Lampung ;Umur /tanggal lahir =: 54 Tahun/ 02 Maret 1956;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Karundang Impres Cipager RT. 003/005Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya,Kota Serang, Propinsi Banten;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS, mantan Kepala Sekolah SMAN 1 Serang,sekarang Pengawas SMA pada Dinas Pendidikan KotaSerang;Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :1 Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 Juli 2011 Nomor 10/Pen.Pid.Sus

/TPK/2011/PN.SRG, sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengantanggal 25 Agustus 2011;2 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 19Agustus 2011 Nomor 10/Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PN.Srg, sejak tanggal 26Agustus 2011 s/d dengan tanggal 24 Oktober 2011;3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 Oktober 2011Nomor 568/Pen.Pid/2011/PT.BTN, sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampaidengan 23 Nopember 2011;4 Perpanjangan Kedua (II) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal

Manurung, S.H., M.M., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, LeopoldLuhut Hutagalung, S.H., M.H., dan Sophian Marthabaya, S.H., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejak tanggal 24Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016.4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejaktanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016.5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT.Banjarmasinsejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Desember 2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : DR (cand) DIAN KORONARIADISH.,MH., AKHMAD MUNAWAR,SH.,MH., SAMSUL BAHRI,SHI.,MH.

,dan RUNIK ERWANTO,SH., semua dari LKBH KORPRI Kabupaten Banjar yangberalamat di Jalan Ahmad Yani Km.40 no.2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasintanggal 05 September 2016.Putusan Nomor 31/Pid.Sus/ Tipikor/2016/PN.Bjm Hal1dari106Pengadilan Tipikor tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaan denganperkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2016

Membebankan biaya perkara kepada Negara; atauApabila Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalamperkara a quo berpendapat lain, mohon sudi kiranya menjatuhkan putusanterhadap Terdakwa dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 15 Nopember2016 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak semua argumentasi yangdikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana NotaPembelaan

PNBP....... ccc ccceee cee eee ee nee eee eee eeeeeeneeeees Rp. 5.000, Jumlah Rp. 196.000,(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan nomor 175/Pdt.P/2018/PNBnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ IV /2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Chaidir (Pemohon).Banda Aceh, 09 April 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan nomor 175/Pdt.P/2018/PNBna

Kendari, sejak tanggal 8Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari, sejak tanggal 7Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor (tingkat banding) pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara (tahap I), sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengantanggal 4 Februari 2019;Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma.

Baruga, KotaKendari Sulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018 danyang telah didaftarkan dalam buku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 613/Tipikor/2018/PN.Kditanggal 16 Oktober 2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 55/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2.

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 55/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang pada hari Rabu, tanggal 17Oktober 2018;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa LA ODE ADU, A.

TOEMION, dengan demikianunsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yangsudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsiadalah baik melawan hukum Formil maupun Materill;Menimbang, bahwa unsur melawan hukum erat hubungannya dengan teorikesengajaan yaitu kesengajaan dalam melakukan perbuatan yaitu perbuatan melawanhukum yang sengaja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.

KdiHAMSI TAMAL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadirioleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi serta dihadiri pula olehTerdakwa yang didampingi olen Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,MULYONO DWI P, Ak, SH., M.AB.,CFE. KHUSNUL KHATIMAH, SH., MH.DARWIN PANJAITAN, SH.Panitera Pengganti,FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH.Halaman ke 146 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid. SusTPK/2018/PN. Kdi

Nomor 269 K/PID.SUS/2015bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Jayapura dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah mengakibatkandana dicairkan sebesar Rp882.000.000,00 (delapan ratus

AgarFENY LATUMARISA, S.E. membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Jayapura Nomor 43/TIPIKOR/2013/PNJPR. tanggal 10 Maret2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Hal. 12 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015. Menyatakan Terdakwa FENY LATUMARISSA, S.E. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;.

Tipikor/2014/PNJPR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas A Jayapura yang menerangkan,bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Biak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas A Jayapura tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2013 dariJaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Materai penetapan Rp 6.000,00Jumlah: Rp176.000,00(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).Nomor : W1.U1/ /HK.02/VIII/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Fitri Yani SKM (Pemohon).Banda Aceh, 10 Agustus 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWakil PaniteraHalaman 7 dari 6 halaman Penetapan No. 73/Pdt.P/2019/PN.Bna.Drs. EFENDI.SHNIP. 196612261990031003

Tipikor.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Semarangyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkatpertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama DR. HM. IQBAL WIBISONO, SH., MH.Tempat lahir : TemanggungUmur/Tgl.lahir : 51 tahun/28 Desember 1963Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Jl.

Candi Mas Selatan No.198, Rt.04,Rw.07, Kelurahan Kalipancur, KecamatanNgaliyan, Kota Semarang.Agama : IslamPekerjaan/Jabatan : Dosen / Mantan Anggota DPRD ProvinsiJateng periode 20042009Pendidikan : $31.Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan oleh :Hakim PN Tipikor : sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengantanggal 14 januari 2015;. Perpanjangan KPN : sejak tanggal 15 januari 2015 sampai dengantanggal 15 Maret 2015 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :1. THEODORUS YOSEP PARERA, SH2.

EKO SUPARNO, SHKesemuanya, Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE YOSEPPARERA & PARTNER , ADVOKAD , KONSULTAN HUKUM,KURATOR dan PENGURUS yang berkantor di JI Semarang Indah BlokD 16No 5 Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12Nopember 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarangnomor:138/Pen.Pid. Sus/2014/PN.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : Dr.

5.000, (limaridbu rupiah).Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Semarang pada hari SELASA, 17 PEBRUARI 2015, olehHASTOPO, SH MH, sebagai Hakim Ketua, ANTONIUS WIDIJANTONO, SHMH dan ROBERT PASARIBU, SH MH, Hakim AD Hoc, masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari SELASAtanggal 24 PEBRUARI 2015 oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULASTRI PaniteraPengganti pada Pengadilan Tipikor

kepadaMajelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya untuk : Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 29/Pid.SusTPK/2019/PN Plk tanggal 14 Januari 2020, khususnyamengenai pasal yang terbukti dan lamanya penjatuhan pidana penjaraterhadap diri Terdakwa Andreas Arpenodie;Menimbang, bahwa atas alasan keberatan yang disampaikan oleh PenuntutUmum dalam memori bandingnya tersebut diatas Majelis Hakim Tipikor

Srikandi ( Saksi RikaChristina ) sebesar Rp 212.641.129, (dua ratus dua belas juta enam ratusempat puluh satu ribu seratus dua puluh Sembilan) sesuai hasil temuanInspektorat Kabupaten Gunung Mas;Bahwa setelah Majelis Hakim tipikor tingkat banding memeriksa denganseksama terhadap Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten GunungMas yaitu berdasarkan LHP Reguler No: 700/21/V/LHPR/2018 tanggal 28 Mei2018 diperoleh rincian hasil perhitungan sebagai berikut :nilai sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan

Srikandi (Saksi Rika Christina) ;Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tipikor tingkat banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tidak sependapat dengan alasan keberatan Penuntutumum yang disampaikan dalam memori bandingnya, yang menyatakan bahwaperbuatan melawan hukum Terdakwa telah memperkaya orang lainsebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, karena uang yang telahdiperoleh CV.Srikandi (Saksi Rika Christina) dari pekerjan pembangunangedung tersebut tidak dapat dikatakan menjadikan lebin kaya

dengan Putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat pertama yangmenyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair, akan tetapiHal.85 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUSTPK/2020/PT PLKMajelis Hakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayaakan memperbaiki sekedar mengenai besarnya jumlah Uang Pengganti yangdibebankan kepada Terdakwa dan akan diuraikan dalam pertimbangan putusandibawah ini;Menimbang, bahwa

yang akan digunakan untuk membayarpajak yang dipegang oleh Operator Desa sejumlah Rp 26.000.000, (dua puluhenam juta rupiah) dan Uang Jaminan Pemeliharaan gedung yang dipegang olehSekretaris Desa sejumlah Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) sehingga totaluang pembangunan Balai Pertemuan Desa yang telah dipinjam oleh Terdakwasejumlah Rp 36.000.000,(tiga puluh enam juta rupiah) dan sampai saat ini uangtersebut masih belum dikembalikan oleh Terdakwa;Menimbang , bahwa oleh karena itu majelis hakim Tipikor

M.H.Him 8 dari 8 hlm Put No.413 /PID.SUS/2018/PT MKSPENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004Him 9 dari 8 hlm Put No.413 /PID.SUS/2018/PT MKS

Redaksi : Rp 5.000Jumlah : Rp 151.000Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyasebanyak 8(delapan) lembarDiberikan atas permintaan PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlh. Panitera,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 8 dari Halaman 8Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2018 /PN Bgl

PUTUSANNomor 61/PID.SUS/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama : RIMBA SAKTITANJUNG Als RIMBA Bin aSBUYUNG SUKI; QRTempat lahir : Boltrem (Riau); WwUmur/Tanggal lahir : 80 tahun/ 16 Maret 1987; QJenis kelamin Lakilaki =Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Boltrem

NYAKMAD, tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 15/PID.SUS-TIPIKOR/2020/PTBNA tanggal 2 Juni 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 69/Pid.SusTPK/2019/PN Bna tanggal 17 April 2020, mengenai pidana uangpengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri KL. A Bandung sejak Tgl :23 01 2013 s/dTgl : 21 02 2013 ;5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri KL. A Bandung sejak Tgl : 22 02 2013 s/d Tgl: 22 042013 ;6.

bersamasama maupun sendirisendiri,berdasarkankan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2013sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Negeri KL.IA Bandung tersebut ;Telah membaca:=" Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri KL.I A Bandung Nomor04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg,tanggal : 23 Januari2013tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini ;=" Penetapan Hakim Ketua Maijelis Pengadilan Tipikor

,M.Hum, Hakim TIPIKOR selaku Ketua Majelis, HeriSutanto,SH.,MH, Hakim TIPIKOR dan Yanuar Anadi,SH.,MH Hakim Ad.Hoc.

TIPIKOR sebagai HakimHakim Anggota berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung tanggal 23 Januari 2013, Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, danputusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dandidampingi HakimHakim Anggota, serta dibantu oleh NandangSudjana,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi

20 16kepada masingmasing Gapoktan dan dalam hal ini Gapoktan DesaPangean, Gapoktan Desa Jangkungsumo dan Gapoktan Desa Brumbun,tidak merasa dirugikan oleh Terdakwa maupun saksi Hari Agus SantaPramono dan mereka menganggap perkara sudah selesai sampai ditingkat Kejaksaan akan tetapi kKenyataannya oleh pihak Kejaksaan NegeriLamongan tetap dilanjutkan hingga Terdakwa dan saksi Hari Agus SantaPramono menjadi pesakitan/Terdakwa yang disidangkan di PengadilanTindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor

Terdakwa melalui Ali Maksum, S.H., telah mengajukan memori bandingmelalui Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hariKamis tanggal 17 Oktober 2013, yang dterima oleh H. Soedi, S.H., M.H.,selaku Wakil Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding pada hariKamis tanggal 17 Oktober 2013 (vide bukti terlampir).

Selain itu juga oleh karena hakhak Terdakwa merasa dilanggar karenatidak dikirimnya memori banding/tidak dipertimbangkannya memoribanding Terdakwa dalam perkara a quo oleh Judex Facti Tingkat banding,maka Terdakwa juga mengirimkan surat laporan pelanggaran atas hakhakTerdakwa dalam perkara a quo kepada Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya, Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta, serta kepadaKetua Komisi Yudicial di Jakarta (vide

Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./ MS.

No. 1418 K/Pid.Sus/2014Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 13 Maret2013, Nomor : 34/Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA, sekedar mengenai pidanapenjara yang dijatuhkan pada TerdakwaTerdakwa sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa I Ir. Said Wazir Bin (Alm) Said Hamzah dan TerdakwaII Ir. Musyawir, MT.

memeriksadan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan terhadap penjatuhan pidanadenda, dimana terhadap pidana denda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Banda Aceh tersebut tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya, yaitu subsidair yang harus dijalani Terdakwa sebagai penggantiapabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut;Alasanalasan Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa :I Keberatankeberatan terhadap pertimbangan putusan Hakim PengadilanNegeri/ Tipikor

Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Acehdalam unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.1 Bahwa Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding tidak cermatdan teliti dalam menilai fakta hukum khususnya terkait adanya kesengajaan dariPara Terdakwa telah menguntungkan PT.

Sehingga aneh dan kelirumenurut kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dalampertimbangan putusannya berkesimpulan Terdakwa II sebagai PPTK telahmelakukan penyalahgunaan kewenangan padahal dalam kenyataannyaTerdakwa II sebagai PPTK tidak memiliki wewenang dalam menyeleksidokumen perusahaan pra sebelum kegiatan dilaksanakan.Bahwa dengan demikian nyatalah Hakim tingkat pertama dan banding telahsalah dan keliru dalam menerapkan hukum, menggangap terbukti TerdakwaII menyalahgunakan kewenangan

Terlebihlebih MajelisHakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dalam pertimbangan putusannyajuga menyatakan TerdakwaTerdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri.Bahwa dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh dalamputusannya tidak menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 42 K/KR/1965 tertanggal 8 Januari 1966, padahal secara langsung maupun tidaklangsung dalam pertimbangannya telah mengakui perkara tersebut memenuhikualifikasi Yurisprudensi MA tersebut, maka oleh karenanya