: Lakilaki; Kebangsaan Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Gg.VIII No.72.Keluranan DalpenangAgama : ISlAM 22 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn neePekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Sampang;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan: 1.2.Penyidik, tidak dilakukan penahanan) Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21Desember 2015: 22222 nnn nnn nn nnn nnn n nn en nnn nnn nnn een nnn nnn nennn nn neeMajelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejaktanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;Perpanjangan ke Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal7 April 2016; 2nnn noone nnn nnn ence cencePerpanjangan keIl Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya

Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSurabaya sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal tanggal 14 Juni8. Perpanjangan Penahanan Plh.Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal13 Agustus 2016;9.

. 5.151.901.288, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainatas nama GADA RAHMATULAH ; Membebankan biaya perkara sebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) kepadaTer akwWa ; 2n2 nnn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn enn nn nen nn cence nnn ene ne nna n enna ne nenennenenaeeHalaman 52 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUSTPK/2016/PT SBYMembaca berturutturut: 020202 0n none nn nn nn nn nn nn nn nnn ene nnn enenenenene1.Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor

,MMHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Surabaya masingmasing sebagaiHakim Anggota dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariKamis tanggal 25 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandidampingi HakimHakim Anggota serta Budi Sudiyarto, SH.MHum., PaniteraPengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sertaPenasihat HUKUMNY; neon encom nnn nn nnn nen nnn ne nnn nnn enna nana nnn nna nannn nna nanasHakim Anggota, Ketua Majelis,TTD, TTD,Intan

Surat permintaan bantuan pemberitahuan permintaan banding yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor: W14.U.1/12964/HK.07/8/2021, tertanggal 9 Agustus2021 kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk diberitahukan kepada Terdakwadan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto;3.

Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor: W14.U.1/13125/HK.07/8/2021, tertanggal 12 Agustus 2021kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk diberitahukan kepada Terdakwa danPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto;5.

Surat permintaan bantuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor: W14.U.1/13126/HK.07/8/2021, tertanggal 12 Agustus 2021kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk diberitahukan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Mojokerto telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang

untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palusesuai Relas Memeriksa Berkas Perkara masingmasing pada tanggal 24Oktober 2019 dan 31 Oktober 2019;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 18 November 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan NegeriPalu, tanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya mengatakan:Halaman 26 dari 25, Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PT PAL1.Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor

Bahwa pasal hukuman pasal yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tipikor pada Pengdailan Negeri Palutidak sesuai dengan halhal meringankan dan memberatkan yang terungkapdipersidangan dan tuntutan rasa keadilan masyarakat baik dilihat dari segiedukatif, preventif, korektif maupun represif,3.

M.H.Him 8 dari 8 hlm Put No.413 /PID.SUS/2018/PT MKSPENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004Him 9 dari 8 hlm Put No.413 /PID.SUS/2018/PT MKS

Redaksi : Rp 5.000Jumlah : Rp 151.000Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyasebanyak 8(delapan) lembarDiberikan atas permintaan PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlh. Panitera,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 8 dari Halaman 8Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2018 /PN Bgl

PUTUSANNomor 61/PID.SUS/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama : RIMBA SAKTITANJUNG Als RIMBA Bin aSBUYUNG SUKI; QRTempat lahir : Boltrem (Riau); WwUmur/Tanggal lahir : 80 tahun/ 16 Maret 1987; QJenis kelamin Lakilaki =Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Boltrem

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarNegeriRp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanPekanbaru Nomor : 46/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR., tanggal 24Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Hari Sampurna Bin K. Yohanesterbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama;2. Menghukum Terdakwa Hari Sampurna Bin K.

Yohanes sebesar Rp. 10.000, (sepuluhribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru No. 04/TIPIKOR /2014 /PTR., tanggal 07 Mei 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Februari 2014 Nomor : 46 /Pid.Sus /Tipikor /2013 /PN.Pbr., yang dimintakan banding;e Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

dibandingkan dengan berat dan sifatkejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut kamiputusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakatdan sangatlah tidak sejalan dengan maksud Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaanagar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, begitu jugayang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1), (2) UndangUndangNomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;Memori Banding kami tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor : 18/TIPIKOR/2014/PT.PBR, tanggal 25 September 2014, yang amarlengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum tersebut ;e Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pbr tanggal 10 Juli 2014 yangdimohonkan banding tersebut

Inggeris, tanpa urgensi yang jelas ;e Agar biaya perjalanan Bupati dan keluarga dapat dibebankan kepad BPRSarimadu, maka Terdakwa membuat Surat Edaran Direksi bertanggalmundur 6 Agustus 2012 berisi seolaholah Pejabat Pemda KabupatenKampar selaku pemegang saham yang melakukan perjalanan dinas/rapatatas perintah/persetujuan Bupati dapat diberikan biaya perjalanan dinasdan biaya rapat.Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 18/TIPIKOR

No.2164 K/Pid.Sus/2014Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor : 18/TIPIKOR/2014/PT.PBR, tanggal 25 September 2014Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor : 15/Pid.SusTPK/2014/PN. PBR, tanggal 10 Juli 2014sekedar mengenai uang pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa Ir. H.M.

Surachmin, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd/Prof.Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd.ttd/Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. Dr.

/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL. tanggal 09 Juni 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut :15612Menyatakan Terdakwa Ferizan Harmedi Bin Syahril tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 02 (dua) tahun dan 04 (empat) bulan dan denda sejumlahRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

No. 2127 K/Pid.Sus/2014Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu Nomor 11/PID.SUSTPK/2014/PT.BGL tanggal 04 September2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriBengkulu Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 09 Juni 2014 yangdimintakan banding tersebut;e Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan

;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta.Pid/Tipikor/2014/PN.Begl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan

Manurung, S.H., M.M., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dan Sophian Marthabaya, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2016 sampaidengan tanggal 30 Juli 2016 ;Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16Agustus 2016 ;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampaidengan tanggal 4 September 2016 ;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 5Oktober 2016 ;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1Januari 2017;8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ;9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret2017 ;10.

antara kewenangan yangberada dalam ruang lingkup Hukum Pidana sebagai Hukum Publik dengankewenangan yang berada dalam ruang lingkup Hukum Perdata sebagaiHukum Privat yang mana terhadap kedua hal tersebut diatur dalam peraturanperundangundangan yang terpisah baik Hukum materiilnya maupun Hukumformilnya termasuk lembaga pelaksananya.Obyek gugatan yang diajukan PENGGUGAT berkaitan erat dengankewenangan TURUT TERGUGAT dalam melakukan penyidikan danpenuntutan yang diatur dalam UU 30/2002, UU KPK, UU TIPIKOR

Pasal 5 UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ("UU Pengadilan Tipikor"), sebagaiberikut :Pasal 2 UU Pengadilan Tipikor :Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yangberada di lingkungan Peradilan Umum.Pasal 5 UU Pengadilan Tipikor :Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satusatunya pengadilan yangberwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidanakorupsi.Dengan demikian, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 jo.Pasal

Pasal 5 UU Pengadilan Tipikor, maka pemeriksaanperkara tindak pidana korupsi merupakan wewenang Absolut dari PengadilanTindak Pidana Korupsi sebagai satusatunya pengadilan khusus (specialcourt) yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindakpidana korupsi.Berdasarkan Pasal 25 jo. Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman jo.Pasal 8 ayat (1) UU Peradilan Umum jo. Pasal 2 jo.

Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tipikor Jakarta sejak tanggal 31Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejaktanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;5. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DK! Jakartasejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018.Hal 1 Puts. No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI6. Perpanjangan penahanan Kedua Pengadilan Tinggi DK!

NegeriJakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :50/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2018, permintaan bandingtersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnyapada tanggal 30 oktober 2018;Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor

No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT.DKJakarta Pusat pada tanggal 8 Nopember 2018, dan memori banding tersebut telahdiserahkan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2018;Telah membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 12 desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor padaPengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2018, dan kontra memoribanding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 17 Desember 2018Telah membaca surat

No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT.DKTinggi Tipikor pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, oleh kami : DANIELDALLE PAIRUNAN, SH.MH selaku Ketua Majelis, NYOMAN ADI JULIASA,SH.MH Hakim Tinggi dan ACHMAD YUSAK,S.H.MH, HakimHakim Tinggi , danHENING TYASTANTO,S.H.,CN, dan Drs.H.RUSYDI,S.H. HakimHakim Ad HocTipikor Pengadilan Tinggi DK!

setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaktidaknyapada waktuwaktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Lame, KecamatanLeuwimunding, Kabupaten Majalenga atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung, dengan berdasarkan pasal 5 UU No.46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINo. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember tahun 2010 tentang daerahhukum Pengadilan Tipikor

setidaktidaknyapada waktuwaktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di Desa LameKecamatan Leuwimundin Kabupaten Majalengka atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakHalaman 15 dari99 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.BdgPidana Korupsi Bandung dengan berdasarkan pasal 5 UU No.46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Ketua MahkamahAgung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember tahun 2010 tentangdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Perpanjangan Penahan Kota kedua kalinya, oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tipikor Jambi sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan 11 April2013;6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 Mei 2013 No. 22/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TIPIKOR JAMBI sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengantanggal 20 Juni 2013;7.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambitanggal 27 Mei 2013 No.06/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TIPIKOR JAMBI sejaktanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013;Hal. 1 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/20138. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua MudaPidana, Nomor 2711/2013/S.909.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 24September 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (limapuluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2013;9.

kepada saya, karena sesuai denganpertimbangan pada putusan Pengadilan Tinggi Jambi bahwa jumlahkerugian negara relatif sangat kecil dan telah dikembalikan melalui JaksaPenuntut Umum jauh sebelum terdakwa diperiksa sebagai tersangka (tidakada kerugian negara), seharusnya Pengadilan Tinggi Jambi membebaskansaya dari segala hukuman.Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah mengabaikan faktafakta hukum dan keterangan saksisaksi yang ada selama prosespersidangan yang saya jalani di Pengadilan Tipikor

Selain itu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukumPengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi bahwa unsur melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi,tidak terpenuhi secara sah menurut hukum.Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pad a halaman 37 yangmenyatakan hal yang memberatkan saya yaitu bahwa saya seorang yangberpendidikan Magister tidak memberikan contoh yang baik di lingkunganpekerjaannya, adalah SANGAT KELIRU karena saya tidak berpendidikanMagister

PUTUSANNomor 108/PDT/2017/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :Azizah H. Umar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurusrumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lancang GampongMeunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe,dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSTAFA M.

Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARM ULI, S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT BNA

Nomor 2817 K/Pdt/2016sudah menjadi Terpidana Kasus Tipikor Pengadaan Tanah untukpembangunan rumah dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Huluyang dilakukan secara melawan hukum menyebabkandibayarkannya sejumlah uang sebagai ganti rugi tanah yangtelah dibebaskan oleh Pemda Kapuas Hulu dan diterima olehDaniel alias Ateng maupun 13 orang lainnya yang dipinjam KTPnya seolaholah Pemilik Tanah, sebesar Rp1.782.580.000,00(satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapanpuluh ribu rupiah), padahal

Bahwa dalil kepemilikan tanah gugatan perkara a quo oleh Penggugattersebut didasarkan atas 13 Surat Keterangan Tanah yang fakta hukumyang sudah terbukti dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde) yaitu Putusan Tipikor Nomor 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PNPTK., adalah untuk memanipulasi data kepemilikan danpenguasaan tanah yang sebenarnya atas tanah seluas 21 Ha dalam alashak berupa Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut yang telah dibuat dandicantumkan bahwa ke 13 orang

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari2019;7.

Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN LSKSetelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor326/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 22Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas

Bahwa 13 orang pemegang SKT tersebutdikoordinir oleh Daniel Alias Ateng (Pengusaha) dan TerdakwaAntonius Husin (Kades Pala Pulau/ Anggota Panitia IX) serta Drs.Raden Amas Sungkalang, M.M (Sekretaris bukan AnggotaPanitia IX Pengadaan Tanah) yang sekarang sudah menjadiTerpidana Kasus Tipikor Pengadaan Tanah untuk pembangunanrumah dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukansecara melawan hukum menyebabkan dibayarkannya sejumlahuang sebagai ganti rugi tanah yang telah dibebaskan oleh PemdaKapuas

Putusan Tipikor Nomor55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PNPTK adalah untuk memanipulasi datakepemilikan dan penguasaan tanah yang sebenarnya atas tanah seluas21 Ha dalam alas hak berupa Pernyataan Penyerahan Tanah tersebutyang telah dibuat dan dicantumkan bahwa ke 13 orang Pemilik tanahtersebut seolaholah telah menerima penyerahan atas tanahtanahtersebut dari Antonius Husin selaku Kades Pala Pulau (Terdakwa/Terpidana/ masih proses banding kasasi), yang seolaholah telahdikuasai sejak tahun 1989 olehnya, padahal

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung seiak tanggal 07 September 2012 .sampaidengan tanggal 06 Oktober 2012 ;4. Diperpaniang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung seiak tanggal 07Oktober 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012;5.

PUTUSANNomor 22/ PDT / 2017/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara perkaraperdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :M. HARIS, umur 50 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Desa Kapa,Kecamatan Peusangan,Kabupaten Bireun, dalam hal ini memberikankuasa kepada YUSI MUHARNINA,S.H.

,M.Hhalaman 19 perkara perdata Nomor. 22/Pdt/2017/PTBNAdan Sigid Purwoko, S.H., M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh Nomor 22/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 10 Maret 2017, putusantersebut diucapkan pada hari itu juga persidang terobuka untuk umum olehHakim Ketua hadiri olen Hakim Anggota tersebut, Nurlela Kesuma PaniteraPengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;HakimHakim Anggota Ketua MajelisNy.