Ditemukan 9788 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 01-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/PDT.SUS/2011
ERIKS PTE, LTD. ( REPRESENTATIVE OFFICE INDONESIA ) DIWAKILI FELIX PAGNIER; MAY LINDAWATI
134112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 278K/Pdt.Sus/2011mereka kehendaki dan sikap mereka, isi dan bentukperjanjian;Bahwa berdasarkan isi Kontrak Kerja Pasal 4 (empat)berbunyi sebagaiberikut:(VI) General Terms And Conditions Of ServiceYou shall subject to such other general terms andconditions of service laid down by the Company togovern all members of its staff and to any changes tothe terms and conditions of employment that may beintroduced by the Company from time to time";Sebagaimana telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpahsebagai
    disebutkan mengenai' pilihan hukum = dan/ataupilihan yurisdiksi, maka dapat dikatakan bahwa parapihak, Termohon Kasasi/Penggugat dan Eriks Pte LtdSingapura telah melakukan pilihan hukum secara diamdiam (sti/zwijgend, implied, tacitly ), yang mana kitadapat menyimpulkan maksud para. pihak ini mengenaihukum mana yang mereka kehendaki dari sikap mereka,isi dan bentuk perjanjian;Bahwa berdasarkan isi Kontrak Kerja Pasal 4 (empat),berbunyi sebagai berikut:(IV) GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SERVICEYou shall
Register : 26-09-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 278/B/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 Nopember 2016 — RINI JULIANTI.; 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN BARAT.; 2. HARYANTO.;
7119
  • HARYANTO, Kewarganegaraan roe PO ny, rjaan Swasta, beralamatdi Jalan Gajahmada Nee Rt. 001 Rw. 013 KelurahanBenua Melayu Da at kecamatan Pontianak Selatan, Kotassvammenal Shall ini memberikan kuasa kepada;anegsrom 2. LB. MADE SUNANTARA,SH,2, RuDt ~ SISWANTO,SH, MUTADISH, Kesemuanyawy wiiganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada(. X . berkantor di Jalan Pahlawan No. 5 Pontianak, berdasarkanKantor Advokat ARIEF TRIDJOTO,SH 7 1B.
Register : 05-07-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PTA MEDAN Nomor 64/Pdt.G/2017/PTA.Mdn
Tanggal 24 Agustus 2017 — PEMBANDING V TERBANDING
2215
  • ayat21).Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding denganTergugat/Pembanding telah sampai pada tingkat perselisihan yang sifatnyaterus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, sehingga Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Kitab a/Marah Baina alFigh wa alQanun halaman 100 yang selanjutnya diambilalin menjadipertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sendiriyang ungkapannya sebagai berikut:fells oe ye Na GB Lads ENS g LRA ee ati Y Anas MN Shall
Register : 11-01-2021 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PA DENPASAR Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Dps
Tanggal 21 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
2921
  • kedua belah pihak sudahkehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatukehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkankehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengandoktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa HurriyatuzZayaini fit Thalak juz halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadipertimbangan hukum putusan ini, yaitu :Lge bis tea aly Cuno Jl) Shall
Register : 25-09-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PA Namlea Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Nla
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
388
  • Pdt.G/2020/PA.NlaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinanPemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatanbatin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudahterputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuaidengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalamKitab Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq Juz 1 halaman 83 yang diambil alihsebagai pendapat hakim sebagai berikut:Lead ads any aly does 5II shall
Register : 17-01-2017 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan PTA MEDAN Nomor 5/Pdt.G/2017/PTA.Mdn
Tanggal 22 Februari 2017 — PEMBANDING V TERBANDING
2117
  • Pembanding yang dipaparkan dalam berita acara sidang perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa rumah tangga keduanyatelah sampai pada tingkat perselisinan yang sifatnya terus menerus yang tidakbisa didamaikan lagi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agamasependapat dengan Kitab Madaa Hurriyatu alZaujaini fi al Thalagq juz halaman83 yang selanjutnya diambilalih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agamamenjadi alasan pertimbangan hukumnya sendiri, sebagai berikutQh aly Cyagdll Shall
Register : 15-11-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PA JEMBER Nomor 5635/Pdt.G/2017/PA.Jr
Tanggal 13 Desember 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
170
  • GadSky Ugda) gh Lge ol Lead : She jLaglliel Cys Bpdiall alga dee Eaton Y jl nelCAG I Sadtl gl ell Ge Shall gle Yat s) ol alas Y Gall ola! eloil ow E53alos Axe gla Les slay GIS 9 ,c 95! cal ic gh Aso SM At celal!
Putus : 04-08-2011 — Upload : 02-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 216/pdt.g/2011/pn.sby
Tanggal 4 Agustus 2011 — PT. LESTARI KARYA MAKMUR (penggugat) 1. PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA CABANG SURABAYA (tergugat)
11951
  • Karena di dalam Dispute Clause (C)terdapat clausa yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukankePengadilan Negeri ;Settlement of Dispute (Court of Law) Clause ;It is hereby noted and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute throughCourt of Law where defendant resides ;Bahwa gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Surabaya, oleh karena tempat dankedudukan dari pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II di Surabaya, maka PENGGUGATmemiliki pilihan Hukum untuk menggugat di daerah Hukum
    lanjut, TERGUGAT II telah membayar 60%(enam puluh per centum) atas kekurangan pembayaran claim dari pihak PENGGUGAT yaitusebesar 60% xX Rp.5.727.729.047, = Rp. 3.436.637.428,20 (tiga milyarempat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empatratus dua puluh delapan rupiah dua puluh sen) sebagaimana telahdibuktikan melalui Laporan transaksi dari Bank CIMB tertanggal 31 Agustus2009 (Bukti P7) ;CoInsurance Clause ;Being a coinsurer of the under mentioned insurance, companies, they shall
    , its forthemselves and not one for the other, severalty and independently have the rights and assume theliabilities in proportion to their respective share as mentioned below ;Any agreement or decision which may be made between the Assured and PT AsuransiWahana Tata, in connection with this coinsurance shall be final and binding upon all other coinsurance ;Any notice which may be given by the assured to PT Asuransi Wahana Tata in writing orotherwise shall be deemend as given to all coinsurance as
Register : 13-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. POLYPET KARYAPERSADA;
47297 Berkekuatan Hukum Tetap
  • beli aset dan sebagai ikatan di antara kedua belah pihak makaditandatanganilah perjanjian yang terdiri dari: Conditional Asset Sale & Purchase Agreement (CASPA) tanggal 5 Maret2012, First Amendment to Conditional Asset Sale & Purchase Agreement tanggal14 Juni 2012, Second Amendment to Conditional Asset Sale & Purchase Agreementtanggal 9 Agustus 2012;Bahwa di dalam CASPA yang ditandatangani 5 Maret 2012 halaman 8menyatakan bahwa: The parties must use their best efforts to procure that theclosing shall
    Putusan Nomor 214/B/PK/PJK/2017bahwa Majelis berpendapat, adanya persyaratan dalam ConditionalAsset Sales & Purchase Agreement tersebut menunjukkan bahwaperjanjian tersebut belum bersifat final, masih ada kemungkinan jualbelitersebut tidak terlaksana, tergantung apakah Penjual dapat memenuhisyaratsyarat dari pembell;bahwa menurut Majelis, klausula yang terdapat pada Pasal 5.1 CSPAyang berbunyi The parties must use their best efforts to procure that theclosing shall occur on or before 60 days from
    , maka pada saat itulah terutangPajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwaConditional Asset Sale & Purchase Agreement (CSPA) tanggal 5Maret 2012 sudah merupakan perjanjian penyerahan hak, dankarenanya pada tanggal 06 Mei 2012 (60 hari sejak tanggalditandatanganinya CSPA) sudah terjadi penyerahan hak sesuaiyang tercantum dalam Pasal 5 CSPA);Bahwa butir 5.1 perjanjian tersebut menyatakan, The parties mustuse their best efforts to procure that the closing shall
Register : 13-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3460 B/PK/PJK/2020
Tanggal 28 September 2020 — PT. ALASINDO MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
21336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Theconstituent material of the outer sole for purposes of classification shall be taken to be thematerial having the greatest surface area in contact with the ground. In determining theconstituent material of the outer sole, no account should be taken of attached accessories orreinforcements which partly cover the sole (see Note 4 (b) to this Chapter).
    In such cases, the upper shall be considered to be thatportion of the shoe which covers the sides and Ne of the foot.
    Subject to Note 3 to this Chapter : include woven fabrics or other textile products with anlastics being visible to the naked eye; for the purpose of thistaken of any resulting change of colour; and(a) The material of the upper shall be taken to be the constituent material having the greatestexternal surface area, no account being taken of accessories or reinforcements such as anklepatches, edging, ornamentation, buckles, tabs, eyelet Stays or similar attachments;(b)The constituent material of the
Register : 02-01-2019 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 22-01-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 22 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
130
  • Ci WHE Jall gh sll Cpa Shall (gle UALS) of alas Y Gill e1QY el ail ow E53alos Axa (gly Los SIL CLS 4 CGH) Ual ic i Aa Ado call (sal Lal yea4iily Ail gale Lagin Cra Ge call Jac 5 Uta) Cys 5 pallhal. 6 dari 9 hal.
Putus : 21-05-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480/B/PK/Pjk/2011
Tanggal 21 Mei 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA
5636 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ayat 3 Perjanjian Penghindaran PajakBerganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepangmenyebutkan sebagai berikut :1 Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other theContracting State may be taxed in that other Contracting State.2 However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which theyarise, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is thebeneficial owner of the royalties the tax so charged shall
    Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3 dan Ayat 4 Perjanjian Penghindaran PajakBerganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapuramenyebutkan sebagai berikut :1 Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the otherContracting State may be taxed in that other State.2 However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise,and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of theroyalties, the tax so charged shall
    not exceed 15% of the gross amount of the royalties.3 The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreementsettle the mode of application of this limitation.4 The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received asa consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic orscientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or televisionbroadcasting, any patent, trademark, design or model, plan
    Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut :1 Royalties derived from sources within one of the Contracting States by a residentof other Contracting State may be taxed by both Contracting States.2 The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived from sourceswithin that Contracting State and beneficially owned by a resident of the other ContractingState shall
Register : 08-02-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 78/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 12 April 2017 — PT.JABATEX >< MAYER & CIE GMBH & CO KG (DAHULU BERNAMA MAYER & CIE GMBH & CO)
13589
  • Penggugat dan Tergugat saat iniadalah hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Utang Piutang;Melalui gugatannya dalam perkara ini, Penggugat meminta PengadilanNegeri Jakarta Pusat untuk antara lain menyatakan batal PerjanjianUtang Piutang (vide petitum gugatan no. 4 dan 6);Pasal 13.2 Perjanjian Utang Piutang menyatakan sebagai berikutFailing such an amicable setllement any dispute arising out of or inconnection wih this Agreement, including any question regarding itsexistence, validity or termination, shall
    The tribunal shall consist of one arbitrator to be appointed by theChairman of BANI.
    The language of the arbitration shall be in English;Terjemahan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:Apabila penyelesaian secara damai tidak tercapai, seliao permasalahanyang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk setappertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya,harus ditujukan kepada dan diselesaikan melalui arbitrase di Jakartasesuai dengan PeraturanPeraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia("PeraturanPeraturan BANI") yang berlaku pada saat ini, aturan
    Putusan Mahkamah Agung No. 794 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari1983, yang pada pokoknya menyatakan :"Memperhatikan Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978(surat bukti P.1) di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikanbahwa all differences arising out of this Policy shall be referred to thedecision of an arbitrator to be appointed in witing by the parties indifference or if they cannot agree upon a single arbitrator;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri tidakberwenang untuk memeriksa
Register : 25-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 217/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 20 Juni 2017 — PT.TUENDY CITRA KREASI >< FERROSTAAL GMBH
9242
  • Jurisdiction and Applicable Law Jurisdiction19.1 The place of juridiction for both the customer and thesupplier shall be at the registered office of the supplier.The supplier shall, however, be entitled to sue the customer atthe latter's registered office19.2 The contract shall be governed by Swiss substantive lawTerjemahannya :19.
Register : 01-02-2011 — Putus : 07-03-2011 — Upload : 29-05-2012
Putusan PA JEMBER Nomor 491/Pdt.G/2011/PA.Jr
Tanggal 7 Maret 2011 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
81
  • alot dae eUbiog Y Il aal YsSigil) Cua Shall pte UALS! gl GUY lll cI ela oe et oly ulyOS 9 Cg Clie! gh) Aa Ht Ady Call Goal Lal ges Cad Wald edll ylLegis CMa! YE alll Jac ig Uta) Guy Bpdeal! algt dee gUAY Las sib!
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tahun 2017
74721723
  • Tentang : Akad Syirkah
  • Shad (38): 24:igess phat shall Y aks Je pate eel ohh. pee by...pd Mb SILI.. Sungguh banyak di antara orangorang yang bersekutu ituberbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orangorang yangberiman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlahmereka ini.... b. Q.S. AlMaidah (5): 1:1. gal Wash Beal hl LalHai, orang yang beriman! Penuhilah akadakad itu ....2. Hadis Nabi SAW:a. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah:Se BG dete Alef 2 dG 2S Su Lae of dys des ai7 7 8 cL?
Register : 29-09-2015 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor : 244/Pdt.Sus-PHI/2015/ PN Jkt Pst
Tanggal 31 Maret 2016 — MARIA ITANIA SETIAWAN, CS >< KEDUTAAN BESAR REPUBLIK SURINAME (The embassy of the Republik Suriname)
262220
  • except as may beotherwse provided by national laws or regulations, collective agreement orarbitration award or where the worker concerned has agreed to the contrary.Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut : Upah harus dibayarkan langsung kepada pekera terkait kecuali jika ditetapkanlain oleh undangundang atau peraturan nasional, perjanjian bersama atauputusan arbitrase atau bila pekerja terkait telah setuju untuk sebaliknya.Pasal8 Konvensi Jenewa(1) Deductions from wages shall
    be permitted only under conditions and to theextent prescribed by national laws or regulations or fixed by collectiveagreement or arbitration award.(2) Workers shall be informed, in the manner deemed most appropriate by thecompetent authority, of the conditions under which and the extent to whichsuch deductions may be made.Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :(1) Pengurangan upah harus diperbolehkan hanya di bawah kondisi danhingga tingkat yang ditetapkan oleh undangundang
    atau putusanarbitrase.Putusan No.244/Pdt.SusPHI/2015/PN Jkt PstHalaman 19(2) Pekerja harus diberitahu, dengan cara yang dianggap paling tepat olehotoritas berwenang, mengenai kondisi dan tingkat pemotongan tersebutdapat dilakukan.Pasal 9 Konvensi JenewaAny deduction from wages wth a viewto ensuring a direct or indirect paymentfor the purpose of obtaining or retaining employment, made by a worker to anemployer or his representative or to any intermediary (such as a labourcontractor or recruiter), shall
    be protected against attachment or assignment to the extentdeemed necessary for the maintenance of the worker and his family.Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :(1) Upah bisa dipotong atau diserahkan hanya dengan cara dan dalam batasyang ditentukan oleh undangundang atau peraturan nasional.(2) Upah harus dilindungi dari pemotongan atau penyerahan hingga tingkatyang dipandang perlu untuk kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.Pasal 12 Konvensi Jenewa(1) Wages shall be
    Except where other appropriatearrangements exist which ensure the payment of wages at regularintervals, the intervals for the payment of wages shall be prescribed bynational laws or regulations or fixed by collective agreement or arbitrationavard.(2) Upon the termination of a contract of employment, a final settlement of allwages due shall be effected in accordance wth national laws orregulations, collective agreement or arbitration award or, in the absence ofPutusan No.244/Pdt.SusPHI/2015/PN Jkt
Register : 14-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 151/PID.B/2016/PN.MAK
Tanggal 3 Mei 2017 — ARIS LELE alias PONG TARASSU (TERDAKWA
12978
  • 1 (satu) buah kalung tali;------------------- 1 (satu) buah senter kepala (head lamp);-------------- 1 (satu) buah ikat rambut warna cokelat;--------------- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna cokelat;------ 1 (satu) buah celana jeans warna biru;-------------- 1 (satu) buah sarung (motif biru putih);------------------- 1 (satu) baju kaos warna hitam lengan pendek;------------- 1 (satu) buah shall
    Mak.e 1 (satu) buah senter kepala (head lamp);e 1 (satu) buah ikat rambut warna cokelat;e 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna cokelat;e 1e 1satu) buah celana jeans warna biru;satu) buah sarung (motif biru putih);e 1 (satu) baju kaos warna hitam lengan pendek;e 1 (satu) buah shall motif merah hitam;(satu)(satu)(satu)(satu)(satu)(satu)(satu)(satu)e 1 (satu) buah celana dalam warna biru;e 1 (satu) buah sandal jepit swallowdikembalikan kepada yang berhak yakni keluarga korban.5 Menetapkan biaya
    lembar, 1 lembar uang 10 yuan, 2 (dua) lembar KTP, 1lembar SIM, dan 1 lembar STNK;1 (satu) buah scrab warna pink;1 (satu) buah korek gas;1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam;1 (satu) buah jam tangan warna hitam;1 (satu) buah kalung tali;1 (satu) buah senter kepala (head lamp);1 (Satu) buah ikat rambut warna cokelat;buah baju kemeja lengan pendek warna cokelat;1 (satu) buah celana jeans warna biru;1 (satu) buah sarung (motif biru putih);1 (Satu) baju kaos warna hitam lengan pendek;1satu) buah shall
    Mak.e 1 (satu) buah sarung (motif biru putih);e 1e 1satu) baju kaos warna hitam lengan pendek;satu) buah shall motif merah hitam;(satu)(satu)(satu)e 1 (satu) buah celana dalam warna biru;e 1 (satu) buah sandal jepit swallow;dikembalikan kepada yang berhak yakni keluarga korban6.
Putus : 15-09-2016 — Upload : 04-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 15 September 2016 — KEDUTAAN BESAR REPUBLIK SURINAME (THE EMBASSY OF THE REPUBLIK SURINAME), VS 1. MARIA ITANIA SETIAWAN, DK
415716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indonesia adalah sebagai berikut :Dalam Konvensi ini, istilan upah berarti imbalan atau penghasilan,bagaimanapun ditentukan atau dihitung, bisa dirupakan dalam bentukuang dan ditetapkan oleh kesepakatan bersama atau oleh undangundang atau peraturan nasional, yang harus dibayarkan denganberdasarkan kontrak kerja tertulis atau tidak tertulis oleh pengusahakepada pekerja untuk pekerjaan yang dilakukan atau akan dilakukanatau untuk jasa yang diberikan atau yang akan diberikan;Pasal 5 Konvensi Jenewa;Wages shall
    Nomor 696 K/Pdt.SusPHI/2016Pasal 8 Konvensi Jenewa;(1) Deductions from wages shall be permitted only under conditionsand to the extent prescribed by national laws or regulations or fixedby collective agreement or arbitration award;(2) Workers shall be informed, in the manner deemed mostappropriate by the competent authority, of the conditions underwhich and the extent to which such deductions may be made.Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :(1) Pengurangan upah harus diperbolehkan
    nasional atau ditetapbkan oleh kesepakatan bersamaatau putusan Arbitrase;(2) Pekerja harus diberitahu, dengan cara yang dianggap paling tepatoleh otoritas berwenang, mengenai kondisi dan tingkatpemotongan tersebut dapat dilakukan;Pasal 9 Konvensi Jenewa;Any deduction from wages with a view to ensuring a direct or indirectpayment for the purpose of obtaining or retaining employment, made bya worker to an employer or his representative or to any intermediary(such as a labour contractor or recruiter), shall
    Nomor 696 K/Pdt.SusPHI/2016De.(2) Upah harus dilindungi dari pemotongan atau penyerahan hinggatingkat yang dipandang perlu untuk kebutuhan hidup pekerja dankeluarganya;Pasal 12 Konvensi Jenewa(1) Wages shall be paid regularly.
    Except where other appropriatearrangements exist which ensure the payment of wages at regularintervals, the intervals for the payment of wages shall beprescribed by national laws or regulations or fixed by collectiveagreement or arbitration award;(2) Upon the termination of a contract of employment, a finalsettlement of all wages due shall be effected in accordance withnational laws or regulations, collective agreement or arbitrationaward or, in the absence of any applicable law, regulation,agreement
Register : 02-07-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 01-10-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 391/Pdt.G/2018/PA.Clg
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat Tergugat
86
  • Musthafa AsSibai yang kemudian jugadiambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:SY) Aa sy OL yee Go oll Ga Lilac EL pally GRA go adit daa. i shall glLedlig!
    GIS Hyba EI 5a Ide lal OSs Lege sy Guatliie Gu Elsial GA SVs agS shay(Sy pa Lago aa s USI cree alt Ded Ges SII Cuda Gp Aang jl 4 Shall cet G) Sl Gye Aldol sia 5 ditleball Axe aay 43a yalorArtinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akanmenimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anakanakdan perkembangan mereka dan kadangkadang apapun sebabsebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan ataupatut dapat diduga