Dengan adanyaproposal kelompok usaha masyarakat yang diajukan kepada pokja makaselanjuinya pokja memverifikasi seluruh proposal yang masuk untuk menentukankelayakan kelompok usaha masyarakat yang akan menerima kredit mikro denganacuan pada setiap kelompok diutamakan lebih banyak terdin dari Rumah TanggaMiskin (RTM) dari pada keluarga mampu dengan perbandingan 70 : 30, danbesaran anggota kelompok terdiri dari kelompok kecil antara 35 orang anggotadan untuk kelompok besar 20 25 orang.

faktahukum bahwa yang menjadi obyek sengketa adalan Keputusan BupatiPesisir Selatan Nomor 889/154/Kpts/BPTPS/2021 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidakatas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil KepadaYusmanidar, S.Pd, tanggal 15 Februari 2021;Menimbang, bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 ayat (4) menyebutkan :(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc terdin

Pasal353 ayat 1 huruf a Undangundang No. 27 Tahun 2009 mengaturbahwa:Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdin atas (diantaranyahuruf a.) pimpinan;Halaman 40 dari 74 halaman Putusan No. 40/PDT/2015/PT.SMRPasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010mengatur bahwa:Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD;Pasal 36 ayat (1) huruf aPeraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010mengatur bahwa:Alat kelengkapan DPRD terdiri atas (a) pimpinan;.

Put.Nomor:150/PDT/2020/PT MKS.Pasal6 Lelang Eksekusi terdin dan:e.

BUKTI SURAT ; Berupa foto copy suratsurat yang bermeterai cukup dan telah dicocok dengan aslinya ternyata sesuai terdin dani :1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 141 tanggal 20 Agustus 1986 atas nama Pemegang HakNyonya Tjan Koey Lan (Dewi Kartika), Brond Knomuliawan Soedikdo, Sherly Comainy, Mercry DesaSukosari Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, selanjutnya diberi tanda P.1;2.

Mks.Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 129 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaramenyebutkan:(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin darikeberatan dan banding administratif. ;(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secaratertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum denganmemuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepadapejabat

Pajak Tertentu yang bersifat strategisyang atas penyerahannya dibebaskan darn pengenaan PajakPertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010tanggal O5 April 2010 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak YangMelakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan PenyerahanYang Tidak Terutang Pajak (PMK78), antara lain mengatur:Pasal 2 angka 1:Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan:71. usaha terpadu (integrated), terdin

StandardOperating Procedure (SOP) kegiatan tersebut terdin dari Silabus Mater, PetunjukPelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan tersebut terdin dariSilabus Mater, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).Silabus Materi merupakan pedoman dasar yang berkaitan dengan materi yangharus diberikan kepada para siswa yang mencakup tentang Hubungan klam,Manusia dan Alam, Sejarah dan Organisasi Mahasiswa Pecinta AlamUniversitas blam Indonesia, Persiapan Peralanan dan Jumalistk Alam Bebas,Navigasi Darat, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), LingkunganHidup, Mountaineering

Pengurus Pembentahuan Pabean yangdiwajibkan Undangundang Kepabeanan dilakukan oleh pengangkut, importir ataueksportir dan ayat (2) : Dalam hal pengurusan Pembentahuan Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportirmenguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan,Bahwa menurut pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang, dinyatakanbahwa : Pembentahuan Pabean Pengangkut Barang terdin

Putusan Nomor 2 P/HUM/2020(2) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdin dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi,seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang;Pasal 26 Peraturan Pemerintan Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS):(1) Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap: a. seleksi administrasi; b. seleksikompetensi dasar; dan c. seleksi kompetensi bidang

Dimana air tersebut berada dibawah permukaantanah atau aliran sungai milik publik (umum) sebagaimana dimaksuddalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok TimurNomor : 2 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah AirMinum Kabupaten Daerah Tingkat Il Lombok Timur yang menyatakan: modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdin atas semua Aktivadan Pasiva dari proyek Sarana Air Bersih Selong yang pada saatpenyerahannya telah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.Bahwa air yang dikelola

Bahwa dalam posita gugatan poin pertama didalilkan bahwa tanahobyek gugatan adalah tanah yang bernama adat Tondau yang terdin dariYaimani, Yehur, Riaruk, Yehmensau dan Tanjung Rohorok sedangkandalam surat pelepasan yang dibuat oleh Gerson Y Hassor menyebutkanbahwa tanah yang dilepaskan adalah tanah YasauwVijeliHemensauw,dengan penyebutan yang tidak sama menandakan bahwa tanah yangdimaksud adalah tanah yang berbeda;2.

Ayat (2) menyatakan Tahapan persiapan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan: huruf (b) menyatakanpembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh BadanPermusyavaran Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepulu)Hari setelah pemberitahun akhir masa jabatan; Ayat (3) menyatakan Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdin atas kegiatan: huruf (b) menyatakan penelitiankelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi,serta penetapandan pengumuman mengeni pengesahan

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan Objek Sengketadalam sengketa a quo(Vide Bukti P1) khususnya pada bagian konsideran dimanadasar penerbitannya adalah Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara dimana Upaya Administratif dalam Undang Undang tersebut diaturdalam Pasal 129 yang menentukan;(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.Halaman 44Putusan No.120/G/2019/PTUNMDN(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin darikeberatan

Karena semua sebidang tanah yangmenjadi lokasi usaha adalah milik Perusahaan yang didirikan oleh 4 (empat) orang.Pendiri Perusahaan Pencucian Kain Levis Perca yang kemudian dinamakan KaryaAbadi terdin dari :a. Bapak. ABDUL AZIS, sebagai penanggung jawab perusahaan dengan bermodalkantanah milk isterinya (Ibu SITI WASITAH) sebagai lokasi usaha. Berdomisili di Jl.Guyangan 72 Dsn. Dayangan RT 002/RW 001, Desa Genukwatu, Kecamatan N goro,Kabupaten Jombang.b. Sdr.

Lucky Endrawati, SH, MH, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli adalah dosen hukum pidana pada Fakuttas Hukum UniversitasBrawijaya, Malang;Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN KdrBahwa Pasal 160 KUHP terdin dari unsur subyektif dan unsur obyekif,Bahwa unsur subyektif yakni dengan sengaja (sekalipun tidak tertulissecara ekplisit unsur dengan sengaja, namun bentukbentuk perbuatandalam pasal 160 KUHP seperti menghasut atau melawan padakekuasaan umum dan lainlain

yang bersangkutan pertama kali mengetahuikeputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:Pasal 75 (1) :(2):(3) :(4) :Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin

PLURIUM LITIS CONSORTIUM;Bahwa gugatan Perkara a quo error in persona karena kurang pihak yang adadalam gugatan perkara a quo; Bahwa Penggugat di dalam Posita 1 adalah Koperasi Serba Usaha (KSU)Agro Tunas Harapan dengan tempat kedudukan di Desa Tanjung LimauKecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai (Sekarang Kabupaten KutaiHalaman 24 dari 49 Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT SMRKartanegara), berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi pasal 10 ayat (5)pengurus terdiri atas sekurangkurangnya 3 (tiga) orang yang terdin

Putusan Nomor 92/G/2019/PTUNJKT.Pasal 7;Ayat (1) mengatur:Tingkat hukuman disiplin terdin dari:a. Hukuman disiplin ringan;b. Hukuman disiplin sedang; danc. Hukuman disiplin berat.Ayat (2) mengatur:Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdin dari:a. Teguran lisan;b. Teguran tertulis; danc. Pernyataan tidak puas secara tertulis.Ayat (3) mengatur:Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdin dari:a.

Kerugian ImmateriilBahwa klienklien Penggugat yang terdin dan para investorberkurang kepercayaannya untuk mengunakan jasaPenggugat dalam menginvestasikan uangnya yang ditafeirkerugian immateril ini sekurangkurangnya sebesar Rp100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah).Kerugian Penggugat IlKerugian matenil sebesar Rp 4.558.750.000, (empat milyarlima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh riburupiah), dengan perincian sebagai berikut: harga nominal Obligasi Subordinasi Bank Global yaitu

3.000.000.000, (tiga milyar rupiah). bunga Obligasi Subordinasi Bank Global yang belum dibayarsampai dengan tanggal gugatan ini, yaitu, bunga obligasiyang disepakati sebesar 14,5% pertahun, kupon bungaobligasi terakhir dibayarkan bulan Desember 2004, dengandemikian bunga obligasi yang belum dibayarkan adalah 43bulan x 14,5%/12 bulan x 3 milyar sama dengan Rp1.558.750.000, (Satu milyar lima ratus lima puluh delapanjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Kerugian ImmatenilBahwa klienklien Penggugat II yang terdin

dimaksud pada ayat (1), wajibdilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab.Dalam penjelasan disebutkan Yang dimaksud dengan penuhfanggung jawab adalah mempemnatikan Perseroan denganseksama dan tekun.3) Setiap Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaiHalaman 57.Putusan NO.255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2).4) Dalam hal Direksi terdin

Prosespemeringkatan dilakukan berdasarkan prosedur internalpemeringkatan, dimana didokumentasikan dan dibentuk berdasarkankebiasaan praktik yang telah diakui oleh dunia internasional.a Peringkat perdana tahun 2003 52.Bahwa Panitia Pemeringkat yang melakukan analisa terhadapTergugat terdin dari 3 (tiga) ahli Keuangan berpengalaman, yaituJazid Adam, Eka P.