, SHM Nomor84/Cilandak menjadi tanah negara sejak tanggal 11 Februari 1975dengan cara ada pelepasan hak dari Ida Kusuma, jelas adalahperbuatan melanggar hukum berupa perampasan hak atas tanah milik,dilakukan secara berjamaah oleh Termohon Kasasi bersamasamadengan pemegang Setipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor135/2002 dan pemegang Setipikat HGB Nomor 136/2002;Majelis Hakim PT.TUN dalam memutus Perkara Banding Nomor58/B/2016, tanggal 10 April 2016 sangat tidak cermat, buktinya dapatdilihat pada vonis

Kemudian pada tanggal 13 Maret 2015 Nomor.B/02/III/2015 SAT.RK Suratdari KAPOLRESTA Banda Aceh yang ditujukan kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Aceh Besar memberitahukan bahwa pihak penyidikSAT RESKRIM POLRESTA Banda Aceh sedang melakukan penyidikanperkara dugaan tindak pidana perampasan hak atas tanah milik saudaraKHAIZIR yang terletak di Gampong Lamcot Kecamatan Darul ImarahKabupaten Aceh Besar, yang diduga dilakukan oleh saudara SANUSIdengan mengambil sebagian tanah hak milik KHAIZIR, sehingga

LATIEF MAKKA) TANPA Hak yang Sah dan karenanyadapat Dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau tegasnya telahmerupakan Suatu Perampasan Hak atas Tanah Milik Para Penggugat.19. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat (H. ABD. LATIEF MAKKA danTergugat Il (GUBERNUR SULAWESI SELATAN, Selaku Ketua EX OfficioPengurus Pleno Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung Pandang)tersebut yang mengakibatkan Kerugian terhadap para Penggugat dimana Tergugat (H. ABD.

Jakarta (sekarang KEMENTRIANPEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA/ Tergugat ) dimana tanah milik Penggugat yang seluas + 2.085 m2 masukkedalam tanah Hak Pakai yang diberikan kepada Tergugat I, padahalPenggugat selama ini tidak pernah diajak musyawarah dan tidak pernahmenerima ganti rugi dari Tergugat ladalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechtsmatig overheid daad)sebab tindakan Tergugat Il yang telahmemberi Tanah Hak Pakai kepada Tergugat tanpa alas hak yang sahadalah merupakan perampasan

hak atas tanah milik Penggugat;14 Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat Ill yang telah menerbitkanSertipikat Hak Pakai No. 13/Desa Pulosari atas nama Tergugat adalah jugamerupakan perbuatan melawan hukum (onrechtsmatig overheid daad),sebab sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 13/Desa Pulosari atasnama Tergugat seharusnya Tergugat Ill wajib mengetahui atau setidakHalaman 7 Putusan Nomor 414/Pdt/2018/PT SMGtidaknya patut mengetahui bahwa tanah seluas + 2.085 m2 milik Penggugattelah masuk

menolak seluruh alasanhukum dan tuntutan hukum dalam gugatan Penggugat yang tidakberdasar hukum;Bahwa apabila kita cermati dalildalil Penggugat ternyata ini bukanlahranah/kewenangan perdata melainkan ranah pidana di manaPenggugat sendiri mendalilkan adanya pemalsuan tandatangan adanyaperampasan hak milik Penggugat maka seharusnya Penggugatmengajukan/melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian selakuinstusi yang berwenang manangani tindakan adanya dugaan perbuatanoemalsuan, penyerobotan serta perampasan

hak atas tanah yangdilakukan oleh Tergugat karena hal tersebut merupakan kewenangandari peradilan pidana bukan perdata, sehingga gugatan Penggugattersebut harus ditolak atau setidaktidannya dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa selain dari itu, gugatan Penggugat juga harus ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam dalilgugatan Penggugat tidak ada legalitas yang menerangkan bahwaPenggugat adalah benar sebagai ahli waris dari pada (Alm) Philipuskarena menurut hukum acara

Bahwa sampai diajukannya gugatan ini kepada pihak berwenangdalam hal ini Pengadilan Negeri Sinjai, tak pernah sekalipun tanah obyeksengketa PENGGUGAT jual ke pihak manapun dan jika TERGUGAT telahmenguasai secara sepihak dan tanpa dasar serta dengan cara melawanhukum melakukan perampasan hak atas tanah milk PENGGUGAT dalamhal ini obyek sengketa seluas (5,1 x 10) m2 atau + 51 m2, maka perbuatanTERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum;14.

Bahwa penyerobotan dan perampasan hak atas tanah Hak PakaiNo.34/HP/1963 dan Hak Pakai No. 36/HP/1963 a quo dilakukan denganitikad buruk, tidak sah dan terkualifikasi sebagai perbuatan melawanhukum karena di atas tanah yang diserobot/dirampas telah ada pemilikmaupun pemegang haknya yang sah dan masih sedang menguasaitanahnya, yaitu Arif Sinar Tando (dahulu bernama Tan Tjai Poh alias TanTjal King) ;j.

Laasari, yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2014 saksi sedang beradadi rumah saksi tibatiba datang surat panggilan dari kepolisian resortBanggai tentang perkara perampasan hak atas tanah yang dilaporkanoleh Rami Hi. Laamiri kepada Terdakwa sehingga saksi mengetahuibahwa tanah milik Ramli Hi. Laamiri dan saudarasaudaranya telahdirampas oleh Terdakwa;Bahwa lokasi tanah milik Ramli Hi. Laamiri tersebut terletak di Km. 8wilayah Kel.

PenggugatPenggugat;Bahwa karena PenggugatPenggugat mendasarkan hakhaknya atas Huta,dan mengaku dirinya sebagai keturunan Parjembur selaku si Pukka Hutaquod non maka Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak memenuhisyarat atau tidak memiliki kualitas sebagai PenggugatPenggugatsebagaimana menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/SIP/1960Tanggal 24 Agustus 1960 yang menetapkan kaidah: Yang berhak atas Huta(Kampung) adalah penduduk Huta seluruhnya dalam bentuk persekutuanhukum dan dalam hal terjadi perampasan

hak atas tanah huta, huta inilahyang berhak menuntut bukannya penduduk perorangan;Hal. 9 dari 36 hal.

BAdiketahui Salinan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor DepartemenAgama Kodya Padang NURLIDDIN, BA (foto copy surat tersebut diberi meteraisecukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sama) selanjutnya surat tersebutdiberi tanda P. 1 ; 222 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn2 Foto Copy Surat Pengaduan kepada Bapak DANDEN POM 1/6 19 April 1996 ,tentang perampasan Hak atas tanah harta Pusaka tinggi Kaum Penggugat seluas20yang2610.000 M 2, ( Asli ada pada Tergugat II ) (foto copy surat tersebut diberi

kebenarannya pada agendaPembuktian ;Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugut pada point 1.3. tentangpenguasaan objek a quo, justru Para Tergugat tidak paham dan tidakmengerti tentang kedudukan dari objek a quo, yang telah jelas dannyata bahwa saat ini terhadap objek tersebut di kuasai oleh ParaPenggugat yang dalam hal ini di sewakan kepada pihak ketiga ;Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada point 1.4, yangmenyatakan pihak ketiga sebagai penyewa sudah dilakukan laporanPolisi tentang dugaan tindak pidana perampasan

hak atas tanah,sangatlah keliri dan menyesatkan karena yang menguasai objek a quoHal. 22 dari 47 hal.

garapannya masingmasing kedua Penggugat tersebut yang dibukasejak tahun 1996 oleh Penggugat I dan Penggugat II sejak tahun 1997 dandikuasai oleh Tergugat dan menghancurkan tanam tumbuh yang ada di atastanah tersebut milik para Penggugat dan diganti dengan tanaman lain untukkepentingan perusahaan sendiri (Tergugat) pada bulan Agustus tahun 2007tanpa mengingat dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan alasanTergugat sudah bayar kepada Pemerintah Desa Bukit Raya (KATMAN)20 Bahwa selama adanya perampasan

hak atas tanah dan penghancuran tanamtumbuh yang ada di atas tanah milik kedua Penggugat tersebut, pada bulanAgustus 2007 berbagai macam usaha yang dilakukan para Penggugat, berbagaimacam jalan yang ditempuh untuk mencari penyelesaian yang sebaikbaiknyauntuk mendapatkan kembali hakhak kedua Penggugat tersebut baik melaluiPemerintah Desa Bukit Raya, Camat Manthobi Raya yang pertama, BupatiLamandau, DPRD Lamandau, Polres Lamandau, Polda Kalimantan Tengah,Gubernur Kalimantan Tengah dan terakhir Camat

Dalam posita 3 ini penggugat telahmelakukan perampasan hak atas tanah milik Alm J.P. Waum.Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Nab3. Bahwa dalam posita 4 gugatan Penggugat menyatakan "pada waktuperalihan hak Tergugat , Il, Ill dan turut tergugat tidak berada dilokasidimaksud" bahwa memang benar Tergugat I, Il, Ill dan Turut Tergugat tidakberada di tempat saat itu.

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding yangmenyebutkan bahwa perkara a quo adalah masalah kepemilikan Huta,sehingga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:239 K/Sip/1960, tanggal 24 Agustus 1960 yang menyebut: yang berhakatas Huta/Kampung adalah penduduk huta seluruhnya dalam bentukpersekutuan hukum, dan dalam hal terjadi perampasan hak atas tanah,huta inilah yang berhak menuntut, bukannya penduduk perorangan.Bahwa jika dikaitkan dengan perkara a quo, maka pertimbangan

Bahwa posita gugatan para Penggugat angka 12 (duabelas)),yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugatmendapatkan tekanan serta ancaman yang dilakukan oleh Tergugatdengan katakata akan mengerahkan Pemerintah Negeri Tehoru(Tergugat II) dan Pemuda Negeri Terhoru untuk melakukanpembongkaran secara paksa dan perampasan hak atas tanah darimpara Penggugat jika para Penggugat tidak meninggalkan tanah danHalaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Mshbangunan dari lokasi pembangunan

SIREGAR dan JHONSON DOLOKSARIBU, S H.Bahwa kejadian melakukan kekerasan secara bersamasama dimukaumum terhadap tanah dan atau Perampasan hak atas tanah, sbb :Bahwa 3 (tiga) hari sebelumnya ada kabar yang masuk ke saksiH.Namoli bahwa ke 2 (dua) bidang tanah kosong milik saksi tersebutdiatas ada yang membangun tanpa ijin saksi, Sehingga pada hariSelasa tanggal 27 Maret 2012 saksi mengajak kedua Pengacarasaksi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ternyatabenar kedua bidang tanah milik saksi

Namunsetelah Tergugat I menunjukkan surat alas haknya maka masalahnya dihentikan.Bahkan pada hari Selasa, 29 Januari 2001 Tergugat I juga telah dipanggil PolsekBarus karena dilaporkan melakukan Perampasan Hak Atas Tanah sebagaimanadimaksud dan diatur dalam pasal 385 KUH Pidana, namun setelah Tergugat Ihadir di Polsek Barus dan menunjukkan alas hak yang ada padanya atas tanahtersebut maka laporan/ pengaduan tersebut dihentikan.

;Bahwa Tergugat (Detty Zulaida) pada tahun 2003 pernah melaporkansecara pidana terhadap Penggugat dengan tindakan bahwa bahwaPenggugat telah melakukan perampasan Hak atas tanah terhadap saksikorban (Tergugat I), sesuai surat Keterangan Pemilik Tanah Saksi korbanHalaman 2 dari 50 Hal. Put.

Penggugat yang lebih mengetahui siapa yang harus digugat dankarena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum denganmerampas tanah milik Penggugat, maka sudah tepat Tergugat digugattanpa mengikutsertakan yang lain, termasuk tidak perlu mengikutsertakanBadan Pertanahan Nasional, karena timbulnya gugatan disebabkankarena perampasan tanah milik Penggugat oleh Tergugat sehinggacukup dipertanggungjawabkan oleh Tergugat saja ;Gugatan tidak error in persona, karena Tergugatlah yang telahmelakukan perampasan

hak atas tanah yang dikuasai Penggugat denganmelakukan pemagaran dan memasang plang bertuliskanDilarangMasuk/Mengerjakan Tanah Hak Pakai No.34 dan No.36 Tanpa IzinHalaman 48 dari 63Putusan No.73/Pdt.G/2010/PN.Mdn.Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :le49Pemilik WCH Pasal 551 KUHP di atas tanah Penggugat jTidak benar Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum denganTergugat karena Penggugat telah memiliki hak tanah seluas 1.929 m2dan 1.376 m2 sesuai SHM No.558 dan No.559 yang telah dirampas olehTergugat

secara sah dan Tergugat 3 telah menerima uang dariTergugat 2 pada tanggal 10 Mei 2008, berdasarkan Surat Keterangan Jual BeliTanah tertanggal 5 Mei 2008;Bahwa posita gugatan Penggugat angka 24 pada intinya menyebutkanPenggugat merasa tidak nyaman ditanahnya sendiri dan malah PenggugatHalaman 21 dari 50 Putusan Gugatan Perdata No.121/Pdt.G/2015/Pn.Pdgtelah dilaporkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 ke Polres Mentawai dengantuduhan melakukan perampasan hak atas tanah, adalah suatu dalil yang tidakbenar