Ditemukan 1590 data
132 — 96
Mengingat, ketentuan Pasal 75 A jo Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 276/ PID.SUS/2014/PN.Tpg tanggal 11 Pebruari
75 — 33
Mengingat Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;M E N G A D I L I : - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Tpg, tanggal
32 — 26
Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I:1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 559/Pid.Sus/2017/PN Rhl tanggal 19 Maret 2018 , yang dimintakan banding tersebut;3.
32 — 22
Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat 1 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; M E N G A D I L I ;- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 28 Oktober 2015 Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN.Tpg, yang dimohonkan banding tersebut;- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya
76 — 18
Pasal 27 ayat (1)Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 7/Pid.Sus/Prkn/2015/PN.Tpg, tanggal 29 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;- Menetapkan lamanya terdakwa
87 — 43
Memperhatikan, Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;M E N G A D I L I : - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg,
45 — 6
Mengingat, ketentuan pasal 120 ayat (1) UU R.I No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I :1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;2.
26 — 13
Mengingat, Pasal 112 ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I :----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN.Rhl tanggal 25 April 2018 yang dinyatakan banding tersebut;----- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan
38 — 3
Mengingat, ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 20 Agustus 2015
61 — 17
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 21 Mei 2015 Nomor: 1/Pid.Sus-PRK/2015/PN.TPG sekedar mengenai denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:- Dan denda sebesar
PT. INDRA ANGKOLA ENERGY
Tergugat:
1.PT. HUSNA MANDIRI MULYA
2.H. SUHARDI
138 — 76
Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan permohonan mengenai pencabutan gugatan Penggugat;
- Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 1 / Pdt.G / 2022 / PN Prn tidak dilanjutkan karena dicabut oleh Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Paringin untuk
102 — 23
Mengingat, Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;M E N G A D I L I- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 30/ Pid.Sus-Prk/2017
ASIKIN
Tergugat:
SAMSIAH
85 — 37
Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
M E N E T A P K A N :
- Menyatakan gugatan Penggugat yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Mrh tanggal 8 Pebruari 2018 dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Marabahan untuk mencoret perkara
76 — 33
Memperhatikan Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut ; - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
37 — 18
Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 636/Pid.Sus/2014/PN.Btm tanggal 16 Februari 2015 yang dimintakan banding
27 — 6
- Mengingat pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; - Menyatakan terdakwa BAHRULLAH Bin ABU BAKAR tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak membawa senjata penikam;- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAHRULLAH Bin ABU BAKAR tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang
34 — 19
Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I ;1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan 198/PID.Sus/ 2016/PN Tbh tanggal 29 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut;3.
46 — 16
Mengingat dan memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini MENGADILI :- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;----------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 159/Pid.B/ 2016/PN.Tbh, tanggal 23 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-------------------------------------
284 — 0
Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ; - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 9 September 2014 Nomor 228/Pid.Sus/2013
34 — 2
Mengingat akan ketentuan 480 ke- 1 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa KHOIRIL BIN MUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3.
oleh karena itu terdakwaharus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, menurut MajelisHakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan iniadalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilanmasyarakat ;Mengingat akan ketentuan 480 ke 1 KUHP dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentangKUHAP serta
peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa KHOIRIL BIN MUNARYO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan ;3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4 Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5 Membebankan kepada terdakwa