Ditemukan 715 data
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
sesuai dengan jurusan yang ada sebagaimana layaknya sebuah Universitasatau Perguruan Tinggi;e Bahwa pada tanggal 08 Januari 2008, ketika sekelompok mahasiswamahasiswiUniversitas Al Washliyah Labuhan Batu yang terdiri dari antara lain : saksi SaifulEfendi, Khairuddin, alias Khoir, saksi Khairul Soleh Ritonga alias Soleh, saksiFifi Damyanti alias Fifi, saksi Hidayat Sutikno alias Dayat, saksi NursaimahGultom alias Saimah, saksi Siska Rahmadani alias Ika, saksi Lis Romeida Lubisalias Mei Mei melakukan audiensi
Usman Ahmad di Kampus Universitas AlWashliyah Labuhan Batu, yang mana dari hasil audiensi tersebut diketahuibahwa Universitas Al Washliyah adalah Pengembangan dari STAI Al Washliyahdan Universitas Al Washliyah Labuhan Batu diselenggarakan tanpa adanya izinoperasional, baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, sehinggaUniversitas Al Washliyah Labuhan Batu tidak terdaftar di Direktorat JenderalPendidikan Tinggi (Dirjen Dikti); Bahwa kegiatan akademik tersebut berlangsung sejak tahun akademik 2004
Usman Ahmad di Kampus Universitas AlWashliyah Labuhan Batu, yang mana dari hasil audiensi tersebut diketahuibahwa Universitas Al Washliyah adalah Pengembangan dari STAI Al Washliyahdan Universitas Al Washliyah Labuhan Batu diselenggarakan tanpa adanya izinoperasional, baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, sehinggaUniversitas Al Washliyah Labuhan Batu tidak terdaftar di Direktorat JenderalPendidikan Tinggi (Dirjen Dikti);e Bahwa kegiatan akademik tersebut berlangsung sejak tahun akademik
Washliyah Labuhan Batu,sesuai dengan jurusan yang ada sebagaimana layaknya sebuah Universitas atauPerguruan Tinggi, namun pada tanggal 08 Januari 2008, ketika sekelompokmahasiswamahasiswi Universitas AI Washliyah Labuhan Batu yang terdiri dariantara lain : saksi Saiful Efendi, saksi Khairuddin alias Khoir, saksi Khairul SolehRitonga, saksi Fifi Damayanti, Saksi Hidayat Sutikno alias Dayat, saksi NursaimahGultom alias Saimah, saksi SiskaRahmadani alias Ika, saksi Iis Romeida Lubis alias Mei melakukan audiensi
Terbanding/Tergugat I : KETUA DPRD TINGKAT II Kabupaten Pemalang, Cq. Ketua Komisi B DPRD Tingkat II Kabupaten Pemalang Diwakili Oleh : DR. H. AJI SUDARMAJI, S.SH.,MH.
Terbanding/Tergugat II : DALIWAN Diwakili Oleh : CIPTO WALUYO, S.H.,M.H.
Terbanding/Tergugat III : KISWOYO Diwakili Oleh : CIPTO WALUYO, S.H.,M.H.
105 — 45
strong>DALAM EKSEPSI:
- Menolak Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat (Tergugat I , II dan III) seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA:
- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk mencabut atau membatalkan rekomendasi Hasil Rapat Kerja Komisi B dalam rangka audiensi
Bahwa kemudian berdasarkan Hasil Rapat Kerja Komisi B dalamrangka audiensi perwakilan warga Keboijo, Peron dan Kebonsari,Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang,Halaman 3 Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT SMGberkaitan ITR dan Izin Peternakan Ayam. Tertanggal 28 Mei 2019,Tergugat mengeluarkan rekomendasi.10.1.
Bahwa atas kerugian baik berupa hilangnya hak subyektifPenggugat, maka sudah selayaknya untuk bisa dipulinkan denganmenghukum Tergugat untuk mencabut atau membatalkan rekomendasiHasil Rapat Kerja Komisi B dalam rangka audiensi perwakilan wargaKeboijo, Peron dan Kebonsari, Kelurahan Petarukan, KecamatanPetarukan, Kabupaten Pemalang, berkaitan ITR dan Izin PeternakanAyam.
Menghukum Tergugat untuk mencabut atau membatalkan rekomendasiHasil Rapat Kerja Komisi B dalam rangka audiensi perwakilan wargaKeboijo, Peron dan Kebonsari, Kelurahan Petarukan, KecamatanPetarukan, Kabupaten Pemalang, berkaitan ITR dan Izin Peternakan Ayam.Tertanggal 28 Mei 2019, dalam waktu 2 X 24 Jam terhitung sejak putusanperkara a quo berkekuatan hukum tetap, jika Tergugat engganmelakanakan putusan hukum maka demi hukum dinyatakan rekomendasitersebut tidak mempunyai kukuatan hukum dan tidak mempunyai
Surat Rekomendasi dari Tergugat selaku Ketua DPRD Tingkat IIKabupaten Pemalang berdasarkan Hasil Rapat Kerja Komisi B dalamrangka Audiensi perwakilan warga masyarakat Dusun Keboijo, DusunPeron dan Dusun Kebonsari, Kelurahan Petarukan, KecamatanPetarukan, Kabupaten Pemalang berkaitan ITR Pembanding dan IzinPeternakan Ayam Pembanding, tertanggal 28 Mei 2019;3.2. Hasutan / Provokasi Tergugat II dan Tergugat III terhadap wargamasyarakat Dusun Keboijo Kel.
Surat Rekomendasi dari Tergugat selaku Ketua DPRD Tingkat IIKabupaten Pemalang berdasarkan Hasil Rapat Kerja Komisi B dalamrangka Audiensi perwakilan warga masyarakat Dusun Keboijo, DusunPeron dan Dusun Kebonsari, Kelurahan Petarukan, KecamatanPetarukan, Kabupaten Pemalang berkaitan ITR Pembanding dan IzinPeternakan Ayam Pembanding, tertanggal 28 Mei 2019 ;4.4. Hasutan / Provokasi Tergugat II dan Tergugat III terhadap wargamasyarakat Dusun Keboijo Kel.
97 — 34
Perihal permohonan audiensi sebagai perkenalan denganpengurus PUK SPEE FSPMI PT. NEOHYOLIM PLATECH INDONESIA.Dan tuntutan terhadap permasalahan yang dilakukan Pihak tergugat, Melaluisurat nomor: 002/PUK SPEE FSPMI/PT.NPI/ORG/NOVEMBER /2012 yangditanda tangani oleh Sdr. Noro dan Sdr Agus Mahdiar dalam kedudukannyasebagai Ketua dan sekertaris PUK SPEE FSPMI PT. NEOHYOLIMPLATECH INDONESIA. Tetapi tidak ada tanggapan dari Pihak Tergugat.9.
Bahwa Pada tanggal 16 November 2012 PUK SPEE FSPMI PT.NEOHYOLIM PLATECH INDONESIA memberitahukan ke Pihak Tergugat.Perihal permohonan audiensi sebagai perkenalan dengan pengurus PUK SPEEFSPMI PT. NEOHYOLIM PLATECH INDONESIA. Dan tuntutan terhadappermasalahan yang dilakukan Pihak tergugat, Melalui surat nomor : 002/PUK/SPEE FSPMI/PT.NPI/XI/2012 yang ditandatangani oleh Sdr Noro dan SdrAgus Mahdiar dalam kedudukannya sebagai Ketua dan seketaris PUK SPEEFSPMI PT. NEOHYOLIM PLATECH INDONESIA.
Perihal permohonan audiensi sebagai perkenalan denganpengurus PUK SPEE FSPMI PT. NEOHYOLIM PLATECH. Dan tuntutanterhadap permasalahan yang dilakukan Pihak tergugat, Melalui suratnomor :004/PUK/SPEE/FSPMI.PTHPI/ORG/2012 yang ditandatangani olehSdr. Noro dan Sdr Agus Mahdiar dalam kedudukannya sebagai Ketua danSeketaris PUK SPEE FSPMI PT. NEOHYOLIM PLATECH INDONESIA.Tetapi tidak ada tanggapan dari Pihak Tergugat.11.
Perihal permohonan audiensi sebagai perkenalan denganpengurus dan Tuntutan PUK SPEE FSPMI PT. NEOHYOLIM PLATECHINDONESIA. Melalui surat nomor:005/PUK/SPEE/FSPMLPTHPI/ORG/2012 yang ditandatangani oleh Sdr.Noro dan Sdr Agus Mahdiar dalam kedudukannya sebagai Ketua dan seketarisPUK SPEE FSPMI PT. NEOHYOLIM PLATECH INDONESIA. TuntutanPUK antara lain:1) Pengusaha.1) Pengusaha menerima dan mengakui keberadaan Serikat Pekerja PUKSPEE FSPMI PT.
Bernad Siahaan, ST
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
44 — 22
Selain itu, Penggugat bersamasamadengan 14 orang Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diberhetikan dengantidak hormat oleh Tergugat juga mengajukan permohonan audiensi kepadaTergugat.
Atas keberatan dan permohonan audiensi tersebut Tergugattelah mengundang Penggugat mengikuti Rapat yang dilaksanakan padatanggal 12 Desember 2018 bertempat di SKB Porsea, akan tetapi dalampertemuan tersebut tidak ada keputusan yang diambil oleh Tergugat ataskeberatan dan permohonan peninjauan kembali atas objek sengketatersebut.
Akan tetapi Tergugathanya mengundang Penggugat untuk melakukan audiensi danHalaman 9 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUNMDN.7)8)menyarankan kepada Penggugat untuk menempuh upaya hukum kePengadilan Tata Usaha Negara.
dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan padapokoknya telah mengajukan upaya keberatan melalui surat tertanggal 29 November2018 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Toba SamosirNomor 915 Tahun 2018 Tanggal 23 November 2018 dan permohonan mengajukanaudiensi kepada Bupati Toba Samosir/Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut ditindaklanjuti olen Tergugatdengan mengundang Penggugat untuk menghadiri audiensi
Pembanding/Penggugat II : M.TOHIR Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat III : SAMSIYATI Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat IV : TANTO Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat V : TRI MUNDIASIH Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat VI : ANDI SAPUTRA Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat VII : MAHARANI Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat IX : EVA ERLIN Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat X : MUHAMMAD ISKHAK Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat XI : SITI MULYANA Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat XIII : ACHMAD FAUZI Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat XV : MUHAMMAD SYAHRONI Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat XVI : SISWANTI Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat XVII : KUNINGSIH Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat XVIII : SUSANTI Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat XX : INDARTI Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat XXI : IWAN DWI SUSMORO Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat XXII : JAENAL ABIDIN Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat XXIII : NIKE SEPIANA Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat XXVI : TARJONO Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat XXVII : WARIDI Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat XXIX : ZULFARMA DONI Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat XXX : ABDUL SALIM Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat XXXI : MIMIN Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Pembanding/Penggugat XXXIII : AMINAH SUSANTO Diwakili Oleh : Joko Restu Widodo, SH.
Terbanding/Tergugat I : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq MENTRI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR JAWA TENGAH Cq WALIKOTA TEGAL
Terbanding/Tergugat II : PT.KERETA API INDONESIA ( PT.KAI ) DAERAH OPERASI IV SEMARANG
Turut Terbanding/Penggugat VIII : LENI YULIANA
Turut Terbanding/Penggugat XII : ZAENAL
Turut Terbanding/Penggugat XIV : SUNARNY
Turut Terbanding/Penggugat XIX : AGUS PRIYANTO
Turut Terbanding/Penggugat XXIV : RINATURINAH al RINA
Turut Terbanding/Penggugat XXV : TARJANI
Turut Terbanding/Penggugat XXVIII : YUNIATI
Turut Terbanding/Penggugat XXXII : SUPRAPTI MUSA
55 — 39
Bahwa 2 ( dua ) tahun kemudian /atau pada sekira tahun 2011Tergugat Il merasa sebagai pemilik tanah kemudian melarang ParaPenggugat dengan dalih Para Penggugat menggunakan tanah milikTergugat Il ( PT.KAI ) tanpa ijin, Padahal para pedagang /atau ParaPenggugat ditempatkan di Lapangan PJKA oleh Tergugat Atas ini semua Para Penggugat melakukan audiensi dengan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, dari hasil audiensi kemudianDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal merekomendasikan bilaPedagang
Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Cosortium)a. bahwa dalam Petitumnya, Para Penggugat berkalikali menyebutkanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal seperti pada: Petitum angka 5, ...Para Penggugat melakukan audiensi denganDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, dari hasil audiensikemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegalmerekomendasikan bila Pedagang Kaki Lima / Penggugat sementaraKembali untuk berjualan di Taman Pancasila dan Tergugat tidakdiperkenankan memungut retribusi;.
Adapun dalildalil ParaPenggugat adalah sebagai berikut:Posita Gugatan Pada angka 5, hal. 11"Bahwa 2 (dua) tahun kemudian/atau pada sekira tahun 2011 Tergugat Ilmerasa sebagai pemilik tanah kemudian "melarang" Para Penggugatdengan dalin Para Penggugat menggunakan tanah milik Tergugat Il(PT.KAI) tanpa jjin, Padahal para pedagang /atau Para Penggugatditempatkan di Lapangan PJKA oleh Tergugat Atas ini semua ParaPenggugat melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Tegal, dari hasil audiensi
SUPARDI, SH
Terdakwa:
JHONY LUKITO
114 — 23
MGS No.1311/VI/DIR/MGS/ 2013,Perihal : Permohonan Audiensi, yang ditandatangani oleh Arianto Tan dalamjabatannya selaku Direktur Utama PT. MGS dan Susana Sutandar dalamJabatannya selaku Direktur PT. MGS, dimana pada pokoknya disampaikanbahwa pengurus PT.
1.Siti Mustab Siroh
2.Zulaikah
Termohon:
Bupati Demak
106 — 51
Bahwa PARA PEMOHON juga telah mengajukan Surat Audiensi kepadaTERMOHON sebagai bentuk terbukanya ruang demokrasi dan penyampaian aspirasiPara Pemohon yang sedang berkonflik dengan Bawahan TERMOHON, namunsampai dengan Surat Permohonan Audiensi tersebut, TERMOHON tidak menanggapi Permohonan Audiensi PEMOHON ;G. PETITUM ; Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, melalui surat permohonan ini PARAPEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang untuk:1.
Tlogopandogan sesuai dengan Pasal 25 Peraturan BupatiDemak No 14 Tahun 2016 Tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Demak Nomor 5 tahun 2015 tentang Kepala Desa; 10) Bahwa Termohon mengeluarkan surat Nomor : 180/0743/2019 tanggal28 Maret 2019 untuk menjawab Surat Para Pemohon melalui kuasanyaNomor 015/SKLIDP/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019; 11) Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya bersurat Kepada Termohondengan Nomor : 019/SKLIDP/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihalTindak Lanjut Permohonan Audiensi
T 22 : Surat Kuasa Hukum Independent, S.H., M.H. & Partners Nomor :019/SKLIDP/III/2019, tertanggal 28 Maret 2019, Perihal : TindakLanjut Permohonan Audiensi Permasalahan Calon Perangkat Desa diDesa Tlogopandogan, yang ditujukan kepada Bupati Demak,Bp. M. Nasir ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;23. T 23 : Surat an. Bupati Demak, Sekretaris Daerah u.b.
MARDANSYAH, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
158 — 101
Direktur Pengawas dan PengendalianBidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun PNS,perihal Audiensi terkait mekanisme Penjatuhan HukumanDisiplin PNS Golongan IV/c yang tersangkut tindak pidanakorupsi Nomor : 863/1011 tertanggal 23 Oktober 2017 (fotokopidari fotokopi stempel basah);: Telaah staf nomor : 863/TS.1032 tertanggal 06 November 2017perihal Konsultasi lanjutan masalah PNS tersangkut tindakpidana korupsi ke Badan Kepegawaian Aceh (BKA) di BandaAceh (fotokopi sesuai dengan aslinya
Bahwa berdasarkan Surat Nomor 863/4229 tertanggal 08 Juni 2017 BupatiAceh Tamiang telah mengirimkan surat kepada Kepala BKN c.q DirekturPengawasan dan pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin , pemberhentiandan Pensiun PNS untuk dilakukannya audiensi dan pada tanggal 14 Juni 2017,Tergugat bersama Tim Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukanAudiensi ke BKN mengenai status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiangyang telah dijatuhi Pidana dan pada intinya bahwa ketentuan Pasal 87 Ayat (2)dan Pasal
Bahwa Tergugat beserta Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin PemerintahKabupaten Aceh Tamiang kembali telah melakukan rapat untuk membahasmengenai status PNS Aceh Tamiang yang telah dijatuhi hukuman Pidana danmasih menjalani hukuman pidana dan di hasilkan kesimpulan bahwa terhadappermasalahan tersebut harus dilakukan audiensi kembali ke BKN dan keDirjen OTDA Kemendagri (vide Bukti T26, Bukti T27 );Halaman 45 dari 62 halamanPutusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNA9.10.bi12.13.14.15.Bahwa berdasarkan rapat tersebut
telah dilakukan audiensi pada tanggal 24Oktober 2017 s/d 27 Oktober 2017 ke BKN dan Kemendagri dan dari audiensitersebut BKN dan Kemendagri menyarankan kepada Tergugat untukberkonsultasi terlebih dahulu dengan BKN Aceh untuk memberhentikan PNStersebut (vide Bukti T28, Bukti T29, Bukti T30 dan Bukti T34);Bahwa untuk menindak lanjuti saran dari BKN dan Kemendagri tersebut,Tergugat telah menugaskan Tim Pemkab Aceh Tamiang untuk melakukankonsultasi ke BKN Regional XIII Banda Aceh pada tanggal 21 November
surut, tidak perlu semuahalhal tersebut terpenuhi namun cukup satu hal saja yang terpenuhi maka suatukeputusan dapat berlaku surut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan dan ketentuantersebut di atas, maka terkait prosedur penerbitan objek sengketa dapat di uraikansebagai berikut:Menimbang, bahwa walaupun tidak diatur secara jelas mengenai prosedurPemberhentian Tidak dengan Hormat ASN dalam ketentuan peraturan perundangundangan, akan tetapi tindakan Tergugat yang telah melakukan Audiensi
254 — 20
(Khusus kota Metropolitan dan Besar).1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir kartu kendali kegiatan per 31Desember 2009, unit organisasi Setda, program peningkatanpelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah,kegiatan Dialog/Audiensi dengan tokoh tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial/kKemasyarakatan.Foto copy yang dilegalisir Register SPPSP2D (GU,GUN dan LS)periode 01 januari 2009 s/d 31 Desember 2009 kegiatan Dialog/Audiensi dengan tokoh tokoh masyarakat, pimpinan/anggotaorganisasi
Jati Asih tersebut ;Bahwa saksi pernah mendampingi Walikota ada sedikitdikitnya 7 kaliKegiatan Walikota berupa silaturahmi, Dialog/Audiensi Walikota denganpara RT/RW/tokoh masyarakat dan para ulama di Kec. Jati Asih, tetapidapat ditegaskan saksi bahwa Walikota sering datang untuk kegiatanDialog/Audiensi Walikota dengan para RT/RW/tokoh masyarakat danpara ulama di Kec.
Foto copy yang dilegalisir Register SPPSP2D (GU,GUN dan LS)periode 01 januari 2009 s/d 31 Desember 2009 kegiatan Dialog/Audiensi dengan tokoh tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasisosial/kemasyarakatan, untit kerja Bagian Umum Setda Kota Bekasi.130.
Russell Sage Foundation. 1975. him. 37).Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan ahliserta halhal tersebut diatas, maka terdakwa Mochtar Muhammad tidak dapatdipersalahkan yang telah menalangi seluruh kegiatan dialog dan audiensi yangseluruhnya berjumlah 87 kegiatan dalam tahun 2009 tersebut seperti mana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan berdasarkan keterangansaksisaksi tersebut diatas kegiatan dialog dan audiensi yang dilakukan olehterdakwa Mochtar Muhammad
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditukarkandengan 1 tiket);e 18 (delapan belas) voucher pulsa Handphone @ 50.000, (untuk hadiahyang ditukarkan dengan 5 tiket);e 48 (empat puluh delapan) voucher @ 100.000, (untuk hadiah yangditukarkan dengan 10 tiket);e Photo copy Surat Nomor : 73 / HIPHI / 12 / 2012 Perihal sosialisasi jinUsaha Gelanggang ketangkasan mekanik elektronik;e Surat Nonmor : B.1 / FSOI179 / 1/2012 tanggal 10 Januari 2012 Perihalrekomendasi;e Surat nomor : B.1 / FSOI187 / Il / 2012 tanggal 21 Februari 2012 Perihalpermohonan Audiensi
untuk hadiah yang ditukarkandengan 1 tiket);18 (delapan belas) voucher pulsa Handphone @ 50;000, (untuk hadiahyang ditukarkan dengan 5 tiket);48 (empat puluh delapan) voucher @ 100.000, (untuk hadiah yangditukarkan dengan 10 tiket);Photo copy Surat Nomor : 73/HIPHI/12/2012 Perihal sosialisasi Ijin UsahaGelanggang ketangkasan mekanik elektron ik;Surat Nomor : B.1/FSOI179/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 Perihalrekomendasi;Surat nomor : B.1/FSOI187/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 Perihalpermohonan Audiensi
(untuk hadiah yang ditukarkandengan 1 tiket);18 (delapan belas) voucher pulsa Handphone @ 50;000, (untuk hadiahyang ditukarkan dengan 5 tiket);48 (empat puluh delapan) voucher @ 100.000, (untuk hadiah yangditukarkan dengan 10 tiket);Photo copy Surat Nomor : 73/HIPHI/12/2012 Perihal sosialisasi jinUsaha Gelanggang ketangkasan mekanik elektronik;Surat Nomor : B.1/FSOI179/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 Perihalrekomendasi;Surat nomor : B.1/FSOI187/Il/2012 tanggal 21 Februari 2012 Perihalpermohonan Audiensi
55 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
SusPHI/2018bahwa dalam putusan ini terdapat adanya bukti baru (novum), berupa:1.Surat Permohonan Audiensi Nomor 20/DPW FSPMI/JABAR/II/2013tertanggal 11 Februari 2013;Surat Permohonan Audiensi Nomor 56/DPW FSPMI/JABAR/XII/2013tertanggal 23 Desember 2013;Nota Pemeriksaan Nomor 560/1931/Perlin tertanggal 6 Mei 2014;Surat Permohonan Pengawasan Nomor 08/B/PUKSPEEFSPMI/HDICJR/VIII/2013 tertanggal 25 Agustus 2013;Kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusansebagai berikut:1.Menerima Permohonan
70 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada hari Selasa tanggal 07 November 2006 dalam Notulen Rapat SPDKB Grup Audiensi SP DKB Grup dengan Direksi PT DKB, yang padaintinya harus ada agenda perbaikan hak Karyawan DKB antara lainJamsostek dan Dana Pensiun seluruh Karyawan ;2. Penggugat selaku Ketua Serikat Pekerja dari PT DKB Grup memintajajaran direksi untuk memenuhi isi dari hasil kKesepakatan dalam rapatHal. 3 dari 33 hal. Put. No. 17 K/TUN/2009pada tanggal 07 November 2006, namun tidak pernah ada realisasi darijajaran Direksi ;.
Pada tanggal 15 Agustus 2007 direncanakan pertemuan audiensi untukmembahas macetnya kesepakatan tertanggal 07 September 2006,namun audiensi gagal dan tidak dapat dilanjutkan ;.
DKBGrup selama tiga periode dan diangkat terakhir kalinya berdasarkanMusyawarah Anggota Tingkat Nasional (MATN) pada tanggal 14 15Desember 2006 ;Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, Penggugatsering melakukan korespondensi dan audiensi dengan Tergugat danberbagai pihak untuk memperjuangkan hakhak karyawan dalamperusahaan ;Bahwa setelah Penggugat melakukan perjuangan hakhak karyawan diperusahaan mendadak dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu terdapatHal. 8 dari 33 hal. Put.
HAMZAH FANSHURI, S.E
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
127 — 88
Sesuai dengan aslinya) ;863/998 tertanggal 17 Oktober 2017(fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;863/1011 tertanggal 23 Oktober 2017 (fotokopi darifotokopi stempel basah) ;Surat Perintah Tugas Nomor :Surat Nomor :Telaahan staf nomor : 863/TS.1032 tertanggal 06 November 2017(fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Surat Perintah Tugas Nomor : 863/1659 tertanggal 20 November 2017(fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Surat Nomor : 863/1658 tertanggal 20 November 2017 (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Berita Acara Hasil Audiensi
Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Tergugat bersama Tim PemerintahKabupaten Aceh Tamiang telah melakukan Audiensi ke BKN yang membahasmengenai status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhiPidana dan dari audiensi tersebut telah dihasilkan kesimpulan pada intinyaterhadap ketentuan Pasal 87 Ayat (2) dan Pasal 87 Ayat (4) UndangUndangASN, harus tetap dilaksanakan terhadap PNS yang telah dijatuhi hukumanpidana yang telah inkracht (vide Bukti T33);10.Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017, Tergugat
beserta Tim PenjatuhanHukuman Disiplin Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kembali telahmelakukan rapat untuk membahas mengenai status PNS Aceh Tamiang yangtelah dijatuhi hukuman Pidana dan masih menjalani hukuman pidana yangmenghasilkan kesimpulan bahwa terhadap permasalahan tersebut harusdilakukan audiensi kembali ke BKN dan ke Dirjen OTDA Kemendagri (videBukti T25, Bukti T26 dan Bukti T27);11.Bahwa berdasarkan rapat tersebut telah dilakukan audiensi pada tanggal 24Oktober 2017 sampai dengan tanggal
27 Oktober 2017 ke BKN danHalaman 39 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor: 20/G/2019/PTUN.BNAKemendagri dan dari audiensi tersebut BKN dan Kemendagri menyarankankepada Tergugat untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan BKN Aceh untukmemberhentikan PNS tersebut (vide Bukti T28, Bukti T29, Bukti T30 danBukti T34);12.Bahwa untuk menindak lanjuti saran dari BKN dan Kemendagri tersebut,Tergugat telah menugaskan Tim Pemkab Aceh Tamiang untuk melakukankonsultasi ke BKN Regional XIII Banda Aceh pada tanggal
hukumanPidana Korupsi yang telah inkracht termasuk nama Penggugat (Bukti T3),terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dalam menerbitkan objeksengkta aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sesuai dengan ketentuanPasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun tidak diatur secara jelasmengenai prosedur Pemberhentian Tidak dengan Hormat ASN dalam ketentuanperaturan perundangundangan, akan tetapi tindakan Tergugat yang telahmelakukan Audiensi
126 — 81
Dialog/Audiensi dengan Tokoh tokoh masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp.33.150.000.259. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04760/019/SP2D TU/BL/V/2012 tanggal27 Juni 2012TU. Keg. Dialog/Audiensi dengan Tokoh tokoh masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp.50.000.000.260. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04766/019/SP2D GU/BL/V V2012 tanggal27 Juni 2012GU.
Lenny Yulita, SP untukBulan Juli 2012, sebesar Rp. 2.891.174.,277. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05635/019/SP2D GU/BL/VII/2012tanggal 20 juli 2012 GU, Kegiatan dialog/audiensi tokohtokohmasyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial & kemasyarakatan,sebesar Rp. 8.000.000.278. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05729/019/SP2D TU/BL/VII/2012 tanggal24 juli 2012 TU.
Dialog/Audiensi dengan Tokoh tokoh masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp.33.150.000.259. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04760/019/SP2D TU/BL/V/2012 tanggal27 Juni 2012TU. Keg. Dialog/Audiensi dengan Tokoh tokoh masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp.50.000.000.260. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04766/019/SP2D GU/BL/V 2012 tanggal27 Juni 2012GU.
Paramitha
Terdakwa:
BAMBANG IRAWAN Bin YAKUB ARSYAD
20 — 11
Mamun posisi driver & general affairs;
- Surat Nomor:003/YHY/BPJS/II/2024 perihal surat pemberhentian kepada pekerja untuk pekerja yang mangkir;
- Surat pernyataan dari masyarakat yang ditandatangani masyarakat menegnai penolakan rencana lokasi penangkaran monyet;
- Surat nomor:001/AUD/PAC.PP.PYR/2023, pada pokoknya menerangkan Surat ditujukan kepada Pimpinan PT Simeans perihal permohonan audiensi, yang dijadwalkan hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, Jam 13.00 WIB bertempat
Siemens;
- Surat nomor:001/AUD/PAC.PP.PYR/2023, pada pokoknya menerangkan Surat ditujukan kepada Pimpinan PT Simeans perihal permohonan audiensi, yang dijadwalkan hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, Jam 13.00 WIB bertempat di PT.
203 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
, menjatuhkan putusan yang amarnya : membebaskanTerdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak), Jaksa Penuntut Umum yangsebelumnya juga menuntut bebas tidak mengajukan upaya hukum kasasi sehinggaputusan tersebut sudah inkracht van gewijsde menurut hukum tanggal 5Desember 1997 ;10 Bahwa sejak tahun 1996 sampai sekarang (2014) atau selama lebih 17 tahun(sekarang hampir 18 tahun), PWI bersama berbagai elemen masyarakat danLSM, termasuk eksponen JPW sendiri telah berkalikali mengirim surat,menghadap dan audiensi
oleh TERMOHON sehingga perkara tersebutmangkrak berjalan ditempat ;13Bahwa terakhir menjelang 18 tahun tewasnya wartawan UDIN yang tidak jugajelas penyelesaiannya, PEMOHON bersama elemen wartawan Indonesia yangtergabung dalam Solidaritas Wartawan untuk Udin bersama TPF PWI sertaEksponen JPW melakukan serangkaian aksi / gerakan moral untukmengingatkan kewajiban TERMOHON dalam menuntaskan kasus kematianwartawan UDIN, baik dengan melakukan seminar dan forum Focus GroupDiscussion bersama Dewan Pers, audiensi
dengan Ketua DPRD DIY bahkanjuga sempat menghadap dan audiensi dengan Jenderal Polisi Timur Pradopo(saat itu Kapolri) bersama dengan Kabareskrim Komjend Pol.
1028 — 667
Bahwa sehubungan dengan adanya utang utang tersebut, PARATERMOHON PKPU melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan SuratPermohonan Audiensi Nomor 001B.172/JMMSPA/WYILC/VIII/2020tertanggal 18 Agustus 2020 kepada PARA PEMOHON PKPU untukmembicarakan perbedaan jumlah dan proses penyelesaian utang piutangtersebut. Namun atas Surat Permohonan Audiensi tersebut, PARAPEMOHON PKPU tidak menghadiri audiensi maupun tidak menjawabsurat tersebut.6.
154 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soekarno);Bahwa pada tanggal 7 Februari 2012 telah dilaksanakan audiensi di KantorDinas Bupati Sukoharjo antara Tergugat dengan Penggugat terkait denganjangka waktu penyelesaian proyek pembangunan Pasar Kota Sukoharjo(Pasar Ir.
Soekarno) yang dijanjikan oleh Tergugat akan diselesaikan dalamwaktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak konstruksi dimulai;Bahwa pada tanggal 7 Februari 2012 dalam forum audiensi itu pula jugadisepakati dan dijanjikan oleh Tergugat bahwa terhadap Penggugat besertaseluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (Pasar Ir. Soekarno) akandibebaskan dari semua bentuk pungutan untuk menempatinya kembalisetelah pembangunan pasar tersebut selesai;Halaman 2 dari 29 hal.Put.
Nomor 1220 K/Pdt/2017Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 kembali dilaksanakan audiensi di RuangKerja Bupati Sukoharjo antara Tergugat dengan Penggugat bersertaseluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (Pasar Ir.
Soekarno) yang intinyamempertegas komitmen pihak Tergugat sebagaimana telah dinyatakannyapada forum audiensi sebelumnya pada tanggal 7 Februari 2012;Bahwa pada tanggal 4 April 2012 telah dilakukan sosialisasi di Gedung BudiSasono Sukoharjo tentang relokasi pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PasarIr. Soekarno) ke pasar darurat selama proses pembangunan Pasar KotaSukoharjo (Pasar Ir. Soekarno) berjalan;Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Pasar Kota Sukoharjo (Pasar Ir.
Drs. AMIRULLAH, M.Si
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
113 — 54
Nomor : 863/TS.997 tertanggal 17 Oktober 2017,(Sesuai dengan aslinya);Surat Perintah Tugas Nomor : 863/998 tertanggal 17 Oktober2017, (Sesuai dengan aslinya);Surat Nomor : 863/1011 tertanggal 23 Oktober 2017, (fotokopistempel basah);Telaah staf nomor : 863/TS.1032 tertanggal 06 November 2017,(Sesuai dengan aslinya);Surat Perintah Tugas Nomor 863/1659 tertanggal 20November 2017, (Sesuai dengan aslinya);Surat Nomor : 863/1658 tertanggal 20 November 2017, (Sesualdengan aslinya);Berita Acara Hasil Audiensi
Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Tergugat bersama Tim Pemerintah KabupatenAceh Tamiang telah melakukan Audiensi ke BKN yang membahas mengenaiHalaman 41 dari 54 HalamanPutusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNA11.12.13.14.15.16.status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Pidana dandari audiensi tersebut telah dihasilkan kesimpulan pada intinya bahwa ketentuanPasal 87 Ayat (2) dan Pasal 87 Ayat (4) UndangUndang ASN, harus tetapdilaksanakan terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana
yang telahinkracht (vide Bukti T22 dan Bukti T33);Bahwa Tergugat beserta Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin PemerintahKabupaten Aceh Tamiang kembali telah melakukan rapat untuk membahasmengenai status PNS Aceh Tamiang yang telah dijatuhi hukuman Pidana danmasih menjalani hukuman pidana yang menghasilkan kesimpulan bahwaterhadap permasalahan tersebut harus dilakukan audiensi kembali ke BKN danke Dirjen OTDA Kemendagri (vide Bukti T25, Bukti T26 dan Bukti T27);Bahwa berdasarkan rapat tersebut telah dilakukan
audiensi pada tanggal 24Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 ke BKN dan Kemendagridan dari audiensi tersebut BKN dan Kemendagri menyarankan kepada Tergugatuntuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan BKN Aceh untuk memberhentikanPNS tersebut (vide Bukti T28, Bukti T29, Bukti T30 dan Bukti T34);Bahwa untuk menindak lanjuti saran dari BKN dan Kemendagri tersebut,Tergugat telah menugaskan Tim Pemkab Aceh Tamiang untuk melakukankonsultasi ke BKN Regional XII Banda Aceh pada tanggal 21 November
mengenai usulan PTDH PNS yang telah dijatuhi hukumanPidana Korupsi yang telah inkracht termasuk nama Penggugat (vide Bukti T3),terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo dengan memperhatikan usulan dari Sekretaris Daerah Aceh Tamiang selakuPyB, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat telah sesuai denganketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Menimbang, bahwa selain halhal di atas tindakan Tergugat yang telahmelakukan Audiensi
53 — 32
Du.III/HM.03/295 /2015, Perihal :Undangan Audiensi tertanggal 21 April 2015, (print out);:Fotofoto pada Pelaksanaan Sinode Gereja Injili KaroIndonesia (GIKI), (fotokopi sesuai dengan foto asili);: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 Tahun2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,(bukti at informandum);: Akta Gereja Injili Karo Indonesia No. 03/2003 yang dibuatdihadapan Retni Rengsih, S.H., Notaris/PPAT di Medan,(dilegalisir sesuai dengan asli) ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan
Bukti T3 : Undangan dari Direktur Jenderal Bimbingan MasyarakatKristen Kepada Gereja Injili Karo Indonesia yang beralamat di JalanAntorium 1 Rt. 01/04 Cisaranten Kulon, Bandung, Jawa Barat, Nomor :DJ.III/HM.03/294/2015 tertanggal 21 April 2015 Perihal : Audiensi, (fotokopidari fotokopi);4.
BuktiT4 : Berita Acara Audiensi antara Direktur Urusan Agama Kristendengan Gereja Injili Karo Indonesia yang beralamat di Jalan Antorium 1 Rt.01/04 Cisaranten Kulon, Bandung, Jawa Barat, (sesuai dengan asli);5. BuktiT5 :Laporan Kegiatan Pelayanan Gereja Injili Karo Indonesia(GIKI) 2015 yang beralamat di Jalan Antorium 1 Rt. 01/04 Cisaranten Kulon,Bandung, Jawa Barat, (Sesuai dengan asili);6.