sebagai Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi, sekarang disebut sebagaiPermian G js2eee seer sess sere rer cemeeee nee eeeeseeeneeeaeemennesMELAWAN:TERBANDING, umur 47 tahun, pekerjaan Buruh Proyek, bertempattinggal di Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 24 Januari 2012 memberikan kuasa kepadaMAHARSUKO WIRONO,SH.MH, AHMAD MUTHOHAR,SH, ANGGORO SUNUTOMO, SH dan GANDUNGSOEPRAPTO, SH, Kesemuanya Advokat dan KonsultasiHukum pada Kantor Advokat Badan Pembelaan danKonsultasi Hukum ( BPKH

tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan selanjutnya Terdakwabeserta barang buktinya diamankan dan diserahkan ke Polres Jepara guna proseslebih lanjut;Bahwa setelah dilakukan lacak balak / penelusuran asal usul kayu oleh pihakPERHUTANI berkaitan dengan seluruh Kayu Sonokeling yang dimuat ke dalam 2(dua) unit truk tersebut diatas yang dijadikan Barang Bukti adalah benar dan sesualdengan hasil pemeriksaan hasil fisik di lapangan berasal dari petak 117c HutanMilk PERUM PERHUTANI RPH Jinggotan BPKH

Gajahbiru KPH Pati yangdibuktikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lacak Balak Kayu BuktiTangkapan dengan Nomor: 01/JGT/GBR/2020 tertanggal 4 Maret 2020;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak PERUMPERHUTANI RPH Jinggotan BPKH Gajahbiru KPH Pati dengan jumlah total sekitarRp.37.613.552, (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus limapuluh dua ribu rupiah) atau setidaktidaknya mendekati jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan selanjutnya Terdakwabeserta barang buktinya diamankan dan diserahkan ke Polres Jepara guna proseslebih lanjut;Bahwa setelah dilakukan lacak balak / penelusuran asal usul kayu oleh pihakPERHUTANI berkaitan dengan seluruh Kayu Sonokeling yang dimuat ke dalam2(dua) unit truk tersebut diatas yang dijadikan Barang Bukti adalah benar dansesual dengan hasil pemeriksaan hasil fisik di lapangan berasal dari petak 117cHutan Milik PERUM PERHUTANI RPH Jinggotan BPKH

Gajahbiru KPH Pati yangdibuktikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lacak Balak Kayu BuktiTangkapan dengan Nomor: 01/JGT/GBR/2020 tertanggal 4 Maret 2020;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak PERUMPERHUTANI RPH Jinggotan BPKH Gajahbiru KPH Pati dengan jumlah total sekitarRp. 37.613.552, (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus limapuluh dua ribu rupiah) atau setidaktidaknya mendekati jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

bin SUWITO melihat ada kepulan asap dan api yang membesar dilokasi rempong Krakalan yang digarap oleh terdakwa TEGUH bin WARYOTO,kemudian api menjalar di lokasi sekitarnya, setelah itu saksi BAMBANG binSUWITO memberitahukan kejadian tersebut ke LMDH (Lembaga MasyarakatDesa Hutan).wonnn Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor : 1928/FBF/2018 tanggal 20 September 2018, jenis bidangpemeriksaan : pemeriksaan TKP kebakaran hutan Gunung Sindoro Petak 7B,RPH Kwadengan, BPKH

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor : 1928/FBF/2018 tanggal 20 September 2018, jenis bidangpemeriksaan : pemeriksaan TKP kebakaran hutan Gunung Sindoro Petak 7B,RPH Kwadengan, BPKH Temanggung, KPH Kedu Utara di Dsn. Sibajag Ds.Canggal Kec. Candiroto Kabupaten Temanggung, dengan kesimpulan :Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.B/LH/2019/PN TmgA. Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) terdapat 3 (tiga) titikberadi di:1.

TmgMenimbang, bahwa Kawasan hutan Negara petak 7B tersebut termasukdalam kawasan hutan produksi terbatas dan menurut keterangan abhliKUNCORO PROHONO, S.H. bin KASTIDJO bahwa belum pernah ada yangminta ijin untuk pengelolaan lahan hutan di petak 7B kepada pihak Perhutani ;Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik Nomor : 1928/FBF/2018 tanggal 20 September 2018,jenis bidang pemeriksaan : pemeriksaan TKP kebakaran hutan Gunung SindoroPetak 7B, RPH Kwadengan, BPKH

tersulutnya barang barangyang mudah terbakar (kayu, ranting, daun yang kering dan lain lain) diLokasi Sumber Api Pertama Kebakaran oleh nyala api terbuka (OpenFlame), nyala api terbuka tersebut indikasinya adalah penyalaan langsung(ditemukan aktivitas pembukaan lahan berupa cangkul, kapak dan sabitserta peralatan makan (piring), dll.Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terurai diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa Terdakwalah yang mengakibatkan adanya kebakaran hutandi Petak 7B, RPH Kwadengan, BPKH

Candiroto Kabupaten Temanggung dan perbuatanTerdakwa tersebut tidak mempuyai izin dari pihak Perhutani sebagai pengelolaNegara di Petak 7B, RPH Kwadengan, BPKH Temanggung, KPH Kedu Utara diDsn. Sibajag Ds. Canggal Kec.

Dinas Kehutanandan ESDM Bengkulu Selatan yang diikuti surat tugas nomor PT.332/BPPHPV1I/2013 yang diberikan kepada saudara Agus Wibowo, S.Hut, SaudaraMursidah, SP dan Tedi Supriadi untuk melakukan verifikasi calon pemegang izinHTR;Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lokasi dan persyaratan administrasiyang diajukan oleh koperasi Masyarakat Kehutanan dan Agrabisnis HijauMakmur, Kepala Balai BPPHP VI telah menerbitkan surat tertanggal 1 Oktober2013 nomor S.610/BPPHP VI3/2013 ditujukan kepada kepala BPKH

wilayah IIPalembang untuk verifikasi peta dan lokasi sebaga kelengkapan bahan bagaiBPPHP VI untuk membuat rekomindasi kepada Bupati Bengkulu Selatan danberdasarkan surat tersebut kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan ( BPKH )wilayah II telah menerbitkan surat tertanggal 18 November 2013 yang ditujukankepada kepala BPPHP VI mengenai hasil verifikasi areal permohonan IUPHHKHTR yang diajukan koperasi Masyarakat Kehutanan dan Agrabisnis HijauMakmur sepenuhnya berada dalam areal pencadangan HITR KabupatenBengkulu

Selatan sebagai mana keputusan menteri Kutanan nomorSK.602/MenhutlI/2011 tanggal 20 Oktober 2011;Bahwa berdasarkan surat dari Kepala BPPHP dan kepala BalaiPemantapan kawasan Hutan (BPKH) tersebut di atas maka terbitlah suratkeputusan Bupati Bengkulu Selatan tertanggal 30 November 2013 Nomor :522/618 tahun 2013 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutankayu pada hutan tanaman rakyat (IUPHHKHTR) dalam hutan tanaman kepadaKoperasi Hijau Makmur Desa Pino Baru, Kecamatan Air Nipis, KabupatenBengkulu

SUHARYOSO, SH ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokaddan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor AdvokatBadan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH)MKGRJawa Tengah, JI HOS Cokroaminoto No. 23 Semarang.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor075/Suku/BPKH/JT/V1/2017 tanggal 12 Juni 2017 ; Selanjutnya disebut :wanes PEMBANDING / PENGGUGAT ;MELAWANHalaman I dari 10halaman, Putusan Nomor : 31/B/2018/PTTUNSBYKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG,membaca :1.berkedudukan di JI.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugss dari Kepala BPKH Wilayah Medandengan Nomor : PT.186/III/BPKH it/6/2016 tanggal 16 Juni 2016 untukmelaksanakan Tugas Pengambilan Titik Koordinat Pada Areal Konsesi HutanTanaman Industri PT. Sinar Belantara Indah di Desa Sei Meranti Kec.Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara, yang dibuatdan ditanda tangani oleh M. !

IRPAN LUBIS, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; selaku Ahli dari Dinas Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Medan telah melaksanakan Peninjauan Lapangan dan menentukan titikKordinat Geografis dengan menggunakan Alat GPS Map 76 CSx Garmin atasLokasi yang terbakar tersebut, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016sejak Pukul 13.00 Wib sampai dengan Pukul 15.00 Wib dan juga didampingioleh Penyidik / Penyidik Pembantu dari Polres

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala BPKH Wilayah Medandengan Nomor : PT.186/III//BPKH 11/6/2016 tanggal 16 Juni 2016 untukmelaksanakan Tugas Pengambilan Titik Koordinat Pada Areal Konsesi HutanTanaman Industri PT. Sinar Belantara Indah di Desa Sei Meranti Kec.Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara, yang dibuatdan ditanda tangani oleh M.

Hakim tetap harus menaruhempati kepada para terdakwa (karena keberadaannya tidak memiliki pendidikanyang memadai atau tidak memiliki pendidikan dan atau hanya pernah dudukdikelas 1 SD), sementara dilain pihak sangatlah ironis bahwa sebuah perusahaanPT.Sinar Belantara Indonesia yang memiliki personil Security bahkan merekrutpersonil keamanan dari BKO, tidak mampu menyeret / menjerat pelaku yangbernama Selamat (DPO) tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Surat Perintah Tugas dariKepala BPKH

Wilayah Medan dengan Nomor : PT.186/IH/BPKH 11/6/2016tanggal 16 Juni 2016 untuk melaksanakan Tugas Pengambilan Titik KoordinatPada Areal Konsesi Hutan Tanaman Industri PT.

Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2007 kembali dilakukanpemeriksaan dan pengukuran ulang lahan sengketa yang telahdigarap oleh Tergugat tersebut oleh Tim dari Balai PemetaanKawasan Hutan Wilayah II (BPKH) Sumatera Selatan, DinasKehutanan Kabupaten Muara Enim, Kantor Cabang DinasKehutanan Rambang Dangku dan Polres Muara Enim.

T11.7 dan T15);Bahwa pertimbangan hukum judex factie PengadilanTingkat Pertama menyatakan lahan objek sengketaseluas 40 hektar dari 57 hektar sebagai areal HPHTIberdasarkan hasil pengukuran Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah Il Sumsel tanggal 15Nopember 2007 tersebut di atas yang diplotberdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No.038/Kpts1/1996 tertanggal 29 Januari 1996 adalah sangatkeliru dan betentangan dengan hukum, = sebabhasil pengukuran tersebut hanya didasarkan kepadaproyeksi luasan areal

posita gugatan , serta replik yang diajukan Terbanding,bahwasanya perbedaan luas areal HPHTI milik Terbanding yangdikuasai dan digarap oleh Pembanding dari awal diketahui seluas 32hektar adalah dikarenakan Pembanding sejak dilakukan pengukuranawal oleh Terbanding terus melakukan penguasaan dan penamanankelapa sawit di areal HPHTI milik Terbanding sehinggamengakibatkan luas lahan yang dikuasainya menjadi terusbertambah, dimana terakhir diketahui pada saat dilakukanpengukuran ulang lahan oleh Dinas BPKH

Bahwa hasil pengukuran BPKH Wil Il Sumatera Selatan dalamperkara a quo (vide : Bukti P5.a s/d P5.b) dibuat oleh pejabatyang berwenang oleh karenanya mempunyai kekuatanpembuktian yang kuat. Selain itu, di persidangan hasil pengukurantersebut didukung pula oleh buktibukti lain kepemilikan danpengelolaan yang dilakukan Terbanding selama ini atas lahanobjek sengketa yaitu Peta Ricikan Areal Kerja HPHTI PT.

Supar Bin Kartodinomo(staf inventarisasi dan pengukuran kawasan hutan BPKH) yang ikutmelakukan pengukuran ulang atas lahan sengketa danmenerangkan bahwasanya dari hasil pemeriksaan BPKH padatanggal 15 Nopember 2007 tersebut didapat hasil bahwasanyadari lahan seluas 57 hektar yang dikuasai dan digarap olehPembanding seluas 40 hektar masuk dalam areal konsensi HPHTImilik Terbanding ;9.

+ 25 (dua puluh lima) unit dan (satu) unit kantor berukuran7mx8m milik terdakwa dan pada bulan Agustus 2015, terjadi kebakaran seluas + 300(tiga ratus) hektar di lokasi lahan tersebut dan pada pada hari Kamis tanggal 17September 2015 sekira pukul 12.00 WIB, anggota Direktorat Reserse Kriminal KhususKepolisian Daerah Sumatera Selatan mendatangi lokasi lahan terdakwa di KawasanHutan Produksi Wilayah Kelola KPHP Lalan Mangsang Mendis yang terbakar tersebut.w Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKH

+ 25 (dua puluh lima) unit dan (satu) unit kantor berukuran7mx8m milik terdakwa dan pada bulan Agustus 2015, terjadi kebakaran seluas + 300(tiga ratus) hektar di lokasi lahan tersebut dan pada pada hari Kamis tanggal 17September 2015 sekira pukul 12.00 WIB, anggota Direktorat Reserse Kriminal KhususKepolisian Daerah Sumatera Selatan mendatangi lokasi lahan terdakwa di Kawasan Hutan Produksi Wilayah Kelola KPHP Lalan Mangsang Mendis yang terbakar tersebut.w Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKH

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKH Sumatera Selatan menyatakanlahan tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Wilayah Kelola KPHP LalanMangsang Mendis yang berada di Dusun Pancoran Desa Muara Merang KecamatanBayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan titikkoordinat sebagai berikut : 1 Basecamp pancoran hasil tamarona dengan titik koordinat X 0403088 Y98034872 Plang masuk kebun dengan titik koordinat X 0400067 Y 98010483 Lokasi kebun terbakar dengan

wilayah II sejak tahun 1986;e Bahwa tugas Ahli di BPKH adalah mengenai tentang pengukurandan pemetaan kawasan;e Bahwa mengenai pendidikan Ahli di BPKH, Ahli pernahmelakukan kursuskursus pemetaan dan pengukuran;e Bahwa hutan adalah suatu area tertentu yang ditempatkan sebagaikawasan hutan;e Bahwa hutan di Muba ada hutan produksi, Hutan Lindung danSuaka Marga Satwa;e Bahwa hutan Lalang Mendis, ada dikawasan hutan Muba;e Bahwa Ahli tahu tentang adanya hutan lalang mendis, dari SKKPHP ;e Bahwa lokasi

titik koordinat didapat dengan menggunakan GPS;e Bahwa titik koordinat tersebut didapat dengan cara Ahli turunkelapangan dengan menggunakan alat GPS ;e Bahwa Ahli turun kelapangan mengambil titik koordinat tersebutbersama satu tim Polda dan BPKH ;Halaman 73 dari 105 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2015/PN.

dilakukanoleh HERI MILALA SEMBIRING karena diajak oleh MUHAMMAD SURANTANADEAK ;Para Terdakwa melakukannnya dengan cara mengangkut kayu olahanberupa broti dari lokasi Jalan Lintas KaroLangkat Desa Kutarayat,Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, dan diamankan oleh pihak Polripada hari Rabu, tanggal 10 bulan Februari tahun 2016 (dua ribu enam belas),sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Simpang EmpatTiganderket (tepatnya diJembatan Tiga Pancur) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo,kemudian oleh Ahli BPKH

Namun dalam pertimbangan hukumnya Ahli BPKH Wilayah Medan an.

sendiri, sedangkan Muhammad Komar tidak ada berada ditempat lokasi kejadian pada saat terjadinya tindak pidana dimaksud, jadimenurut hemat kami Muhammad Komar harus didengar keterangannnyasebagai Saksi Ahii;Bahwa seharusnya Muhammad Komar didengar keterangannya sebagaiKeterangan Ahli bedasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP sesuai pemeriksaanpada tingkat penyidikan dan penuntutan hal tersebut didukung oleh suratPermintaan Ahli di Bidang Pemetaan dan Titik Koordinat dari Kapolres TanahKaro kepada Kepala BPKH

Wilayah Medan dan dijawab dengan SuratPerintah Tugas Nomor PT.26/III/BPKH 2/2016 yang ditandatangani olehkepala Balai Ir.

Alden Napitupulu selaku KepalaDinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai staf seksi ukurpeta pada kantor Balai Pemanfatan Kawasan Hutan (BPKH) WilayahI Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil,kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiranKeputusan Menteri Kehutanan R.I.

Alden Napitupulu selaku KepalaDinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;e Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai staf seksi ukurpeta pada kantor Balai Pemanfatan Kawasan Hutan (BPKH) WilayahI Medan, berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil,kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiranKeputusan Menteri Kehutanan R.I.

Joko Riyanto, MM. yaitu:a.Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidak berwenangmenerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik (IPKTM) pada Lokasisebagaimana pada titiktitik koordinat atas laporan ahli dari BPKH Wilayah IMedan berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksiterbatas;Sesuai Pasal 50 ayat (3) UU R.I.

Terdakwa terhadap tanggapan PenuntutUmum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAANKESATUHalaman 2 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2021/PN Ngwnn Bahwa ia terdakwa SUPARMIN ALS DADU BIN SABIR, pada hari Selasatanggal 13 April 2021 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di kawasan hutan petak 60 KRPHPayak BPKH

Pasal 12 huruf e Undangundang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan.KEDUAwonnn Bahwa ia terdakwa SUPARMIN ALS DADU BIN SABIR, pada hari Selasatanggal 13 April 2021 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di kawasan hutan petak 61 KRPHPayak BPKH payak KPH Ngawi masuk Dusun Payak Desa Mengger Kec.Karanganyar Kab.

mengangkut kayu jati hasil hutan tersebut tidak dilengkapidengan surat keterangan sahnya hasil hutan;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa olehPenyidik;Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Perhutani pada hari Selasa tanggal13 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kKawasan hutan petak 60KRPH Payak BPKH

sebagaiberikut:1. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi AE 3705 MCwarna hitam;2. 1 (Satu) batang kayu jati berbentuk gelondong ukuran 180 cm x D 16 cm =0,043 m3;3. 1 (Satu) buah sabit;4. 1 (Satu) buah gergaji tangan;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Perhutani pada hari Selasa tanggal13 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kawasan hutan petak 60KRPH Payak BPKH

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undangundang RI Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanyang berbunyi setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutanwajid memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wibbertempat di kawasan hutan petak 60 KRPH Payak BPKH

Jombang dihentikan oleh petugas Kepolisian dan anggota Polhutuntuk melakukan pengecekan dimana setelah dilakukan pengecekan oleh petugasbahwa kayu jati tersebut berasal dari wilayah RPH Sempal BPKH Tapen KPHMojokerto yang tidak dilengkapi denganBahwa akibat perbuatan terdakwa Negara dalam hal ini pihak Perhutani RPHSempal BKPH Tapen KPH Mojokerto mengalami kerugian sebesar Rp. 512.867,(lima ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) serta hutanmenjadi gundul, mengakibatkan erosi,

Jombang jam 09.00 Wib dihentikan oleh petugasKepolisian dan anggota Polhut untuk melakukan pengecekan dimana setelahdilakukan pengecekan oleh petugas bahwa kayu jati tersebut berasal dari wilayahRPH Sempal BPKH Tapen KPH Mojokerto yang tidak dilengkapi dengan SKSHH.e Bahwa akibat perbuatan terdakwa Negara dalam hal ini pihak Perhutani RPHSempal BKPH Tapen KPH Mojokerto mengalami kerugian sebesar Rp. 512.867,(lima ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).Menimbang, bahwa terdakwa

Jombang jam 09.00 Wibdihentikan oleh petugas Kepolisian dan anggota Polhut untuk melakukan pengecekandimana setelah dilakukan pengecekan oleh petugas bahwa kayu jati tersebut berasal dariwilayah RPH Sempal BPKH Tapen KPH Mojokerto yang tidak dilengkapi denganSKSHH.Bahwa akibat perbuatan terdakwa Negara dalam hal ini pihak Perhutani RPH SempalBKPH Tapen KPH Mojokerto mengalami kerugian sebesar Rp. 512.867, (lima ratus duabelas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga dengan demikian unsur

TATANG, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitarpukul 22.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari2016 atau setidaktidaknya pada tahun 2016, bertempat di dalam kawasanhutan produksi petak 16 B RPH Pace wilayah BPKH Mayang di DusunCurahwungkal, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Jember, mereka Terdakwa baik sebagai yang melakukan,yang menyuruh lakukan, maupun

P4680SO; 1 (satu) unit sepeda motormerk Honda Supra X warna hitam;e Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasanhutan produksi petak 16 B RPH Pace wilayah BPKH Mayangtersebut, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. MARSUKI Als P. DEKI,Terdakwa II. MUSLIM Als P. ALFAN, Terdakwa III. TEKAD RIYADI,dan Terdakwa IV.

P4680SO; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Xwarna hitam;Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasanhutan produksi petak 16 B RPH Pace wilayah BPKH Mayang tersebut,Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa . MARSUKI Als P. DEKI, TerdakwaIl. MUSLIM Als P. ALFAN, Terdakwa III. TEKAD RIYADI, dan TerdakwaIV.

P4680SO; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Xwarna hitam; Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasanhutan produksi petak 16 B RPH Pace wilayah BPKH Mayang tersebut,Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa . MARSUKI Als P. DEKI, TerdakwaIl. MUSLIM Als P. ALFAN, Terdakwa III. TEKAD RIYADI, dan TerdakwaIV.

pemasangan peralatan mesin pembelahkayu di tanah tersebut milik saksi JOHANNES SINAGA berikut barang buktiberupa 1 (satu) truk milik Terdakwa.Pembukaan jalan di sekitar lokasi mesin pembelah kayu.Lokasi penebangan kayu.Tunggul bekas penebangan kayu.OF SPKayu bulat / gelondongan hasil penebangan.Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGECEKAN TITIKKOORDINAT LAPANGAN DI KECAMATAN NASSAU KABUPATEN TOBASAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA yang ditandatangani oleh PARUHUMdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

peralatan mesin pembelahkayu di tanah tersebut milik saksi JOHANNES SINAGA berikut barang buktiberupa 1 (satu) truk milik Terdakwa.Pembukaan jalan di sekitar lokasi mesin pembelah kayu.Lokasi penebangan kayu.Tunggul bekas penebangan kayu.a Fe bhKayu bulat / gelondongan hasil penebangan.Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGECEKAN TITIKKOORDINAT LAPANGAN DI KECAMATAN NASSAU, KABUPATEN TOBASAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA yang ditandatangani oleh PARUHUMdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

pemasangan peralatan mesin pembelahkayu di tanah tersebut milik saksi JOHANNES SINAGA berikut barang buktiberupa 1 (satu) truk milik Terdakwa.Pembukaan jalan di sekitar lokasi mesin pembelah kayu.Lokasi penebangan kayu.Tunggul bekas penebangan kayu.oF YYKayu bulat / gelondongan hasil penebangan.Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGECEKAN TITIKKOORDINAT LAPANGAN DI KECAMATAN NASSAU, KABUPATEN TOBASAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA yang ditandatangani oleh PARUHUMdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

peralatan mesin pembelahkayu di tanah tersebut milik saksi JOHANNES SINAGA berikut barang buktiberupa 1 (satu) truk milik Terdakwa.Pembukaan jalan di sekitar lokasi mesin pembelah kayu.Lokasi penebangan kayu.Tunggul bekas penebangan kayu.a FP whKayu bulat / gelondongan hasil penebangan.Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGECEKAN TITIKKOORDINAT LAPANGAN DI KECAMATAN NASSAU, KABUPATEN TOBASAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA yang ditandatangani oleh PARUHUMdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

peralatan mesin pembelahkayu di tanah tersebut milik saksi JOHANNES SINAGA berikut barang buktiberupa 1 (satu) truk milik Terdakwa.Pembukaan jalan di sekitar lokasi mesin pembelah kayu.Lokasi penebangan kayu.Tunggul bekas penebangan kayu.a Fe ebKayu bulat / gelondongan hasil penebangan.Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGECEKAN TITIKKOORDINAT LAPANGAN DI KECAMATAN NASSAU, KABUPATEN TOBASAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA yang ditandatangani oleh PARUHUMdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

Pemantau Hutanproduksi Wil II Medan dan membenarkan bahwa kayutersebut adalah jenis kayu Tualang yang masukdalam kelompok Rimba Campuran dimana kayu tersebutsesuai dengan keterangan pemiliknya yang bernamaODEMA SIBAGARIANG dibelinya dari JAWANSEN S.SITIO Penduduk Dolok Saratus Desa Mariah ButtuKecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun;Bahwa saksi mengetahui bahwa kayu tersebut berasaldari Hutan setelah melakukan pemeriksaan tungkulkayu Oleh Petugas Kehutanan pada Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH

Saksi Ahli: BANGUN SIAGIAN;bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik atauPolisi sebagai saksi Ahli dalam kasus IlegalLoging yang dilakukan oleh terdakwa danketerangan saksi yang diberikan dihaapanPenyidik tersebut adalah benar;bahwa saksi adalah Staf Pengukuran dan Pemetaandi Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)Wilayah I Medan, uraian tugas ahli adalahMengukur dan Menggambar Peta batas Kawasan Hutanmeliputi wilayah tugas pada prop Sumatera Utara,Sumatera Barat dan Nangroe Aceh Darussalam

hari Senin tanggal 08 Juni2009 pukul 10.00 wib s/d 18.00 wib sesuai denganSurat Perintah Tugas Kepala Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilyah I Medan Nomor227 / VI / BPKH I41 / 2009, tanggal 5 Juni 2009;bahwa alat yang digunakan saksi ahli untukmelakukan pengambilan data titik koordinat padatunngul bekas penebangan yang terletak di DusunDolok Saratus Desa Mariah Buttu Kec.Silau KaheanKab.Simalungun adalah dengan menggunakan alatberupa Global Position System (GPS) Merk Garmin,Type MAP 76 CS,

JANDI PINEM sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutanpada Kantor Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi WilII Medan;Menimbang, bahwa selain itu saksi ahli BANGUN SIAGIANdipersidangan juga menerangkan bahwa saksi sebagai Ahli dariPengukuran dan Pemetaan di Kantor Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH) Wilayah I Medan melakukan pengukuran= danmenentukan data titik koordinat tempat tunggul kayu yangterletak di Dusun Dolok Saratus Desa Mariah Buttu Kec.SilauKahean Kab.Simalungun pada hari Senin tanggal

JANDI PINEM yang menyatakanbahwa kayu yang diangkut terdakwa tersebut adalah kayu jenisTualang yang diambil dari Daerah Dusun Dolok Saratus DesaMariah Buttu Kec.Silau Kahean Kab.Simalungun dan setelahsaksi Ahli dari Pengukuran dan Pemetaan Kawasan pada BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wil I Medan yaitu BANGUNSIAGIAN periksa tunggul kayu ternyata wilayah pengambilankayu tersebut diploting kedalam Peta Kawasan Hutan 150.000 yang bersumber dari Peta Lampiran SK MenteriKehutanan RI.

Advokad Pengacara dan Penasehat Hukumpada Kantor Dewan Pimpinan Pusat Badan Pembelaan danKonsultasi Hukum Musyawarah Kekeluargaan GotongRoyong ( DPP BPKH MKGR ) beralamat di JalanDiponegoro No.54, Jakarta Pusat.selanjutnya disebut : TERGUGAT5;Pengadilan Negeri terse Dutj==2a

Ir PH M.Noor BPKH Wil V RT 06 Sungai Ulin Banjarbaru.Dikembalikan kepada Terdakwa MUKRIANSYAH Bin (Alm) AMAT.6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

IrPH M.Noor BPKH Wil V RT 06 Sungai Ulin Banjarbaru.Dikembalikan kepada Terdakwa MUKRIANSYAH Bin (Alm) AMAT.4.

IrPH M.Noor BPKH Wil V RT 06 Sungai Ulin Banjarbaru.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun Terdakwa mengambil barangmilik Korban pada hari kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekitar jam 10.00WITA di jalan Martapura Lama Desa Teluk Selong RT 003 No. 267 KecMartapura Barat Kab Banjar;Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun pada saat kejadian terdakwamelihat Saksi SISKA RIANA Binti (Alm) M.YUSRON

IrPH M.Noor BPKH Wil V RT 06 Sungai Ulin Banjarbaru.Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.MtpDikembalikan kepada Terdakwa MUKRIANSYAH Bin (Alm) AMAT.Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kKeadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Terdakwa pernah dihukum;Keadaan yang meringankan: Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar sidang; Terdakwa

IrPH M.Noor BPKH Wil V RT 06 Sungai Ulin Banjarbaru.Dikembalikan kepada Terdakwa MUKRIANSYAH Bin (Alm) AMAT.6.

CEPImemerintahkan kepada staf BPKH XIll Pangkalpinang yaitu sdr.

Fadil selaku Staf BPKH XIIl Pangkalpinang yang ikut menyertaibersama dengan Tim;Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan akanmenanggapinya dalam pembelaan;.

Bersurat kepada BPKH, Dinas Kehutanan Propinsi Bangka Belitung danDitjen PHKA terkait permasalahan tersebut;5. Melakukan perencanaan hutan kemasyarakatan (HKM) sesuai anjuransecara lisan dari BPKH Pangkalpinang;Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari peringatan dan pemanggilantersebut tidak ada dokumennya karena tidak dicatatkan alam notulen rapat;Bahwa saksi pernah melakukan pemanggilan terhadap sdr.

CEP memerintahkan kepada staf BPKH XIllPangkalpinang yaitu sdr.

Bersurat kepada BPKH, Dinas Kehutanan Propinsi Bangka Belitung danDitjen PHKA terkait permasalahan tersebut;e. Melakukan perencanaan hutan kemasyarakatan (HKM) sesuai anjuransecara lisan dari BPKH Pangkalpinang;Bahwa benar Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bangka Barat pernahmelakukan pemanggilan terhadap sdr.

bukti T.1 s/dT.7 berupa alat bukti foto coppy dari foto coppy dan Bukti T.8 foto coppysesuai dengan aslinya;Bahwa berdasarkan bukti T.2; T.3 dan T.7, TERBANDING/ DahuluTERGUGAT melakukan pembangunan sarana dan prasarana TamanHutan Raya Gunung Tumpa di atas tanah tersebut berdasarkan alas hakberupa:Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 434/ Menhutll/ 2013tanggal 17 Juni 2013 tentang Kawasan Hutan Lindung GunungTumpa yang dilakukan Penetapan Batas pada tahun 2013 olehBalai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

Bahwa TERBANDING/ Dahulu TERGUGAT telah mengajukan Bukti T. 8(T.8 berupa hasil plooting titik koordinat tanah Taman Hutan Raya sebelahbagian barat/ selatan yang berbatasan dengan sebelah selatan tanah milikPEMBANDING/ Dahulu TERGUGAT hal mana plotiing tersebut dilakukanoleh BPKH Wilayah VI) dan disesuaikan dengan pemeriksaan Lokasi;maka diperoleh fakta bahwa terjadi tumpang tindih sebagian antaratanah milik PEMBANDING/ Dahulu PENGGUGAT yakni SHM 251/Tongkeina dan SHM 252/ Tongkeina yang terbit Tahun

2007 dengantanah Taman Hutan Raya Gunung Tumpa yang batasbatasnyaHalaman 12 dari 34 halaman Putusan No.01/PDT/2021/PT MNDditetapkan oleh BPKH Wilayah VI pada tahun 2013 dan rekonstruksibatas pada Tahun 2016.

Vide bukti T.2; T.3 dan T.7Adapun tumpang tindin tanah yang menjadi sengketa berdasarkanplooting BPKH wilayah VI sebagaimana dalam Bukti T.8 dapatdigambarkan sebagai berikut (mohon judex factie tingkat keduabandingkan dengan Bukti T.*);uUi ae 2 HM 252 / Tondkygei. S U.no 135 / tdag a.Sy An. Or.NY. La L.54.940MHM 251 / TongkeynaS U.no 137/ tongkeinaAn.

YANCE TANESIA j>s3L.52.387 M2 ao ZSFF %SSaSa Dapat dijelaskan bahwa bagian yang diarsir warna biruadalah bagiantanah yang tumpang tindih antara SHM 251/ Tognkeina dan SHM 252/Tongkeina milik PEMBANDING/ Dahulu PENGGUGAT dengan tanahTaman Hutan Raya Gunung Tumpa (Hasil BPKH Wil. VI vide Bukti T.8)D.

Alden Napitupulu selaku KepalaDinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai Staf seksi ukur petapada kantor Balai Pemanpatan Kawasan hutan (BPKH) Wilayah Medan,berdasarkan hasil titik koordinat yang telah diambil, kKemudian di plot kedalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan MenteriKehutanan R.

Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidakberwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik(IPKTM) pada lokasi sebagaimana pada titiktitik koordinat ataslaporan ahli dari BPKH Wilayah Medan berada dalam KawasanHutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas;b. Sesuai pasal 50 ayat (3) UndangUndang R.I Nomor : 41 Tahun 1999tentang Kehutanan setiap orang dilarang menebang pohon ataumenanam atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau Izin;c.

Alden Napitupulu selaku KepalaDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;e Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai StafSeksi ukur peta pada kantor Balai Pemantapan KawasanHutan (BPKH) Wilayah Medan, berdasarkan hasil titikHal. 13 dari 137 hal. Put.

Alden Napitupulu selaku KepalaDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tobasa;e Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paruhum sebagai StafSeksi Ukur Peta pada kantor Balai Pemanpatan Kawasanhutan (BPKH) Wilayah Medan, berdasarkan hasil titikkoordinat yang telah diambil, kKemudian diplot ke dalam petaskala 1 : 250.000,00 pada lampiran Keputusan MenteriKehutanan R.I Nomor : SK.44/KptsII/2005 tanggal 16 FebruariHal. 21 dari 137 hal. Put.

Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toba Samosir tidakberwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanah milik(IPKTM) pada Lokasi sebagaimana pada titiktitik koordinat ataslaporan ahli dari BPKH Wilayah Medan berada dalam KawasanHutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi terbatas.Hal. 103 dari 137 hal. Put. No.52 PK/Pid.Sus/2014104b.