Ditemukan 114 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-05-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Kis
Tanggal 3 Juli 2018 — Pemohon:
Suyanto
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Asahan
7132
  • hakasasi manusia;Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, Negara telahberjanji untukmemberikan jaminan guna melakukan pemulihanterhadap seseorang yanghakhaknya telah dilanggar dalamkaitannya dengan pelaksanaan tugasinstitusi Negara ataupenegak hukum;Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut;Hal 13 dari 50 halaman, Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2018/PN Kis(a) Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar)yang menyatakan, bahwa;In the determination of any criminal charge againsthim, everyone
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tahun 2010
45292096
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
  • Walaupun undangundang ini lahir jauh sebelumamademen konstitusi yang begitu mengedepankan hak asasi manusia,namun semangat para penyusun undangundang ini telah begitu majudengan mengadopsi berbagai ketentuan dari Deklarasi Universal Hak AsasiManusia dan Kovenan Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik.Pasal 14 ayat (8e) Kovenan Internasional tentang Hakhak Sipil dan Politik(1966) berbunyi sebagai berikut, /n the determination of any criminal chargeagainst him, everyone shall be entitled to
    Bahwa dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Kovenan Internasional tentangHakHak Sipil dan Politik (1996) yang berbunyi In the determination of anycriminal charge against him, everyone shall be entitled to the followingminimum guarantees, in full equality: (e) To examine, or have examined, thewitnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him(Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan, setiap orang berhak atasjaminan minimum berikut, dalam persamaan yang penuh untuk memeriksaatau
Register : 23-11-2017 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 733/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 8 Februari 2018 — SUSANG LIM CS >< TAN KIM SWEE AGUSTINE CS
276144
  • Todo so ve were advised that based on Indonesian lave, it isrequired that all the beneficiaries sign a Deed of Appointment ofWill Executor to appoint the new replacement(s). am thereforeinviting everyone to come to Jakarta on Monday, 1 June 2015 sove can meet as a family at Sheraton Bandara Hotel at 2 pm todiscuss how we can move forward on this.
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1591 K/PID/2010
Jaksa dan Terdakwa; Kusdarmanto bin Ngatman
9167 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudian dalam Pasal10 The Declaration of Human Rights menyatakan Everyone is entitled infull equality to a fair and public hearing by an independent and impartialtribunal in the determination of his rights and obligation and of anycriminal charge against him (setiap orang berhak dalam persamaansepenuhnya didengar suaranya di muka umum secara adil olehPengadilan yang merdeka dan tidak memihak dalam hal menetapkanhakhak dan kewajibankewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidanayang ditujukan kepadanya
Register : 07-02-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN BENGKALIS Nomor 5/Pdt.Bth/2018/PN Bls
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat:
PT.Oto Multiartha Cq. PT. Oto Multiartha Cabang Pekanbaru
Tergugat:
Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Negeri Bengkalis Cq. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis
10113
  • Dalam pada itu, menurut Article 29 (2) The UniversalDeclaration of Human Rights (1948), dinyatakan sebagai berikut: (2) In theexercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to suchlimitations as are determined by law solely for the purpose of securing duerecognition and respect for the rights and freedoms of others and of meetingthe just requirement of morality, public order and the general welfare in ademocratic society.Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk
Putus : 29-04-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 731K/PIDSUS/2009
Tanggal 29 April 2009 — JAT LIE CHANDRA alias CECE
7641 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS ;Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights, pada pokoknya menjelaskansebagai berikut :EVERYONE HAS THE RIGHT TO LIFE, liberty and security of person ;(Terjemahan bebas : Setiap orang mempunyai hak untuk hidup, hak ataskebebasan dan hak atas keamanan diri) ;Hal. 39 dari 44 hal. Put.
Putus : 21-11-2016 — Upload : 06-01-2017
Putusan PN PALOPO Nomor 25/PDT.G/2016/PN.PLP
Tanggal 21 Nopember 2016 —
10142
  • pembuktiaan dan penilaian atas alatalat bukti yangdiajukan oleh Terbanding semula Tergugat seperti yang diatus oleh Hukum Acaradan dalam ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 164 HIR ;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti telah sempurna oleh karena JudexFacti tidak secara sepihak dan serta merta mempertimbangkan jawabanjawabanTergugat/Terbanding tetapi Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas 1 B Palopo jugatelah menilai dan mempertimbangkan jawabanjawaban Pembanding / Penggugatsehingga telah memenuhi unsur Everyone
Register : 31-07-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Tte
Tanggal 21 Agustus 2019 — Pemohon: FEBRIANTO PUTRA Termohon: KEPALA KEPOLISIAN RESORT TERNATE Cq KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES TERNATE
24093
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut:Pasal 14 angka3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him, everyone shallbe entitled to the following minimum guarantees, in full equality : a) Tobe informed promptly and in detail in a language which be understandsof the nature and cause of the charge against him;Terjemahannya : Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiaporang berhak atas jaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh,yaitu :
Putus : 22-02-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2781 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 22 Februari 2017 — RORI RAHMAN alias RORI;
14294 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa mendasari Declaration of Human Right article 3 : everyone has theright to life, liberty and security of person".
Putus : 27-11-2017 — Upload : 17-01-2018
Putusan PN TEBO Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Mrt
Tanggal 27 Nopember 2017 — 1. Nama lengkap : Ir. SARJONO 2. Tempat lahir : Jambi 3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Jln. Manunggal No. 67, Rt. 20 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo) yang dalam ini memberi kuasa kepada : A. Ihsan Hasibuan, S.H., Rifki Septino,.S.H. dan Tengku Ardiansyah, S.H. yang masing-masing adalah Advokat yang tergabung dalam “LAW OFFICE” A. Ihsan Hasibuan & Associates beralamat di Jln. Bogor No. 122, Villa Karya Mandiri, Mendalo Darat Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Nopember 2017; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; M e l a w a n KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) JAMBI, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) TEBO, beralamat di Jalan Lintas Tebo - Jambi Km 4 Muara Tebo, Kabupaten Tebo; yang dalam ini memberi kuasa kepada : 1. Mohamad Yudha Setyabudi, S.H., S.I.K. Kabidkum Polda Jambi, 2. Desrizal, S.H. Advokad Madya Bidkum Polda Jambi, 3. Martino Roy Ginting, S.H. Advokad Muda Bidkum Polda Jambi, 4. Hendri Sitompul, S.H. Advokad Muda Bidkum Polda Jambi, 5. Maruli Hutagalung, S.Pd., M.H. Kasat Reskrim Polres Tebo dan 6. H. Sirait, S.H., M.H. BA Subdit III Ditreskrimsus Polda Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 11 /Pra/XI/2017/Advokasi tertanggal 17 Nopember 2017; Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
656358
  • Adapunketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN.Mrt.Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him, everyone shall beentitled to the following minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands ofthe nature and cause of the charge against himTerjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhakatasjaminanjaminan
Register : 04-04-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Plw
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE
Tergugat:
PEMERINTAH RI CQ KEJAKSAAN AGUNG RI CQ KEJAKSAAN TINGGI RIAU CQ KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN CQ JAKSA PENUNTUT UMUM
9445
  • Dalam pada itu,menurut Article 29 (2) The Universal Declaration of Human Rights(1948), dinyatakan sebagai berikut: (2) In the exercise of his rights andfreedoms, everyone shall be subject only to such limitations as aredetermined by law solely for the purpose of securing due recognition andrespect for the rights and freedoms of others and of meeting the justrequirement of morality, public order and the general welfare in ademocratic society.Menurut hukum, semua hash kejahatan dan pelanggaran, termasukalat
Putus : 14-08-2017 — Upload : 28-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — SUKRI ISMAIL
183160 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Hukuman MATI sudah tidak sesuai dan tidak dapat lagi diterapkandalam alam hukum Indonesia saat ini yang menjunjung tinggi penegakanHAM, antara lain karena ;Hukuman Mati bertentangan dengan Declaration of Human Right article 3 :everyone has the right to life, liberty and security of person, yangditerjemahkan bahwa : setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dankeselamatan sebagai individu".Hukuman Mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang UndangDasar 1945 dan melanggar Pasal 4 UndangUndang
Register : 14-03-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 42/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel
Tanggal 19 April 2016 — MARRY PARDEDE als. MARRY LUMBAN TOBING. Tempat/ tanggal lahir : Balige, 7 Agustus 1949, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Bango III No.14, RT.008, RW.003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya : M. Amin Nasution, SH.MH. dkk, para Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Ogie Plaza Blok A/07 Jalan Raya Siliwangi No.8 Pamulang 15416, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK/MAN/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.
11471
  • Adapun ketentuandimaksud adalah sebagai berikut : Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him,everyone shall be entitled to the followng minimumguarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language whichbeunderstands of the nature and cause of the chargeagainst him ;terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orangberhak atasjaminanjaminan minimal dibaweh ini secarapenuh, yaitu :a)
Register : 07-06-2023 — Putus : 02-08-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan PN BLORA Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bla
Tanggal 2 Agustus 2023 — Terdakwa
8152
  • Menetapkan barang bukti berupa:

    • 1 jaket hodie warna hitam merk punishment,1 Celana pendek warna biru, 1 HP Merk Readmi 9C warna casing orange dikembalikan kepada ABH Fandika Dwi S
    • 1 Kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Everyone, 1 celana pendek jeans warna hitam, 1 celana dalam warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
    • 1 Baju batik lengan pendek warna hitam coklat dikembalikan kepada saksi Windu Eka Juli.
Register : 20-04-2021 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 7 Mei 2021 — Pemohon:
RUBIANTO Anak dari MUGI PRANOTO Alm
Termohon:
KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISAN DAERAH JAMBI Cq DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
6120
  • Adapun ketentuandimaksud adalah sebagai berikut :e Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him, everyone shall beentitled to the following minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him ;Terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu
Register : 02-10-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 17/Pid.Sus -TPK/2015/PN-Bna
Tanggal 14 September 2015 — I. Said Mardha Abbas, ST Bin Alm Said Abbas Hasyim. II. Munzir, S.Pd Bin Alm. Abdul Jabar III. Samsul Gani Bin Alm. Ansari IV. Oka Farizal, SE Bin T. Anwar V. Remi Gustina, SS Bin Alm Rukman VI. Faisal, ST Bin Nyak Nan VII. Ardiansyah Bin Alm. Razali
8635
  • 150.00085 DasarDasar Akuntansi Dana Pensiun 46.500 10 465.00086 Filsafat IImu 43.500 10 435.00087 Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer 39.900 9 359.10088 Islam & Pembangunan Ekonomi 43.900 15 658.50089 Zakat Dalam perekonomian Modern 32.900 10 329.00090 Bank Syariah 44.800 8 358.40091 DasarDasar Ekonomi Wilayah 39.800 15 597.00092 Ekonomi Internasional 44.800 15 672.00093 Ekonomi Manajemen 48.800 10 488.00094 Ekonomi Pembangunan 27.800 10 278.00095 Pengantar Bisnis 51.800 10 518.00096 Marketing for Everyone
    DasarDasar Akuntansi Dana Pensiun 46.500 10 465.00086) Filsafat imu 43.500 10 435.00087) Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer 39.900 9 359.10088) Islam & Pembangunan Ekonomi 43.900 15 658.50089) Zakat Dalam perekonomian Modern 32.900 10 329.00090) Bank Syariah 44.800 8 358.40091 DasarDasar Ekonomi Wilayah 39.800 15 597.00092 Ekonomi Internasional 44.800 15 672.00093 Ekonomi Manajemen 48.800 10 488.00094 Ekonomi Pembangunan 27.800 10 278.00095 Pengantar Bisnis 51.800 10 518.00096 Marketing for Everyone
Register : 15-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Cbi
Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon:
1.AHMAD SIHABUDIN
2.AGUS SUDRAJAT
3.MULYANA
4.ADE KURNIAWAN
5.DEDI SUSANTO
6.NR. NIA TRISSIANA
Termohon:
1.Kepala satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Bogor
2.Kepala Kepolisian Resort Bogor
3.Kepala Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat
4.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
3338
  • Adapun ketentuan dimaksudadalah sebagai berikut :e Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar),In the determination of any criminal charge against him,everyone shall be entitled to the following minimumguarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language whichbe understands of the nature and cause of the chargeagainst him ;Terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orangberhak atas jaminanjaminan minimal dibawah ini secarapenuh, yaitu
Putus : 22-02-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2800 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 22 Februari 2017 — TRIYONO YOGA FUJIHARTO alias YOGA;
208141 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa mendasari Declaration of Human Right article 3: everyone has theright to life, liberty and secunty of person".
Register : 18-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Prp
Tanggal 11 April 2019 — Pemohon:
1.J P M RIDHO SILALAHI ALS RIDO BIN ALM JUSTIN
2.ALFIAN ALS PIAN BIN BAKAR J
3.ALINUH HARAHAP ALS HARAHAP BIN ARIFIN
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu
3473
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :Pasal 14 Angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In thedetermination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled tothe following minimum guarantees, in full equality : a) To be informed promptlyand in detail in a language which be understands of the nature and cause of thecharge against him ; terjemahannya : Dalam penentuan suatu tindakkejahatan,setiap orang berhak atas jaminan jaminan minimal dibawah inisecara penuh,yaitu
Register : 17-09-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Jmb
Tanggal 3 Oktober 2019 — Pemohon:
dr. HUSNY EDY TAUFIK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
2812
  • merupakansalah satu instrumen Internasional utama yangberisi mengenaipengukuhan pokokpokok Hak Asasi Manusia.Dalam ketentuanyang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanjiuntukmemberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadapseseorang yanghakhak nya telah dilanggar dalam kaitannyadengan pelaksanaan tugasinstitusi negara/penegak hukum.Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut :e Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him,everyone