Ditemukan 103 data
Urut Berdasarkan
Putus : 12-12-2012 — Upload : 26-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185 PK/PDT.SUS/2012 Tanggal 12 Desember 2012 — PT. LE GLOBAL, diwakili oleh SUMIATI DJOKO selaku Direktur Utama PT. LE GLOBAL vs 1. RODENTUS RAWAT S, dkk.
105 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa hal tersebut di atas pun diperkuatdoktrin hukum Frances Russell danChristine Loche, English Law andLanguange, Cassel, London, 1992, hlm.30 sebagaimana dikutip dari buku M.Yahya Harabap SH. dalam bukunyaHukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, danPutusan Pengadilan, hal. 801 yang intinyamenyatakan sebagai berikut:Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakandalam gugatan. Larangan ini disebut ultra petitum partium.
Putus : 08-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 35/Pdt/2019/PT SMG Tanggal 8 April 2019 — Lanny Setiyawati dahulu Siem Siem Lian lawan Lie Tjwan Nam,
195 — 105
195 — 105
FRANCES LIE, lahir di Surakarta pada tanggal 5 Januari1993;2). SYDNEY LIE, lahirdi Surakarta pada tanggal 2 April 1995;3). NELSON, lahir di Surakarta pada tanggal 5 Februari 1998;4).
Register : 25-10-2012 — Putus : 25-06-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 660 B/PK/PJK/2012 Tanggal 25 Juni 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS;
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena putusan terdahulu itu dianggap parahakim memiliki dasardasar kebenaran dan prinsip keadilan umum,putusan itu diikuti sebagai panduan, sehingga peran hakim berikutnyamenganggap harus mengikuti putusan terdahulu tersebut atau theprevious decision must be followed by their predecessor (Frances Russeland Christine Loche, 1992.
Putus : 21-02-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 21 Februari 2012 — PT. LE GLOBAL vs RODENTUS RAWAT S., dkk.
36 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dikenal juga dengan asas pasifatau asas yang menentukan bahwa suatu perkara ditentukan oleh para pihak yangberperkara dan bukan oleh Hakim ;Bahwa hal tersebut di atas pun diperkuat doktrin hukum Frances Russell danChristine Loche, English Law and Languange, Cassel, London, 1992, hlm.30sebagaimana dikutip dari buku M.
Register : 07-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 11-04-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
1.ELLY SUPAINI
2.NUGRAHA, SH
3.ANNEKE SETIYAWATI SH
4.SUDARNO, SH.
Terdakwa:
RINALDI ALDO
1094 — 644
1094 — 644
Menetapkan barang bukti berupa :1 lembar printout lisensi berkendara WNA atas nama Frances Wade yang digunakan untuk melakukan pemesanan kamar hotel melalui aplikasi Marriot Bonvoy ;1 lembar printout bukti pemesanan kamar Hotel Four Point Jalan MH Thamrin kav.9 Jakarta ;1 lembar printout passport WNA atas nama Sean Twersky Als Saif Alahmar yang digunakan untuk melakukan pemesanan kamar hotel melalui aplikasi Marriot Bonvoy;1 lembar printout passport WNA atas nama Jody Lukens Als Saif Alahmar
Register : 09-04-2018 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 09-04-2018
Putusan PT KENDARI Nomor 73/PDT/2017/PT SULTRA Tanggal 3 Nopember 2017 — - Pembanding : PT. IFISHDECO.
- Terbanding : HARDIN SILONDAE.
110 — 62
110 — 62
Bahwa ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim yangmengabulkan yang tidak dituntut atau melebihi yang dituntutKetentuan ultra petita diatur dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bgyang berisi norma larangan bagi hakim mengabulkan sesuatu yangfidak dituntut atau melebihi dari pada yang dituntut ;HALAMAN 22 DARI 39 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 73/PDT/2017/PT SULTRA1.2.2.1.2.3.Bahwa menurut Frances Rullesd dan Christine Loche dalambukunya English Law and Language, Cassel, London, 1992, hal.30, yang dikutip
Putus : 13-02-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53/B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CAKRAWALA MEGA INDAH
89 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena putusan terdahulu itudianggap para hakim memiliki dasardasar kebenaran dan prinsipkeadilan umum, putusan itu diikuti sebagai panduan, sehinggaperan hakim berikutnya menganggap harus mengikuti putusanterdahulu tersebut atau the previous decision must be followed bytheir predecessor (Frances Russel and Christine Loche, 1992.English Law and Language).Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan
Putus : 19-10-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1096 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — PT. WARAHMA BIKI MAKMUR VS ACHMAD SUMAJI, SE
125 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1096 K/Pdt.SusPHI/2017wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya(beyond the powers of his authority).Bahwa putusan yang mengandung ultra petitum atau ultra vires, harusdinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikadbaik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (Mohon dibacabuku, Frances Russel and Christine Loche, English Law and Language,Cassel, London, halaman 30).
Putus : 24-09-2013 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 B/PK/PJK/2013 Tanggal 24 September 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. EKAMAS FORTUNA;
76 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 275/B/PK/PJK/2013tersebut atau the previous decision must be followed by theirpredecessor (Frances Russel and Christine Loche, 1992. English Lawand Language).Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan sebelumnya, akan tetapi bisa menjadi acuan dalammenemukan hukum.4.
Putus : 24-09-2013 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277 B/PK/PJK/2013 Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. EKAMAS FORTUNA
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena putusan terdahulu itudianggap para Hakim memiliki dasardasar kebenaran dan prinsipkeadilan umum, putusan itu diikuti sebagai panduan, sehingga peranhakim berikutnya menganggap harus mengikuti putusan terdahulutersebut atau the previous decision must be followed by theirpredecessor (Frances Russel and Christine Loche, 1992.
Putus : 14-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1020/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WIRAKARYA SAKTI
236 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
236 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena putusan terdahulu itu dianggap parahakim memiliki dasardasar kebenaran dan prinsip keadilan umum,putusan itu diikuti sebagai panduan, sehingga peran hakim berikutnyamenganggap harus mengikuti putusan terdahulu tersebut atau theprevious decision must be followed by their predecessor (Frances Russeland Christine Loche, 1992.
Putus : 24-09-2013 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280 B/PK/PJK/2013 Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. EKAMAS FORTUNA
52 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena putusan terdahulu itudianggap para hakim memiliki dasardasar kebenaran dan prinsipkeadilan umum, putusan itu diikuti sebagai panduan, sehinggaperan hakim berikutnya menganggap harus mengikuti putusanterdahulu tersebut atau the previous decision must be followed bytheir predecessor (Frances Russel and Christine Loche, 1992.English Law and Language);Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganutpreseden absolut (absolute judicial precedence), memang tidakdiharuskan mengikuti putusan
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1180/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT GM AUTOWORLD INDONESIA
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1180/B/PK/PJK/2017atau the previous decision must be followed by theirpredecessor(Frances Russel and Christine Loche, 1992. English Lawand Language);Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganut presedenabsolut (absolute judicial precedence), memang tidak diharuskanmengikuti putusan sebelumnya, akan tetapi bisa menjadi acuandalam menemukan hukum;10. Bahwa tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)terkait materi sengketa gugatanadalah sebagai berikut:10.1.
Register : 08-05-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1039 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GM AUTOWORLD INDONESIA;
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena putusan terdahulu itudianggap para hakim memiliki dasardasar kebenaran dan prinsipkeadilan umum, putusan itu diikuti sebagai panduan, sehinggaperan Hakim berikutnya menganggap harus mengikuti putusanterdahulu tersebut atau the previous decision must be followed bytheir predecessor (Frances Russel and Christine Loche, 1992.English Law and Language);Oleh karena sistem peradilan di Indonesia tidak menganutpreseden absolut (absolute judicial precedence), memang tidakHalaman 20 dari 40 halaman
Putus : 15-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Ptk. Tanggal 15 Oktober 2020 — FRANCISCO A. COLINARES JR, Warganegara Philipina, Pekerjaan eks Karyawan pada PT. FINNANTARA INTIGA dengan jabatan FINANCE & ACCUOUNTING REGION HEAD, beralamat di Jl. Sui Raya Dalam, Komplek Taman Anggrek Nomor 4, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh JOHN PASULU, SH., MH. dan ANDI DEWI JUWITA, SH. Advokat, beralamat di Jl. Dr. Wahidin Komplek Mitra Raya Lestari 5 A 10 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2020 yang selanjutnya disebut ----------------------------------------- PENGGUGAT;
L A W A N
PT. FINNANTARA INTIGA, yang berkedudukan di Jakarta Pusat pada gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 16 Jl. MH. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Agung Subakti, SH. Dkk. Advokat dan karyawan PT. Finnantara Intiga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT;
493 — 284
493 — 284
Data Keluarga antara lain Annabelle HernandezColinares (Istri) , Fryan Allen Colinares (Anak Lakilaki) , Frances AnneColinares (Anak Perempuan) , Faye Angela Colinares (AnakPerempuan) yang semuanya sepengetahuan TERGUGAT tidak adaberada di Indonesia, dan PENGGUGAT tidak pernah menyampaikankepada TERGUGAT bahwa keluarganya sedang berada di Indonesia.Bahwa pada saat proses mediasi pada tanggal 20 Agustus 2019,Mediator dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi KabupatenKubu Raya telah menyampaikan
Putus : 14-07-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/Pdt/2010 Tanggal 14 Juli 2010 — YOSEPH MAU LEON DKK VS PETRUS LAE
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Frances Russel dan Cristian Loche(English Law and Language, Casse London 1992, hal 30)meskipun pelanggaran ultra petita dilakukan Hakimdengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengankepentingan umum (public interest), tindakan Hakimitu. tetap sama dengan perbuatan Illegal.
Putus : 19-11-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647/B/PK/PJK/2014 Tanggal 19 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WIRAKARYA SAKTI
188 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena putusan terdahulu itu dianggap para hakim memilikidasardasar kebenaran dan prinsip keadilan umum, putusan itu diikuti sebagaipanduan, sehingga peran hakim berikutnya menganggap harus mengikutiputusan terdahulu tersebut atau the previous decision must be followed by theirpredecessor (Frances Russel and Christine Loche, 1992.
Putus : 10-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214/B/PK/PJK/2015 Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PRITHO
85 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena putusan terdahulu itu dianggap parahakim memiliki dasardasar kebenaran dan prinsip keadilan umum,putusan itu diikuti sebagai panduan, sehingga peran hakim berikutnyamenganggap harus mengikuti putusan terdahulu tersebut atau theprevious decision must be followed by their predecessor (Frances Russeland Christine Loche, 1992.
Register : 03-01-2017 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 B/PK/PJK/2017 Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SINARINDO GERBANGMAS;
73 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena putusan terdahulu itu dianggap paraHakim memiliki dasardasar kebenaran dan prinsip keadilan umum,putusan itu diikuti sebagai panduan, sehingga peran hakim berikutnyamenganggap harus mengikuti putusan terdahulu tersebut atau theprevious decision must be followed by their predecessor (Frances Russeland Christine Loche, 1992.
Register : 09-11-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 285/PID.SUS/2021/PT DKI Tanggal 7 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terbanding/Terdakwa : ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR BIN PASHA ABDUL KADIR.
344 — 277
Terbanding/Terdakwa : ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR BIN PASHA ABDUL KADIR.
344 — 277
,FRANCES SIMANULLANG, S.H., dan RIO S. TAMBUNAN, S.H., Advokat danKonsultan Hukum pada S.S & Partners, yang beralamat di JI. Gading Indah BBlok C31, RT.011/RW.006, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240,email ss.partersO1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24Agustus 2021;PENGADILAN TINGGI tersebut;Membaca, berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan berikutturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Oktober2021 Nomor 555/Pid.