Ditemukan 201 data
26 — 4
Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor Nomor : 503 / 05.066P.TLK/SIUPPK/KPPT/IV/2016, tanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Gunung Mas.d.Izin Gangguan / Hinder Oronantie (HO) Nomor : 503/02.54P.TLK/HO/KPPT/IV/2016, tanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan olehKepala Kantor pelayanan perizinan teroadu Kabupaten Gunung Mas Bahwa benar terdakwa sudah sering kali membawa gas elpiji sambilberjualan sate di pasar malam teringin kab.
ARIZ RIZKY RAMADHON, S.H
Terdakwa:
ABDUL HARIS ALIAS HARIS
69 — 15
- 1 (satu) Lembar Foto copy surat keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tentang pemberian surat ijin tempat usaha hinder ordonantie /gangguan (SITU-HO) KOPERASI SIMPAN PINJAM kepada Sdr.ANWAR
- 1 (satu) Lembar Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi atas nama perusahaan KSU BINA KARYA MANDIRI DOMPU.
220 — 80
Bahwa pada sekitar bulan April 2016, pada waktu melihatlinat keadaan tanahPenggugat tersebut, Penggugat mengetahui bahwa Hotel Premier Inn Satoriatelah beroperasi dengan segala kesibukannya dan lokasinya persis berada diutara tanah Penggugat; 9 22202 noo non en nn nn nee neeBahwa sebagaimana yang Penggugat pahami selama ini bahwa operasionalsebuah usaha apalagi sebuah hotel berbintang dengan bangunan bertingkatsudah pasti mengantongi berbagai izin termasuk Izin Gangguan atau lebihdikenal dengan HO (Hinder
83 — 289
pokoknyamenerangkan sebagai berikut ;Bahwa saksi mengenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan ADEWIDAGDO ;Bahwa saksi di LYRICS KARAOKE tidak ada kedudukan atau posisi didalammanajemen, saksi selama ini hanya membantu dan membantu usaha yangdidirikan oleh ADE WIDAGDO dalam hal memantau karyawan, pengurusanadministrasi, dsb;Bahwa saksi membantu ADE WIDAGDO mendirikan LYRICS KARAOKEsejak bulan November 2014, saksi yang membantu mengurus ijin SITU,SIUP, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan HO (Hinder
Terbanding/Tergugat : H. SUAIB bin H. PIUL Diwakili Oleh : AGUS SURIPNO, SH, DKK
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI
37 — 14
Gangguan (hinder), menimbulkan kerugian immateriil yaitumengurangi kenikmatan atas sesuatu.3.
74 — 63
bahaya pencemaran lingkungandan bahaya kebakaran ;Halaman 25 dari 125 halaman, Putusan Nomor 159/G/2011/PTUN JKT26d) keserasian lingkungan dan memudahkan upayapenanggulangan bahaya kebakaran ;e) keamanan, kesehatan, keselamatan, sertakeserasian lingkungan ;f) memperhatikan keserasian, keselamatan dankeamanan lingkungan ;Oleh karena tidak terpenuhinya unsur unsur yangtelah disebutkan tersebut, PARA = PENGGUGATmenilai sangat beralasan bahwa TERGUGAT telahtidak mempedulikan Izin Gangguan Lingkungan(Hinder
56 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bertentangan dengan ketentuan perundangundangan lainnya;kemudian dinyatakan lagi dalam pertimbangan berikutnya yangmenyebutkan :Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding termasuk butir Cdari Pasal a quo adalah Hinder Ordonande / Undangundang Gangguan(sto. 1926 226), selanjutnya PERDA Nomor 1 Tahun 2004 tentang IzinGangguan jo.
160 — 131
Fotocopy Surat Ijin Undangundang Gangguan (Hinder Ordonantie) Nomor:993 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 diberi tanda bukti T10 ;11.Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha Nomor 992 Tahun 2008 tanggal 18Desember 2008, diberi tanda bukti T11 ;2712.Fotocopy Surat tertanggal 6 Pebruari 2012 No.176/ASA/K/II/2012, perihalUndangan Pertemuan diberi tanda bukti T12 ;13.
71 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Cacat Hukum dan Tidak MempunyaiKekuatan Hukum Yang Mengikat terhadap terbitnya ijin HO(Hinder Ordonnantie / ijin gangguan) dan ijin lain terkaitdengan pendirian Tower tersebut ;5.
128 — 66
Rosa Agustina dalam disertasinya berjudul Perobuatan MelawanHukum halaman 62 menyebutkan: Yang dapat digugat berdasarkanpasal 1365 KUH Perdata antara lain: 1.Pengrusakan barang(menimbulkan kerugian materiil); 2.Gangguan (hinder), menimbulkankerugian immateriil yaitu. mengurangi kenikmatan atas sesuatu;3.Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiritanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain.M.
79 — 15
laporan Para Tergugat, Polda Jambimengirimkan bukti T.7 kepada Para Tergugat;Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas, perouatan Para Tergugatyang telah mengklaim tanah objek sengketa yang berdasarkan pertimbanganMajelis diatas adalah merupakan hak milik Penggugat, yang selanjutnyaperbuatan Para Tergugat pula yang melakukan pemblokiran SHM 1717 milikPenggugat dan selanjutnya melaporkan Penggugat telah memalsukan Surat kePolda Jambi, hal mana menurut pendapat Majelis merupakan bentuk gangguan(hinder
) yang bertentangan dan melanggar hak subjektif dari Penggugat yangmerupakan pemilik sah dari tanah objek sengketa untuk menguasai secara riil danadministratif selaku pemilik seutuhnya dari tanah objek sengketa sehingga apaHalaman 42 dari 49 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Snt.yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam hal ini Majelis berpendapat bahwabentuk gangguan (hinder) dimaksud juga merupakan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula materieksepsi dari Para
87 — 37
Karenanyaharuslah TergugatII dilindungi sebagaiPembeli yang beritikat baik karena TergugatII dilindungi oleh UndangUndang.Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Penggugatdari I Wayan Rigeg melalui kuasanya I Nyoman Antaratahun 2000, maka oleh Penggugat Rekonvensi diatastanah tersebut dibanguan 2 (dua) rumah sewa (Villa)dan turutannya, berdasarkan Surat Ijin MendirikanBangunan (IMB) No.450 TH.2003, tanggal 22 Juli 2003,berikut juga dilengkapi dengan Surat Ijin UndangUndang Gangguan (Hinder Ordonantie
Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin UndangUndang gangguan (Hinder Ordonantie) No. 649 Tahun2003, tanggal 2 September 2003, ditanda tanganiBapak Bupati Badung, diberikan kepada Yani GedeSatrio, selanjutnya diberi tanda T.II5;7. Foto copy sesuai dengan aslinya Petikan KeputusanBupati Badung, No. 1224 Tahun 2002, tanggal 16Oktober 2002 Tentang Ijin Pengambilan Air bawahTanah (SIPA) kepada Yani Gede Satrio, selanjutnyadiberi tanda T.II6;8.
I MADE SANTIAWAN,SH
Terdakwa:
I PUTU ELLY AKASIA
144 — 50
Hinder Ordonantio / jin Gangguan.e. Tanda Daftar Perusahaan / TDP.f. Usaha Kelayakan Lingkungan / UpayaPerlindungan Lingkungan.g. Harus Berupa Badan Usaha.h. Akta Perusahaan.
101 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat telah melampirkan fotokopy untuk Studi Kelayakanberupa fotokopi Akte Pendirian Perusahaan, fotokopi SuratPengesahan Penggugat dari Kehakiman dan Surat telahterdaftar pada instansi yang berwenang, fotokpi Surat IzinTempat Usaha dan/atau HO (Hinder Ordonantie/UndangundangGangguan), fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Penggugat dan fotokopi KTP Pemegang Saham, Komisaris, danDireksi (vide lampiran pada Bukti P6);(vide Bukti P6).16.Bahwa setelah melalui tahapan Verifikasi Administrasi, Verifikasi
Terbanding/Tergugat I : PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo
Terbanding/Tergugat II : PT. Pembangunan Jaya Ancol
283 — 93
Tergugat juga meminta secara lisankepada Polres Jakarta Utara agar tidak diberikan izin keramaian karenaPenggugat tidak memiliki izin gangguan (Hinder Ordonantie) ;. Bahwa, Tergugat juga telah memprovokasi Satpol PP Provinsi DKIJakarta yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki izin gangguan,oleh karenanya Tergugat meminta pada Satpol PP agar melarangPenggugat menjalankan usaha sebelum memiliki Izin Gangguan.
139 — 31
sembilan juta rupiah), tanpamemiliki Izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia adalah merupakan Bankgelap, oleh karena itu Tergugat dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawanhukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdata, Gugatan Perbuatan MelawanHukum dimaksud Dr.Rosa Agustina dalam disertasinya berjudul Perbuatan MelawanHukum halaman 62 menyebutkan Yang dapat digugat berdasarkan pasal 1365KUHPerdata antara lain: (1).Pengerusakan barang (menimbulkan kerugian materiil);(2).Gangguan (hinder
104 — 72
Nama Suciharjo cs Kastamah merupakan nama sementaraatau nama titipan guna mempermudah proses penerbitan perijinan HO(Hinder Ordonnantie). Sehingga tanan sawah yang berbatasan denganTanah Tergugat dibuat atas nama Suciharjo Cs Kastamah tidak lebihdari itu, dan tanah sawah tersebut bukan merupakan tanah harta gono gini melaikan waris;.
Seluas 0,206 Da (2060 M2) di pecah kepada Kastamah;Bahwa tanah sawah seluas 3290 m2 dibeli oleh Bapak Taswadi CsKastamah semasa hidupnya dengan beberapa bagian diatas namakannama beberapa anakanaknya antara lain :Hal 22 putusan No 453/PDT/2020/PT SMG2.6.1. diatasnamakan Sumari Cs Suwarni:;2.6.2. diatasnamakan Suciharjo Cs Kastamah;2.6.3. diatasnamakan Sunadi Cs Tjarmi;Dari ke tiga atas nama tersebut di atas merupakan nama sementara ataunama titipan untuk proses perijinan undangundang gangguan / HO(Hinder
KASTUBI SIAN GANTA ANTANG
Tergugat:
PT AGRO LESTARI SENTOSA
118 — 31
Fotokopi Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO) Kabupaten GunungMas Nomor:503/02.201/HO/KPPT/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016,diberi tanda Bukti T5;6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor: 180 Tahun2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. AGROLESTARISENTOSA untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit terletak diKecamatan Manuhing dan Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mastanggal 31 Agustus 2005, diberi tanda Bukti T6;7.
BuktiT2 berupa Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)Nomor: 15.08.1.01.00008 Berdasarkan UndangUndang Republik IndonesiaNomor: 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan tanggal 01November 2018, Bukti T3 berupa Fotokopi Izin Tempat Usaha KabupatenGunung Mas Nomor: 503/03.381/SITU/DPMPTSP/XI/2017 tanggal 01November 2017, Bukti T4 berupa Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) Besar Nomor: 503/023/SIUPB//KP2T/III/2010 tanggal 18 Maret 2010,Bukti T5 berupa Fotokopi Izin Gangguan/Hinder
118 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan judex facti dalam putusannyamenyatakan bahwa sebenarnya hanya didasarkan padaadanya Surat Ijin Usaha Hinder Ordonantie (HO)tertanggal 17.
Terbanding/Tergugat I : WAHYUDI, Amd
Terbanding/Tergugat II : KEPALA DESA BADAK BARU
45 — 15
TowerBersama memberhentikan sementara, kegiatan pembangunan tower(menara telekomunikasi), setelah diterbitkan nya Surat RekomendasiCamat Muara Badak No.300.503/35/II/2016 tanggal 25 Februari 2016Tentang Izin Ganggugan/ hinder ordemantie (HO) dan suratrekomendasi Camat Muara Badak No.640/109/II/2016 tanggal 25februari 2016 sebagai kelengkapan mengurus izin mendirikanbangunan (IMB) kepada Badan Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Kutai Kartanegara, maka penghentian pekerjaan dimaksudsudah bukan wewenang