Ditemukan 76 data
12.FEBRIANSYAH ANSORY
13.SRI WALUJO UTOMO
14.TUMAJI S.KM, M.P.H
15.DIAH KURNIA SARI
16.ARI WILUJENG
17.MAYU SUHARI, A .Md
Tergugat:
17.MIFTAHUL ANWARUDDIN
18.MIFAUN NAHWA
19.SULAIMAN FADLI
20.ICHSAN THOHIR
21.Hendri Wahyu Swasono (direktur PT.Jaya Terra Group)
22.KEPALA DESA DAMARSIH KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO
48 — 32
KHOIRUR ROZIKIN, S.Psi
12.FEBRIANSYAH ANSORY
13.SRI WALUJO UTOMO
14.TUMAJI S.KM, M.P.H
15.DIAH KURNIA SARI
16.ARI WILUJENG
17.MAYU SUHARI, A .Md
Tergugat:
17.MIFTAHUL ANWARUDDIN
18.MIFAUN NAHWA
19.SULAIMAN FADLI
20.ICHSAN THOHIR
21.Hendri Wahyu Swasono (direktur PT.Jaya Terra Group)
22.KEPALA DESA DAMARSIH KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO
75 — 33
M.P.H. Apt., di bawah sumpah padapokoknya menerangkan:Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Penggugat II;Hal. 39 dari hal 58.
57 — 34
TheoJohnny Ludong, M.P.H selaku Direktur dan Ny.Louise Agnes Ludong selakuWakil Direktur dan Ny Frida Elfira Ludong selaku Komisaris Utama telahHal. 26 dari 45 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2017/PN.Bitmenjual tanah HGU Nomor 2 /Tanjung Merah kepada Ny.CorneliaMoningka Vega selaku Direktur PT Asa Enggenering Pertama denganPerjanjian Pembayaran Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Notaris..
NUR KHASANAH, SH.
Terdakwa:
JOKO PURNOMO Als. JOKO GIMBAL Bin SUBANDI
41 — 3
M.P.H. selaku DokterPolres Klaten bahwa pada hari Senin Tanggal 4 Februari 2019 telahdilakukan Test Urine terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan yaitudiketahui urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika jenisMetamfetamina (Shabu);Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.KIn.
106 — 33
., M.P.H., diberitanda bukti T11;12. Gmail antara Xxxx (Penggugat) dengan Xxxx (Tergugat), diberi tandabukti T12;13. Lembaran Penagihan Kartu Kredit mulai tanggal 24 Agustus 2016sampai dengan tanggal 22 Juli 2016, diberi tanda bukti T13;Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Min14.
307 — 675 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.P.H., kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Menteri Kesehatan RI. ;3 Basrief Arief, S.H.,.M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan JaksaAgung RL. ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2013, selanjutnyaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. memberi Kuasa Substitusikepada :1 Dr. Wahiduddin Adams, S.H.,M.A., kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangan,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. ;2 Dr. Mualimin Abdi, S.H.
76 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
PolyResusistasi PC Medical/ medical/ Jaya Medikalbayi Indonesia Indonesia Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2012dilakukan penandatanganan kontrak pengadaanalatalatKesehatan antara Saksi Abdul Kani, SKM, M.P.H. Pgl Kaniselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan TerdakwaVera Aldilla Roza selaku Direktris CV. Nassya senilaiRp1.340.148.000,00 dengan masa waktu selama 100 (seratus)Hal. 36 dari 53 hal. Put.
104 — 45
2000seorang Pegawai Negeri Sipil tidak boleh rangkap jabatan,sehingga apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut semulamenduduki jabatan fungsional, apabila diangkat ke dalamjabatan struktural maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harusdiberhentikan dari jabatan fungsional ; MARIA WEA BETU Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalFaobata, RT.06, RW.02, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Direktur Rumah Sakit UmumDaerah Bajawa, agama Katholik iBahwa pendidikan S2 saksi adalah M.P.H
49 — 29
Maruhum Siahaan M.P.H);Halaman 35 Putusan Perkara No.58 /G/ 2017 /PTUNMDN6.18.6.19.6.20.6.21.6.22.Bahwa pada tanggal 25 September 1983, Panitia Penilai RumahGolongan Ill Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat llMedan telah mengeluarkan surat Penilaian Atas PenaksiranHarga Rumah Gol.lll Milik Pemerintah Daerah Tingkat Il MedanNomor : 04/Pan.Penilai/XV83 tertanggal 25 Septeber 1983;Bahwa pada tanggal 24 Desember 1983, Walikotamadya DaerahTingkat ll Medan mengeluarkan Salinan Surat Keputusan Nomor
161 — 1693
ZUBAIDAH ELVIA, M.P.H., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)sekaligus Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah, bertempattinggal di Jalan Sungai Kundur Kelurahan Mariana KecamatanBanyuasin Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, dalamhal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Drs. M. RUM,S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagaiPengacara Negara yang beralamat di Jalan Gubernur H. A.
Terbanding/Tergugat I : Dr. Alwi Samy MKM
Terbanding/Tergugat II : Dr. Zubaidah Elvia, MPH
Terbanding/Tergugat III : Sugeng Riyati,S.T
Terbanding/Tergugat IV : Ahmad Rizal Lutfi,S.T
254 — 104
ZUBAIDAH ELVIA, M.P.H, selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) sekaligus Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah,bertempat tinggal di Jalan Sungai Kundur Kelurahan MarianaKecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin Propinsi SumateraSelatan, dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusikepada Drs. M. RUM, S.H, M.H, selaku Kepala Kejaksaan TinggiSumatera Selatan sebagai Pengacara Negara yang beralamat diJalan Gubernur H. A.
1.Abdul Wahab
2.Mardanas
3.Agus Maulana
Tergugat:
1.H.Syuhada,BA
2.Darmadi
Turut Tergugat:
PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Cabang Depok Satu
211 — 102
,M.P.H. ;2. Pengadilen Ginting, S.H ;Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum PURWANTO KITUNG& ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Raya Lenteng Agung Timur No.6Rt.001 Rw.003 Jakarta Selatan12610 Tlp. 021 7864332, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 29 November 2016 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Depok dibawah Register No. 612/SK/PDT/2016 tanggal 22Desember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT,MELAWAN:1. H.
Terbanding/Terdakwa : Amhar Ibrahim, S.E
69 — 0
., M.P.H., sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak;
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Bupati Kabupaten Fakfak Nomor: 821.2/007/BUP/2022 tanggal 20 Maret 2022 atas nama Saleh Hindom, S.K.M., M.P.H., sebagai Pelaksana Tugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak;
- 1 (satu) lembar photocopy Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Bupati Kabupaten Fakfak Nomor: 821.2/23/BUP/2022 tanggal 20 Juni 2022 atas nama Saleh Hindom, S.K.M., M.P.H., sebagai Pelaksana
Dikembalikan kepada Saksi Saleh Hindom, S.K.M., M.P.H.
Terbanding/Penuntut Umum : IMAM ASYHAR, SH
82 — 43
., M.P.H;3. 1 (Satu) eksemplar foto copy surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran/ Kuasa Pengguna Barang/ PPK Pada Dinas KesehatanKabupaten Aceh Utara nomor : 800 / 001 / KPA/ DINKES/ 2014,tanggal 07 Maret 2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (STAFPPTK) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, yangtelah dilegalisir;4. 1 (satu) eksemplar asli Berkas Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah Tahun Anggaran 2014, tangga
Nip 390 028 033 denganpangkat Penata Muda golongan Ill/a, yang telah dilegalisir;1 (Satu) eksemplar asli Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Utaranomor : Peg.821.2 / 116 / 2014, tanggal 28 April 2014 tentangPengangkatan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan StrukturalEselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara anSuryadi, S.K.M., M.P.H;1 (Satu) eksemplar foto copy surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran/ Kuasa Pengguna Barang/ PPK Pada Dinas KesehatanKabupaten Aceh Utara nomor : 800 / 001
1258 — 926 — Berkekuatan Hukum Tetap
Achmad Sujudi,M.P.H, sebagai Tergugat VII;Negara Republik Indonesia cq. Presiden RepublikIndonesia cq. Duta Besar untuk Malaysia, sebagai TergugatVII;Direktur Jenderal Imigrasi, sebagai Tergugat IX;b. Dalam perkara penyelenggaraan ujian nasional (Perkara Nomor228/Pdt.G/2006/PN Jkt.Pst) Para Tergugatnya adalah:(i)(iii)Negara Republik Indonesia cq. Presiden RepublikIndonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagaiTergugat I;Negara Republik Indonesia cq. Presiden RepublikIndonesia cq.
IMAM ASYHAR, SH
Terdakwa:
DELFI DWIAN ISKANDARSYAH, SE., BIN LAHMUDDINSYAH.
114 — 28
., M.P.H;
3. 1 (satu) eksemplar foto copy surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang/ PPK Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara nomor : 800 / 001 / KPA/ DINKES/ 2014, tanggal 07 Maret 2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (STAF PPTK) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, yang telah dilegalisir;
4.