Bahwa draft AATA PERJANJIAN PEMAKAIAN TEMPAT USAHA (PPTU)adalah suatu perjanjian yang bersifat standar/baku hasil produk turuttergugat, yang tidak dapat di robah isinya oleh tergugat maupunpenggugat, sesuai dengan Keputusan Direksi PD.Pasar Jaya Nomor :251/2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentang KETENTUAN PEMAKAIANTEMPAT USHAA DIPASAR PASAT MILIK PERUSAHAAN DAERAHPASAR JAYA.c. Bahwa draft perjanjian pemakaian tempat usaha bukan merupakanbuatan dari tergugat ataupun tergugat II.d.

belum menanda tangani (akta) PPTUnya dimana pihak kedua telah memenuhi kewajiban pembayarannyadalam jumlah minimal pembayaran ...... , maka pihak pertama akanmemberitahukan hal tersebut kepada pihak kedua .Karenanyapihakkedua wajib melangsungkan dan menanda tangani (akta) PPTUnya ...Dalam Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha tersebut jelas penggugatmempunyai hak memakai unit kios selama 20 tahun dan dapat diperpanjangkembali sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1)dan ayat (4) jo.Keputusan Direksi PD.Pasar

tempatUsaha sehingga dari kaliamat tersebut sudah jelas ;Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembandingsemula Penggugat tersebut diatas Turut Terbanding semula Turut Tergugat jugamengajukan Kontra memori banding tertanggal 15 Desember 2017 yang padapokoknya mendukung putusan Pengadilan Tingkat pertama yang antara lainsebagai berikut : Bahwa pada pokoknya Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmemberikan pertimbangan dalam halaman 48 yaitu lahan tersebut adalahmilik Tergugat (PD.Pasar

Gubernur ProvinsiDKI Jakarta sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, selain agartunduk dan taat pada pelaksanaan putusan dalam perkara ini juga karenasebagai pemilik tunggal PD.PASAR JAYA cq. PASAR TANAH ABANG BlokA, maka semua bangunan gedung milik PD.PASAR JAYA adalah otomatismenjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Kota Medan) kepada Perusahaan DaerahPasar Kota Medan tertanggal 07 Juni 1993, sehingga tanah danbangunan serta lainnya tersebut menjadi modal bersih dari PD.Pasar Kota Medan sejak tanggal 07 Juni 1993 selaku BUMDPemerintah Kota Medan ;.

Pasar Kota Medan mengenai hasil dari penggunaan hartakekayaan daerah yang telah dipisahkan berupa barang yakni tanahdan bangunan gedung, mesinmesin, kendaraan dinas daninventaris kantor yang telah dapat dinilai dengan uang sebesarRp26.202.669.000,00 oleh Pemerintah Kota Medan kepada PD.Pasar Kota Medan selaku BUMD dari Pemerintah Kota Medandengan ketentuan pembagian laba bersih setelah dikurangipenyusutan dan lainnya sebagai berikut :50 % untuk anggaran pendapatan daerah Kota Medan ;15 % pengembangan

Pasar Kota Medan dalam hal ini Terdakwa yangmenjabat selaku Direktur Utama dan sebagai salah seorang Direksi PD.Pasar Kota Medan diawasi oleh pengurus perusahaan lainnya yakniBadan Pengawas PD. Pasar Kota Medan yang mempunyai tugassebagaimana diatur dalam Pasal 28 Perda No. 8 Tahun 2001 sebagaiberikut :a. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan PerusahaanDaerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan AnggaranPerusahaan Daerah ;b.

Bahwa selanjutnya keterangan ketiga saksi dari Badan Pengawas PD.Pasar Kota Medan tersebut, seluruh anggaran, perubahan anggaran danlaporan keuangan yang telah diaudit BPKP tahun 2003, 2004, 2005 dan2006 telah diserahkan oleh Pembanding/Terdakwa dan disahkan olehBadan Pengawas, kecuali untuk perubahan anggaran tahun 2005 dananggaran tahun 2006, 2007 (sampai dengan Juni 2007) belum disahkanmaka mengacu kepada ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Perda No. 8Tahun 2001 Jika Belum Disahkan Dianggap Telah

Pasar adalah merupakan Perusahaan Daerah yang tundukkepada ketentuan Perda No. 8 Tahun 2001, sedangkan modal dasar PD.Pasar Kota Medan berasal dari yang dipisahkan dari Pemerintahan KotaMedan yang hanya terdiri dari Bangunan (asset tetap) dan dalammelaksanakan kegiatannya PD. Pasar Kota Medan dijalankan oleh Direksiyang terdiri dari beberapa Direktur dan selaku Badan Pengawas adalahSekda Kota Medan sedangkan biaya operasional PD.

BPR Kapital Metropolitan dengan PD.Pasar Jaya dan PTI.

Pasar Jaya yang hasilkesepakatannya adalah bahwa Tergugat mempunyai kewajibanuntuk menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada tim likuidasisehingga tidak berasalan bahwa gugatan harus melibatkan PD.Pasar Jaya, demikian pula kewenangan untuk siapasiapa yangakan digugat adalah kewenangan dari Para Penggugat olehkarena itu Eksepsi tersebut tidaklah beralasan dan harusditolak.Bahwa atas pertimbangan tersebut PEMBANDING tidak sependapatdengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam faktapersidangan

Bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut karena pada faktanyarenovasi terhadap Pasar Medan Deli bukan dilakukan Tergugat IIlataupun Turut Tergugat, melainkan dilakukan oleh Para Pedagangsendiri berdasarkan persetujuan PD.Pasar Kota Medan dengan biayaditanggung oleh masingmasing pedagang (Swadaya), hal ini sesuaidengan ketentuan Pasal 3 Perda No. 31 Tahun 1993 TentangPemakaian Tempat Berjualan Jo Salinan Keputusan Walikota MedanNomor : 188.342/834/SK/1994 Tentang Pelaksanaan Peraturan DaerahKota

Bahwa faktanya renovasi terhadap Pasar Medan Deli dilakukan olehPara Pedagang sendiri berdasarkan persetujuan PD.Pasar Kota Medandengan biaya yang ditanggung oleh masingmasing pedagang secaraswadaya.. Bahwa setiap pedagang pemegang hak sewa kios/stand yang masihaktif (berlaku) yang berkeinginan untuk merenovasi kiosk/standnya,maka masingmasing pedagang tersebut mengajukan permohonan izinmerehab/merenovasi Kios di Pasar Medan Deli kepada Tergugat danIl..

PUTUSANNomor 0222/Pdt.G/2017/PA.MtpAah ScalaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara gugatan antara :PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,alamat Kabupaten Banjar sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Swasta PD.Pasar Batuah, Pendidikan

O6A dariPenggugat kepada Saudara Atik (nama terdaftar resmi di PD.Pasar Kota Medan) ;Surat Perintah Pengosongan II (terakhir)No.511.3/0028/PDPKM/2020 tertanggal 03 Januari 2020 Rukotempat berjualan Pasar Muara Takus Kota Medan No. 18A dariPenggugat kepada Saudara Hasim Linda (nama terdaftarresmi di PD.

Pasar Kota Medan:Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medantertanggal 17 Februari 2020 kepada Para Penggugat tentangPeringatan untuk pengembalian mobil dan inventaris PD.Pasar Kota Medan:Surat Tergugat No.580/1778 tertanggal 26 Februari 2020kepada Pimpinan Kantor Cabang Bank Mandiri Pulau Pinang,Pusat Pasar dan Perintis Kemerdekaan tentang PencairanUang dari Rekening PD.

Bukti T3 Fotokopi Surat Law Office H.Refman Basri,SH.MbaZulchairi,SH danRekan Nomor 5247/RB/SK/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, halKeberatan atas Surat Keputusan Plt.Walikota Medan Nomor821.2/43.K/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentangPemberhentian Para Direksi PD.Pasar Kota Medan denganTidak HOrmMat 5 272222 n nnn nnn nnn ne ene4. Bukti T4 Fotokopi Surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atasperkara Nomor 11/G/2020/PTUNMdn tanggal 21 Januari 20205.

Nomor : 005/25/LG/VI/2010tertanggal 01 Juni 2010 Perihal: Kunjungan Kerja Anggota DPRDDapil Il Kota Palembang yang ditujukan kepada Penggugat selakuPengelola Pasar Lebong Gajah (bukti P7.5), dan Surat Direksi PD.Pasar Palembang Jaya Nomor 025/577/ PD.Pasar/2010 Perihal:Rapat Dinas tertanggal 5 November 2010 yang ditujukan kepadaPenggugat selaku Pengelola Pasar Lebong Gajah (bukti P7.6);Buktibukti surat ini menjelaskan bahwasanya setidaknya sampaitahun 2010 Turut Termohon Kasasi termasuk dalam hal

Penerimaan barang masuk ;O luran kebersihan ;O luran listrik untuk pedagang pelataran ;O luran air ;O luran karcis Kamar mandi.Bahwa dalam pengelolaan parkir pada areal pasar yang dikelola olehPerusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar termasuk didalamnya pegelolaanHalaman 5 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPk/2021/PN Dpsareal parkir Pasar Kumbasari dilakukan kerjasama antara Perusahaan DaerahPasar Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota DenpasarNomor : 978/154/PD.PARKIR (Pihak Pertama) dan Nomor08/PD.PASAR

larangan bagi setiap pegawaiPerusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sebagaimana diatur dalamPasal 84 dan 85 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IIDenpasar Nomor : 511A Tahun 1994 tentang KetentuanKetentuan PokokBadan Pengawas, Direksi dan kepegawaian Perusahaan Daerah diKotamadya Daerah Tingkat I Denpasar ;O tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan DaerahPasar Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota DenpasarNomor : 978/154/PD.PARKIR (Pihak Pertama) dan Nomor08/PD.PASAR

parkir ;O Pendapatan pemanfaatan area pasar ;O Penerimaan barang masuk ;O luran kebersihan ;O luran listrik untuk pedagang pelataran ;O luran air ;O luran karcis kamar mandi.Bahwa dalam pengelolaan parkir pada areal pasar yang dikelola olehPerusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar termasuk didalamnya pegelolaanareal parkir Pasar Kumbasari dilakukan kerjasama antara Perusahaan DaerahPasar Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota DenpasarNomor : 978/154/PD.PARKIR (Pihak Pertama) dan Nomor08/PD.PASAR

larangan bagi setiap pegawaiPerusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sebagaimana diatur dalamPasal 84 dan 85 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IIDenpasar Nomor : 511A Tahun 1994 tentang KetentuanKetentuan PokokBadan Pengawas, Direksi dan kepegawaian Perusahaan Daerah diKotamadya Daerah Tingkat I Denpasar ;tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan DaerahPasar Kota Denpasar denga Perusahaan Daerah Parkir Kota DenpasarNomor : 978/154/PD.PARKIR (Pihak Pertama) dan Nomor08/PD.PASAR

parkir ;O Pendapatan pemanfaatan area pasar ;O Penerimaan barang masuk ;O luran kebersihan ;O luran listrik untuk pedagang pelataran ;O luran air ;O luran karcis Kamar mandi.Bahwa dalam pengelolaan parkir pada areal pasar yang dikelola olehPerusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar termasuk didalamnya pegelolaanareal parkir Pasar Kumbasari dilakukan kerjasama antara Perusahaan DaerahPasar Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota DenpasarNomor : 978/154/PD.PARKIR (Pihak Pertama) dan Nomor08/PD.PASAR

PUTUSANNomor 0222/Pdt.G/2017/PA.Mtp ApelDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara gugatan antara :PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,alamat Kabupaten Banjar sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Swasta PD.Pasar Batuah, Pendidikan

Bahwa mengenai obyek sengketa Penggugat tersebutsebelumnya kami jelaskan latar belakang diterbitkannya suratobjek sengketa No. 1 tersebut adalah sebagai berikut : Bahwa Tempat Usaha / Stand Pasar Kapasan Lantai II/137 C,Ddan 74 A,B,C,D yang menjadi sumber sengketa Penggugatadalah merupakan Stand milik dan dibawah Pengelolaan PD.Pasar Surya yang pada awalnya hak pemakaiannya ada pada MatTinglang / H.

Pasar Resik KotaTasikmalaya No. 015648 tanggal 30 November 2011 ; ( Sesuai dengan asli ) ;Tanda Terima Surat Pengajuan Konpensasi atas Pendapatan MCK/WC atas nama H. g Enceng Danto tanggal 3 Februari2012 3 22 nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence neeeP ( Sesuai dengan asli ) ;Surat atas Jawaban atas Surat No. 16/923Dirop/ 2012 Tentang Kompensasiatas Pendapatan MCK/WC tertanggal 7 Februari 2012 (arsip) serta Tanda Terima Surattanggal 7 Februari 2012 ; ru( Sesuai dengan asli ) ;Surat PD.Pasar Resik Kota

Dinas Pasar Kota Tasikmalaya Nomor :5/1923 Dirop/2011 1 tertanggal 27 Desember 2011 (photocopy) ; 8Pi( Sesuai. dengan asli ) ;~~2 een eenSurat Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Menengah 1 Kota Tasikmalaya Nomor : 510/139.3/Perdag/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 perihal :9) Penjelasan Penetapan Surat jin MCK (photocopy) ;P( Sesuai dengan asli ) ;Info Umum tentang PD.Pasar Resik Kota Tasikmalaya dan Pelantikan Direksi PD. 2 Pasar Resik Kota Tasikmalaya ; 0P( Sesuai dengan

Pasar Resik Tasikmalaya, yang direspon secara positif oleh patPengelola MCK, balk melalui telepon ; ( Foto copy sesuai asli ) ;SURAT UNDANGAN PD.Pasar Resik,Tanggal 8 Desember 2011 nomor :199/92'Dirop/2011,untuk mengadakan rapat dengan para pengelola MCK tanggal 9 DesembInt 19Tergugat II Int Daftar hadir tertanggal 9 desember 2011,yang dihadiri penggugat dan para pengelola MC:yang lainnya serta pihak PD Pasar Resik ; QWoto copy sesuai asli ) ;Notulen, pembahasan rapat pengelolaan MCK,tertanggal 9

No. 18/K/TUN/2009DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA (PD.PASAR JAYA), yang diwakili oleh Drs.

Putusan Nomor 793 K/Pid.Sus/201928) Fotokopi Panduan Sosialisasi Program BidangPemasaran dan Jaringan Usaha Deputi Bidang Pemasaran danJaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM;29) Gambar denah bangunan Koperasi PasarMakmur Berhikmat Kota Manado;Dikembalikan kepada Pengurus Koperasi Pasar Makmur Berhikmat PD.Pasar Kota Manado:30) 1 (satu) eksemplar asli Laporan PembangunanRevitalisasi Pasar Pinasungkulan Nomor12/D.11/KOP.UMKM/2.2/1/2016 tanggal 22 Januari 2016;31) 1 (satu) lembar asli Audit/Pemeriksaan

Pasar Jaya (Tergugat I) sesuai dengan SuratKeputusan Direksi, Perda maupun Surat Keputusan Gubernur yangberlaku;Bahwa demikian pula halnya pada tanggal 01 Agustus 2006, Direksi PD.Pasar Jaya (Tergugat ) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 160/2006,tentang Penetapan Masa Hak Pemakaian Tempat Usaha untuk PasarSunan Giri Area 17 Rawamangun PD.

No. 155/2006 yang diterbitkan Tergugat tersebut;e Bahwa demikian pula tidak ada ketentuan dari GUBERNUR KEPALADAERAH DKI JAKARTA maupun PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA(PERDA) yang memperbolehkan/ mengizinkan TERGUGAT 1. untukmelakukan pungutan terhadap masyarakat/ para pedagang pasar ataupunkepada para Penggugat dengan dalil apapun termasuk atas dasar alasankonpensasi perpanjangan hak pemakaian tempat usaha;e Bahwa segala bentuk penerapan pungutan yang dilakukan direksi PD.PASAR JAYA (Tergugat ) terhadap

(Bukti T34) ;35.Foto Copy Surat Undangan dari Tergugat kepada PenggugatNo.005/5924/PDPKM/2019 tanggal 4 November 2019tentang Sosialisasi Legalitas Kepemilikan Aset PD.Pasar Kota Medan ..........c.ccccccceseseeeeeeeeeeeeeees (Bukti T35) ;36.Foto Copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.684 tanggal 27Februari 1997 an.

Surat Pengelakan kepada Penyewa Ruko yang belum mengurusdan memiliki SIPTB dan membayar kontribusi kepada PD.Pasar sesuai dengan Surat No.88/PMIH/C.II/2017 tertanggal31 Juli 2017 (Bukti T21) ;Surat Keterangan Nomor : 470/310/SK/MH/IX/2017 tertanggal 12September 2017 yang diterbitkan oleh Lurah Madras Hulu,Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan (Bukti P 4) ; Hal 57Putusan No.4/G/2020/PTUNMDN11.iP13.14.15.16.17.18.19.Putusan Mahkamah Agung RI No.493 K/TUN/2017 tanggal 06Nopember 2017(Bukti P 16) ; Surat

,MH.) dalampertemuan ini Para Penggugat a quo mendapat penjelasan bahwa tanahtanah yang hendak dimohonkan SHM sudah dipisahkan menjadi Asset PD.Pasar Raya dan kemungkinan sudah didaftar menjadi Asset PEMDAMakassar, agar Para Warga bisa memiliki (Para Penggugat Red,)sebaiknya melayangkan gugatan ke Pengadilan;Bahwa klaim PEMDA Kota Makassar yang menyatakan bahwa TanahNegara yang dikuasai dan dimiliki olen Para Penggugat a quo, sudah sejakHalaman 18 dari 27 halaman.

Banding sama sekali tidak mempertimbangkan bahwaterhadap gugatan para Penggugat sudah menyangkut/berhubungan denganmasalah kepemilikan atau keperdataan yang sudah seharusnya diuji diPeradilan Umum atau merupakan kewenangan (kompetensi) PengadilanNegeri Makassar dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, halini dibuktikan dalam dalil gugatan Penggugat terhadap tanah yang diklaimpara Penggugat merupakan tanah milik (asset) Pemerintah Kota Makassar,dalam hal pengelolaannya diserahkan kepada PD.Pasar

F03/PsB/RTTCT/03 tertanggal 17 September 2003 tertulis atas namaGupron Sapari merupakan keterangan yang menerangkan peristiwa hukum diantarapenggugat dengan Tergugat dikarenakan dalam surat keterangan tersebut di atastidak disebutkan secara jelas dan terperinci mengenai hak dan kewajiban Tergugatkepada Penggugat dan salah satunya tidak sebutkan mengenai waktu berakhirnyaperjanjian tersebut;Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak seharusnya Penggugat memasukan PD.Pasar Bermartabat Kota Bandung Dan Pemerintah

Fast Media Internusa Tanggal 24 Mei 2017;Asli 2 (dua) Lembar Addendum Perjanjian Pembiayaan AlMudharabah No. 004/MDRBH/HIKP/01/V/2017 tanggal 26 Mei 2017;Asli 2 (dua) Lembar Addendum Perjanjian Pembiayaan AlMudharabah No. 003/MDRBH/HIKP/01//XI/2017 Tanggal 26 Oktober2017;Asli 2 (dua) Lembar Addendum Perjanjian Pembiayaan AlMudharabah No. 001/MDRBH/HIKP/01/IV/2018 Tanggal 26 April2018;Fotocopy 1 (satu) Lembar Riwayat Transaksi Bagi Hasil Deposito PD.Pasar Bermartabat Tanggal 17 April 2017 s/d 17 April

Fast Media Internusa Tanggal 24 Mei 2017;Asli 2 (dua) Lembar Addendum Perjanjian Pembiayaan AlMudharabahNo. 004/MDRBH/HIKP/01/V/2017 tanggal 26 Mei 2017;Asli 2 (dua) Lembar Addendum Perjanjian Pembiayaan AlMudharabahNo. 003/MDRBH/HIKP/01//XI/2017 Tanggal 26 Oktober 2017;Asli 2 (dua) Lembar Addendum Perjanjian Pembiayaan AlMudharabahNo. 001/MDRBH/HIKP/01/IV/2018 Tanggal 26 April 2018;Fotocopy 1 (satu) Lembar Riwayat Transaksi Bagi Hasil Deposito PD.Pasar Bermartabat Tanggal 17 April 2017 s/d 17 April

Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) unit pintu rolling door kios warnajikel terbuat dari bahan aluminium dikembalikan kepada yang berhak PD.Pasar Sukaramai Medan melalui saksi MUHAMMAD PRANANTA GINTING,S.H;4.