Bahwa Permohonan Keberatan ini merupakan permohonan yang berisi keberatanterhadap berlakunya pasal 24 dan pasal 25 Perda No. 9 tahun 2015 tentangPilkades dan pasal 86 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 4 tahun 2019 tentangPerubahan Kedua atas Perda No. 9 tahun 2015 tentang Pilkades yang menurutPara Pemohon Keberatan bertentangan dengan UndangUndang;Bahwasanya Permohonan Keberatan ini berisi keberatan terhadap berlakunyaPeraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang menurut Para Pemohonbertentang dengan

No 9 tahun 2015 tentangPilkades dan pasal 86 ayat (2) dan ayat (4) Perda No 4 tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Perda No. 9 tahun 2015 tentang Pilkades.IV.

Tetapi, dalam pengaturan pasal 36 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentangHak Uji Materiil Perda Pilkades.Desa menegaskan bahwasanya bagi bakal calon kepala desa yang telah memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 UU No. 6 tahun 2014 tentangDesa ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan Kepala DesaJuncto pasal 15 Perda No. 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda No. 9 tahun2015 tentang Pilkades.

Hakhak Para Pemohon Keberatantersebut sejalan dengan pasal 33 dan padal 36 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014tentang Desa, dan pasal 15 Perda No. 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas PerdaNo. 9 tahun 2015 tentang Pilkades), sehingga untuk melindungi Hakhak ParaPemohon Keberatan yang diberikan oleh UndangUndang incasu, makaselayaknya pasal 24 dan pasal 25 Perda No. 9 tahun 2015 tentang Pilkadesselayaknya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Bahwa terkait berlakunya pasal 86 Perda

Bahwa Para Pemohon Keberatan memiliki kedudukan atau legal standing sebagaiPara Pemohon Keberatan atas berlakunya pasal 24 dan pasal 25 Perda No. 9 tahun2015 tentang Pilkades dan pasal 86 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 4 tahun 2019tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 9 tahun 2015 tentang Pilkades;4.

Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasaperaturan perundang undangan lain yang berlaku,Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.Ayat (2). Keputusan tersebut (1) tidak boleh bertentangandengan kepentingan umum, Perda dan peraturanperundang undangan yang lebih tinggi.

Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasaperaturan perundangundangan lain yang ' berlaku,Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.(2). Keputusan tersebut (1) tidak boleh bertentangandengan kepentingan umum, Perda dan peraturanperundang undangan yang lebih tinggi.

Terhadap persoalan adanya Perda Nomor 15Tahun 2000 kemudian lahir Peraturan Pemerintah Nomor 110Tahun 2000 yang mengatur pesoaian yang sama seharusnya segeradibuat Perda baru yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 110Tahun 2000 untuk landasan hukum penyusunan anggaran DPRD.Sepanjang belum ada penggantinya dan belum secara tegas PerdaNomor 15 Tahun 2000 dinyatakan dicabut maka Perda Nomor 15Tahun 2000 tersebut tetap berlaku.

Perda No. 1 Tahun 2001 tentang APBD.14. Nota Keuangan APBD Tahun 2001.15.

Pasal 7 ayat (2) huruf g dan dan huruf h tidak sesuai atau salingbertentangan dengan judul perda (kabur/tidak jelas) sertabertentangan dengan Pasal 5 huruf a juncto Pasal 5 huruf f UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan.1) Bahwa nama atau judul Peraturan Daerah (Perda)mencerminkan isi Perda.

Apabilakata "sarana" yang dipergunakan dalam ketentuan Pasal 7ayat (2) huruf g dan h ini, dapat saja ditafsirkan bahwa"kawasan tanpa rokok" meliputi juga alatalat olah raga, alatalat kesehatan dan lainlain.2) Bahwa dengan demikian, judul dari Perda ini tidakmencerminkan isi dari Perda tersebut atau antara judul Perdadengan isi batang tubuh Perda tidak sesuai atau salingbertentangan atau terdapat perbedaan makna antara juduldengan isi Pasal 7 ayat (a) huruf g dan huruf h.

KotaBogor No. 12 Tahun 2009 dengan isi batang tubuh PerdaKota Bogor No. 12 Tahun 2009, di mana terlinat dariketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h yang bertentangansatu sama lain dengan Judul Perda Kota Bogor No. 12 Tahun2009, membuktikan bahwa Perda Kota Bogor No. 12 Tahun2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah Kabur/TidakJelas (Obscurlibel).Bahwa dengan demikian, Perda Kota Bogor No. 12 Tahun2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertentanggan denganasas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yangbaik

Pasal 6 ayat (2) Perda Kota Bogor No. 12 Tahun 2009 tentangKawasan Tanpa Rokok tidak Memberikan Kepastian HukumHal. 15 dari 35 hal. Put.

tujuan ditetapbkannya Perda 12/2009 adalah untukmemberikan perlindungan.

NORMANORMA HUKUM YANG HARUS DIPENUHI DALAMPEMBENTUKAN PERDA DAN MEKANISME PEMBENTUKAN PERDATENTANG APBD.1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan: APBD, perubahanAPBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahunditetapkan dengan Perda;2.

Putusan Nomor. 83 P/HUM/2014a. dalam hal rancangan perda berasal dari kepala daerah dilakukandengan kegiatan sebagai berikut:1) penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenairancangan perda;2) pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan3) tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadappemandangan umum fraksi.b. dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan dengankegiatan sebagai berikut:1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi,pimpinan Badan Legislasi Daerah

(1): "Pembahasan rancangan Perda dilakukan olehDPRD bersama kepala daerah untuk mendapat persetujuanbersama".3.

Perda a quo adalah masih prematur dankeliru serta tidak berdasarkan hukum untuk itu haruslah ditolak;5.

Bahwa alasan permohonan Pemohon pada halaman 5 angka 2, 3, 4, 5yang pada pokoknya menyatakan bahwa normanorma hukum yangharus dipenuhi dalam pembentukan Perda dan mekanismePembentukan Perda Tentang APBD, selanjutnya mencantumkanUndangUndang RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,yang jelasjelas baru disahkan dan diundangkan serta berlaku padatanggal 30 September 2014, padahal Perda Kota Dumai No. 11 Tahun2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014ditetapkan dan diundangkan

Bahwa oleh karena itu, sesuai Pasal 315 ayat (6) UndangUndangPemda, ic. sebelum penetapan Perda 10/2019 oleh Bupati Melawi,Bupati Melawi bersama DPRD Kabupaten Melawi harus melakukanpenyempurnaan terhadap Rancangan Perda 10/2019 a quo sesuaihasil evaluasi Gubernur.

ayat(2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.

Bahwa sesuai hasil evaluasi Gubernur, sebagian muatanPasal 3 ayat (3) huruf a Perda 10/2019, adalah termasuk yangharus disempurnakan Bupati Melawi bersama DPRDKabupaten Melawi:39.10. Bahwa Pasal 3 ayat (3) huruf a Perda 10/2019 berbunyi: ...:a.

10/2019 aquo namun Bupati Melawi tetap menetapkan Rancangan Perda 10/2019Halaman 88 dari 92 halaman.

Putusan Nomor 22 P/HUM/2020menjadi Perda 10/2019.

Pasal 17 Perda Kabupaten Kediri Nomor 04 tahun1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda No. 04 Tahun 1977 huruf C Yo Gjunto Pasal 25 ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda Nomor6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Peraturan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Pasal 106 ayat (3) huruf (b), huruf (e) Perda 16/2009 :b. Arahan peraturan zonasi kawasan tempat suci ;e.

Pasal 50 ayat (3) Perda 16/2009 PemerintahDaerah Provinsi cg.

Pasal 108 ayat (2) dan (5) Perda 16/2009 secaraterang benderang telah bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) huruf(c) dan (h) UU 26/2007 ;Hal. 27 dari 49 hal. Put. No.30 P/HUM/20106. Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf (b) dan (e) Perda 16/2009bertentangan dengan Pasal 3 huruf (g) jo.

Pasal 106 ayat (3) huruf (e) jo. 108 ayat (5) Perda 16/2009Hal. 33 dari 49 hal. Put.

Pasal 44ayat (1) Perda 16/2009 yang diperintahkan oleh Pasal 23 ayat (1) hurufc UU 26 /2007 ;Berkenaan dengan pengaturan materi muatan Perda tersebut adalahmerupakan perwujudan Pemerintah Provinsi Bali melakukanpenghormatan, pengakuan dan pengukuhan dalam bentuk legalitasHal. 35 dari 49 hal. Put.

Bahwa Pasal 52 ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011menentukan bahwa pengangkutan batu bara dapat menggunakansarana dan prasarana jalan umum paling lama 2 (dua) tahun sejakdiberlakukannya Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 (hal manatelah lewat sejak tahun 2013 yang lalu) dan setelah mendapatkanpersetujuan Gubernur yang dikeluarkan setiap tahunnya;d.

Putusan Nomor 73 P/HUM/2018batu bara yang memungkinkan (melalui Jalan Umum) ternyatadilarang oleh Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011:.

Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011bertentangan dengan Pasal 91 UndangUndang Minerba;1.

Putusan Nomor 73 P/HUM/2018kerugian akibat diberlakukannya Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011.Adapun kerugian Pemohon tersebut sebagai berikut: Bahwa materi muatan Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011, dalam hal iniPasal 52 ayat (1) secara tegas mewajibkan kegiatan pengangkutan batubara menggunakan suatu jalan khusus, atau melarang digunakannyajalan umum untuk kegiatan pengangkutan batu bara; Bahwa Pasal 52 ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011menentukan bahwa pengangkutan batu bara dapat menggunakan

saranadan prasarana jalan umum paling lama 2 (dua) tahun sejakdiberlakukannya Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 (hal mana telahlewat sejak tahun 2013 yang lalu) dan setelan mendapatkan persetujuanGubernur yang dikeluarkan setiap tahunnya; Bahwa faktanya, jalan kKhusus sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat(1) dan ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 belum ada hinggasaat diajukannya Permohonan a quo; Bahwa akibat belum adanya jalan khusus, maka diberlakukan danditegakkannya Perda Sumsel Nomor 5

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG "PRO IUSTIMIAGERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI IATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/03 /35.73.404/ 2020 Pada hari ind SHO, tanexal = ren Bulan ete Tahun 207 etitar purl COT!

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITIABERITA ACARA PEMERIKSAAN FELANGGARAN PERDA PROVINS! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/7" /35.73.404/ 2020 Pads hari int, AIS tana E, pun MON atu 2010 setter putut O>7O yagsaya. be. eitovs toy GE.

BE / e.2 ae BO rer rasiscrppzstepranamrancincopssaIEKES PELANGGARAN BARANG UATE:PELARU LAA PLRORANGANfe PLAKARA :Tidak ada pencegahan banner cod 19 rd Tidak menggunakan manker etl irniig: ine Wad engiabaremani:Tidak ada tempat quci tanganfhand Tidak mertucl Langan PASAL YANG DILANGGAR :tanititer Pasal 49 ayat S)ayat 2 ayat (3) ayat (4) Jo ParalTidak ada alt pengukur tub thermogun Tidak metakukan pembatatan jars di 27 huruf b Perda Jatim Ne 2 Tahun 2030Rermal WPT Tentang Perubshan Atay Perda latim

Alsat ioe Biase ik tar ledge 8b. ch t Aloe, Behm eneeeeneectenetn .ILNIS PELANGGARAN BARANG BURT:PELAKU USAHA PLRORANGAN MenRRRATidak ada pencegahan banner todd 19 Ww Tidak menggunakan marker atte ora vary Walang peak maTorok ada fermmpat cuth tanganJhand Teta mencuti Langan PARAL YANG DILANGGAR :qanitizer ; Pasal 49 ayat (3ayat 2 ayat (3) ayat (4) Ja PastTidak ada alat penpvicur wR benno Tidak meSkuion pembatotan jarak di 27 huruf b Perda latim No 3 Tahun 2O7otempat went Tentang Perubahan Atas Perda

Agama a Re ERR mR peri LARS een penn yeewy eftJUNIE PELANGGARAN ARA LePELAKU USAHA PCRORANOAN : LF PEAMOARLA : Tidak ads pencegahan bannercovid 19 4/ Tidak menggunakan maiker retlep orang yang matindzer protckol keiehistanThiak ada Fempat cucl tanganhand Tid mentudl tangan PASAL FANG GPLANOGAR sanitiper Patel 49 ayat (1)ayat (2); (I ayat 4 Jo ParalTidak ada alot penguiur tuba thermogun Thdak metivian pembatasan jorakdi 2c hutuf b Perda Jatim No 3 Tahun JODO tempat mum Tentang Perubshan Aton Perda

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG "PRO IUSTIMIAGERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI IATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/03 /35.73.404/ 2020 Pada hari ind SHO, tanexal = ren Bulan ete Tahun 207 etitar purl COT!

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITIABERITA ACARA PEMERIKSAAN FELANGGARAN PERDA PROVINS! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/7" /35.73.404/ 2020 Pads hari int, AIS tana E, pun MON atu 2010 setter putut O>7O yagsaya. be. eitovs toy GE.

BE / e.2 ae BO rer rasiscrppzstepranamrancincopssaIEKES PELANGGARAN BARANG UATE:PELARU LAA PLRORANGANfe PLAKARA :Tidak ada pencegahan banner cod 19 rd Tidak menggunakan manker etl irniig: ine Wad engiabaremani:Tidak ada tempat quci tanganfhand Tidak mertucl Langan PASAL YANG DILANGGAR :tanititer Pasal 49 ayat S)ayat 2 ayat (3) ayat (4) Jo ParalTidak ada alt pengukur tub thermogun Tidak metakukan pembatatan jars di 27 huruf b Perda Jatim Ne 2 Tahun 2030Rermal WPT Tentang Perubshan Atay Perda latim

Alsat ioe Biase ik tar ledge 8b. ch t Aloe, Behm eneeeeneectenetn .ILNIS PELANGGARAN BARANG BURT:PELAKU USAHA PLRORANGAN MenRRRATidak ada pencegahan banner todd 19 Ww Tidak menggunakan marker atte ora vary Walang peak maTorok ada fermmpat cuth tanganJhand Teta mencuti Langan PARAL YANG DILANGGAR :qanitizer ; Pasal 49 ayat (3ayat 2 ayat (3) ayat (4) Ja PastTidak ada alat penpvicur wR benno Tidak meSkuion pembatotan jarak di 27 huruf b Perda latim No 3 Tahun 2O7otempat went Tentang Perubahan Atas Perda

Agama a Re ERR mR peri LARS een penn yeewy eftJUNIE PELANGGARAN ARA LePELAKU USAHA PCRORANOAN : LF PEAMOARLA : Tidak ads pencegahan bannercovid 19 4/ Tidak menggunakan maiker retlep orang yang matindzer protckol keiehistanThiak ada Fempat cucl tanganhand Tid mentudl tangan PASAL FANG GPLANOGAR sanitiper Patel 49 ayat (1)ayat (2); (I ayat 4 Jo ParalTidak ada alot penguiur tuba thermogun Thdak metivian pembatasan jorakdi 2c hutuf b Perda Jatim No 3 Tahun JODO tempat mum Tentang Perubshan Aton Perda

IMBbertentangan dengan Undangundang Bangunan3 Muatan isi pengaturan denda dalam Perda IMB dengan pengaturanpelaksanaan sanksi dalam Perda Bangunan dan saling bertentangan sehinggamemerlukan pendapat hukum (fatwa) dari Mahkamah Agung ;6 Dengan demikian, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa,mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian terhadap muatan isi POINE Lampiran II Perda IMB dan sekaligus memberikan pendapat hukum(fatwa) terhadap pengaturan pelaksanaan sanksi dalam Pasal 34 ayat (2),Pasal

36 ayat (2) huruf a, Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3),Pasal 72 Perda Bangunan ;Il.

Bahwa muatan POIN ELampiran IJ Perda IMB pada kenyataannya tidak adaptif terhadapperkembangan zaman dan adanya peraturan baru yang lebih mutakhirkekinian.Bahwa adanya dualisme pengaturan antara denda dalam muatan isi POIN ELampiran II Perda IMB dengan Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) huruf a,Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72 Perda Bangunanbertentangan dengan Asas Bertindak Cermat: menghendaki agar setiapkebijakan dalam bentuk peraturan termasuk Perda dalam melegalkan

Perda Bangunan.

Namun karena adanya pelanggaran asas kecermatandan kepastian hukum maka hak hak keperdataan Pemohon telah dilanggardengan masih diberlakukannya Perda IMB tersebut.Muatan isi Perda Izin Mendirikan Bangunan bertentangan dengan UUBangunan GedungBahwa muatan isi POIN E Lampiran II Perda IMB bertentangan dengan Asaskeselamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 28tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

ada, dan Peraturan Pemerintahnya juga belum ada ; Bahwa untuk memberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa agardipergunakan Perda Kabupaten Pati No. 6 Tahun 2001 saja.

Ketentuanpada Perda tersebut yang untuk Sekretaris Desa belum ada ketentuanpenggantinya.Bahwa agar supaya dicantumkan juga sumber hukum yang menjadipendukungnya.

Perda Kabupaten Pati No. 6 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;4. Keputusan Bupati Pati No. 73 Tahun 2001 tentang PedomanPelaksanaan Perda Kabupaten Pati No. 6 Tahun 2001 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa ;5.

Hal ini tidak mungkin dilakukan disebabkankarena Perda No. 6 Tahun 2007 tersebut hanya memuat ketentuanpengaturan tentang Perangkat Desa lainnya. Pada Perda tersebut samasekali tidak ada memuat ketentuanketentuan pengaturan tentangpemberhentian jabatan Sekretaris Desa.

Bahwa Perda No. 6 Tahun 2001 yang mengatur tentang SekretarisDesa masih belum ada penggantinya dikarenakan masih ditunggutunggu untuk ditetapkan ;b.

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun PRO JUSTITIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN pon PERDA PROVINSI JATIN NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/65 /35.73,404/ 2020 belete .Pada , shai i me ed oe Tanggal b, si Pie = AN fiitar pukul FT. WIASaya. th Mulyoio. (Ap ehh rae.

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PAO JUSTITIA"BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINS! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182 fo33 / 35.73.404/ 2020 Pada hari Sola Jonge A a.

Atsmat brane terapon Blow COATJCMS POLANGGARAN BABANG BUETI ;PELARU USAHA PERORANCANTidak ada han banner ccvid 19 VT Tidak menggunakan masker eA:Tidak ada tempat quel langanshand Tidak mencudl Langan PASAL YANG CILANGGAR:aanitlrer Paral 49 ayat (1)2yat 7),2yat (3)ayat 4 bo PatalThiak ada abet penguio duty therenogun Tidak melabyian pembatasan jarak di 27 hurd b Perda iothn No 2 Tahon FOT0: tempat untrue Tentang Perubshan Atas Perda Jatin ho 1Tidak ada pengaturan jarok Beroerunnuny he rkuen peal chengean

c huruf b Perda Jaiim No 2 Tahun 2070here pat wrth Tentang Perubahan Atas Perda fatim Ne iTidak ada pergaturan jarak Berkeruimun/berkum pul dengan Tahun 709) Tentang = Penpelenggarasnjatak Kurang dari Ipatu) meter Ketenitaman, = Ketertibon Umum DanPegawal tiak menggenaian face ahbelel!

c huruf & Perda fatim No 2 Tahun 2830fempat Lift Tentang Pembohan Atai Perda fatim HoTidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 201900 Tentang = Penytlenggaraan jarak burang dari ltatu) meter Keteniraman, Betertiban Lire anPegawal thtak menggunakain lace thield!

Atay Perda fatim Wo 1Tidak ada perguturan jarak Berkerumun/berkuempul dengan Tahun = TORS Tentang = Penyelerggaraanjarak hurang dari ifpatu) meter Ketentraman, Ketertiban Unum anPegawal tidak menggunakan face ibleld!

Ferubshan Atat Perda Jathim He 3Tidak ada pengaturan jarak Berkenumun/berkumpul dengan Tahun = FOLD Tentang 6 Penpehengtaraanjarak hurang dari Tatu) meter Erientraman, Ketertiban Umum OanPegaval tidak mengeunakan face shield!

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING JATIM NO 2 TAHUN 20270 NOREG: 182/105 /35.73.404/ 2020seis .

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMA LANG "PAO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING!

c huruf & Perda jatim Mo 2 Tahun FO2O tempat wrt Teniang Peruibahan Atas Perda latim No JTidak ada pergaturan jarak Berkeremun/berkumpul dengan Tahun 2019) Tentang = Penyelenggaraanjarak furang dari iftatu) meter Keteniraman, = Retertiban Umwn Dan Pegiwai tidak menggunakan face vhost!

Atay Perda fatim Wo 1Tidak ada perguturan jarak Berkerumun/berkuempul dengan Tahun = TORS Tentang = Penyelerggaraanjarak hurang dari ifpatu) meter Ketentraman, Ketertiban Unum anPegawal tidak menggunakan face ibleld!

Ferubshan Atat Perda Jathim He 3Tidak ada pengaturan jarak Berkenumun/berkumpul dengan Tahun = FOLD Tentang 6 Penpehengtaraanjarak hurang dari Tatu) meter Erientraman, Ketertiban Umum OanPegaval tidak mengeunakan face shield!

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING JATIM NO 2 TAHUN 20270 NOREG: 182/105 /35.73.404/ 2020seis .

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMA LANG "PAO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING!

c huruf & Perda jatim Mo 2 Tahun FO2O tempat wrt Teniang Peruibahan Atas Perda latim No JTidak ada pergaturan jarak Berkeremun/berkumpul dengan Tahun 2019) Tentang = Penyelenggaraanjarak furang dari iftatu) meter Keteniraman, = Retertiban Umwn Dan Pegiwai tidak menggunakan face vhost!

Atay Perda fatim Wo 1Tidak ada perguturan jarak Berkerumun/berkuempul dengan Tahun = TORS Tentang = Penyelerggaraanjarak hurang dari ifpatu) meter Ketentraman, Ketertiban Unum anPegawal tidak menggunakan face ibleld!

Ferubshan Atat Perda Jathim He 3Tidak ada pengaturan jarak Berkenumun/berkumpul dengan Tahun = FOLD Tentang 6 Penpehengtaraanjarak hurang dari Tatu) meter Erientraman, Ketertiban Umum OanPegaval tidak mengeunakan face shield!

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING JATIM NO 2 TAHUN 20270 NOREG: 182/105 /35.73.404/ 2020seis .

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMA LANG "PAO JUSTITLABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVING!

c huruf & Perda jatim Mo 2 Tahun FO2O tempat wrt Teniang Peruibahan Atas Perda latim No JTidak ada pergaturan jarak Berkeremun/berkumpul dengan Tahun 2019) Tentang = Penyelenggaraanjarak furang dari iftatu) meter Keteniraman, = Retertiban Umwn Dan Pegiwai tidak menggunakan face vhost!

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG "PRO IUSTIMIAGERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI IATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/03 /35.73.404/ 2020 Pada hari ind SHO, tanexal = ren Bulan ete Tahun 207 etitar purl COT!

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITIABERITA ACARA PEMERIKSAAN FELANGGARAN PERDA PROVINS! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/7" /35.73.404/ 2020 Pads hari int, AIS tana E, pun MON atu 2010 setter putut O>7O yagsaya. be. eitovs toy GE.

BE / e.2 ae BO rer rasiscrppzstepranamrancincopssaIEKES PELANGGARAN BARANG UATE:PELARU LAA PLRORANGANfe PLAKARA :Tidak ada pencegahan banner cod 19 rd Tidak menggunakan manker etl irniig: ine Wad engiabaremani:Tidak ada tempat quci tanganfhand Tidak mertucl Langan PASAL YANG DILANGGAR :tanititer Pasal 49 ayat S)ayat 2 ayat (3) ayat (4) Jo ParalTidak ada alt pengukur tub thermogun Tidak metakukan pembatatan jars di 27 huruf b Perda Jatim Ne 2 Tahun 2030Rermal WPT Tentang Perubshan Atay Perda latim

Alsat ioe Biase ik tar ledge 8b. ch t Aloe, Behm eneeeeneectenetn .ILNIS PELANGGARAN BARANG BURT:PELAKU USAHA PLRORANGAN MenRRRATidak ada pencegahan banner todd 19 Ww Tidak menggunakan marker atte ora vary Walang peak maTorok ada fermmpat cuth tanganJhand Teta mencuti Langan PARAL YANG DILANGGAR :qanitizer ; Pasal 49 ayat (3ayat 2 ayat (3) ayat (4) Ja PastTidak ada alat penpvicur wR benno Tidak meSkuion pembatotan jarak di 27 huruf b Perda latim No 3 Tahun 2O7otempat went Tentang Perubahan Atas Perda

Agama a Re ERR mR peri LARS een penn yeewy eftJUNIE PELANGGARAN ARA LePELAKU USAHA PCRORANOAN : LF PEAMOARLA : Tidak ads pencegahan bannercovid 19 4/ Tidak menggunakan maiker retlep orang yang matindzer protckol keiehistanThiak ada Fempat cucl tanganhand Tid mentudl tangan PASAL FANG GPLANOGAR sanitiper Patel 49 ayat (1)ayat (2); (I ayat 4 Jo ParalTidak ada alot penguiur tuba thermogun Thdak metivian pembatasan jorakdi 2c hutuf b Perda Jatim No 3 Tahun JODO tempat mum Tentang Perubshan Aton Perda

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG "PRO IUSTIMIAGERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI IATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/03 /35.73.404/ 2020 Pada hari ind SHO, tanexal = ren Bulan ete Tahun 207 etitar purl COT!

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITIABERITA ACARA PEMERIKSAAN FELANGGARAN PERDA PROVINS! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/7" /35.73.404/ 2020 Pads hari int, AIS tana E, pun MON atu 2010 setter putut O>7O yagsaya. be. eitovs toy GE.

BE / e.2 ae BO rer rasiscrppzstepranamrancincopssaIEKES PELANGGARAN BARANG UATE:PELARU LAA PLRORANGANfe PLAKARA :Tidak ada pencegahan banner cod 19 rd Tidak menggunakan manker etl irniig: ine Wad engiabaremani:Tidak ada tempat quci tanganfhand Tidak mertucl Langan PASAL YANG DILANGGAR :tanititer Pasal 49 ayat S)ayat 2 ayat (3) ayat (4) Jo ParalTidak ada alt pengukur tub thermogun Tidak metakukan pembatatan jars di 27 huruf b Perda Jatim Ne 2 Tahun 2030Rermal WPT Tentang Perubshan Atay Perda latim

Alsat ioe Biase ik tar ledge 8b. ch t Aloe, Behm eneeeeneectenetn .ILNIS PELANGGARAN BARANG BURT:PELAKU USAHA PLRORANGAN MenRRRATidak ada pencegahan banner todd 19 Ww Tidak menggunakan marker atte ora vary Walang peak maTorok ada fermmpat cuth tanganJhand Teta mencuti Langan PARAL YANG DILANGGAR :qanitizer ; Pasal 49 ayat (3ayat 2 ayat (3) ayat (4) Ja PastTidak ada alat penpvicur wR benno Tidak meSkuion pembatotan jarak di 27 huruf b Perda latim No 3 Tahun 2O7otempat went Tentang Perubahan Atas Perda

Agama a Re ERR mR peri LARS een penn yeewy eftJUNIE PELANGGARAN ARA LePELAKU USAHA PCRORANOAN : LF PEAMOARLA : Tidak ads pencegahan bannercovid 19 4/ Tidak menggunakan maiker retlep orang yang matindzer protckol keiehistanThiak ada Fempat cucl tanganhand Tid mentudl tangan PASAL FANG GPLANOGAR sanitiper Patel 49 ayat (1)ayat (2); (I ayat 4 Jo ParalTidak ada alot penguiur tuba thermogun Thdak metivian pembatasan jorakdi 2c hutuf b Perda Jatim No 3 Tahun JODO tempat mum Tentang Perubshan Aton Perda

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTIA"BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI IATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/97 S/35.73.404/ 2020 pada hart. inh. SRMAA Tanga WR.

Rolaiyy he 4 Re ne Quleng isILNTS PLLANGGARAN BARANG BUNTI:RORANGANPELAKY USAHA + PE = Tidak ada penoegahan banner cowid 19 / Tidak merggunataen maser setlap orang yang emelangzar protokol keiehatanTidak ada tempat oud tanganjhand Tidak mencuci tangan PASAL YANG DILANGCAR :qanutlrer Fatal 49 ayat (1) ayat (2) ayvat (2) ayat (4) fo FatalTidak ae alat penguit gual therreogun Tidak melakukan pembataian jarak di 27 hurut b Perda Jatim No 2 Tahun 2020termpal wenn Tentang Perubshan Atas Perda Jatim Ho

Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptamulyo Kecamatan SukunMALANG "PRO JUSTINABERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINS! JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/780 /35.73.404/ 2020 Pada rh iri falas.

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG PRO JUSTITIAGERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182 fy"1 >/ 35.73.404/ 2020 pada hart let MOT ragga 3 uu BOS. tahun 20K?

Bingkil No, 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan SukunMALANG "PAO JUSTITIA"BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020NOREG: 182/ /35.73.404/ 2020 Pada ghar in Selim. . janet Bn tn PP sete po owesaya.

seluruh anggota dewan tersebut tidak sesuai denganperuntukannya dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yangdiatur dalam Perda No.15 Tahun 2000, Pasal 11, yaitu :1).

untuk Tahun2003 sejumlah Rp 215.350.000,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah), untuk anggaran Bantuan Pembahasan Perda Tahun 2003dibayarkan tiap bulan sebagai penghasilan bagi anggota dewan,pembayaran bantuan pembahasan Perda kepada anggota DPRDseharusnya tidak dilakukan karena :a.

No. 199 PK/Pid.Sus/201 1 Bantuan Perda Rp. 4.800.000, Bantuan operasional komisi Rp. 4.400.000, SPPD Rp. 11.115.000, Listrik Rp. 3.600.000, Telepon Rp. 3.600.000,Jumlah Rp. 35.339.000,48. Muh. Nur Kholis Tahun 2003 PKD Rp. 1.200.000, Bantuan Perda Rp. 1.000.000, Bantuan operasional komisi Rp. 1.300.000, SPPD Rp. 800.000, Listrik Rp. 500.000, Telepon Rp. 3.000.000,Jumlah Rp. 7.800.000,49.

Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, seperti halnya Biaya PenunjangKegiatan DPRD Kabupaten Pekalongan yang diatur dalam Perda No.15Tahun 2000 Pasal 11, yaitu bahwa :1.