Bahwa Penyelenggara RUPSLB tanggal 10 JANUARI 2017 yangtelah diadakan oleh PARA TERGUGAT pada dasarnya telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, di mana hal ini dapat dilihat dari penyimpanganAcara RUPSLB yang berbeda dengan agenda yang tercantumdalam Surat Undangan RUPSLB, yaitu sebagai berikut :a. Agenda Rapat Dalam Surat Undangan RUPSLB Pembahasan dan Pertanggungjawaban laporan keuanganPT. ASMORO JATI SUBUR TAHUN 2016.

Yulianto sebagai Pemegang Saham 20%terkait dengan adanya Keputusan RUPSLB tangga 10 Januari 2017 karena:a.Penggugat tetao menjadi Pemegang Saham dengan jumlah kepemilikan saham yang sama, baik sebelum penyelenggaraan RUPSLB tanggal 10 Januari 2017 maupun setelah terselenggaranya RUPSLB tersebut: Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 10 Januari 2017 yang bersangkutan tetap diangkat menjadi Direktur Operasional: Sebagai Pemegang Saham 20 persen, Penggugat tetap diberikan segala hakhaknya termasuk pembagian

Mengingat pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB telah dilakukansesuai dengan ketentuanketentuan tersebut di atas maka seluruhkeputusan yang diambil dalam RUPSLB adalah sah dan mengikatsecara hukum baik mengikat Perseroan maupun para PemegangSaham.

Yulianto sebagai PemegangSaham 20% terkait dengan adanya Keputusan RUPSLB tangga 10 Januari2017 karena:a. Penggugatmasih tetap sebagai Pemegang Saham dengan jumlah kepemilikan saham yang sama, baik sebelum diselenggarakannya RUPSLB tanggal 10 Januari 2017 maupun setelah terselenggaranya RUPSLB tersebut;b. Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 10 Januari 2017 Pengqugat masih tetap mempunyai jabatan dalam perseroan yaitu diangkat menjadi Direktur Operasional PT. Asmoro Jati Subur; c.

danPenyelenggaraan RUPSLB tanggal 10 Januari 2017 yang dilakukan olehTergugat Il pada saat itu sebagai Komisaris, dapat kami sampaikan uraiandan kronologis pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB tersebutsebagai berikut:a.

Bahwa, dengan adanya surat tersebut maka Penggugat membalas denganSurat Balasan Permintaan Diselenggarakan RUPSLB dan PermintaanSalinan Risalah RUPSLB / AKta Perubahan Perseroan PT.

permohonanPenetapan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Bahwa Isi dari gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, karenasemua proses RUPSLB PT.

Padafaktanya RUPSLB yang diadakanpada hari Kamis, 8 Juli 2021 tidakterlaksana sesuai dengan Agenda yang telah ditetapkan. Notulen RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Besar Anugerah Perkasa itumerupakan Hasil Keputusan sepihak Tergugat bukan hasil dariKeputusan RUPSLB tersebut. Penggugat Langsung mengambil sikapuntuk meninggalkan ruangan tempat diadakan RUPSLB gunamenghindari keributan yang lebih besar, maka dapat dipastikansesungguhnya tidak ada RUPSLB pada saat itu.

dalam persidangan berartimutadis mutantis Penggugat telah mengetahui persis tentang agenda RUPSLB.

Tiga Pilar Sejahtera (Dalam PKPU)(Surat Permintaan RUPSLB), ditandatangani oleh Sdr. HengkyKoestanto yang mengatasnamakan Direktur Utama Pemohon selakuanggota Direksi yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 22 Oktober2018;Bahwa faktanya sebagaimana telah diuraikan di atas, RUPSLB tanggal 22Oktober 2018 yang mengangkat Sdr.

DANPERMOHONAN PENETAPAN RUPSLB DARI PEMOHON (PT.

RUPS Lainnya menurut Penjelasan atas Pasal 78 tersebut dalampraktik lazim disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB);Menimbang, bahwa oleh karena materi permohonan ini berkaitanizin penyelenggaraan RUPSLB terhadap PT.

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (Dalam PKPU)tanggal 27 Juli 2018 dan RUPSLB PT.

Oleh karena Direksi tidak menyelenggarakan RUPSLB dalamjangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat tersebut, makaPemohon meminta penyelenggaraan RUPSLB kepada Komisaris PT.

TENTANG TEMPAT PELAKSANAAN RUPSLB TANGGAL 10 MEI 2005 :Bahwa PT. Sintai Industri Shipyard beralamat di Jalan Brigjen Katamso Km. 6 TanjungUncang Batam, namun RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 dilaksanakan di Ruang KartikaBasement 2 Wisma Pondok Indah Jakarta, maka RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 tersebutbertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPSyaitu :di.

Bahwa pada saat RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 10 Mei 2005,PENGGUGAT memberikan kuasa tertanggal 02 Mei 2005 kepada Tuan BondanHindarwoto untuk mewakili PENGGUGAT dalam RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 danPenerima Kuasa hanya diberi kewenangan untuk menghadiri RUPSLB dan tidakdiberikan kuasa untuk menjual / mengalihkan saham PENGGUGAT kepadaTERGUGAT II..

Bahwa keputusan RUPSLB huruf E poin 3 sudah terang dan jelas menyatakanSegera menyusun anggota Direksi dan Komisaris pada RUPS luar biasa yangakan datang . dan belum pernah ada pelaksanaan RUPSLB sesuai denganamanat RUPSLB tanggal 10 Mei 2005, untuk menyusun anggota Direksi danKomisaris tersebut di atas, maka sekali lagi bahwa TERGUGAT II telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyuruh meletakanketerangan yang tidak benar dalam akta Akta No. 7 tanggal 7 Maret 2006 yangdibuat dihadapan Notaris

Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARDtanggal 10 Mei 2005, tetapi tidak diberiwewenang hak/ kuasa untuk menjual danmengalihkan saham Penggugat kepada TergugatIl;13.

Biasa(RUPSLB) selanjutnya untuk menyusun anggotaDireksi dan Komisaris.Bahwa perlu Terggugat I sampaikan untukkelangsungan dan agar perseroan berjalan denganbaik maka diadakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.SINTAIINDUSTRI SHIPYARD tanggal 20 April 2013dengan susunan sebagai berikut :: Tn.

Dunia Pangan (Dalam PKPU) (SuratPermintaan RUPSLB), ditandatangani oleh Sdr. Hengky Koestanto yangmengatasnamakan Direktur Utama Pemohon selaku anggota Direksi yangdiangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 22 Oktober 2018;Bahwa faktanya sebagaimana telah diuraikan di atas, RUPSLB tanggal 22Oktober 2018 yang mengangkat Sdr.

DANPERMOHONAN PENETAPAN RUPSLB DARI PEMOHON (PT.

Hengky Koestanto dalam mengajukanpermohonan penetapan penyelenggaraan RUPSLB PT.

Tiga Pilar Sejahtera Food Tok (Dalam PKPU) tanggal 27 Juli 2018dan RUPSLB PT.

Olehkarena Direksi tidak menyelenggarakan RUPSLB dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari sejak diterimanya surat tersebut, maka Pemohon memintapenyelenggaraan RUPSLB kepada Komisaris PT.

dan/atau Kuasanyauntuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON denganMata acara Rapat Umum Luar Biasa (RUPSLB) adalah Perubahansusunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris ;Menetapkan PEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHONberdasarkan penetapan ini ;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris TERMOHON untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yangakan diselenggarakan berdasarkan

I I/PEMOHON ASAL di persidangan dan SuratPermohonan Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

;Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 79ayat (5) UUPT, TERMOHON INTERVENSI tidak pernah menerimapemanggilan RUPSLB dari Direksi TERMOHON INTERVENSI II ;Bahwa oleh karena tidak adanya pemanggilan RUPSLB oleh DireksiTERMOHON INTERVENSI II, maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6)huruf a UUPT, TERMOHON INTERVENSI kemudian mengajukanpermintaan Penyelenggaraan RUPSLB kepada Dewan KomisarisTERMOHON INTERVENSI II sSebagaimana termuat dalam SuratNo.003/BBPDIRUT/XII/19, tanggal 9 Januari

TERMOHON INTERVENSI I, perihal RUPSLBPermohonan Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Dewan komisaris ;Dewan komisari atau Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS/RUPSLBbersarkan permintaan dengan membuat surat tercatat disertai alasanalasan untuk pengadaan RUPS/RUPSLB oleh Dewan Komisaris kepadaDireksi ;Prosedur untuk melakukan RUPS/RUPSLB adalah :1. Permintaan RUPS/RUPSLB diajukan kepada Direksi dengan surattercatat disertai alasannya ;2. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannyadisampaikan kepada Dewa Komisaris ;3.

RCAF, karena pewarisan.Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 213/PDT/2017/PT MDNBahwa pada tanggal 29 April 2014, dengan Surat Panggilan danPemberitahuan, RUPSLB PT. RCAF tertanggal 14 April 2014, Sdri. FithryMastura Panggabean (Tergugat 1!) selaku Direksi, yang diwakili olehkuasanya (Sdr. Tommy Fahrizal, SH.), telah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Tahunan, yang seharusnya dibuat Direksi ;b) Tidak adanya Laporan Keuangan yang sudah teraudit ;c) Tidak adanya Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannyaperseroan;d) Tidak adanya Business Plan dari Direksi yang menjelaskan peningkatanmodal dimaksud;Bahwa kemudian hasil RUPSLB Pertama (1) tersebut dituangkan kedalamAkta Berita Acara RUPSLB PT.

.), kembali menyelenggarakan RUPSLB Kedua (ll)dengan agenda yang sama dengan RUPSLB Pertama (I), yakni : (copy BuktiP8 terlampir) ;(1) Meningkatkan Modal Dasar menjadi Rp 10.000.000.000, (sepuluhmilyar rupiah) ;(2) Meningkatkan Modal Disetor sebesar Rp 2.500.000.000, (dua milyarlima ratus juta rupiah).Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 213/PDT/2017/PT MDNDan dalam RUPSLB Kedua (Il) tersebut, Penggugat melalui kuasanya,kembali menolak rencana Direksi untuk meningkatkan modal dengan alasanyang

Yang terjadi, malah Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill tetap melakukan voting atas penambahan modal perseroantersebut; (copy Bukti P11 & P12 terlampir);Bahwa kemudian hasil RUPSLB Ketiga (Ill) yang dibuat dengan cara votingtersebut dituangkan kedalam Akta Berita Acara RUPSLB PT. RCAF No. 56,tertanggal 21 Juli 2014, yang dibuat oleh Ade Yulianty Djaidir, SH., Mkn.

RCAF, sebagaimana dimaksud dalam Akta PernyataanBerita Acara RUPSLB PT. RCAF No. 21, tertanggal 09 September 2014,maka Sdri. Martha Ria Tobing ikut turut digugat dalam gugatan ini sebagaipihak (Tergugat IV).Bahwa karena penerbitan Akta Pernyataan Berita Acara RUPSLB PT.

diaktakan dan dilaporkanpada Menteri dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak putusanRUPSLB, atau 30 hari kalender sejak RUPSLB tersebut diaktakan,maka keputusan RUPSLB termaksud akan ditolak oleh Menteri.Dengan tidak dilakukannya pelaporan kepada Menteri, RUPSLB tanggal23 Februari 2018 menjadi tidak memiliki makna hukum, dan sebagaikonsekuensi yuridisnya masa kerja Penggugat sebagai Direktur Utamapada Perseroan Tergugat tetap berakhir pada tanggal 13 Maret 2018.Tidak diaktakan dan tidak dilaporkannya

RUPSLB termaksud kepadaMenteri, merupakan tanggungjawab atau kelalaian dari Penggugat,karena pada saat RUPSLB tanggal 23 Februari 2018 diadakanPenggugat berkedudukan sebagai Direktur Utama Perseroan danpemimpin rapat dalam RUPS tersebut.Terhadap dalil gugatan Penggugat pada butir (5) s/d (6) dan butir (8) s/d(9) gugatan, yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwaPenggugat diberhentikan sebagai Direksi/Direktur Utama PT BankPerkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa oleh Tergugat melalui RUPSLBtanggal

18 Mei 2018, dengan alasan yang tidak jelas serta proseduryang tidak tepat (bertentangan dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) dan(2) UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas).Bahwa RUPSLB tanggal 18 Mei 2018 merupakan produk hukum daripemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa,bukan merupakan produk hukum yang dibuat oleh Tergugat, oleh karenaitu Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan,bahwa tindakan Tergugat melalui RUPSLB tanggal 18 Mei 2018 yangmenyebabkan

pemegang saham dalamPerseroan Tergugat (PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa),oleh karena itu ada atau tidaknya tandatangan Penggugat dalamRUPSLB PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa tanggal 18Mei 2018, menurut hemat Tergugat tidak serta merta atau tidakberpengaruh pada keabsahan RUPS/RUPSLB tersebut.Terhadap dalil Penggugat pada butir (10) s/d (11) dan butir (14) s/d (15)gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa pemberhentianPenggugat oleh Tergugat melalui RUPSLB tanggal 18 Mei

Penggugat.Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan RUPSLB tanggal 18Mei 2018 cacat hukum haruslah ditolak, karena Penggugat tidakmenyertakan pemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat MangunPundiyasa sebagai pihak dalam perkara aquo.Bahwa dalam dalilnya Penggugat selalu mengikatkan Tergugat dalamputusan RUPSLB tanggal 18 Mei 2018, menurut hemat kami daliltersebut sangatlah tidak berdasar karena sebagaimana telah kamisampaikan dalam bab eksepsi, sesuai ketentuan UU RUPSLB adalahkewenangannya

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengesahan surat permintaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS), yang diajukan Pemohon kepada Direksi (ic. Termohon I) dengan surat tanggal 30 Maret 2023 dan kepada Komisaris (ic.

Termohon II) dengan surat tanggal 17 April 2023;

Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS), dengan bentuk kehadiran fisik dengan tempat Rapat yang ditentukan oleh Pemohon sepanjang berada di wilayah Kota Medan;

Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS);

Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VIII, wajib hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS);

Menetapkan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ketiga PT. Kedaung Industrial, Ltd. Sebesar 32,38 % (tiga puluh dua koma tiga puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan Keputusan dinyatakan sah bila disetujui oleh minimal 32,38 % (tiga puluh dua koma tiga puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang hadir dalam Rapat tersebut ;3.

Menetapkan jangka waktu pelaksanaan RUPSLB Ketiga PT. Kedaung Industrial, Ltd. tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;5. Memerintahkan para Pemohon dan para Termohon untuk patuh dan tunduk pada Penetapan ini ;6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.216.000 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

RUPSLB dengan agenda Pengangkatan/PerubahanSusunan Anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan;b.

KESATU DAN RUPSLB KEDUA PTKEDAUNG INDUSRIAL, LTD.

Para Termohon juga tidakmenunjuk satu wakil bersama untuk mewakili para ahi waris dalamhal ini Para Termohon untuk menghadiri RUPSLB Perseroan.Ketidakhadiran Para Termohon ini menyebabkan persyaratankuorum kehadiran baik dalam RUPSLB Pertama maupun RUPSLBKedua tidak terpenuhi, sehingga RUPSLB yang diselenggarakantidak dapat mengambil keputusan apapun;Bahwa diketahui oleh Para Pemohon bahwa ketidakhadiran ParaTermohon dalam RUPSLB Perseroan salah satunya adalahdisebabkan karena penyelesaian pemisahan

Jakarta Barat untuk menetapkan kuorumkehadiran dan pengambilan keputusan untuk RUPSLB PT KedaungIndustrial, Ltd.

Brt.menyelenggarakan RUPSLB Kesatu yaitu pada tanggal 20 Juli 2016 danRUPSLB Kedua yaitu pada tanggal 5 Agustus 2016 dari PT.

(RUPSLB) PT.

Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah tidak sah;Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Oktober2016 tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemegang SahamMmaupun sebagai Komisaris dari PT.

Sari Mutiara.Bahwa tidak benar yang melaksanakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Oktober 2016 adalah Tergugat(i.c. Direksi PT. Sari Mutiara), akan tetapi yang melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Oktober2016 adalah Para Pemegang Saham termasuk Penggugat.Bahwa adapun dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) oleh Para Pemegang Saham adalah dikarenakanterdapat kekosongan jabatan Direksi PT.

keberatanatas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 29 Oktober 2016 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PerseroanTerbatas PT.

Kuorum kehadiran dan Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ke III (tiga) PT Poliplas Indah Sejahtera/Pemohon Penetapan, dihadiri dan dapat mengambil keputusan secara sah menurut hukum serta mengikat PT Poliplas Indah Sejahtera/ Pemohon Penetapan yaitu :- Hendro Supeno dengan saham Rp. 3.000.000.000,- (6,615%)- Surya Supeno dengan saham Rp. 3.000.000.000,- (6,615%)dari Rp. 45.350.000.000,- (100%) saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Perusahaan.3.

Pelaksanaan RUPSLB ke III (tiga) akan diselenggarakan pada :Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2015Waktu : 13.00 WIB s.d selesaiTempat : Jalan Karimunjawa, Kel. Gedanganak, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah.Dengan agenda rapat sebagai berikut :1. Persetujuan atas penambahan modal ditempatkan dan modal disetorkan.2. Persetujuan penambahan modal dasar Perseroan.4.

Dikarenakan dalam RUPSLB tersebut tidakmemenuhi kuorum kehadiran maka RUPSLB tidak dapat dilanjutkan, olehkarenanya Direksi Perseroan merencanakan untuk melakukan RUPSLB ke IIHalaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PN.Unr111213dan memanggil Para Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPSLB ke IItersebut.Bahwa karena dalam RUPSLB Perseroan tanggal 25 Mei 2015 tidakmemenuhi kuorum kehadiran, maka sesuai dengan ketentuan Anggaran DasarPerseroan, maka Direksi PT Poliplas Indah Sejahtera mengundang

Dikarenakan dalam RUPSLB ke II (dua) tersebut tidakmemenuhi kuorum kehadiran maka RUPSLB tersebut tidak dapatdilanjutkan.

40 tahun 2007diatas, maka RUPSLB ke III (tiga) PT Poliplas Indah Sejahtera/ Pemohonpenetapan harus dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB Kedua,sehingga apabila RUPSLB ke II (dua) telah dilangsungkan pada tanggal 4Juni 2015, maka RUPSLB ke III (tiga) Pemohon Penetapan harusdilaksanakan paling lambat tanggal 25 Juni 2015.Bahwa berdasarkan pasal 86 ayat (7) UU Nomor 40 tahun 2007, disebutkanjika :Penetapan Ketua Pengadilan

Elly Ninaningsih, SH No.45tanggal 29 Nopember 2015;P 2 :Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PTPoliplas Indah Sejahtera Nomor 95 tanggal 31 Januari 2008 yang dibuat olehDamar Susilowati, SH., Notaris di Semarang;P 3 :Foto copy Panggilan RUPSLB pertama Harian Nasional Suara Karyatanggal 11 Mei 2015 halaman 6 (enam);P 4 :Foto copy Panggilan RUPSLB pertama Harian Lokal Wawasan tanggal11 Mei 2015 halaman 23 (dua puluh tiga),;P 5 :Foto copy Risalah RUPSLB pertama No. 31 tanggal 25

Poliplas Indah Sejahtera telah mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang pertamadilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2015 dan yang kedua pada tanggal 4Juni 2015 ;Bahwa saksi tahu dalam RUPSLB tersebut dihadiri dari PT. PoliplasIndah Sejahtera adalah Hendro Supeno, Suryo Supeno dan dari Notarisyang hadir Ny.

Nomor 3691 K/Padt/2020Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;Menetapkan kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB)I PT Antar Jasa Pratama Agung adalah lebih dariYe (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarayang telah dikeluarkan PT Antar Jasa Pratama Agung hadir dan/ataudiwakili dalam RUPSLB tersebut;Menetapkan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung adalah sah danmengikat jika disetujui

oleh lebih dari 2 (satu per dua) bagian dari jumlahsuara yang dikeluarkan oleh pemegang saham dalam RUPSLB;Menetapkan kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB)II PT Antar Jasa Pratama Agung adalah lebih dari2/3 ( dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarayang telah dikeluarkan PT Antar Jasa Pratama Agung hadir dan/ataudiwakili dalam RUPSLBII tersebut;Menetapkan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB)Il PT Antar Jasa Pratama Agung

Luar Biasa (RUPSLB)dilaksanakan tidak termasuk waktu hari pemanggilan;Menetapkan Para Pemohon untuk melaksanakan pemanggilan sendiriRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Antar JasaPratama Agung melalui ikian pada salah satu surat kabar yang terbitditempat kedudukan PT Antar Jasa Pratama Agung dalam jangka waktu14 hari sebelum pelaksanan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung tanpa memperhitungkanHalaman 3 dari 8 hal.

Nomor 3691 K/Padt/202010.11.12.13.tanggal panggilan dan tanggal RUPSLB;Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung yang diselenggarakan dengankuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapanini adalah sah dan mengikat;Menetapkan Pemohon atau Pemohon Il, dan/atau kuasanya sebagaiketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung berdasarkan penetapan ini;Memerintahkan seluruh Pemegang Saham

Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung tanpa memperhitungkantanggal panggilan dan tanggal RUPSLB;Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antan Jasa Pratama Agung yang diselenggarakan dengankuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapanini adalah sah dan mengikat;Menetapkan Pemohon atau Pemohon Il, dan/atau kuasanya sebagaiketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT Antar Jasa Pratama Agung berdasarkan

54% (lima puluh empat persen) dari seluruhsaham yang dikeluarkan oleh Perseroan;Bahwa untuk maksud penyelenggaraan RUPSLB, Pemohon telahmengajukan permintaan tertulis kepada Termohon selaku DireksiPerseroan melalui surat tertanggal 132016 (satu bulan Maret tahun duaribuenambelas) (Bukti P2) perihal Penyelenggaraan RUPSLB yangisinya kurang lebih meminta kepada Termohon selaku Direksi Perseroanagar melaksanakan/menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda rapatpenggantian pengurus Perseroan;Bahwa berdasarkan

Nomor 812 K/Pdt/201710.11.12.13.14.15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPSLB diterima;Bahwa ternyata setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanRUPSLB yang diajukan oleh Pemohon, Termohon selaku Direksi tidakjuga melaksanakan panggilan RUPSLB sebagaimana diminta;Bahwa oleh karena Termohon selaku Direksi Perseroan tidak melakukanpemanggilan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan permintaanpenyelenggaraan RUPSLB kembali kepada Termohon II dan Termohon IIIselaku

, Pemohon tidak menerimaundangan penyelenggaraan RUPSLB dari Para Termohon (vide BUKTI P2dan P3);Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggarakan RUPSLB kepada ParaTermohon tidak juga dilaksanakan, maka dengan terpaksa Pemohonmengajukan permohonan ( verzoek, petition ) Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sendiri.

Telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepadaPara Termohon selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; daniii.

)Perseroan dengan agenda rapat: Pergantian Pengurus Perseroan;Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan jin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilandan tanggal RUPSLB:Halaman 4 dari 19 hal.

M E N E T A P K A N

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bentuk rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ketiga dan menetapkan jumlah kuorum sah bila dihadiri 1/3 (Satu Per Tiga) atau 33,33 % dari jumlah saham yang dikeluarkan;
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB) Ketiga PT.

Anugerah Pramita Lestari dapat dilaksanakan dan menyatakan menyetujui agenda rapat yang ditetapkan;

Pemanggilan RUPSLB tersebut isinya mengundang parapemegang saham Perseroan untuk hadir dalam RUPSLB Perseroan denganrincian jadwal RUPSLB sebagai berikut:Hari/Tanggal : 20 July 2016;Pukul : 11:00 sampai dengan selesai;Tempat : Kantor PT Kedaung Industrial, Kampung Poglar, KedaungKaliangke Jakarta Barat;Agenda Rapat : Pengangkatan/perubahan susunan anggota Direksi danDewan Komisaris Perseroan:Ketentuan:1. Surat undangan ini berlaku sebagai panggilan resmi;2.

Nomor 3207 K/Pdt/2017 Agenda RUPSLB adalah Pengangkatan/perubahan susunan anggotaDireksi dan Dewan Komisaris Perseroan; Kuorum rapat yang diperlukan dalam RUPSLB ini adalah lebih dari % (satuperdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; Para pemegang saham yang hadir/diwakili dalam RUPSLB adalahsejumlah 32.380 saham atau 32,38% dari selurun saham yang telahdikeluarkan Perseroan yang berjumlah 100.000 saham, terdiri dari:1.

Bahwa dikarenakan RUPSLB tanggal 20 Juli 2016 tersebut tidak memenuhikuorum kehadiran, maka sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan danUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Pemohon Il yakni Tony Sukohardjo melakukan pemanggilan RUPSLB keduakepada Para Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPSLB Perseroan;Halaman 12 dari 34 hal. Put.

Ketidakhadiran Para Termohon ini menyebabkanpersyaratan kuorum kehadiran baik dalam RUPSLB Pertama maupunRUPSLB Kedua tidak terpenuhi, sehingga RUPSLB yang diselenggarakantidak dapat mengambil keputusan apapun;Halaman 15 dari 34 hal. Put.

Brt. tanggal 1 Juli 2016,sehingga patut secara hukum untuk dikabulkan;57.Bahwa agar RUPSLB Ketiga dapat berlangsung dengan lancar dan baikmaka diperlukan pula penunjukan ketua rapat dalam RUPSLB Ketiga.

JindoKodeco Heavy Industry yang berkedudukan' di Jakarta,berikut penyesuaian dengan UU No. 40/2007, pada halternyata penerbitan Akta No. 2 tanggal 1 Nopember 2008didasarkan pada pelaksanaan RUPSLB yang tidak sesuai dantidak =memenuhi' prosedur sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar perseroan dan UU No. 40/2007, yaitua. Dalam Risalah RUPSLB PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry,sehingga patut diduga risalah RUPSLB tanggal /7Oktober 2008 tentang keputusan RUPSLB PT. JindoKodeco Heavy Industry adalah patut diragukankebenarannya atau mengandung cacathukum; 202 re ree rc ree ee eee ee ee eee eee eeBahwa keadaan tersebut bertentangan dengan ketentuanpasal 25 anggaran dasar perseroan yang dibuatberdasarkan Akta No. 12 tanggal 28 Juli 1998 yangdibuat dan ditandatangani di hadapan RiniSoemintapoera, SH.

Notaris di Kabupaten Bogor, patutdiragukan karena mengandung cacat hukum danharusdinyatakan batal atau tidak sah dan sudah sepatutnyauntuk dicabut; Mengingat RUPSLB jo.

Nomor :50/G/2010/PTUNJKT.18dan dalam RUPSLB PT.

Tergugat dalam menerbitkanSurat Keputusan a quo, bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku; Bahwa dengan adanya fakta diragukan kebenaran dari RUPSLBatau cacat hukumnya keputusan RUPSLB PT.

Karena penyelenggaraan RUPSLB 17 Maret 2005 serta pengambilankeputusan dalam RUPSLB 17 Maret 2005 tersebut telah memenuhiKetentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005telah sah diadakan dan seluruh hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005adalah sah dan mengikat Turut Tergugat sejak tanggal ditutupnyaRUPSLB 17 Maret 2005;Kehadiran Tergugat dan Pengambilan Keputusan oleh Tergugat dalamRUPSLB Tanggal 18 Maret 2008 merupakan tindakan yang tidak patut danmelanggar hak Para Penggugat;

Pertama, pertimbangan Majelis Kasasi didasarkan pada pendapat MajelisKasasi bahwa tindakan Termohon PK 5/SRD (melakukan pemblokiran)atas RUPSLB 17 Maret 2005 dan meloloskan RUPSLB 18 Maret 2005,serta tindakan Berkah melaksanakan RUPSLB 18 Maret 2005, berada diluar perjanjian yang mengandung klausul arbitrase.

(vide pertimbanganmajelis kasasi dalam putusan kasasi hal. 94 butir ke 1, 3, 4 dan 5)PADAHALSeandainyapun benar ada tindakan SRD melakukan pemblokiran, quodnon, kaitannya adalah dengan (tidak berhasilnya) pencatatan RUPSLB 17Maret 2005 serta (berhasilnya) pencatatan RUPSLB 18 Maret 2005.Faktanya RUPSLB 17 Maret 2005 serta RUPSLB 18 Maret 2005Hal. 87 dari 132 hal. Put.

Nomor 238 PK/Pdt/2014Maret 2005 dan tidak mengakui RUPSLB PT.CTPI 17 Maret 2005dikarenakan Mohammad Jarman memilih untuk menjalankan jabatannyaselaku pengurus/direktur Turut Termohon PK 1 versi RUPSLB PT.

RUPSLB 18 Maret 2005.

Menetapkan PEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON berdasarkanpenetapan ini;5. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris TERMOHON untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akandiselenggarakan berdasarkan Penetapan ini;6. Memberikan izin bagi PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk menunjukPejabat Notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamTERMOHON yang dilakukan berdasarkan Penetapan ini;7.

Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk PEMOHON untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil rapat umumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON kepadaKementrian Hukum dan HAM RI;8.

Surat PEMOHON danHalaman 18 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krg28.Surat Il PEMOHON, dimana Surat Permohonan tersebut ditandatanganioleh Direksi PEMOHON yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 22Oktober 2018;Bahwa sikap Direksi dan Dewan Komisaris TERMOHON belum dapatmemenuhi permintaan PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLB,didasarkan atas fakta dan dan dasar hukum sebagai berikut:a.

Sehingga langkah RUPSLB yang diambil di tengahproses PKPU yang sedang dilalui oleh PEMOHON tanpa persetujuantertulis Tim Pengurus PKPU tersebut adalah SUATU PERBUATANYANG MELAWAN HUKUM;29.

(Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa); Bahwa pihak yang dapat menyelenggarakan RUPS adalah Direktur,Komisaris dan Pemegang Saham harus sesuai ps 79 ayat (2) UU PT; Bahwa Pasal 79 UU PT ada ketentuan RUPSLB yang dilakukanpemegang saham hanya dapat dilakukan apabila Direksi dan Komisarisatas permohonan pemegang saham diminta untuk dilakukanHalaman 28 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krgpemanggilan RUPSLB, pemanggilan RUPSLB paling lambat 15 haridan apabila tidak memanggil para pemegang saham

Tergugat II dan Tergugat Ill yangmemperjualbelikan saham portepel senilai Rp. 7.500.00 berdasarkanRUPSLB tanggal 27 Desember 2010 secara hukum tidak dapatdibenarkan karena keputusan RUPSLB tersebut cacad hukum, sehinggaoleh karenanya keputusan RUPSLB tersebut batal demi hukum.10.Bahwa, ketentuan pasal 1365 KUH.

pada tanggal 27Desember 2014, sehinga selain sebagai kuasa PENGGUGAT yangtidak dapat hadir pada RUPSLB TERGUGAT Il juga mendapatundangan selaku standby buyer dan hal ini dapat dilihat dari daftarhadir rapat RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 27Desember 2010.17.Bahwa Hasil dari RUPSLB tertanggal 27 Desember 2010 yaituMengeluarkan saham portepel sejumlah 7.500.000 saham dengan nilaiRp. 7.500.000.000,.

Nomor 201/PDT/2016/PT.DKIsesuai ketentuan Bank Indonesia berdasarkan RUPSLB ke II tanggal30 Juni 2010.

tidak hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keII pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010.

, sesuai ketentuan BankIndonesia berdasarkan RUPSLB keII tanggal 30 Juni 2010.77.Bahwa RUPSLB KeIl tanggal 27 Desember telah mengambil keputusansebagai berikut :Mengeluarkan saham dalam portepel sejumlah 7.500.000 (tujuh juta lima ratusribu) saham dengan nilai Rp. 7.500.000.000, (tujuh milyar lima ratus riburupiah).