TngTahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 17 Tahun 2006 dijelaskan penerapan sanksi administrasi padaayat ini tidak mengurangi ketentuan pidana. bahwa Barang Yang dikuasaiNegara apabila barang tersebut dilakukan tindakan administrasi, namunapabila dilakukan upaya penindakan dengan pidana, maka berlakuketentuan pasal 109 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun2006, hanya barang yang tidak jelas asalusul atau selundupan

hubungan keluarga dengan terdakwaMUHAMMAD ADAM Alias ADAM;Halaman 87 dari 184 Putusan Nomor : 878/Pid.SusTPPU/2016/PN.SrgBahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa MUHAMMAD ADAMAlias ADAM melakukan tindak pidana Narkotika dan setelah saksi ditangkapbaru saksi mengetahui bahwa terdakwa MUHAMMAD ADAM Alias ADAMselama ini melakukan tindak pidana Narkotika, karena pada saat saksibertemu dengan terdakwa MUHAMMAD ADAM Alias ADAM pertama kaliyang bersangkutan menawari saksi untuk bisnis HANDPHONE selundupan

,sehingga saksi mengira terdakwa selama ini melakukan bisnis jualbelihandphone selundupan dari Malaysia;Bahwa saksi mengantar mobil dan menjadi perantara jual beli narkotika,menerima dan menyerahkan narkotika atas perintah terdakwa MUHAMMADADAM Alias ADAM;.Bahwa saat itu saksi sedang berada di dalam mobil Toyota Fortunerberwarna abuabu Nopol : B1704UJF dan duduk di kursi pengemudi (mobildalam keadaan nyala dan siapsiap mau turun dari kapal) sedangkan DENYSATRIA Alias DENI berada di kursi penumpang

Saat itu saksidihubungi oleh terdakwa MUHAMMAD ADAM Alias ADAM dan disuruh keJakarta untuk membawa paket HP selundupan. Saat itu konvoi sampaiperbatasan Jambi, sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa MUHAMMAD ADAMAlias ADAM menghubungi saksi dan menyuruh untuk mengambil barang dijalan lintas timur perbatasan JambiRiau.

.)Pasal 391Anak buah kapal tidak boleh membawa atau mempunyai minuman keras atau senjata dikapal tanpa 1zin nakhoda.Barang yang kedapatan di kapal yang bertentangan dengan ketentuan ini, dapat disita olehnakhoda dan dihancurkan atau doual untuk keperluan lembaga bagi para pelaut yangditunjuk oleh Kepala Dienst van Scheepvaart (kini dapat disamakan dengan DirekturJenderal Perhubungan Laut), kecuali bila ketentuan undangundang menentang hal ini.Nakhoda mempunyai wewenang yang sama terhadap barang selundupan

Hal ini berlaku jika terhadap barangbarang yangdianggap sebagai barang selundupan, bila kepada pengangkut diberikan pemberitahuanyang tidak betul dan tidak lengkap mengenai barangbarang itu. (KUHPerd. 1246 dst.

10Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 17 Tahun 2006 dijelaskan penerapan sanksi administrasi padaayat ini tidak mengurangi ketentuan pidana. bahwa Barang Yang dikuasaiNegara apabila barang tersebut dilakukan tindakan administrasi, namunapabila dilakukan upaya penindakan dengan pidana, maka berlakuketentuan pasal 109 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun2006, hanya barang yang tidak jelas asalusul atau selundupan

lima persen).Bahwa membatalkan ekspor adalah haknya Eksportir dan jika adapermintaan pembatalan ekspor kepada Pihak KPU Bea Cukai TanjungPriok oleh pihak Eksportir secara tertulis, Pihak Bea Cukai membalasnyadengan tertulis juga mengenai bisa atau tidaknya pembatalan ekspor;Kalau tidak dikabulkan oleh pihak KPU Bea Cukai, penyelesaian bisamelalui Pengadilan Negeri (perbuatan pidana) atau PTUN;Setiap barang yang diekspor, harus mempunyai NPR (NomorPersetujuan Ekspor), kalau tidak berarti barang selundupan

TngTahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 17 Tahun 2006 dijelaskan penerapan sanksi administrasi padaayat ini tidak mengurangi ketentuan pidana. bahwa Barang Yang dikuasaiNegara apabila barang tersebut dilakukan tindakan administrasi, namunapabila dilakukan upaya penindakan dengan pidana, maka berlakuketentuan pasal 109 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun2006, hanya barang yang tidak jelas asalusul atau selundupan

satupun kajian mendalam, baik dalamNaskah akademik, maupun didalam Materi Teknis RAPERDA TATARUANG, yang dilakukan oleh TERMOHON bersamasama denganTERMOHON II, didalam mencantumkan batasan kavling Minimal 120 meterpersegi untuk perumahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perda Nomor1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2012 2032, ini tidak taat asas, dan terkesan dipaksakan keberadaan Pasal 68ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 tersebut diatas, dan dapat pula disimpulkansebagai PASAL SELUNDUPAN

.; Nakhoda mempunyai wewenang yang sama terhadapbarang selundupan, barang larangan, candu atau obat bius lainnya, yangdibawa oleh anak buah kapal atau ada padanya di kapal; Pasal 397 KUHD,Selama perjalanan, nakhoda mewakili pengusaha kapal dan majikan lainnyayang buruhnya bekerja di kapal yang dipimpinnya dalam melaksanakanperjanjian kerja yang diadakan dengan mereka.

karena jauh tempatkediamannya, di persidangan telah dibacakan keterangannya pada BeritaAcara Pemeriksaan (BAP), masingmasing memberikan keterangan dibawahsumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :31.Saksi CAESAR MUHNI RIZAL Als ECHA; Bahwa ya, saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sertabersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenarbenarnya kepada Pemeriksa; Bahwa setelah dijelaskan barulah saksi mengerti bahwa saksi diperiksasebagai saksi terkait masuknya barang illegal/selundupan

/PN.Sby.Kadivre atau Kasubdivre atau Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang.Dalam SPTB memuat beberapa hal :Nama dan alamat gudang yang akan menerima barangJenis dan asal barangJumlah barang, meliputi koli dan beratMitra Kerja Pengadaan, Mitra Kerja Angkutan/PJPT (perusahaan jasaPengangkutan dan transportasi)SPTB diterbitkan untuk mengetahui atau menjelaskan bahwa barang yangakan diterima oleh gudang adalah merupakan barang yang sah dan bukanbarang tidak sah (barang hasil curian atau hasil selundupan

Jumlah barang, meliputi koli dan berat Mitra Kerja Pengadaan, Mitra Kerja Angkutan/PJPT (perusahaan jasaPengangkutan dan transportasi)SPTB diterbitkan untuk mengetahui atau menjelaskan bahwa barang yangakan diterima oleh gudang adalah merupakan barang yang sah dan bukanbarang tidak sah (barang hasil curian atau hasil selundupan serta terlarang).Tanpa SPTB~ dari Kadivre atau Kakansilog atau Pejabat lain yangberwenang, maka Kepala Gudang atau Pengusaha gudang dilarangmenerima barang.2 Surat Perintah

Dalam SPTBmemuat beberapa hal : Nama dan alamat gudang yang akan menerima barang Jenis dan asal barang Jumlah barang, meliputi koli dan berat Mitra Kerja Pengadaan, Mitra Kerja Angkutan/PJPT (perusahaan jasaPengangkutan dan transportasi)SPTB diterbitkan untuk mengetahui atau menjelaskan bahwa barang yang akanditerima oleh gudang adalah merupakan barang yang sah dan bukan barangtidak sah (barang hasil curian atau hasil selundupan serta terlarang).

dikeluarkan olehKadivre atau Kasubdivre atau Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang.Dalam SPTB memuat beberapa hal :Nama dan alamat gudang yang akan menerima barangJenis dan asal barangJumlah barang, meliputi koli dan beratMitra Kerja Pengadaan, Mitra Kerja Angkutan/PJPT (perusahaan jasaPengangkutan dan transportasi)SPTB diterbitkan untuk mengetahui atau menjelaskan bahwa barang yangakan diterima oleh gudang adalah merupakan barang yang sah dan bukanbarang tidak sah (barang hasil curian atau hasil selundupan

Dan saksi jugamengetahui bahwa banyak selundupan senjata api yang berasal dariFilipina. Sehingga saksi tahu uang tersebut adalah untuk senjata. Dapat saksi jelaskan bahwa rekening bank yang pernah saksi milikiadalah sebagai berikut:* Mandiri Syariah saksi buat pada tahun 2013. Saksi tidak ingatnomor rekening tersebut. rekening tersebut saksi buat sejak sebelummenikah.

Setiapmemesan kamar hotel setelah terdakwa membuka pintu kamar danmenunggu sebentar, kemudian S (daftar pencarian orang) datang danterdakwa menyerahkan satu kunci kamar kepada S (daftar pencarian orang).Kunci kamar ada 2 (dua) kunci.Bahwa ada berita acara pemeriksaan di penyidik yang terdakwatandatangani tanpa didampingi penterjemah.Bahwa terdakwa ke Jakarta disuruh Elek (daftar pencarian orang) untukmembawa barang selundupan.

karena jauh tempatkediamannya, di persidangan telah dibacakan keterangannya pada BeritaAcara Pemeriksaan (BAP), masingmasing memberikan keterangan dibawahsumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :32.Saksi CAESAR MUHNI RIZAL Als ECHA;Bahwa ya, saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sertabersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenarbenarnya kepada Pemeriksa;Bahwa setelah dijelaskan barulah saksi mengerti bahwa saksi diperiksasebagai saksi terkait masuknya barang illegal/selundupan

jauh tempatkediamannya, di persidangan telah dibacakan keterangannya pada BeritaAcara Pemeriksaan (BAP), masingmasing memberikan keterangandibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :10132.Saksi CAESAR MUHNI RIZAL Als ECHA;Bahwa ya, saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sertabersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenarbenarnya kepada Pemeriksa;Bahwa setelah dijelaskan barulah saksi mengerti bahwa saksi diperiksasebagai saksi terkait masuknya barang illegal/selundupan

SPTB diterbitkanuntuk mengetahui atau menjelaskan bahwa barang yang akanditerima oleh gudang adalah merupakan barang sah dan bukanbarang tidak sah (barang hasil curian atau selundupan sertaterlarang). Tanpa SPTB dari Kadivre atau Kasubdivre atauKakansilog atau pejabat lain yang berwenang, maka KepalaGudang atau Pengusaha Gudang dilarang menerima barang.;Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas.