Padahal hukum harus mengadopsitujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jikakehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebihdikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yanglebin baik dan sempurna (Shidarta: 207214).

Bahwa tidak puas dengan Putusan dari Pengadilan Tata UsahaNegara, pada tahun 2015 Peter Shidarta berupaya denganmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat denganRegister Perkara Nomor 571/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor632/Pdt/2016/PT.DKI Jo.

Putusan Nomor 162/B/PK/PJK/201 7memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundangundangan terutama UndangUndang Pengadilan Pajak danUndangUndang Perpajakan;Bahwa berbicara tentang Kepastian Hukum, beberapa Ahliberpendapat sebagai berikut:~Shidarta, dalam bukunya Moralitas Profesi Hukum SuatuTawaran Kerangka Berfikir, halaman 7980 berpendapatsebagai berikut :Hukum secara hakiki harus pasti dan adil.

Pengadilan Pajak ini.Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yangsesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harusmampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalampenyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakimjuga mempertimbangkan adanya kepastian hukum denganmemutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundangundangan terutama UndangUndang Pengadilan Pajak danUndangUndang Perpajakan;Bahwa berbicara tentang Kepastian Hukum, beberapa Ahliberpendapat sebagai berikut :~ Shidarta

Padahal hukumharusmengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaansehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukumperlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakanbahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013: 207214).Dengan kata lain, prinsip kehatihatian haruslah dipegang teguholeh penegak hukum ...Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkandan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum danperlindungan hak asasi manusia sebagai

padaseseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorangtersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpatersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untukmenguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut.Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanftaatansecara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks makahukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakanbahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta

Shidarta,SH.,MHum., Jakarta, GramediaPustaka Utama; Cetakan keenam, Mei 2006 Halaman 190) ;Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka putusan Judex Facti yangdalam pertimbangan hukumnya mendasarkan atas putusan MahkamahAgung Nomor 127 PK/Pdt.Sus/2011, tanggal 3 November 2011 (vide buktiHal. 28 dari 43 hal. Put.

memaksakan atau) memanfaatkantransaksinya terhadap orang yang lemah.Perjanjian baku = =menurut Mariam DarusBadrulzaman ialah: Isinya ditetapkan secarasepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya)kuat, Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikutbersamasama menentukan isi perjanjian,Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksamenerima perjanjian itu, Bentuk tertentu(tertulis), Dipersiapkan secara missal dan kolektif(H4 Salim, 2004, Perkembangan Hukum KontrakDi Luar KUH Perdata, Raja Grafindo Pcrsada,hal.22).Shidarta

Shidarta dalam bukunya yangberjudul Hukum Perlindungan Konsumen (2006:6768) mengatakanbahwa : Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal hak gugat LSM(NGOs standing), rumusan legal standing dalam UUPK ditemukandalam Pasal 46 ayat 1 huruf (c) berbunyi : Lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaituberbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaranmenyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebutuntuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakanHalaman

Atas kesesatan Pembanding(maupun kuasa hukumnya) itulah kiranya menjadi penting bagi beliau untukmembaca terlebin dahulu buku yang pernah ditulis oleh Hilman Hadikusuma,1992, Bahasa Hukum Indonesia, Penerbit Alumni; ataukah buku yang pernahditulis oleh Shidarta, 2013, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, PenerbitGenta Publishing, agar tidak sesat pikir dalam memahami setiap bahasahukum, perundangundangan maupun Putusan Pengadilan.Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam pertimbangan tersebut justrutelah

Padahal hukum harus mengadopsitujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jikakehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebihdikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yanglebin baik dan sempurna (Shidarta: 207214).

bangunan fisik rumah atausarusun, dan sebagainya.21Menurut Adrian Sutedi, klausul baku atauumumnya dikenal orang sebagai perjanjian dengansyaratsyarat baku, standard contract, dalamUndangUndang Perlindungan Konsumen termuatdalam Pasal 1 angka 10 yaitu setiap aturan bakuatau ketentuan dan syaratsyarat yang telahdipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secarasepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalamsuatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikatdan wajib dipenuhi oleh konsumen.22 Kemudian Shidarta

menyatakan berdasarkanketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK (UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumenpenulis), pengertian klausula bakuadalah klausula yang dibuat sepihak oleh pelakuusaha, tetapi tidak boleh mengarah kepada klausulaeksonerasi.23 2021 jbid.22 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk, Op. cit, hal 1.23 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta:Grasindo, 2000, hal 123.1.1.2.

Soulsby, Business Law (terjemahan olehAbdulkadir Muhammad, Bandung: Alumni, 1986.Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum DagangInternasional, Bandung: Refika Aditama, 2006.Sudargo Gautama, Hukum Antar Golongan, Jakarta: Ichtiar Baruvan Hoeve, 1991.Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta:Grasindo, 2000.Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Hukum Perdata: HukumPerutangan Bagian A, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FakultasHukum Universitas Gadjah Mada, 1980.Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak

Shidarta, S.H., M.Hum., dalambukunya yang berjudul PokokPokok Filsafat Hukum (Apa danBagaimana Filsafat Hukum Indonesia), Edisi Revisi dan perluasan,cetakan keenam, Mei 2006, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,halaman 167, sebagai berikut:Keadilan dengan begitu berkaitan erat dengan hak. Hanya saja, dalamkonsepsi keadilan bangsa Indonesia, hak ini tidak dapat dipisahkandengan pasangan antinominya, yaitu kewajiban.

Padahal hukum harus mengadopsitujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jikakehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebihdikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yangHalaman 43 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Klalebin baik dan sempurna (Shidarta: 207214).

Padahal hukum harus mengadopsitujuan keadilan dan kemanfaat secara bersamaan sehingga jikakehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu di konkretkansecara ilimiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dansempurna (Shidarta, 2013: 207214).

Mahkamah Konstitusi punmempertimbangkan pendapat ahli hukum Arief Shidarta yang menyatakanbahwa jika kehidupan sosial semakin kompleks, maka hukum perludikonkritkan secara ilmiah dengan menggunakan, bahasa yang lebih baikdan sempurna.

bangunan fisik rumah atausarusun, dan sebagainya.21Menurut Adrian Sutedi, klausul baku atauumumnya dikenal orang sebagai perjanjian dengansyaratsyarat baku, standard contract, dalamUndangUndang Perlindungan Konsumen termuatdalam Pasal 1 angka 10 yaitu setiap aturan bakuatau ketentuan dan syaratsyarat yang telahdipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secarasepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalamsuatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikatdan wajib dipenuhi oleh konsumen.22 Kemudian Shidarta

menyatakan berdasarkanketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK (UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumenpenulis), pengertian klausula bakuadalah klausula yang dibuat sepihak oleh pelakuusaha, tetapi tidak boleh mengarah kepada klausulaeksonerasi.23 2021 jbid.22 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk, Op. cit, hal 1.23 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta:Grasindo, 2000, hal 123.1.1.2.

Soulsby, Business Law (terjemahan olehAbdulkadir Muhammad, Bandung: Alumni, 1986.Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum DagangInternasional, Bandung: Refika Aditama, 2006.Sudargo Gautama, Hukum Antar Golongan, Jakarta: Ichtiar Baruvan Hoeve, 1991.Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta:Grasindo, 2000.Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Hukum Perdata: HukumPerutangan Bagian A, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FakultasHukum Universitas Gadjah Mada, 1980.Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak

Bukti Tergugat II Intervensi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai113 Demokrat Kota Batam No.102/DPC.PD/BTM/V/2013 tanggal 23 Mei2013, perihal: Permohonan Untukmenindaklanjuti yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kota Batam:;Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 21 Mei 2013 telahdidengar keterangan (satu) orang saksi dari Penggugat yaitu :Hal 36 dari 17 hal Putusan No : 25/G/2012/PTUNTPISAID ANDI SHIDARTA : dibawah sumpah menerangkan yang padapokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa benar saksi sebagai

Nomor 2615/K/PDT/ 2017 antara Peter Shidarta(Penggugat) melawan Tergugat (Tergugat !), Walikota Jakarta Utara(Tergugat II) dan ahli waris Alm. Ali Sugiarto alias Lie Boen Tek yaitu LisaLianawati Sugiarto (Tergugat Ill), dengan amar putusan PengadilanHalaman 31 dari 79 halaman Putusan Nomor 111/G/2019/PTUNJKTNegeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaraaquo, sampai tingkat Kasasi, Penggugat sebagai pihak yang kalah;9.

Binti SUWONDO ini, kedua terdakwa menyatakan bahwa apa yangditerangkan oleh saksi adalah benar adanya dan bahwa atas keterangan tersebut,para terdakwa tidak berkeberatan;Saksi SUHARYONO, SE Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Shidarta dan tidak pulaberhubungan keluarga dengannya, dan saksi kenal dengan terdakwaHasto namun tidak mempunyai hubungan darah atau pertaliankeluarga dengan mereka; Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa danmemberi keterangan di hadapan penyidik.

(dipergunakan untuk belanja barang sesuai SPK)keuntungan yang telah saksi peroleh 10 % yaitu sekitar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah).115Menimbang, bahwa menanggapi keterangan Saksi SUHARYONO, SE ini,kedua terdakwa menyatakan bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benaradanya dan bahwa atas keterangan tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan;Saksi WALAMAN Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Shidarta dan tidak pulaberhubungan keluarga dengannya, dan saksi kenal dengan terdakwaHasto namun

AYO SUWARYO Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Shidarta dan tidak pulaberhubungan keluarga dengannya, dan saksi kenal dengan terdakwaHasto namun tidak mempunyai hubungan darah atau pertaliankeluarga dengan mereka; Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa danmemberi keterangan di hadapan penyidik.