Majelis Hakimberusaha menasehati pihak Penggugat tersebut supaya rukun kemballisebagai suami istri dengan Tergugat, dan ternyata dalam upaya tersebut,Penggugat menyatakan masih akan memikirkan kembali niatnya ini, sekaligushalaman 3 dari 5 halaman penetapan nomor 25/ Pdt.G/ 2022/ PA Dpsmemastikan alamat Tergugat yang saat ini masih belum jelas, karenanyamemohon untuk dapat mencabut kembali gugatanya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan pencabutanpermohona tersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif

Dps.kembali sebagai suami istri dengan Termohon, dan ternyata dalam upayatersebut, Pemohon bersedia untuk rukun kembali, karenanya Pemohonmemohon untuk dapat mencabut kembali permohonannya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutanPermohonan tersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif perkara perdatakhususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaiandalam penyelesaian perkara ( vide pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) Undang undang

Penggugat danTergugat rukun kembali:Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangantanggal 17 Oktober 2019, menyatakan membenarkan bahwa mereka telahrukun kembali sebagai suami istri, karenanya Penggugat memohon untukdapat mencabut kembali gugatannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutangugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif perkara perdatakhususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaiandalam penyelesaian perkara ( vide pasal 39 ayat

Majelis Hakimberusaha mendamaikani pihak Penggugat dan Tergugat tersebut supaya rukunkembali sebagai suami istri dengan Tergugat, dan ternyata dalam upayatersebut, Penggugat berseduai untuk rukun kembali, karenanya Penggugatmemohon untuk dapat mencabut kembali gugatannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutangugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif perkara perdatakhususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaiandalam penyelesaian perkara ( vide pasal

bahwa berdasarkan laporan Mediator yang telah ditunjuktersebut, tertanggal 17 Juni 2019, menyatakan bahwa proses mediasi yangtelah dilaksanakan, berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa Penggugat lewat kuasanya menerangkan didepanpersidangan bahwa mereka telah rukun kembali sebagai suami istri,karenanya Penggugat lewat kuasanya memohon untuk dapat mencabutkembali gugatannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutangugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif

Demikian pula pada sidang tanggal 08 April 2019, pihakPenggugat dan Tergugat menyatakan di depan sidang bahwa mereka telah rukunkembali sebagai suami istri, yang karenanya Penggugat mohon gugatan perkara inidapat dicabut kembali ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatantersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif perkara perdata khususnya sengketabidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara (vide pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun

berturutturut (vide Berita acara sidang tanggal 05 September 2018 dantanggal 12 September 2018);Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 67 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, surat permohonan atau gugatan dalamperkara aquo memuat nama, umur, dan tempat kediaman pemohon ataupenggugat dan termohon atau tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat atau Kuasanya tidakmelengkapi alamat Tergugat, meskipun telah diberikan kesempatan yangcukup, sedangkan alamat Tergugat adalah salah satu syarat subtantif

Majelis Hakim berusaha menasehati pihak Pemohontersebut supaya rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, danternyata dalam upaya tersebut, pihak Pemohon menyatakan masih akanmemikirkan kembali niatnya ini, karenanya memohon untuk dapat mencabutkembali permohonanya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutanpermohona tersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif perkara perdatakhususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaiandalam penyelesaian perkara ( vide

Aspek Subtantif putusan ;kemudian pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta :1. Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding semulaPenggugat.2.

Trkadministratif dan persyaratan yang sifatnya subtantif yang harus dipenuhi olehCalon Orang Tuang Angkat ataupun Calon Anak Angkat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya voluntair, makadengan merujuk pasal 283 R.Bg, Pemohon dan Pemohon Il wajibmembuktikan bahwa dirinya dan calon anak angkat telah memenuhi syaratadministratif dan syarat subtantif sebagai Orang Tua Angkat dan Anak Angkat;4.5.1 Bukti Tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon dan Pemohon II

anak, h.dalam keadaan mampu ekonomi dan social, i. memperoleh persetujuan anakdan izin tertulis orang tua atau wali anak, . membuat pernyataan tertulis bahwapengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraandan perlindungan anak, k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, .telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izinpengasuhan diberikan, dan m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepalainstansi social,Menimbang, bahwa sedangkan syarat subtantif

Majelis Hakim berusahamenasehati pihak Penggugat tersebut supaya rukun kembali sebagai suamiistri dengan Tergugat, dan ternyata dalam upaya tersebut, Penggugatmenyatakan masih akan memikirkan kembali niatnya ini, karenanya memohonuntuk dapat mencabut kembali gugatanya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan pencabutanpermohonan tersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif perkara perdatakhususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaiandalam penyelesaian perkara ( vide pasal

Pembatasan usia tersebutsecara subtantif bertujuan untuk lebih memastikan adanya jaminan pemenuhankesejahteraan serta perlindungan bagi calon anak angkat, khususnya perlindunganterhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual jika selisih usia terlalu dekat, danperlindungan terhadap kemungkinan penelantaran anak apabila selisih usia cukup jauh;Menimbang, bahwa dengan keadaan pribadi dan status sosial Pemohonsebagaimana telah diuraikan sebelumnya, serta dengan fakta bahwa Seruni Thenu bintiAjit Thenu

telah diasuh, dipelihara, dan dididik oleh Pemohon sejak proseskelahirannya hingga sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun ternyataPemohon serta Seruni Thenu binti Ajit Thenu saat ini tidak lagi memenuhi ketentuanpembatasan usia yang diatur dalam Keputusan Menteri Sosial No. 41/HUK/VII/1984,namun secara subtantif, maksud serta tujuan yang dikehendaki pemerintah yangmelatarbelakangi terbitnya aturan tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA.T1.

Majelis Hakimberusaha mendamaikani pihak Penggugat dan Tergugat tersebut supaya rukunkembali sebagai suami istri dengan Tergugat, dan ternyata dalam upayatersebut, Penggugat bersedia untuk rukun kembali, karenanya Penggugatmemohon untuk dapat mencabut kembali gugatannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutangugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif perkara perdatakhususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaiandalam penyelesaian perkara ( vide pasal

MajelisHakim berusaha menasehati pihak Penggugat tersebut supaya rukun kembalisebagai suami istri dengan Tergugat, dan ternyata dalam upaya tersebut,Penggugat berseduai untuk rukun kembali, karenanya Penggugat memohonuntuk dapat mencabut kembali gugatannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutangugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif perkara perdatakhususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaiandalam penyelesaian perkara ( vide pasal 39 ayat (1

Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 01 Tahun 2008, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohonpada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohondengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terusmenerusdan tidak dapat dirukunkan lagi.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokokpermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif dapat disimpulkanbahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar

Lebih dari itu, keadilanyang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifat subtantif(subtantif justice), yaitu putusan yang dijatuhkan sesuai dengan keadilansubstantif. Untuk itu, hakim dituntut berbicara dengan hati nuraninya gunamenggali rasa keadilan di tengah tengah masyarakat, bukan hanyaberbicara dengan rasionalitas pada bunyi pasalpasal dan undangundang;2.

Lebih dari itu, keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalahkeadilan yang bersifat subtantif (Subtantif justice), yaitu putusan yangdijatunkan sesuai dengan keadilan substantif. Untuk itu, hakim dituntutberbicara dengan hati nuraninya guna menggali rasa keadilan di tengahtengah masyarakat, bukan hanya berbicara dengan rasionalitas pada bunyipasalpasal dan undangundang;2.

Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01Tahun 2008, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Penggugat padapokoknya bermaksud menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadapPenggugat dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terusmenerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonanPenggugat tersebut, maka secara subtantif dapat disimpulkan bahwa Penggugatmengajukan gugatan ceraidengan

TergugatIl , melihat, membaca dan meneliti serta mencermati isi dan kandunganmakna dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 yang dimana alasan yangdiberikan Kamar Hukum Tata Usaha Negara sangatlah rasional mengingatasas peradilan speedy trial ( peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan)agar dapat terwujud yang dimana dalam dictum yang pada pokoknyamenyatakan hal ihkwal, sebagai berikut;Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT PALHakim dapat memilih pilinan hukum apabila terjadi benturan Norma kaidahHukum Subtantif

dan norma kaidah hukum Formal secara kauistis, dalamhal kepastian hak atau status hukum seseorang baik melalui putusanpengadilan Perdata , putusan pengadilan Pidana maupun putusanPengadilan Tata Usaha Negara, dan Hakim haruslah mengenyampingkankaidah hukum formal dengan alasan sebagai berikut: Fungsi Hukum formal hanya menegakkan hukum materil/ subtantif ; Menginggat asas hukum Una Via, Hakim harus memilin satu cabanghukum yang lebih memihak keadilan; Ketentuan Pasal 24 UUD NKRI 1945 bahwa Kekuasaan

dan Kerugiannya;Jika ada Sengketa mengenai Hak Milik atas Atas Tanah/Sawah yangmenjadi Objek Sengketa dimana ada 2 (Dua) Orang atau lebih sama samamengaku berhak atas Tanah/Sawah Tersebut, maka terlebih dahulu harusdiselesaikan secara perdata hingga mendapatkan kekuatan hokum tetapkarena proses secara pidana merupakan upaya terakhir Dengan alasansebagai berikut, dalam keadilan formal atau keadilan hukum acara, Majelishakim harus memberikan perlakukan yang sama kepada pihak berlainandalam Keadilan subtantif

, tidak boleh memperlakukan sama, melainkanharus sesual dengan bagian yang wajar dan patut;Keadilan Subtantif tidak boleh menyamaratakan tiap kasus harusdipertimbangkan sendirisendiri;KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Keberatan dari Penasihat HukumTerdakwa beralasan, maka mohon dengan hormat agar Majelis Hakim TinggiPadang memberikan Putusan Yang amarnya berbunyi:1.