Menyatakan sah Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama YOHANES RASIKO, yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 September 1997 di Tanjung Jorong dan telah di buatkan Testimonium Matrimoni (Surat Kawin), No. 199, Anno 1997/Vel L.I, tanggal 20 September 1997, menurut tatacara perkawinan Agama Khatolik, di Sta. Bunda Maria / Tanjung Jorong, dihadapan Pastor Paroki P. Willibald Pfeuffer ms, yang dikeluarkan oleh Palangan Gereja Katolik Ecce Hommo; 3.

halhal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;TENTANG HUKUMNYA:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana uraian tersebut diatas;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya padapokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seoranglakilaki bernama YOHANES RASIKO, yang telah dilangsungkan padatanggal 20 September 1997 di Tanjung Jorong dan telah di buatkanTestimonium Matrimoni (Surat Kawin), No. 199, Anno 1997/Vel L.I, tanggal20 September 1997, menurut tatacara

diperoleh fakta berdasarkanpada surat bukti P1, P2, P3, dan P6 maupun keterangan saksiSUBARIANTO dan saksi EKA SINTA AGUSTINA bahwa Pemohon dansuaminya yang bernama YOHANES RASIKO yang saat ini telah meninggaldunia (bukti P8) adalah pasangan suami isteri yang beragama Katholik,yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik padatanggal 20 September 1997 di Tanjung Jorong dan telah di buatkanTestimonium Matrimoni (Surat Kawin), No. 199, Anno 1997/Vel L.I, tanggal20 September 1997, menurut tatacara

Menyatakan sah Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yangbernama YOHANES RASIKO, yang telah dilangsungkan pada tanggal20 September 1997 di Tanjung Jorong dan telah di buatkanTestimonium Matrimoni (Surat Kawin), No. 199, Anno 1997/Vel L.l,tanggal 20 September 1997, menurut tatacara perkawinan AgamaKhatolik, di Sta. Bunda Maria / Tanjung Jorong, dihadapan PastorParoki P. Willibald Pfeuffer ms, yang dikeluarkan oleh Palangan GerejaKatolik Ecce Hommo;3.

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tatacara Agama Kristen pada tanggal 30 Mei 1999 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupten Dati II Jember sesuai Akta Kutipan Perkawinan Nomor : 04/094/1999 tertanggal 28 Juni 1999 tersebut, Putus karena perceraian ; 4.

Tahun 1974, danperaturan hukum lain yang bersangkutan ; MENGADILI:1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datangmenghadap di persidangan tidak hadir ; 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ; 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telahdilangsungkan menurut tatacara Agama Kristen pada tanggal 30 Mei 1999 dantelah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupten Dati II Jember sesuai AktaKutipan Perkawinan Nomor : 04/094/1999

Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

b. 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Ali Rahman Ramadhan bin Budi Setiawan) dengan Pemohon II (Tumilah binti Sodikin) yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 2012 menurut tatacara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan ;

c. 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan

li>Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, demikian juga sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (3) poin a Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Kolaka dan tidak ada surat tugas dari institusi Penggugat, maka Pengadilan beranggapan gugatan yang diajukan tidak memenuhi kriteria dalam amanat Pasal 4 ayat (3) poin a Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhanaa quo;

melampirkan bukti permulaan untuk mendukung gugatannya telah dipenuhi tetapi bukti-bukti permulaan tersebut belum dilegalisasi padahal berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana telah diubah denganPeraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana mensyaratkan bahwa penggugat wajib melampirkan

meneliti dan mempelajari gugatana quo, Pengadilan berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tatacara agama Kristen pada tanggal 26 Juli 2011 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 162/WNI/2011, tertanggal Sidoarjo, 26 Juli 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan tatacara agama Hindu dan adat Bali di Kabupaten Gianyar, pada tanggal 3 September 2014, yang telah dicatatkan pada tanggal 26 Oktober 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-27102014-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 24 November 2014, putus karena perceraian;

M E N G A D I L I : Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir; Menjatuhkan putusan perkara ini secara verstek; Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dengan tatacara agama Buddha, pada tanggal 14 Juli 1988 dan telah dicatatkan pada tanggal 14 Juli 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.53 / 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Pengganti yangmelakukan pemanggilan, petugas bertemu langsung dengan Tergugat, dansurat panggilan sidang ditanda tangani sendiri oleh Tergugat;Menimbang, bahwa pelaksanaan ketiga pemanggilan yang dilakukanoleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, menurut hematmajelis telah memenuhi ketentuan yang berlaku, dimana pemanggilan telahmengindahkan tenggang waktu yang ditentukan oleh perundang undangan, olehkarenanya panggilan tersebut telah dilakukan secara patut;Menimbang, bahwa mengenai tatacara

merupakanpasangan suami istri ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 UndangUndangNo.1 tahun 1974 tentang perkawinan : Perkawinan adalah sah, apabiladilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, menunjukan bahwaPenggugat dan Tergugat dimana keduanya menganut agama Budha, telahmelaksanakan proses perkawinan yang menurut keterangan saksi Elisabet ,perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuaidengan ketentuan dan tatacara

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilaksanakan dengan tatacara agama Buddha, pada tanggal 14 Juli1988 dan telah dicatatkan pada tanggal 14 Juli 1988 sesuai denganKutipan Akta Perkawinan No.53 / 1988 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta pada tanggal 14 Juli 1988adalah sah secara hukum;5. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya;6.

Menyatakan hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan menurut tatacara agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu, yang bernama IDA PENDANDA GRIYA KETEWEL, yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2007 di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.569/KW/Capil/07, putus karena perceraian ;----------4.

Menyatakan hukum perkawinan antara Pengugat denganTergugat, yang dilangsungkan menurut tatacara agama Hindu,dihadapan pemuka agama Hindu, yang bernama IDA PENDANDAGRIYA KETEWEL, yang dilangsungkan pada tanggal 19 Jamuari2007 di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan padakantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Klungkung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.569/KW/Capil/07, putus karenaperceraian ;3. Menyatakan hukum dan menetapkan :a.

Menyatakan hukum perkawinan antara Pengugat denganTergugat, yang dilangsungkan menurut tatacara agama Hindu,dihadapan pemuka agama Hindu, yang bernama IDAPENDANDA GRIYA KETEWEL, yang dilangsungkan pada tanggal19 Januari 2007 di Klungkung dan perkawinan tersebut telahdicatatkan pada kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai Kutipan AktaPerkawinan No.569/KW/Capil/07, putus karenaperceraian ;154.

Menyatakkan terdakwa TOHE bin JALAUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya sesuatu tatacara sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan 20(dua puluh) hari ;

Menetapkan masa penangkapan dan

Pati menurut tatacara agama Budha, pada tanggal 12 Juli 1989 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 27 Juli 1989 dengan akta perkawinan No. 7/1989 putus karena perceraian;

Dikembalikan kepada Desa Indrajaya melalui Eva Pustiawati.13) Cap / Stempel nama Toko Bangunan, tempat pembelian bahan/Matrial pembangunan inprastruktur desa Indrajaya T.A 2016.14) Dirampas untuk dimusnahkan..15) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peratutan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya T.A 2016 dan Pedoman Umum Pelaksanaan Teknis Dana Desa

di Kabupaten Tasikmalaya.16) Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 147.25/Kep.44 BPMKB/2016 tanggal 4 Januari Januari 2016 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya T.A 2016.17) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2015 tentang Tatacara pengadaan barang / jasa di desa dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 41 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 11 tahun

2015 tentang Tatacara pengadaan barang / jasa di desa Tatacara pengadaan barang / jasa di desa.18) Pedoman Umum Pelaksanaan Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Desa Perubahan Tahun anggaran 2016.19) Proposal pengajuan, Pencairan dan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa T.A 2016 desa Indrajaya Kec.

Desa dan Surat KeputusanPengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa Indrajaya T.A 2016.Dikembalikan kepada Desa Indrajaya melalui Eva Pustiawati.Cap / Stempel nama Toko Bangunan, tempat pembelian bahan/Matrialpembangunan inprastruktur desa Indrajaya T.A 2016.Dirampas untuk dimusnahkan..Halaman 3 dari 126Putusan No. 120/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdge Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahanatas Peratutan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2015 tanggal 31Desember 2015 tentang Tatacara

Desa di Kabupaten Tasikmalaya.e Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 147.25/Kep.44 BPMKB/2016tanggal 4 Januari Januari 2016 tentang Penetapan Desa Penerima BantuanKeuangan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Desa yang bersumberdari APBD Kabupaten Tasikmalaya T.A 2016.e Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2015 tentang Tata carapengadaan barang / jasa di desa dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor41 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor11 tahun 2015 tentang Tatacara

PeraturanHalaman 73 dari 126Putusan No. 120/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgBupati Tasikmalaya Nomor : 40 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa diKabupaten Tasikmalaya untuk pembagian dan penetapan Dana Desa(APBN) untuk desa Indrajaya Kec.

Bahwa hal itu sebelum bergulirnya pelaksanaan dana dana dan bantuankeuangan sudah ada sosialisasi dari pihak Pemerintah KabupatenTasikmalaya, mengenai tatacara penggunaan dana desa, pertuntukannya,kegiatan, pelaksanaan, dan aturannya serta larangannya. Bahwa untuk dana desa tidak boleh diaihkan untuk kepentingan lainnyadan sudah jelas peruntukannya. Bahwa tidak dibenarkan dan tidak ada alasan dana desa digunakan untukkeperluan lainnya.

pengadaan barang /jasa di desa Tatacara pengadaan barang / jasa di desa.18) Pedoman Umum Pelaksanaan Teknis Kegiatan Bantuan KeuanganPeningkatan Sarana Prasarana Desa Perubahan Tahun anggaran 2016.19) Proposal pengajuan, Pencairan dan Laporan Pertanggung Jawaban DanaDesa T.A 2016 desa Indrajaya Kec.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat di dalam gugatan yang diajukan Penggugat pembuktiannya tidak sederhana dan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut mengenai pelaksanaan putusan tingkat pertama oleh karenanya tidak dapat diajukan melalui tatacara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

M E N G A D I L I Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir; Menjatuhkan putusan perkara ini secara verstek; Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dengan tatacara agama Katholik, pada tanggal 1 Nopember 1998 dan telah dicatatkan pada tanggal 4 Nopember 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.529 / 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan

pasangan suami istri ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 UndangUndangNo.1 tahun 1974 tentang perkawinan : Perkawinan adalah sah, apabiladilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, menunjukan bahwaPenggugat dan Tergugat dimana keduanya menganut agama Katholik, telahmelaksanakan proses perkawinan yang menurut keterangan saksi MARDIYAH ,perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuaidengan ketentuan dan tatacara

agama Katholik, kemudian baru didaftarkan diKantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta;Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas fakta diatas, Majelis menilaibahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakanpada tanggal 1 Nopember 1996 sesuai dengan bukti P1 telah dilaksanakanmenurut tatacara dan hukum agama yang dianutnya, oleh karenanya sahsecara hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan,apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terusmenerus

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilaksanakan dengan tatacara agama Katholik, pada tanggal 1 Nopember1998 dan telah dicatatkan pada tanggal 4 Nopember 1988 sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan No.529 / 1988 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta pada tanggal 4Nopember 1998 14 Juli adalah sah secara hukum;5.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Hakim sebelum menetapkan hari sidang, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pendahuluan berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Perma No 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma No 2 Tahun 2015 tentang tatacara penyelesaian Gugatan Sederhana

Menimbang, bahwa Pasal 3 Perma dimaksud mengatur hal-hal sebagai berikut :

Brigjen Katamso No. 34 Wedoro, Waru, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Gugatan a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 dan ayat 3a Perma No 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma No 2 Tahun 2015 tentang tatacara penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Pemohon (LASMA MANULLANG) dengan suami Pemohon ( RIHARD SURANTO SIRAIT) yang dilangsungkan menurut Tatacara Agama Kristen di Huria Kristen Indonesia (HKI) dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 16 Juli 2011, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 014/SKN/HKI-RKM/II/2013 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Khusus Marturia Tebing Tinggi (Pdt.

P/2013/PNTTDtelah mengajukan halhal sebagai berikut :e Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu TandaPenduduk (KTP) Nomor : 1276015202780004 ;e Bahwa Pemohon adalah istri dari yang bernama RIHARD SURANTO SIRAITberdasarkan perkawinan yang dilangsungkan menurut Tatacara AgamaKristen di Huria Kristen Indonesia (HKI) dihadapan Pemuka Agama Kristenpada tanggal 16 Juli 2011, sesuai dengan Surat Keterangan PerkawinanNomor : 014/SKN/HKIRKM/II/2013 yang diperbuat dan ditandatanganioleh

Pemohon denganSuami Pemohon tersebut maka terlebih dahulu haruslah ada Penetapandari Pengadilan Negeri ;e Berhubung hal tersebut diatas,maka pemohon memohon kepada Ibu agarsudilah kiranya memanggil pemohon dan menentukan haripersidangan .selanjutnya mengeluarkan suatu penetapan yang amarnyabebunyi sebagai berikut :e Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ; Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Pemohon(LASMA MANULLANG) dengan suami Pemohon ( RIHARD SURANTO SIRAIT)yang dilangsungkan menurut Tatacara

Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Pemohon(LASMA MANULLANG) dengan suami Pemohon ( RIHARD SURANTOSIRAIT) yang dilangsungkan menurut Tatacara Agama Kristen diHuria Kristen Indonesia (HKI) dihadapan Pemuka Agama Kristenpada tanggal 16 Juli 2011, sesuai dengan Surat KeteranganPerkawinan Nomor : 014/SKN/HKIRKM/II/2013 yang diperbuat danditandatangani oleh Pimpinan Huria Kristen Indonesia (HKI) ResortKhusus Marturia Tebing Tinggi (Pdt. Timbul Siregar, STh) tertanggal04 Pebruari 2013 ;3.

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara D Sri Rama Anjaneyar dengan Rosmaida Sinaga berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.2/06/2010 yang menikah menurut tatacara Agama Kristen di hadapan Pendeta JPH. Ompusunggu SM.

hukum tetap, melakukan perbaikan terhadap tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bersangkutan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ;

Memeritahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Banyuwangi agar setelah ditunjukan Penetapan ini yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, melakukan perbaikanterhadap tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu TandaPenduduk yang bersangkutan menurut tatacara yang telah ditentukanoleh UndangUndang ;5.

Menyatakan terdakwa Rasidi bin Saleh tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya sesuatu tatacara; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; 3.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat NI WAYAN ERISCA PRADIYANASARI dengan Tergugat I MADE HASWAGHOSA yang dilaksanakan menurut tatacara Agama Hindu pada tanggal 18 Desember 2020, berdasarkan Akta Perkawinan No. 5201-KW-09032021-0004 tertanggal 9 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Putusan Verstek (tanpa hadirnya pihak Tergugat) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tatacara adat DAYAK BAYAN sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.6205-KW-05122017-0001 tanggal 05 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan