Ditemukan 1414049 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : usaha utama utara ulayat udara
Penelusuran terkait : Upaya hukum Mengajukan upaya hukum Upaya praperadilan; penyitaan Upaya administratif Sengketa administrasi Pt. purnawira dharma upaya Pejabat tidak berwenang Kompetensi pengadilan tinggi tun; upaya administratif; Ketentuan pembatasan upaya hukum kasasi; kasasi; Berwenang mengadili Tingkat pertama
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-05-2013 — Putus : 14-02-2013 — Upload : 02-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 246/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2013 — SARANA LINDUNG UPAYA (“SLU”) >< 1. PT. ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH, dkk
34 — 6
  • SARANA LINDUNG UPAYA (SLU) >< 1. PT. ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH, dkk
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 20-08-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 498/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Februari 2020 — UPAYA CIPTA SEJAHTERA
53 — 6
  • UPAYA CIPTA SEJAHTERA
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 305/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Agustus 2016 — Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Cq. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan (TERGUGAT)
51 — 20
  • Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Cq. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan (TERGUGAT)
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 06-07-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 165/Pdt.G/2020/PN Pbr
Tanggal 6 Januari 2021 — Cipta Upaya Aneka Prima
2.PT. Surya Pelita Dinamika
Tergugat:
MARDIANA PARDEDE
79 — 28
  • Cipta Upaya Aneka Prima
    2.PT. Surya Pelita Dinamika
    Tergugat:
    MARDIANA PARDEDE
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 01-07-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 292/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 1 September 2020 — ASURANSI SARANA LINDUNG UPAYA Diwakili Oleh : AMIRULLAH D RAMADHAN,SH
Terbanding/Tergugat : PT. PASARAYA LIFE INSURANCE
109 — 61
  • ASURANSI SARANA LINDUNG UPAYA Diwakili Oleh : AMIRULLAH D RAMADHAN,SH
    Terbanding/Tergugat : PT. PASARAYA LIFE INSURANCE
    Asuransi Sarana Lindung Upaya, berkedudukan di Jalan KeludRaya No. 58, Semarang, yang diwakili oleh Alberto D. Hanani selakuDirektur Utama, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada YusufPramono, S.H., Sugiyono, S.H.,M.H.,Yudha Ardhian, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 21-06-2023 — Upload : 07-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 PK/Pdt/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — ASURANSI SARANA LINDUNG UPAYA, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali VS PT. PASARAYA LIFE INSURANCE, sebagai Termohon Peninjauan Kembali
106 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASURANSI SARANA LINDUNG UPAYA, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali VS PT. PASARAYA LIFE INSURANCE, sebagai Termohon Peninjauan Kembali
Pengadilan PN SALATIGA Perdata
Register : 01-03-2018 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 31-05-2018
Putusan PN SALATIGA Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Slt
Tanggal 26 April 2018 — Penggugat:
WANTARI
Tergugat:
1.Asuransi Umum PT SARANA LINDUNG UPAYA
2.PD BPR Bank Salatiga
182 — 61
  • Penggugat:
    WANTARI
    Tergugat:
    1.Asuransi Umum PT SARANA LINDUNG UPAYA
    2.PD BPR Bank Salatiga
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 01-08-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 03-03-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 135/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 29 Januari 2014 — MARDHIKA ARTHA UPAYA
59 — 45
  • MARDHIKA ARTHA UPAYA
    Mardhika Artha Upaya, atas obyek tanahseluas 7. 100 M2, terletak di Jalan Haji Agus Salim No. 4, 6, 8, 10, 12 dan 14,dan Jalan Kebon Sirih No. 48 dan 50, Kelurahan Kebon Sirih, KecamatanMenteng, Jakarta Pusat.
    MARDHIKA ARTHA UPAYA tidak mempunyai hubungan hukum denganPenggugat, adapun Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Ny.
    Mardhika Artha Upaya, yang diwakili oleh Edi Susilo Widjaja, selaku DirekturPT. Mardhika Artha Upaya, untuk masuk dan turut serta sebagai pihak, melaluiKuasanya dengan suratnya tanggal 18 Oktober 2013. Permohonan Intervensi tersebuttelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal21 Oktober 2013, dengan register perkara Nomor : 135/G/2013/PTUNJKT/INTV;2.
    Mardhika Artha Upaya. (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Akta Risalah Rapat PT. Mardhika Artha Upaya Nomor 5,tertanggal 2 Desember 1998, dibuat dihadapan Mellyani NoorShandra, S.H., Notaris di Tangerang. (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.Mardhika Artha Upaya (Pasal 15 ayat (3) UndangUndangNomor 1 Tahun 1995), tertanggal 22 April 1999.
    Mardhika Artha Upaya Nomor10, tertanggal 22 Mei 2009, dibuat dihadapan Laurensia SitiNyoman, S.H., Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Mardhika Artha Upaya Nomor 20, tertanggal 23 Mei 2011,dibuat dihadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA qq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA qq DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN vs PT BETANIA PRIMA,
60 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NEGARA REPUBLIK INDONESIA qq PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA qq KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIKINDONESIA qq DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYAKESEHATAN vs PT BETANIA PRIMA,
    perdata ini, Direktur Jenderal Bina UpayaKesehatan (Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan) tidak memiliki hubunganhukum sama sekali dengan Para Penggugat.
    Keadaan yang terjadi sebenarnyaadalah pekerjaan pengadaan modul rumah sakit pratama dan bergerak tahunanggaran 2012 berada dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) DirektoratBina Upaya Kesehatan Rujukan, yang mana kedudukan Direktorat Bina UpayaKesehatan Rujukan berada dalam salah satu Satuan Kerja (Satker) padaDirektorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (Ditjen BUK);Halaman 16 dari 38 hal. Put.
    Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2012;Sehingga jelas Para Penggugat yang menjadi pihak penyedia tidakmemahami struktur organisasi Kementerian Kesehatan, khususnyadilingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, maka dengandemikian tidak terbukti Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dijadikanpihak oleh Para Penggugat sebagai Tergugat .
    Bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah adanya penghentiankontrak oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan KementerianKesehatan RI (Tergugat I) kepada Para Penggugat (posifa angka 1 dan 2),dengan alasan Para Pengugat telah melakukan wanprestasi , selanjutnyaPara Penggugat mengajukan perlawanan atas tindakan Direktorat JenderalBina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tersebut;2.
    Akan tetapi, dalam perkara a quo, Para Penggugat telah mengajukangugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Direktorat JenderalBina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (pihak dalamkontrak).
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-01-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Plk
Tanggal 6 Maret 2019 —
Terdakwa:
SATRIADI UPAYA SAHADAN Alias AGAU Bin MONON SAHADAN
21 — 4

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan terdakwa SATRIADI UPAYA SAHADAN Als.

    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SATRIADI UPAYA SAHADAN Als. AGAU Bin MONON SAHADAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan.

    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

    4.


    Terdakwa:
    SATRIADI UPAYA SAHADAN Alias AGAU Bin MONON SAHADAN
    Senas, MP., Bin Senas serta keterangan dariTerdakwa Satriadi Upaya Sahadan Als. Agau Bin Monon Sahadan sertadihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkaraini, terungkap fakta bahwa :1.
    Bahwa terdakwa tidak ada jjin dari yang berwenang dalam halmenggunakan narkotika golongan bagi diri sendiri.Menimbang bahwa dari uraian faktafakta tersebut diatas, bahwa terdakwaSatriadi Upaya Sahadan Als.
    Bahwa terdakwa tidak ada jjin dari yang berwenang dalam halmenggunakan narkotika golongan bagi diri sendiri.Menimbang bahwa dari uraian faktafakta tersebut diatas, bahwaterdakwa Satriadi Upaya Sahadan Als.
    Menyatakan terdakwa SATRIADI UPAYA SAHADAN Als. AGAU BinMONON SAHADAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tidak pidana tanpa hak danmelawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan bagidirinya sendiri.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SATRIADI UPAYA SAHADANAls. AGAU Bin MONON SAHADAN, oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 11 (sebelas) bulan.3.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 22-04-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 101/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2014 — MARDHIKA ARTHA UPAYA.;
33 — 17
  • MARDHIKA ARTHA UPAYA.;
    MARDHIKA ARTHA UPAYA, suatu perseroan terbatas yangberkedudukan hukum di Jakarta, beralamat di Perkantoran Gandaria 8Lantai 3 R.E Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, JakartaSelatan 12240, yang didirikan berdasarkan UndangUndang RepublikIndonesia, yang anggaran dasar dan perubahannya sebagaimana termuatdan telah diumumkan dalam akta pendirian Nomor 15, tanggal 17Januari 1995 yang dibuat dihadapan Ny.
    Mardhika Artha Upaya, beralamat di Jalan Kembang Wangi K VII,Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam halini diwakili oleh kuasanya :1. HERBANDI, S.H., M.H ;2. Hj. SITI AMINAH, S.H., M.H 33. RATIH NILAMSARI, S.H. ;220225Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor HukumSAM & ASSOCIATES, berkantor di Jakarta, JI.
    Mardhika Artha Upaya; 2. Mewajibkan kepada Terbanding I dan II/semula Tergugat I dan II danpihak manapun termasuk Terbanding II Intervensi/semula Tergugat IIIntervensi yang mendapatkan hak darinya untuk menunda pelaksanaanlebih lanjut : 2.1. Keputusan Terbanding I/semula Tergugat I Nomor : 10VIII1995tanggal 1 Maret 1995, yang menegaskan bahwa tanah SHM Nomor60/Gambir menjadi tanah Negara; 2.2. Keputusan Terbanding II/semula Tergugat II, Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor : 304/Kebon Sirih a.n.
    Mardhika Artha Upaya;B. DALAM POKOK PERKARA1.Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Asal untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah : 2.1. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor : 10VII1995 tanggal 1 Maret 1995;2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 304/Kebon Sirih atas namaPT. Mardhika Artha Upaya; Mewajibkan kepada : 3.1.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 1223/Pdt.G/2018/PN Sby
Tanggal 17 Oktober 2019 — Upaya Export diwaliki Direktur Ang Suanthie John
Tergugat:
PT. Pelabuhan Indonesia III, Persero Cabang Tanjung Perak
196 — 60
  • Upaya Export diwaliki Direktur Ang Suanthie John
    Tergugat:
    PT. Pelabuhan Indonesia III, Persero Cabang Tanjung Perak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 25-01-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 B/Pdt.Sus-Arbt/2018
Tanggal 25 Januari 2018 — PT JASA MARGA (PERSERO), Tbk VS 1. PT BANGUN TJIPTA SARANA, DKK
1840 — 1916 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana penjelasan Pasal 72 ayat (4) Undang UndangNomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa ditentukan bahwa yang dimaksud dengan banding adalah hanyaterhadap Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalamPasal 70 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999, hal ini dikuatkan puladengan Hasil Rumusan Kamar Perdata Tahun 2016 (SEMA Nomor 4 Tahun2016), maka oleh karena Putusan Pengadilan Negeri berupa menolakpembatalan Putusan Arbitrase, sehingga tidak dapat diajukan upaya
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 05-11-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 06-12-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 564/PDT/2015/PT DKI
Tanggal 18 Januari 2016 — UPAYA PARAPUTRA UTAMA Diwakili Oleh : BOBY ROGANDA P. MANALU, SH.
Terbanding/Tergugat : PT. GRAHA BARU RAYA
Terbanding/Tergugat : PT. MULTI NUSANTARA KARYA
35 — 5
  • UPAYA PARAPUTRA UTAMA Diwakili Oleh : BOBY ROGANDA P. MANALU, SH.
    Terbanding/Tergugat : PT. GRAHA BARU RAYA
    Terbanding/Tergugat : PT. MULTI NUSANTARA KARYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Register : 03-09-2010 — Putus : 27-01-2011 — Upload : 10-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor No 401 PK/Pdt/2010
Tanggal 27 Januari 2011 — BUMI UPAYA GRIYA, vs. 1. PT. BANK LIPPO Tbk.,;2. PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk., 4. PT. SURYACIPTA BUMIPERMAI
180 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUMI UPAYA GRIYA, vs. 1.PT. BANK LIPPO Tbk.,;2. PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk., 4.PT. SURYACIPTA BUMIPERMAI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-09-2014 — Upload : 09-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 16 September 2014 — JHONSON LUBIS, DKK VS KARYA PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) “UPAYA KARYA” PELABUHAN BELAWAN
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JHONSON LUBIS, DKK VS KARYA PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-04-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 02-12-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 314/Pdt.G/2022/PN Mdn
Tanggal 1 Desember 2022 — SUKSES AULIA NIAGA
Tergugat:
1.KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) UPAYA KARYA
2.OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)
149 — 26
  • SUKSES AULIA NIAGA
    Tergugat:
    1.KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) UPAYA KARYA
    2.OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
    3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-06-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 PK/Pdt/2020
Tanggal 8 Juni 2020 — Asuransi Sarana Lindung Upaya, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
146 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asuransi Sarana Lindung Upaya, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
    PUTUSANNomor 352 PK/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:ARYO KUNCORO AJl, bertempat tinggal di Jalan ArteriSoekarno Hatta, Nomor 236, Semarang;Pemohon Peninjauan Kembali:1.Lawan:PT ASURANSI SARANA LINDUNG UPAYA,berkedudukan di Jalan Kelud Raya, Nomor 58,Semarang, diwakili oleh Alberto Daniel Hanani, selakuDirektur Utama, dalam hal ini memberikan kuasakepada
    Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (u/tvoerbaar bi/voorraad) ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat dan TergugatIl atau pihak ketiga lainnya;12. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar seluruh biayayang timbul dalam perkara ini;13.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 13-01-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn
Tanggal 25 Mei 2023 — Penggugat:
RAMLAN
Tergugat:
1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)
21 — 20
  • Penggugat:
    RAMLAN
    Tergugat:
    1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
    2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
    3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 13-01-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn
Tanggal 25 Mei 2023 — Penggugat:
ROMLI
Tergugat:
1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)
10 — 4
  • Penggugat:
    ROMLI
    Tergugat:
    1.PRIMER KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA PELABUHAN BELAWAN
    2.KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN
    3.PT. PELABUHAN INDONESIA i (PELINDO REGIONAL i)