Ditemukan 13261 data
9 — 2
selama 4 tahun tanpa jin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
63 — 13
4 hal.Penetapan No 0470 /Padt.G/2019/PA WspMenimbang, bahwa secara sosiokultural Pemohon dan suami Pemohontelah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampaimelahirkan keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwaPemohon dan suami Pemohon adalah suami istri, karena perkawinandilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, sertatidak ada orang lain yang merasa keberatan, hal ini telah sejalan denganpendapat pakar Hukum Islam Syekh Abdul Wahhab
12 — 6
serta mahar,a saksi Para Pemohon karena keduapernikahan dif@ksanakapgsden di daerah Para Pemohon berdomisili sekarang yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tidak sah,faktafakta tersebut jika dihubungkan pula dengan alat bukti berkode P.membuktikan bahwa adanya suatu hubungan yang yang sah serta diakuipemerintah di wilayah Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal sekarang;Menimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapatdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab
Islam, sehingga dapat dikabulkan;bat nikah ini dimohonkan bertujuan untukngurus hakhak Para Pemohon sebagaipembuatan akta kelahiran anak dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab
14 — 7
permohonan ini adalah hukum Islam, dan dalam hukumIslam membolehkan pemeluknya melakukan Poligami ( taaddud al azawway );Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon mengajukan izin Poligamisalah satu alas an, karena perempuan yang akan dinikahi tersebut telah hamil 5(lima) bulan, akibat dari hubungan gelap Pemohon, sehingga kalau dibiarkanberlarutlarut akan menimbulkan kerawanan sosial dan akan membahayakanpihak Pemohon beserta keluarganya, hal tersebut sejalan dengan maksud daridalil Fighi dari Abdul Wahhab
aoedlios uleArtinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraihkeuntungan. ( Abdul Wahhab Khollaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977, halaman 208 );Menimbang, bahwa alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat(2 ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salahsatu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberikanizin berpoligami;Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan pertimbangantersebut diatas dan dengan terpenuhinya
11 — 3
Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupafasakh;Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahhab Khallaf yang memberikanpenjelasan bahwa apabila perkataan fasakh didasarkan kepada nikah, maka iaakan membawa maksud membatalkan dan membubarkan pernikahan olehsebab sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide,Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam AlAhwal alAsyakhsiyyah Fil alSyariati al Islamiyah, Darul Qalam, Kuwait, 1990 hal 60).
14 — 7
Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupafasakh;Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahhab Khallaf yang memberikanpenjelasan bahwa apabila perkataan fasakh didasarkan kepada nikah, maka iaakan membawa maksud membatalkan dan membubarkan pernikahan olehsebab sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide,Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam AlAhwal alAsyakhsiyyah Fil alSyariati al Islamiyah, Darul Qalam, Kuwait, 1990 hal 60).
14 — 6
Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupafasakh;Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahhab Khallaf yang memberikanpenjelasan bahwa apabila perkataan fasakh didasarkan kepada nikah, maka iaakan membawa maksud membatalkan dan membubarkan pernikahan olehsebab sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide,Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam AlAhwal alAsyakhsiyyah Fil alSyariati al Islamiyah, Darul Qalam, Kuwait, 1990 hal 60).
19 — 2
(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab Ilmu Ushul alFiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan kaidah figih dalamKitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang diambilalin sebagaipertimbangan hukum sebagai berikut :aalocdL bogie arc JI le 19 ,s0ill12Artinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilanharus dikaitkan dengan kemashlahatan*;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syaratsyarat untuk melakukan pernikahantelah terpenuhi
13 — 6
TgtMenimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapatdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalamkaryanya Ushdl Fiqh halaman 390 di bawah ini:Leg cle Loo al aby al plaka dan g ily apd (DU day 5 ADE Ge YsArtinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain(putusnya perkawnan);Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan
Penetapan Nomor 0298/Pdt.P/2014/PA Tgtkelahiran dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karenaperuntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab A/Asyb&h we alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadapkaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril
7 — 1
PENETAPANNomor 310/Pdt.P/2021/PA.LLGaN et z nag lagloaglg LJ (po Jobb wg 51 JugTuo ViArtinya : Dan adapun persenggamaan zina, maka sesungguhnya tidakada iddah padanya, dan dibolehkan menikah dengan wanita hamil karena zina,kemudian bersenggama dengannya walaupun dia masih dalam keadaan hamil,menurut pendapat yang paling benar.Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyahdalam Kitab Ilmu Ushul alFigh karya Abdul Wahhab Khallaf, sebagai berikut :aslioll ls ule pate sacl!
10 — 2
selama 4 tahun tanpa jin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
44 — 6
Saksi LUTFI WAHHAB BIN LASJO; Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL GANIdalam dugaan tindak pidana pencurian; Bahwa terdakwa saya tangkap pada hari minggu tanggal 10 Juli 2016sekira pukul 00.30WIB disebuah warung pecel lele yang berada dipinggirjalan Raya wilayah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes; Bahwa pada saat melakukan penangkapan saya bersama sdr.
Deni namun ternyata DENI sedangbekerja menjadi kondektur BUS diwilayah Jakarta lalu saya berusahamenghubungi DENI lewat teloon dan menanyakan prihal motor tersebutdan dijawab Deni ia yang memarkir motor tersebut dan motor tersebut iabeli dari Abdul Gani yang merupakan teman Fuad selanjutnya saya danLUTFI WAHHAB~ melakukan penyelidikan terhadap ABDUL GANI lalupada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar pukul OO.30WIB sayamendapat informasi terdakwa bekerja di warung pecel lele dipinggir jalanraya
LUTFI WAHHAB Mendekati terdakwa laludiamankan;7 Bahwa saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambilsepeda motor Yamaha Vega ZR G4842DJ pada hari Rabu tanggal 6 Mei2016 sekitar pukul 01.30WIB dihalaman rumah sdr. TAHRUDIN masukdesa Pejagan Kec. Tanjung Kab. Brebes dan menurut Abdul Gani sepedamotor tersebut telah dijual kepada lakilaki yang tidak dikenal kakak dariteman FUAD lalu saya bersama sdr.
LUTFl WAHHAB membawa terdakwauntuk proses penyidikan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamembenarkan dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankanterdakwa;Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwadipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saya menghadap dipersidangan karena telah mengambil barangmilik orang lain tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2016 sekira pulul01.30WIB dihalaman rumah sdr.
8 — 1
selama 4 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti i didalam dan diluar wilayah RepublikIndonesia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugattidak mungkin dipertahankan lagi, oleh itu penyelesaian yang dipandang adil adalahperceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fathul Wahhab
9 — 1
di muka yang di antaranya, bahwa Pemohon danPemohon II telah membina rumah tangga dan selama itu tidak ada masyarakatyang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tidak sah,faktafakta tersebut jika dihubungkan pula dengan alat bukti berkode P.membuktikan bahwa adanya suatu hubungan yang yang sah serta diakuipemerintah di wilayah Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal sekarang;Menimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapatdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab
mendapatkan buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan mengurus dokumenkependudukan dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karenaperuntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab
7 — 4
Penetapan Nomor 0079Pdt.P/2017/PA.Tgt Para Pemohon telah mengetahuireka dan selama ini tidak ada pihaki yang mengatakan lain terhadapmMajelis hakim sependapat denganJ Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlArtinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain(putusnya perkawinan);Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan fakta tersebutmaka perkawinan yang dilakukan
Para Pemohon sebagai suami istri dan salah satu syaratkelengkapan administrasi dokumen kependudukan seperti pembuatan aktakelahiran anak dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karenaperuntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab
12 — 2
No. 1 tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah pula sesuaidengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh, halaman930 yang berbunyi sebagai berikut :eJ plo lo aro Nl rg us ary; ails 956 Yolei lgisl ale Wo a isArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan
para pemohon tersebut diajukanuntuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon dengan pemohon IIadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satudasar dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salahsatu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan
16 — 12
Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupafasakh;Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahhab Khallaf yang memberikanpenjelasan bahwa apabila perkataan fasakh didasarkan kepada nikah, maka iaakan membawa maksud membatalkan dan membubarkan pernikahan olehsebab sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide,Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam AlAhwal alAsyakhsiyyah Fil alSyariati al Islamiyah, Darul Qalam, Kuwait, 1990 hal 60).
9 — 2
No. 1 tahun1974 juncto pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telan pula sesuaidengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Figh, halaman930 yang berbunyi sebagai berikut : hal. 9 dari 12 halaman, Penetapan, Nomor 596/Pdt.P/2021/PA.SbseJ plo Le dara Nl rg U9 arg; ails 95 Yolei qusl ale Wo al pisArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama
tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukan untukmendapatkan kepastian hukum antara pemohon dengan pemohon II adalahsuami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurut undangundang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapat didukung olehbukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab UshululFigh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satu dasar dalampertimbangan ini;Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan
9 — 4
2016/PA.TgtArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab
Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasi pembuatanakta kelahiran anak, administrasi keberangkatan ibadah haji dan sebagainya,maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidakbertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, makapermohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab
9 — 10
bersesuaiansebagaimana tersebut di muka bahwa Pemohon dan Pemohon Il telahmembina rumah tangga dan selama itu tidak ada masyarakat yang menyatakanbahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il tidak sah, faktafaktatersebut jika dihubungkan pula dengan alat bukti berkode P. membuktikanbahwa adanya suatu hubungan yang yang sah serta diakui pemerintah diwilayah Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal sekarang;Menimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapatdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab
mengurus hakhak Para Pemohon sebagaisuami istri dan salah satu syarat kelengkapan dokumen kependudukan sepertipembuatan akta kelahiran anak dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab Al/Asybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab