Ditemukan 809 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-11-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 24-02-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 549/Pid.Sus/2014/PN.Bls Tanggal 22 Januari 2015 — Ir. E R W I N
344 — 188
344 — 188
PNSPKBN=PMK01 Tanggal 9 Januari 2014 Work Instruction PMK Peta Kerja PT NSP Laporan Pelaksanaan RKL RPL IUPHHBK PT NSP Semester II 2012 Laporan Pelaksanaan RKL RPL IUPHHBK PT NSP Semester 2013 Laporan Pelaksanaan RKL RPL IUPHHBK PT NSP Semester II 2013 Laporan Pelaksanaan RKL RPL IUPHHBK PT NSP Semester 2014 Buku Patroli Api Berita Acara Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) Tgl. 24 Juni 2014 Piagam Kerja sama dengan Manggala Agni Piagam Penghargaan dari Gubernur Riau sebagai UMKM Terbaik pada
Register : 21-04-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG Tanggal 12 Agustus 2016 — - MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
- PT. BUMI MEKAR HIJAU
1538 — 1740
1538 — 1740
NAMUN, TERGUGATtetap melakukan upaya pemadaman sesuai dengan SOP dan kemudianmengerahkan Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yangterdiri dari Tim Inti, Tim Supporting, Karyawan, Masyarakat dan dibantuoleh Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, Polisi Hutan, dan BadanNasional Penanggulangan Bencana serta pihak lainnya untukmemadamkan api dengan membawa peralatan pemadam seperti MesinPompa Berat, Mesin Pompa Ringan, serta Mesin Patroli dan berbagaiperalatan lainnya.Kebakaran yang Terjadi Pada
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-12-2011 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2010/PN.Jkt.Pst Tanggal 4 Desember 2011 — Ir.HANDOYO SISWANTO,MSc
257 — 509
257 — 509
Masarodi Pekan Baru;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;15.SAHRIKUDDING, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik KPK dan membenarkanketerangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga ;Bahwa saksi selaku Kepala Manggala Agni mempunyai tugas pokok danfungsi dalam lingkup pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran danpenanganan pasca
kali melakukan presentasi masalah SKRT,yang pertama kali di Komisi IV DPR RI diminta untuk menyampaikantentang sistem SKRT, dan yang kedua memberikan presentasi di Puncakuntuk mempresentasikan sistem SKRT supaya bisa dimanfaatkan olehinstansi lain yang dalam hal ini adalah Kelautan, Pertanian dan Basarna;e Bahwa saksi tidak tahu follow up dari presentasi tersebut;e Bahwa dalam presentasi di DPR RI juga disampaikan mengenai perlunyapenggantian radio yang hilang, pengadaan radio bergerak Manggala Agni
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
melawan
PT. SURYA PANEN SUBUR
388 — 386
388 — 386
Karena Ahli dengar tidak adabantuan dari manggala agni atau pemda dalam melakukan pengendalianini. Murni dari masyarakat dan perusahaan. Itu yang kami dapatkan darilapangan. Kami juga sudah tindak lanjutnya berupa laporan kepadapimpinan dalam bentuk nota dinas ;Bahwa waktu ahli ke lokasi PT.SPS ada mobil damkar diparkir di depankantor afdeling ;e Bahwa di gudang dan di sistem PT.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016 Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
933 — 425 — Berkekuatan Hukum Tetap
933 — 425 — Berkekuatan Hukum Tetap
SPS2) menyanggupi untuk melakukan pemadaman dimulaibesok hari (tanggal 04 April 2012 pagi hari), karena tidak adarespon yang baik, maka saksi dan tim meminta mereka(perusahaan) membuat surat perjanjian tertulis untukmemadamkan api akan tetapi mereka tidak memenuhinya denganalasan pimpinan kebun tidak ada ditempat, selanjutnya saksimenyatakan kalau pihak perusahaan tidak bersediamemadamkan, maka saksi akan mengontak Manggala Agni untukmemadamkan api pada saat itu juga, pihak perusahaanselanjutnya
Register : 10-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi
- SURYANA SUPARMAN bin SUPARMAN
87 — 93
87 — 93
1.794.4287.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban Pemeliharaan dan OperasionalInfrastruktur Pengendali Banjir KegiatanPemeliharaan saluran Drainase Jalan Kota Adm.Jakarta Timur Jaringan Kabel & Pipa Mesin PompaMobil Kecamatan Angsuran 100 Jumlah Rp.5.884.850 berdasarkan SPT No. 341/1.794.4288.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban Pemeliharaan dan OperasionalInfrastruktur Pengendali Banjir KegiatanPemeliharaan saluran Drainase Jalan Kota Adm.Jakarta Timur Pompa Pump Bidara Cina (AGNI
Jakarta Timur MobilePump Bidara Cina Agni jl. Gang Asem KecamatanAngsuran Jumlah Rp. 13.214.400 berdasarkan SPTNo. 342/1.794.4443.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas(SPT) Pemeliharaan dan Operasional InfrastrukturPengendali Banjir Kegiatan Pemeliharaan saluranDrainase Jalan Kota Adm.
Register : 10-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi
- WAHYUDIANTO, ST., MM., MT
74 — 13
74 — 13
1.794.4287.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban Pemeliharaan dan OperasionalInfrastruktur Pengendali Banjir KegiatanPemeliharaan saluran Drainase Jalan Kota Adm.Jakarta Timur Jaringan Kabel & Pipa Mesin PompaMobil Kecamatan Angsuran 100 Jumlah Rp.5.884.850 berdasarkan SPT No. 341/1.794.4288.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban Pemeliharaan dan OperasionalInfrastruktur Pengendali Banjir KegiatanPemeliharaan saluran Drainase Jalan Kota Adm.Jakarta Timur Pompa Pump Bidara Cina (AGNI
Jakarta Timur MobilePump Bidara Cina Agni jl. Gang Asem KecamatanAngsuran Jumlah Rp. 13.214.400 berdasarkan SPTNo. 342/1.794.4443.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Tugas(SPT) Pemeliharaan dan Operasional InfrastrukturPengendali Banjir Kegiatan Pemeliharaan saluranDrainase Jalan Kota Adm.
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (âÂÂKLHKâÂÂ) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada:
1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada;
(1) ROROGO ZEGA, SH., MH.;
(2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.;
(3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.;
(4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.;
(5) RYAN PALASI, SH., MH.;
(6) ROBERT RASMI, SH., MH.;
(7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.;
(8) JEMMY SANDRA, SH., MH.;
(9) HARYONO, SH., MH;
kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.;
3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.;
4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H;
Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016;
5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan;
7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam;
8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba;
9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan;
Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016;
Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagaiâ¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦. â¦â¦.â¦PENGGUGAT;
Lawan:
- PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦TERGUGAT;
1343 — 2240
1343 — 2240
Sel 4.2.94.2.104.2.11 0+Yagi/Antena Pengarah 3 Global Positioning System (GPS) 10 Buah4 Alarm/Sirene 10 Unit5 Kompas 10 Unit6 Jam Dinding 1 Unit7 Kalender 1 Buah8 Jadwal Jaga/Piket 1 BuahNomorNomor Telepon Penting9 (Manggala Agni, Polsek, 1 BuahPerusahaan lain yang membidangiperkebunan, Puskemas) 10 Kontak P38K 1 Buah 11 Logistik (Perlengkapan + Makan SecukupnyaMinum) 12 Alatalat Tulis Kantor 15 Buah Bahwa, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan TimVerifikasi pada tanggal 23 September 2015,
Register : 19-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
362 — 296
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
362 — 296
Agni Bhanudari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa benar yang menjadi dasar hukum perkreditan di Indonesia danKetentuan Perkreditan BRI merujuk pada Undang Undang, makaberdasarkan Surat Keputusan Nomor. S 06 DIR/ADK/ 03/2015 Hal. 2menyatakan bahwa:Dasar hukum,a.