terdakwa Diki dan Imron Hanafi, dan dari keteranganterdakwa Ill tersebut kKemudian terdakwa Diki dijemput untuk dibawa ke kantordesa; Bahwa, dikantor desa meskipun terdakwa Il telah mengakuiperbuatannya yang dia lakukan bersama terdakwa Diki, namun terdakwa Dikitetap tidak mengakui, namun setelah terdakwa Il menceritakan kronolisperistiwa baru terdakwa Diki mengakui perbuatannya melakukan pencuriankotak amal bersama terdakwa Il Ahkmad Khoirul load;7 Bahwa, saksi sama sekali tidak pernah melakukan penekanan

diberikannafkah oleh pemohon, baik bukti tersebut berupa bukti surat maupun bukti saksi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan pada Pasal 191RBG, dan oleh karena majelis hakim tidak menemukan fakta yangmemungkinkan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim, makamajelis hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh termohonini harus dinyatakan tidak terbukti karenanya harus dinyatakan ditolak;Dalam eksepsi :Menimbang, bahwa termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknyaberisi penekanan

Bahwa sebagaimana penjelasan point posita 5 dan 6 TERGUGAT tidakmemberikan tanggapan positif atau jalan keluar terbaik, bahwa TERGUGAT melakukan penagihan serta penekanan terhadap PENGGUGAT denganmemberikan surat peringatanperingatan serta ancaman untuk melakukanpelelangan terhadap obyek yang menjadi jaminan atas hutangPENGGUGAT terhadap TERGUGAT I;10.

Unsur Barang SiapaAd. 2.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalamadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti

Lain halnya di bidang impordimana UndangUndang Nomor 17/2006 memberikan penekanan berimbangantara pelayanan dan pengawasan, sementara di bidang ekspor lebihditekankan adalah sisi pelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2)PMK 214/2008 mengatur untuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhikondisi Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008, dengan memegang prinsip UndangUndang Nomor 17/2006 maka pelayanan tetap diberikan denganpertimbangan hal tersebut tetap tidak menghilangkan kewajiban eksportirdalam membayar

sebagaimana diterangkan oleh saksiDwi Gunarsih, Saksi Susi, Saksi Muhammad Ridwan, dan Saksi Subairi, yaituantara lain: MESIN TEPUNG, MESIN PENGERING dan MESIN PRESTO,Hal 32 dari 35 Putusan No.25/Pid.SusTPK/2018/PT SMG.barangbarang tersebut ada di tempat lokasi kegiatan KUBE dan selama itudimanfaatkan oleh anggota KUBE, tidak dipakai sendiri oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa faktafakta sebagaimana diuraikan diatas adalahmerupakan fakta yang terungkap di persidangan, yang tidak secara spesifikmendapatkan penekanan

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifatalternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi makaseluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkinuntuk memutus jaringan

Lain halnya dibidang impor dimanaUU 17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayanan danpengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 Ayat (2) PMK 214/2008 mengaturuntuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi Pasal 7 Ayat (5)PMK 214/2008, dengan memegang prinsip UU 17/2006 maka pelayanantetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tetap tidak menghilangkankewajiban eksportir dalam membayar Bea Keluar sesuai dengan yangseharusnya

;Tentu imbul pertanyaan dari semua kami, mana lagi uang yang lain, dan Penggugattidak bias memberikan jawaban dan terlihat pucat, sehingga kami mengatakan bahwahari ini juga Penggugat harus mempertanggungjawabkan seluruh uangnya dansekaligus rapat kami tutup agar tidak member malu kepada Pengggugat dihadapanstaff lain, tetapi tetap dengan penekanan bahwa hari ini 23 Juli 2012 uang perusahaanharus dikembalikan oleh Penggugat dan harus disimpan di safety box (brankas).Perlu diingat, mengingat ada staff

YurisprudensiMahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah samadengan terminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksud setiap orangadalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwakarena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (Sebagaimanaketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) dengan demikianorang di sini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa oleh PenuntutUmum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam suratdakwaan, oleh sebab itu penekanan

dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Subsidair : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;ATAUKedua : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan Penuntut Umumtersebut dengan titik berat atau penekanan

padaterdakwa ;Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) dari kakak iparnya untuk pembayaran uang kontrakan selama 2(dua) tahun ;Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatanakan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;Endang Ratnawati Binti Winoto PrayitnoBahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa ;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri saatmemberikan keterangan penyidik tidak ada melakukan penekanan

Dengan demikian dasar pembenaran yang palingutama dari pidana penjara terletak pada sifat atau fungsinya sebagai suatu prosesuntuk mengubah atau memperbaiki tingkah laku terdakwa.Bahwa penekanan pada asas kepastian hukum dalam hal ini jika Majelis mengikutiketentuan minimal pemidanaan yakni selama 5 (lima) tahun maka langkah inicenderung sebagai upaya untuk mempertahankan normanorma hukum tertulis darihukum positif yang ada.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya penekanan dariPanglima TNI yang melarang prajurit terlibat dalam perkaranarkotika dan Terdakwa juga mengetahui sanksi terhadappelanggarnya bisa dipecat dari dinas militer.Berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka PutusanPengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwaberupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA. pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);5 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangattidak setuju dengan penilaian dan pendapat Majelis dalam putusannyahalaman 137138 angka 1317, yang keliru mengartikan pertimbanganhukum

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahbeberapa kali dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 danUndangUndang Nomor

sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalamUU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelasdan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MAtersebut merupakan

Sedangkan menurut Muladi dan BardaNawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuatkejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspecf), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau

Kormat masingmasing etape.Bahwa tentang alat perlengkapan' yaitu pelakumenggunakan pakaian pdl TNI, helm, kopel, togel roof,sedangkan pendukung mengenakan pakaian baju kaosdan celana loreng kemudian setelah masuk ke materidiambil alin oleh para kormat untuk memaparkankegiatan yang akan dilakukan di tiaptiap etape dilakukanoleh masingmasing kormat.Bahwa kemudian masingmasing kormat etapememaparkan rencana lapangan masingmasing etape,setelah selesai Pimpinan umum Latihan (Danyonif611/Awl) memberikan penekanan

selang.Bahwa Alat serta perlengkapan yang disiapkanpendukung etape 1 malam itu antara lain; Menyiapkanmegaphone dan mengecek baterainya, Menyiapkanjerigen dan air minurn untuk pelaku, Menyiapkanperlengkapan pribadi (kaos merah lengan panjang, topipet warna Hitam serta Celana PDL Loreng termasukDragriem dan kopel), Masingmasing pendukungmenyiapkan selang air.Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2019 pukul 06.30Witasebelum pelaksanaan tradisi di mulai Terdakwamengumpulkan kembali para pendukung danmenyampaikan penekanan

yang sama, untukpenekanannya tidak ada anggota yang bertindakberlebihnan, jangan ada rasa balas dendam, janganheforia berlebihan, jangan membawa ego kompi agar dibilang kompi yang paling ganas, selalu awasi pelakutradisi agar tidak terjadi halhal yang tidak di inginkan,kita semua sudah banyak kerjaan jangan karena hal inikita jadi menambah kerjaan lagi dan apabila ada halhalmenonjol segera laporkan kesaya.Bahwa setelan memberikan penekanan kepadaPendukung Terdakwa mengambil alin pelaku tradisimelaksanakan

pengecekan kesehatan dan fisik pelakuserta menyampaikan penekanan ke pelaku, untukpenekanannya selama kegiatan di etapeI kalian harussemangat dan selalu fokus serta konsentrasi.Bahwa pada saat pelaksanaan tradisi dimulai kirakiraberjalan kurang lebih 900 meter Terdakwa menanyakanke Saksi dimana posisi istirahat pertama Saksi menjawabSiap, kurang lebih 50 Meter didepan.Bahwa saat start etape Saksi tidak melihat Terdakwamembawa selang sampai kirakira kurang lebin 95OmeterSaksi dan Terdakwa melihnat

peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang PP yangmana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) dalammengeluarkan SKPKB hanyalah didasarkan pada putusan pidanaKasasi Nomor 2239K/PID.SUS/2012 atas nama terdakwa Suwir lautyang hanyalah

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Permohonan Banding sebelumnya mengandung sengketa pajakdan nilai sengketa pajak yang belum diketahui kebenaranperhitungannya yang harus diputus oleh Pengadilan Pajak terutamasetelah di

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

Putusan Nomor 80/B/PK/PJK/2016sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini jelas seperti relkereta api yang memang berjalan beriringan tetapi tidak dapat digabungkandan keputusan tersebut merupakan keputusan yang dapat diajukan bandingatau gugatan.

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidanasebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Halaman 26 dari 126 halaman. Putusan Nomor 1280/B/PK/PJK/20168.

Putusan Nomor 1280/B/PK/PJK/2016Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataF ile/P PBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajakdibentuk untuk memutus sengketa perpajakan, sedangkan PengadilanTata Usaha Negara adalah untuk memutus sengketa Tata UsahaNegara.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak pernahmelaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukan nilai pajakterutang.1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function