Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, terhitung sejaktanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, terhitung sejaktanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampaidengan tanggal 7 November 2015;Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Tipikor

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, terhitung sejak tanggal 28 November2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi /TipikorPekanbaru, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengantanggal 27 Februari 2016;9.

(lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu tigaratus enam puluh tiga rupiah).Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tipikor Tingkat Bandingsependapat dengan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, maka seluruhpertimbangan majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, diambil alih sertadijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalammemutus perkara ini ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis HakimTipikor Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tipikor

Bahwa atas pendapat atau penilaian pembanding/penuntut umum padaputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon kepadaterbanding/terdakwa, penasihat hukum terbanding/terdakwa tidak lagimenanggapi dengan khusus atau spesifik karena memori banding dankontra memori banding merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkansehingga terbanding/terdakwa memohon kepada majelis hakimPengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh menolak penilaian tersebutHalaman 16 dari 20 Putusan Nomor 234/PID/2021/PT BNAuntuk seluruhnya

Menghukum terbanding/terdakwa dengan hukuman pidana penjaraseringanringannya.Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang kamimuliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono) :Demikianlah Kontra Memori Banding ini kami ajukan Kehadapan YangMulia semoga mendapat perhatian dan pertimbangan.

., tidaklah membuktikanbahwa Terdakwa melakukan tindakan yang seperti dituduhkan oleh pihakKejaksaan seperti apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, cumadalam persidangan bahwa beberapa saksi menyampaikan kalau merekamemberikan uang pengganti administrasi dan transportasi kepada Terdakwasehingga Majelis Hakim Tipikor Makassar menyatakan Terdakwa melakukantindakan Korupsi secara berlanjut, hal ini sangatlah membuat Terdakwamerasa berat atas putusan tersebut;Atas pertimbangan diatas yang kami

Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehHal. 21 dari 22 hal. Put. No. 389 K/Pid.Sus/2015Misnawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohonkasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd.

PUTUSANNomor 233/PID.SUS/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhnkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama lengkap : EKO SAPUTRA Als EKO Bin SALIADI (Alm);Tempat lahir : Aek Nabara (Sumut);Umur/tanggal lahir : 24 tahun/17 Juli 1994;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Garuda Sakti KM 8 RT.032

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.1.000, (seriou rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri SerangNomor 603/Pid.Sus/2014/PN Srg tanggal 24 Desember 2014 tersebut, JaksaPenuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan PaniteraPengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang melalui Akta Permintaan BandingNomor 30/Akta.Pid/2014/PN Srg Jo 603/Pid.Sus/2014/PN Srg pada tanggal 29Desember 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerdakwa pada tanggal

Meterdi............. awe Rp. 6.000,00, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh2. Redaksi............ : Rp. 5.000,00, Wakil Panitera3. LEQES....... ee : Rp. 3.000,00,4. Beaya proses .... : Rp. 136.000,00..Jumlah Rp. 150.000,00,T.TARMULI, SHNIP.19611231 198503 1029Hal 12 dari Hal 12 Perkara No.76/Pdt/2013/PT.BNAHal 13 dari Hal 12 Perkara No.76/Pdt/2013/PT.BNAHal 14 dari Hal 12 Perkara No.76/Pdt/2013/PT.BNA

Pada tanggal 30 Mei 2017,Tergugat ditahan polisi dengan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dan saat iniTergugat menjalani vonis hukuman di Rumah Tahanan Kelas 2A Pontianak,Kota Pontianak, dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, dan dendasebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabilaTergugat tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan PidanaKurungan selama 1 (satu) bulan, serta Pidana Tambahan untuk membayarUang Pengganti sebesar Rp2.095.538.705,25 (dua milyar

Panitera (PaniteraMuda Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebutdiikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasanalasanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebutpada tanggal 16 April 2019;Halaman 8 dari 12 Hal. Put.

terdakwa :Nama lengkap : KARNO ROSO,S.SosI Bin EDI SUBROTO;Tempat lahir : Brebes;Umur/Tegl lahir : 29 tahun / 18 April 1982;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan/Ke : Indonesia;WarganegaraanTempat tinggal : Dukuh Sigempol Dessa Randusanga Kulon Rt.03Rw.03 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;Agama : Islam;Pekerjaan : Mahasiswa;Pendidikan : SlyTerdakwa tersebut :Ditahan oleh :Oleh Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17102011 s/d tanggal 05112011 ;Diperpanjang olan PN TIPIKOR

Semarang sejak tanggal 06112011s/d tanggal 05 122011 ;Ketua Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 28 Nopember 2011 s/d 27 Desember 2011 dalam / Rutan 3...

Rutan ; Ketua Pengadilan TIPIKOR Semarang sejak tanggal 28 Desember2011 s/d 25 Pebruari 2012 dalam Rutan; Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 26 Pebruari 2012 s/d 26 Maret 2012 dalam Rutan; Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 April 2012 dalam Rutan;Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaituABDUL BASIR HAEKAL, SH. Advokat yang berkantor di Jin.

WahidHasyim 1/20, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2011,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang, dantelah menyatakan pengunduran diri sebagai penasihat hukum terdakwadengan surat tanggal 1 Maret 2012 ;Bahwa selanjutnya Hakim Ketua) menunjuk : TARWOHARI, SH.Advokat/Pengacara sebagai Penasihat Hukum secara cumacuma untukmendampingi Terdakwa , sebagaimana dalam penetapannya tertanggal 7Maret 2012 No. 05/Pen.Pid.Sus/BH/ 2012/Tipikor Smg ;Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeritersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang,tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir padaberkas perkara ;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan Terdakwaserta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan ;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta NotaPembelaan dari Terdakwa

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Satgas A Tahun 2013 melakukan pengukuranbatas keliling lokasi seluas 60 Ha dan pengukuran bidang per bidangtanah sebanyak 313 bidang tanah kemudian berubah menjadi 258bidang tanah sebagaimana dalam Peta Bidang tertanggal 30 Mei 2014,dimana dalam proses pengukuran bidang per bidang tanah tersebut tidaksemua pemilik lahan ada di lokasi untuk menunjukkan batas bidangtanahnya, dimana Tim Pengukur di lapangan didampingi oleh Hi.St.Rabiah,S.Pd.M.Pd,(terdakwa yang perkaranya telah di putus olehPengdilan Tipikor

St.Rabiah,S.Pd.M.Pd, dan Kepala Dusun BaddoBaddo, H.Abd.Rasyid, HP ( Yang juga terdakwa dan berkasnya di ajukan secara terpisahdan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tipikor Makssar serta telah berkekuatan hukum yang tetap );Bahwa Terdakwa selaku Ketua P2T selanjutnya mengeluarkan SuratTugas Nomor : 181/100.273.09/XV2013 tanggal 21 November 2013,tentang Surat Tugas Tim Satgas B dan Anggota Pendamping Satgas,dimana Ketua P2T membagi Tim Satgas B ke dalam 3 (tiga) KelompokTim yang masingmasing dipimpin

Rabiah, S.Pd,M.Pd ( Yang juga terdakwa dan perkaranya telah di putusoleh Pengdilan Tipikor Makassar serta telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap ) dan Satgas B3 dengan Koordinator Sri Gusniati, SE,MMdibantu anggota antara lain H.Abd.Rasyid, HP.HIm. 24 dari 107 him.

St.Rabiah, ( Yang perkaranya telah di putus oleh Pengdilan Tipikor MakassarHIm. 26 dari 107 him. Put.Nomor 17/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKSserta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ) selaku AnggotaPendamping Tim Satgas B berdasarkan Surat Tugas Ketua P2T danselaku tokoh masyarakat bersama dengan Kepala Dusun H. Abd.

Dan erdakwaseharusnya mengingatkan bahkan melarang Hj.St.Rabiah dan H.AbdRasyid Hp (masingmasing telah di vonis Pengadilan Tipikor Makassardan telah memiliki kKekuatan hukum tetap) yang mempunyai hubungandarah (saudara kandung) sebagai saksi dalam menandatangaisporandik menyebabkan dengan mudah dan leluasa untukmembenarkan pihakpihak yang dianggap oleh saksi tersebut sebagaiHIm. 102 dari 107 hlm.Put.Nomor 17/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKSorang yang memiliki/menguasai bidang tanah termasuk untukmembenarkan

Nganjuk yaitu penyalahgunaan wewenang dan/ataupenerimaan suap/hadiah/sesuatu oleh Bupati Nganjuk terkaitpelaksanaan proyekproyek di lingkungan Pemerintah KabupatenNganjuk pada tahun 2008 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 huruf i atau Pasal 12 huruf B UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR

Penyidik selayaknya memulai penyidikan setelah mendapatkan dua alatbukti yang sah yang berkaitan dengan perbuatan untuk sangkaan atasPasal 12 B UU TIPIKOR yaitu adanya bukti berupa barang atau uangyang haknya didapat dari hadiah, dan adanya pemberi hadiah sebagaialat bukti dari Termohon untuk menetapkan Surat Perintah Penyidikansecara umum sebelum Pemohon diambil keterangan sebagai saksi padatingkat Penyidikan umum tersebut.2.

Pemohon mensommer kepada Termohon agar menunjukkan rekeningPemohon yang mana di dapat dari hadiah atau gratifikasi, serta siapapemberi hadiah atau gratifikasi tersebut dalam persidangan ini.Termohon berpendapat bahwa terhadap dalildalil Pemohon tersebut adalahtidak tepat dan harus ditolak, karena:1) Bahwa Pemohon tidak memahami konteks hukum acara pidana ketikamenyatakan bahwa salah satu alat bukti yang sah yang berkaitandengan perbuatan untuk sangkaan atas Pasal 12 B UU TIPIKOR adalahadanya bukti

Oleh karena itu, Pemohonkeliru dengan menyimpulkan bahwa sangkaan terhadap Pemohondengan Pasal 12 B UU TIPIKOR ditentukan oleh adanya bukti berupabarang atau uang karena terhadap sangkaan Pasal 12 B UU TIPIKORtidak ditentukan oleh adanya bukti berupa barang atau uang.Sebagaimana Termohon sampaikan bahwa esensi Pasal 44 ayat (1) danayat (2) UU KPK, tidak hanya bertujuan untuk menemukan peristiwapidana tetapi lebih dari itu, penyelidikan sudah bertujuan untukmenemukan bukti permulaan yang sekurangkurangnya

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana(KUHAP) tidak secara spesifik mengatur mengenai pemblokiran rekeningbank, namun bukan berarti tidak ada pengaturan terkait dengan halHal 47 dari 84 Hal Putusan No. 15/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.tersebut di peraturan perundangundangan yang bersifat khusus (lexspecialis) seperti UU TIPIKOR dan UU KPK dalam kontekspemberantasan korupsi.Pasal 29 ayat (4) UU TIPIKOR disebutkan bahwa:Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bankuntuk

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak,tanggal 18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/PN.PTK, dilakukan Penahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;5. Perpanjangan . Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak,tanggal 8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/PN.Ptk, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15Nopember 2014 ; .

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk,sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Pontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/PT.Ptk, sejak tanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ;.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/ 2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07Maret 2015 ; 9.

kontra memori banding tanggal : 14 Januari 2015145dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;4. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2016;5. Perpanjangan KeI Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabayasejak tanggal 7 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;6.

Perpanjangan Kell Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi SurabayaHalaman 1 dari 115 Perkara Nomor 37/PID.SUSTPK/2016/PT SBYsejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengantanggal 5 Mei 2016 ;8.

Memori Banding tertanggal 8 Juni 2016 yang diajukan oleh PenasihatHukum Terdakwa, diterima di Bagian Umum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Juni 2016 Nomor :W14U/7609/HK.07/06/2016 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor :52/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN.Sby jo Nomor : 208/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbytanggal 06 April 2016 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayadan

selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan denganseksama kepada Terdakwa pada tangga 02 Mei 2016.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutJaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telahmengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : 53/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN.Sby jo Nomor : 208/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbytanggal 06 April 2016 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayadan selanjutnya

permintaan banding tersebut telah diberitahukan denganseksama kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 02 Mei 2016.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutTerdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 08 juni 2016 yang diterimadi Kepaniteran Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiSurabaya pada tanggal 08 juni 2016.Halaman 56 dari 115 Perkara Nomor 37/PID.SUSTPK/2016/PT SBYMenimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh terdakwa dan

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Tipikor/2012/PN.Smda, Tanggal 05 Maret 2013dalam amar putusannya antara lain yang berbunyi : 1. Menyatakan Terdakwa .

Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 05 Maret 2013 ;Foto kopi dari foto kopi Surat Badan Kepegawaian NegaraNomor : F.IV.2630/V.1487/55 tertanggal 27 Nopember2017 Perihal : Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNSHalaman 33 Putusan Nomor : 14/G/2019/PTUN.SMDBukti T 9Bukti T 10Bukti T 11Bukti T 12Bukti T 13Bukti T 14yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur ;Foto kopi dari foto kopi Surat Komisi PemberantasanKorupsi Republik Indonesia No : B1213/KSP.00/1016/03/2018 tertanggal 1 Maret 2018 Perihal : Koordinasibersamaterkait

tanggal 19 Desember 2018 dikonsultasikan, danhasilnya seperti yang tertuang dalam SK itu;Bahwa yang dikonsultasikan dalam rapat Itu dasar hukum, dasarpemberhentian dan pemberhentian tidak dengan hormat;Bahwa pemberhentian dilakukan sesuai SOP, Itu SOP dari saksiditunjukkan SOP nya;Bahwa Surat Keputusan yang sudah dibuat itu sudah diserahkan kepadaPenggugat setelah dibuat SK ke SKPD dimana yang bersangkutanbekerja;Bahwa dalam 16 orang itu tidak ada pelaku utamanya semua turut sertadan yang kasus Tipikor

Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 05 Maret 2013 dimana didalam amarputusannya pada pokoknya bahwa Penggugat tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanprimer Penuntut Umum dan hanya terbukti melakukan tindak pidana TurutSerta melakukan korupsi tanpa menikmati hasil dari perbuatan korupsi, olehkarenanya kriteria kedua tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat terhadapsubstansi dari objek sengketa yang langsung memberhentikan penggugattidak

Negeri Pekanbaru denganNomor Putusan : 28/Pid.SusTPK/2017/PN.PBR tanggal 15 Juni2017, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PenggugatIl) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Putusan :30/Pid.SusTPK/2017/PN.PBR tanggal 15 Juni 2017 danPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Penggugat III)pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Putusan :29/Pid.SusTPK/2017/PN.PBR tanggal 15 Juni 2017 tersebutTergugat kesulitan untuk mendapatkan salinan Putusan/keterangan yang menyatakan Perkara Tipikor

Riau yang terkena tindak pidana korupsi yangtelah berkekuatan Hukum tetap.Surat Kejaksaan Negeri Pekanbaru kepada Kepala BadanKepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor : B2443/N.4.10/FS.1/09/2018 tanggal 18 September 2018 (Vide T25) Perihal InformasiStatus Kepegawaian.Undangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nomor005/BKD/6.1/1X/2018/72 tanggal 19 September 2018 (Vide T 26)agenda Rapat Tindaklanjut Penanganan Kasus Kepegawaian yangHalaman 48 dari 94 halaman Putusan Nomor 40/G/2019/PTUN.Pbrterlibat TIPIKOR

dari Kepala Badan KepegawaianDaerah Provinsi Riau kepada Deputi BidangInformasi Kepegawaian Badan KepegawaianNegara Nomor : 900/BKD/6.1/I/ 2019/02 tanggal02 Januari 2019 Perihal Penyampaian SuratKeputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil(Sesuai dengan fotocopy)Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUUXVI/2018 tanggal 25 April 2019 (Sesuai denganfotocopy)Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor :800/BKD/6.1/VIII/2018/25.13 tanggal 24 Agustus2018 Perihal Permintaan Putusan Pengadilanterlibat TIPIKOR

dan Pidana Umum PNSPemerintah Provinsi Riau (Sesuai denganfotocopy)Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor :800/BKD/6.1/VIII/2018/30.18 tanggal 27 Agustus2018 Perihal Permintaan Putusan Pengadilanterlibat TIPIKOR dan Pidana Umum PNSPemerintah Provinsi Riau (Sesuai denganfotocopy)Siaran Pers Badan Kepegawaian NegaraNomor : 005/RILIS/BKN/V/2018 tanggal 2 Mei2018 (Sesuai dengan fotocopy)Halaman 60 dari 94 halaman Putusan Nomor 40/G/2019/PTUN.Pbr12.

Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan (Sesuai denganfotocopy)Surat Kepala Kejaksaan Negeri PekanbaruNomor : B2443/N.4.10/Fs.1/09/2018 tanggal 18September 2018 (Sesuai dengan aslinya)Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.2630/V.1001/99 tanggal 26Desember 2018 (Sesuai dengan aslinya)Surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 22 Januari2019 (Sesuai dengan fotocopy)Telegram Menteri Dalam Negeri RI Nomor080/4343/SJ tanggal 25 Mei 2019 (Sesuai denganfotocopy)Daftar PNS Yang Terlibat Tipikor

Put.No.32/PID.SUS/2013/PT.MKSkepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalamtingkat banding ;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh PengadilanTingkat Pertama dan tidak ditemukan halhal baru yang dapat membatalkanputusan Pengadilan Negeri Makassar ;Menimbang, bahwa pertimbangan

LIMAN,SH.MH~ Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassarmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putuSan mana diucapkandalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 13Agustus 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri olehHal 26 dari 27 hal. Put.No.32/PID.SUS/2013/PT.MKSHakimhakim Anggota serta dihadiri oleh Ny.

Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5000,(lima ribu rupiah );Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut telah menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Semarang pada tanggal 19 Maret 2015 serta Penasihat hukumterdakwa pada tanggal 24 Maret 2015, sebagaimana tersebut dalam aktapermintaan banding Nomor :24 dan 25 / Banding / Akta.Pid.SusTPK/2015/PN.SMG jo nomor 129 / Pid.SusTPK / 2014 /PN.Smg kemudianpermintaan banding tersebut telah

diberitahukan dengan cara seksamakepada Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 24 Maret 2015 dankepada Jaksa PenunututUmum pada tanggal 26 Maret 2015 ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingfersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat hukum terdakwafidak mengajukan memori banding ; Menimbang, bahwa Panitera Muda Tipikor Pengadilan NegeriSemarang telah membuat Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkasperkara No.W.12U1/1547/Pid.01.01/x/2015 dan No.W.12U1/1548/Pid.01.01/X/2015