Ditemukan 1009 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-11-2011 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 02-02-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 415/Pdt.G/2011/PN.BKS
Tanggal 7 Februari 2013 — Perdata - AZHARI ABADI, PENGGUGAT; M e l a w a n : 1. PT. BANK BCA SYARIAH (dahulu PT. Bank UIB), TERGUGAT I; 2. PEMERINTAH KEUANGAN RI, Cq. Drektorat Jenderal Kekayaah Negara cq. Kantor Wilayah VII Jakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KIKNL) Jakarta V, TERGUGAT II ; 3. PT. BALAI LELANG STAR, TERGUGAT Ill; 4. Sdr, HOKIJANTO WIJAYA, TERGUGAT IV; 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. Kantor Pertanahan Propinsi Jawa Barat TERGUGAT V;
22048
  • SKPT yang ditujukan kepada SyaifulAnwar,diberi buktiT. 122;Suratsurat bukti tersebut semuanya berupa fotocopy yang dipersidangan diperlihatkan aslinya,kecuah bukti bertanda T.I 3 sld T.I 5, T.1 7 sld T.I 9, T.I 15 s/d Ti 20 dan T.I 22, fotocopysuratsurat bukti mans setelah dicocokkan dengan surat asiny temyata cocok dan sesual denganaslinya dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup;Menimbang, bahwa Tergugat11 untuk menanguhkan dalildalil sangkalannya telahmengajukan alat bukti surat, yang terdin
Register : 04-04-2011 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 27-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 204/PdtG/2011/PN.JktSel
Tanggal 15 Maret 2012 — PARULIAN DONALD Lawan PT. RAGA PERKASA EKAGUNA
175108
  • .Teknis2) Surat Pemyataan akan memenuhi syarat TKDN 45%, dan bersedia diputus kontrak,bilamana dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan oleh JOB PERTAMINAMEDCOE&P SIMENGGARIS tidak memenuhi syarat TKDN 45% dengan dibubuhkan materaiRp. 6.000,.3) Dokumen yang diajukan 1 (satu) Asli dan 2 (dua) Salinan/copy berikut softcopy dalambentuk CD yang berisi dokumen administrasi dan teknis.4) Aspek Manajemen Proyek3.1.3.2.3.3.34.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.3.10.3.11.3.12.3.13.Rencana/Strategi Pelaksanaan Proyek yang terdin
Register : 11-08-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 503/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : BAMBANG WIRAHYOSO,
Pembanding/Penggugat II : ISKANDAR MAULA
Pembanding/Penggugat III : Prof. DR. MATHIUS TAMBING SH. MSI.,
Pembanding/Penggugat IV : M. SALEH KHALID, IR., MM.,
Pembanding/Penggugat V : NINASAPTI TRIASWATI. PHD.
Pembanding/Penggugat VI : IR. HARIYADI BS. SUKAMDANI,
Terbanding/Tergugat I : BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Terbanding/Tergugat II : DEWAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Presiden RI
Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
Terbanding/Turut Tergugat II : DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
9069
  • masyarakat yang merasadirugikan terlebin dahulu) mengajukan upaya administrative sebelummengajukan gugatan a quo, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1), (2)dan Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi pemerintahan, yaitu :Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atauTindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada PejabatPemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
Register : 22-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
DARKASYI
Tergugat:
1.Bupati Aceh Timur
2.Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur
3.Camat Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur
377424
  • upayaadministratif terkait dengan penerbitan dan/atau tindakan yang menjadi ObjekSengketa, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan UndangUndangRI Nomor 30 Tahun 2014;Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada PejabatPemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan;Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Register : 16-04-2019 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Krs
Tanggal 21 Nopember 2018 — Miskun,dkk Melawan: Tutik,dkk
12716
  • SungaiBahwa dalam dalil / posita 3.1. gugatannya Para Penguggat pada dasamyamendalilkan bahwa Obyek sengketa adalah yang terletak di Dusun PadukuhanHalaman 15 dari 62Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pat.G/2018/PN KrsDesa Rondokuning, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, seluas 28M2 dikuasai oleh TUTIK (Tergugat1) dengan batas batas : Utara : Tanah Nur Aini Timur : Jalan Raya Selatan : Tanah Arsani Barat : Tanah Nur AiniBahwa kemudian dalam posita poin 3.2 Para Penggugat mendalilkan Obyeksengketa Il terdin
Putus : 18-08-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 857 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 18 Agustus 2016 — ROBERT MELIANUS NAUW
9780 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 857 K/Pid.Sus/2015Menurut Pasal 1756 KUHPerdata misalnya menyebutkan: utang yangteyadi karena peminjaman hanyalah terdin atas jumlah uang yang disebutkandalam persetujuan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa utang sejumlahuang sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) sesuai yangdisepakati, dan telah dibayarkan secara keseluruhan sejumlah uang tersebutmelalui Bank Papua Cabang Manokwari, kendati dengan cara menyicil sesuaiperjanjian.
Register : 13-05-2015 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 62/Pdt.G/2013/PN.Kray
Tanggal 2 Oktober 2014 — 1. BUDHI PRAYOGI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sutan Syahrir No. 134, Rt. 05, Rw. 06, Kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu 1. SUDARMAN, SH., 2. ATMI DWI ISTUNINGSIH, SH., 3. TRI SETYAWAN, SH., Advokat/pengacara berkantor di Perum Gading A. 1. Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 30 Desember 2013 No. 98/HK/Wga/XII/2013/PN.Kray ; selanjutnya disebut sebagai …….………………PENGGUGAT; M E L A W A N : 1. PERUSAHAAN PARIWISATA TAWANGMANGU, beralamat di JL. Raya Lawu No. 11, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar ; selanjutnya disebut sebagai…………………..…TERGUGAT I ; 2. PERUSAHAAN DAERAH (PERUSDA) CITRA MANDIRI JAWA TENGAH, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 154-160 Gd. JDC Lt. I Semarang ; selanjutnya disebut sebagai …………………….TERGUGAT II ; 3. HARJATI KUSUMA DEWI, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Urip Sumoharjo 100, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Purwodiningrat, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta ; selanjutnya disebut sebagai…………………….TERGUGAT III ; 4. EGA ROSITA, Ibu Rumah Tangga, Jl. GD. Elok Utara 2 FEI/23, Rt. 012, Rw. 010, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan kelapa Gading, Jakarta Utara ; selanjutnya disebut sebagai……………………TERGUGAT IV ; 5. MULAN MICHELLE IMELDA, Dokter, Jl. Siantar No. 5 Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ; selanjutnya disebut sebagai…………………….TERGUGAT V ; 6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR, Beralamat di Jl. Lawu No. 202 Kabupaten Karanganyar ; selanjutnya disebut sebagai.......................TURUT TERGUGAT ;
276
  • Lestari yang diberkan kesembilan anaknya yang terdin darPenggugat (Budi Prayogi), Koentomo Boedianto, Harjani Kusuma Dew(Tergugat ll), Budi Prasadja, Ega Andayani, Budhi Prayitno, Ega Rosita(Tergugat IV), budhi Prasetyo dan Aloysua Ega Devita.
Putus : 05-06-2010 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 207/PDT.G/2009/PN. Mks
Tanggal 5 Juni 2010 —
13898
  • Prima Karsa Niaga Rasa danhal inipun dikuatkan dengan bukti P5 ;Menimbang, bahwa termhadap bantahan berupa bukti yang terdin dari TI5S/d 1133 merupakan bukti surat menyurat antara Penggugat dan Tergugat yangmasingmasing mempertahankan haknya karena masalah sengketa tanah ini ;Ad. 3.
Register : 28-12-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 47/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
Elam
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
17872
  • dariKelurahan Tangkerang yang merupakan bagian dari Kecamatan Bukit Rayadimekarkan hingga saat ini menjadi bagian dari Kecamatan Marpoyan Damaiberdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan TenayanRaya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir, yangmenyatakan:Wilayah Marpoyan Damai yang berasal dari sebagian wilayah KecamatanBukit Raya sebagian wilayah Kecamatan Sukajadi dan sebagian wilayahKecamatan Tampan terdin
Register : 06-04-2015 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PA MAROS Nomor Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.
Tanggal 13 September 2016 — perdata - pelawan I - pelawan II - pelawan III - terlawan I - terlawan II - terlawan III - terlawan IV - terlawan V - terlawan VI - terlawan VII - turut terlawan I - turut terlawan II - turut terlawan III - turut terlawan IV - turut terlawan V - turut terlawan VI - turut terlawan VII
11477
  • Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selama ikatan perkawnan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harla yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Pat.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Pengakuan para Pelawan menyusul fakta surat perlawanan a quobahwa ada 21 item obyek baru, tidak ada dalam putusan Nomor366/Pdt.G/2014/PA.Mrs a quo adalah bukti sempurna.Bahwa derden verzet Nomor 161
    Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharla bersama selama ikatan perkawnan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Pat.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Pengakuan para Pelawan menyusul fakta surat perlawanan a quobahwa ada 21 item obyek baru, tidak ada dalam putusan Nomor366/Pdt.G/2014/PA.Mrs a quo adalah bukti sempurna.Bahwa derden verzet Nomor 161
    Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selama ikatan perkawnan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Padt.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Bahwa tidak benar derden verzet (perlawanan) para Pelawan denganmemasukkan 21 (dua puluh satu) item obyek baru yang tidakHal. 124 Putusan Nomor 161/Padt.G/2015/PA Mrs.tercantum dalam putusan Nomor
    Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selamaikatan perkawnan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian MNomor366/Pat.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 27 item ....Bahwa tidak benar derden verzet (perlawanan) para Pelawan denganmemasukkan 21 (dua puluh satu) item obyek baru yang tidaktercantum dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs sebab obyektersebut tidak
Register : 14-03-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 166/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 15 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. KOMSERVICO MITRA GLOBAL
Terbanding/Tergugat I : LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
7033
  • KERUGIAN MATERILyang dialami PENGGUGAT sebesar Rp.113.245.411.630, (seratus tiga belas miliar dua ratus empat puluhlima juta empat ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh rupiah)terdin dari :. Pencairan JAMINAN PEMBAYARAN UANG MUKA berupa BankGaransi No. 15/OJR/098/7717/RABU tanggal 28 Januari 2015sebesar Rp. 25.771.240.000 (dua puluh lima miliar tujuh ratustujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).Il. Biaya Operasional1.
Putus : 01-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — 1. PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE (ICJR)., 2. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) vs GUBERNUR ACEH
225187 Berkekuatan Hukum Tetap
  • cambuk;Bahwa apabila mengacu pada peraturan perundangundangan mengenai sistem peradilan pidana anaksebagaiman disebutkan dalam Pasal 66 Qanun Jinayatmaka ketentuan a quo secara langsung berbenturandengan Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU SPPA yang berbunyi:(Vide Bukti P9)(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:f. pidana peringatan;g. pidana dengan syarat:4) pembinaan di luar lembaga;5) pelayanan masyarakat; atau6) pengawasan.h. pelatihan kerya;. pembinaan dalam lembaga; danj. penyara.(2) Pidana tambahan terdin
Register : 09-05-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 27-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 112/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 19 Desember 2018 — GEREJA PENTAKOSTA : 1. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
397232
  • PENDAFTARAN MEREK PENTAKOSTA NOMOR IDM000461745BERTENTANGAN DENGAN HUKUM21.22.Bahwa selain pihak Penggugat tidak memiliki hak dan wewenangbertindak untuk dan atas nama Gereja PENTAKOSTA termasuk untukmendaftarkan Merek PENTAKOSTA pada tanggal 19 Oktober 2012,pendaftaran Merek PENTAKOSTA bertentangan dengan Pasal 2 ayat(3) UU Merek yang mengatur sebagai berikut:Merek yang dilindungi terdin atas tanda berupa gambar, logo, nama,kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensidan/atau
Register : 19-12-2018 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Bsk
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
ZAINUL AMRI DT LARAI BASA
Tergugat:
1.H ZULFAN
2.HJ NURMANI
3.YOSNEDI
4.ELFA HENDRI
5.IR RINALDO OKTAVIAN
6.Camat Kecamatan Rambatan Selaku PPAT
7.Hj ERNAWATI
8.Hj ARIYATI
9.Hj MISRIYATI
10.H YON HENDRA
11.RAHMA BUDI
15043
  • dikenal dengan sertifikat hakmilk Nomor 33 Gambar situasi tanggal 12 Maret 1976 No.18/1976 adalahmasih harta pusaka tinggi kaumnya penggugat, dalil gugatan penggugat manaadalah tidak benar dan Tergugat A.1, B dan E membantahnya dengan alasanbahwa objek perkara atau tanah seluas 2.709 M2 tersebut bukan hartapusaka tinggi kaum penggugat (kaum DT.Larai Basa) dan penggugat tidakberhak atas objek perkara tersebut, akan tetapi objek perkara seluas 2.709 M2diatas adalah sah MILIK dari 3 (tiga) orang yang terdin
Register : 11-04-2011 — Putus : 29-07-2011 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg.
Tanggal 29 Juli 2011 — ALING DJUHAENI bin ADJA WARSA (Alm)
6411
  • Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor924/1898/BL/Tahun 2007 tanggal 19 April 2007 ;1 (satu) bundel datadata Penyediaan Kredit No. 8906 Dinas PerumahanPemegang Kas Supramono, GU Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi,terdin dari :11.15.SP2D Nomor: 931/8906/Keu/2007 tanggal 13 Desember 2007 ;SPM Nomor: 931/195Disrum/2007 tanggal 06 Desember 2007 ;c. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 06 Desember 2007oleh Peneliti Drs. Ade Sudiana ;d.
Putus : 23-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 53/Pid.B/2020/PN Blg
Tanggal 23 September 2020 — ROSITA MARIANI HUTAPEA
10345
  • delapan ratus lima puluh tiga rupiah) dan Terdakwamelakukan penggelapan bersama Raymond H.D.Silitonga dengan cara padasaat salesmen Saksi yaitu Robby Pardede berada di Samosir disuruh terdakwauntuk mentranfer uang kepada rekening Raymond H.D.Silitonga dan untukmembuktikan uang yang ditransfer Robby Pardede;Bahwa Saksi mengetahui ada uang perusahaan CV Prima ditransfer kerekening Raymond H.D.B.Silitonga adalah berdasarkan buktibukti transfer yangada pada Saksi atlas nama rekening Raymond H.D.Silitonga terdin
Putus : 31-10-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 122/Pid.Sus/2017/PN.Mrb
Tanggal 31 Oktober 2017 — - Diki Jaswadi Alias Diki Bin Usman
9310
  • meyakinkan, Majelis tetapmemperhatikan faktafakta hukum bahwa diakui terdakwa sebagai miliknyaterhadap 1 (Satu) Plastik Klip Bening yang isinya diduga Narkotika Jenis Sabusisa pakai ditemukan tergeletak diatas tanah samping rumah penjaga GudangPerwira Steel dan barang bukti berupa : 1 (Satu) Kotak Rokok Sampoerna Mildyang didalamnya terdapat 1 (Satu) Plastik Klip Bening yang isinya didugaNarkotika Jenis Sabu dilantai kamar jumlahnya lebih banyak dari barang buktiberupa : 1 Plastik Wama Hitam yang isinya terdin
Register : 27-08-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 164/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat:
DR. H. SYARIF, S.Ag, MM
Tergugat:
Menteri Agama Republik Indonesia
424262
  • Pemeriksa bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2)PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dengan argumentasihukum sebagai berikut:Halaman 24 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUNJKTMenurut Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 53 tahun 2010, menyebutkan:Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapatdibentuk Tim Pemeriksa; Menurut Pasal 25 ayat (2) PP Nomor 53 tahun 2010, menyebutkan:Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
Register : 24-05-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 156/Pid.B/2017/PN Idm
Tanggal 25 September 2017 — NURHASANUDIN Alias ASAN Bin SUPYANI
7525
  • Soesilo dalam bukunyatersebut, pada halaman 146, memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal170 KUHP antara lain sebagai berikut:Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan;Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdin dan merusak barang ataupenganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang danpada itu, sudah cukupbila orangorang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, ataumembuangbuang barangbarang dagangan, sehingga berserakan,meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang
Register : 05-09-2016 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 206/Pdt.G/2016/PN Pbr
Tanggal 26 Juli 2017 — Hj.Mulyani Almashri, S.H VS Yusrizal, Dkk
1707
  • Kualu yang di ketahui oleh CamatKampar, yang kemudian di perkuat dengan Pasal 2 ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan BatasWilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekanbaru dan Kabupaten DaerahTingkat Il Kampar yang berbunyi Batas wilayah Kotamadya Tingkat IIPekanbaru diubah dan di perluas dengan memasukkan sebagian wilayah Halaman 44 dari 128 Halaman Putusan Nomor : 206/Pdt.G/2016/PN.Pbr14.Kecamatan Siak Hulu PW dan kecamatan Kampar Kabupaten Tingkat IIKampar, yang terdin
    September 1987 antaraKepala DesaSimpang Baru dengan Kepala Desa Kualu yang di ketahui oleh CamatKampar, yang kemudian di perkuat dengan Pasal 2 ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan BatasWilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekanbaru dan Kabupaten DaerahTingkat Il Kampar yang berbunyi Batas wilayah Kotamadya Tingkat IIPekanbaru diubah dan di perluas dengan memasukkan sebagian wilayahKecamatan Siak Hulu PW dan kecamatan Kampar Kabupaten Tingkat IIKampar, yang terdin