Ditemukan 8587 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kedaluarsa kedaluwarsa
Penelusuran terkait : Hak menuntut pesangon
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 5 Maret 2019 — Billy Sindoro
423 — 220
  • Bekasi ;Bahwa saksi mengetahui IPPT merupakan syarat untuk penerbitan Site Plandan Sartek IMB ;Bahwa jika IPPT sudah habis masa berlaku, maka harus diperpanjang IPP Tnyadan tidak boleh menggunakan IPPT yang sudah kadaluarsa ;Bahwa saksi beranggapan bahwa karena IPPT sudah keluar dan IzinRekomendasi sudah keluar maka harus dilayani. Pada saat pengajuan siteplan itu, IPPT belum habis masa berlakunya.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 19-04-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 6 September 2021 — Penggugat:
SUMARTI SOEBRANTAS. S.
Tergugat:
LURAH RUMBAI BUKIT
Intervensi:
1.Faisal Syahreza
2.H. Sulaiman, S.E
3.Dra. Hj. Andarini
4.M. Toat Nasution
258 — 173
  • Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4tentang kadaluarsa, yaitu pada pokoknya gugatan yang diajukan olehPenggugat telah lewat tenggang waktu (verjaring);4., Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4tentang objek gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) yaitu: padapokoknya objek sengketa tidak overlapping/ tumpang tindih dengan suratPenggugat;5, Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4tentang Error in Objecto, yaitu pada pokoknya karena
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 —
124 — 47
  • Dumai belum pernah menerima querrytentang losses BBM yang melebihi batas toleransi ;Bahwa kalau dilihat masalah kerugian seharusnya pihak penerima melakukan querrymemprotes kepada pihak kapal dengan mengirimkan Laporan Hasil pengukuran tenkiterima dan Letter Of Protest dengan lampirannya berupa dokumen hasil pengukurankalau ada kelebihan losses itu di atas batas yang ditentukan dan nota querry itudikirimkan kepada saksi dalam batas waktu 30 hari apabila lebih dari 30 hari kitamenganggap itu sudah kadaluarsa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 09-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST
DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
545 — 207
  • jasa, mengakui prestasipekerjaan dan serah terima barang pada saat barang masih berada di gudangvendor (gudang penyedia barang yang memasok barang kepada rekananpemenang lelang;Bahwa hingga saat ini hasil pengadaan belum dapat difungsikan diantaranyaperalatan belum terinstalasi, belum diuji fungsi dan dilakukan pelatihan,hubunga antara peralatan belum terkoneksi menjadi sebuah sistem yangsalaing mendukung, peralatan telah rusak karena disimpan ditempat yangtidak sesuai, garansi dari pabrikan telah kadaluarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1027 — 726 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indosat, Tok yang diajukan Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu(FSP BUMN) (selanjutnya disebut Pelapor), berdasarkan suratnyatertanggal 18 Oktober 2006 dan selanjutnya diajukan 2 (dua) laporantambahan, masingmasing tertanggal 17 November 2006 dan 22Desember 2006 (selanjutnya disebut Laporan).Tanggal 2 April 2007 Pelapor telah mencabut Laporan dengan alasanproses pemeriksaan tidak sah karena sudah kadaluarsa dan Pelapor sulitmembuktikan Laporan.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

214 — 58
  • HalamanPutusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN RapSehubungan dengan perkara aquo, bahwa pendaftaran tanah yang pertama kalidilakukan oleh pemegang hak sebagaimana terurai diatas dilakukan dalam kurunwaktu tanggal 23 Desember 2003 dan 29 Desember 2003 sesuai tanggalpenerbitan 61 Sertifikat Hak Milik, dan hingga saat ini 61 Sertifikat Hak Milik objekgugatn aquo telah berusia lebih dari 13 Tahun, dengan demikian berdasarkanketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 makaGugatan Penggugat Telah Kadaluarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2626 — 4311 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DJOKO SUSILO, SH, MSi) padaperiode sebelum diberlakukannya UU No. 8 Tahun 2010 tentangTPPU dengan menggunakan UU No. 15 Tahun 2002 yang telahdiubah dengan UU No 25 Tahun 2003", dengan alasan bahwaperbuatan pidana tersebut belum kadaluarsa (putusan JudexFacti tingkat banding halaman 1027).e Bahwa putusan Judex Facti tersebut jelas salah dalammenerapkan hukum dan melanggar hukum sebagaimana yangtertuang dalam pertimbangannya, karena persoalan yangmendasar adalah bukan pada perbuatan pidana yang belumHal