Ditemukan 8587 data
423 — 220
Bekasi ;Bahwa saksi mengetahui IPPT merupakan syarat untuk penerbitan Site Plandan Sartek IMB ;Bahwa jika IPPT sudah habis masa berlaku, maka harus diperpanjang IPP Tnyadan tidak boleh menggunakan IPPT yang sudah kadaluarsa ;Bahwa saksi beranggapan bahwa karena IPPT sudah keluar dan IzinRekomendasi sudah keluar maka harus dilayani. Pada saat pengajuan siteplan itu, IPPT belum habis masa berlakunya.
SUMARTI SOEBRANTAS. S.
Tergugat:
LURAH RUMBAI BUKIT
Intervensi:
1.Faisal Syahreza
2.H. Sulaiman, S.E
3.Dra. Hj. Andarini
4.M. Toat Nasution
258 — 173
Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4tentang kadaluarsa, yaitu pada pokoknya gugatan yang diajukan olehPenggugat telah lewat tenggang waktu (verjaring);4., Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4tentang objek gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) yaitu: padapokoknya objek sengketa tidak overlapping/ tumpang tindih dengan suratPenggugat;5, Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4tentang Error in Objecto, yaitu pada pokoknya karena
124 — 47
Dumai belum pernah menerima querrytentang losses BBM yang melebihi batas toleransi ;Bahwa kalau dilihat masalah kerugian seharusnya pihak penerima melakukan querrymemprotes kepada pihak kapal dengan mengirimkan Laporan Hasil pengukuran tenkiterima dan Letter Of Protest dengan lampirannya berupa dokumen hasil pengukurankalau ada kelebihan losses itu di atas batas yang ditentukan dan nota querry itudikirimkan kepada saksi dalam batas waktu 30 hari apabila lebih dari 30 hari kitamenganggap itu sudah kadaluarsa
545 — 207
jasa, mengakui prestasipekerjaan dan serah terima barang pada saat barang masih berada di gudangvendor (gudang penyedia barang yang memasok barang kepada rekananpemenang lelang;Bahwa hingga saat ini hasil pengadaan belum dapat difungsikan diantaranyaperalatan belum terinstalasi, belum diuji fungsi dan dilakukan pelatihan,hubunga antara peralatan belum terkoneksi menjadi sebuah sistem yangsalaing mendukung, peralatan telah rusak karena disimpan ditempat yangtidak sesuai, garansi dari pabrikan telah kadaluarsa
1027 — 726 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indosat, Tok yang diajukan Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu(FSP BUMN) (selanjutnya disebut Pelapor), berdasarkan suratnyatertanggal 18 Oktober 2006 dan selanjutnya diajukan 2 (dua) laporantambahan, masingmasing tertanggal 17 November 2006 dan 22Desember 2006 (selanjutnya disebut Laporan).Tanggal 2 April 2007 Pelapor telah mencabut Laporan dengan alasanproses pemeriksaan tidak sah karena sudah kadaluarsa dan Pelapor sulitmembuktikan Laporan.
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN
214 — 58
HalamanPutusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN RapSehubungan dengan perkara aquo, bahwa pendaftaran tanah yang pertama kalidilakukan oleh pemegang hak sebagaimana terurai diatas dilakukan dalam kurunwaktu tanggal 23 Desember 2003 dan 29 Desember 2003 sesuai tanggalpenerbitan 61 Sertifikat Hak Milik, dan hingga saat ini 61 Sertifikat Hak Milik objekgugatn aquo telah berusia lebih dari 13 Tahun, dengan demikian berdasarkanketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 makaGugatan Penggugat Telah Kadaluarsa
2626 — 4311 — Berkekuatan Hukum Tetap
DJOKO SUSILO, SH, MSi) padaperiode sebelum diberlakukannya UU No. 8 Tahun 2010 tentangTPPU dengan menggunakan UU No. 15 Tahun 2002 yang telahdiubah dengan UU No 25 Tahun 2003", dengan alasan bahwaperbuatan pidana tersebut belum kadaluarsa (putusan JudexFacti tingkat banding halaman 1027).e Bahwa putusan Judex Facti tersebut jelas salah dalammenerapkan hukum dan melanggar hukum sebagaimana yangtertuang dalam pertimbangannya, karena persoalan yangmendasar adalah bukan pada perbuatan pidana yang belumHal