Ditemukan 19089 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tipiter
Register : 22-04-2020 — Putus : 29-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PT AMBON Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB
Tanggal 29 Mei 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ZAKARIAS MAIKA Diwakili Oleh : RONY ZADRACH SAMLOY, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : MANATAP SINAGA.SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIYANTO NICO PAMUNGKAS, SH
15157
  • 19 Maret 2020 s/d tanggal 17 April 2020;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambonsejak tanggal 18 April 2020 s/d tanggal 16 juni 2020;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Rony Zadrach Samloy, SH,pada Kantor Hukkum RONY ZADRACH SAMLOY, SH & Partner beralamat diJalan Perumtel Gunung Nona, Benteng, Nusaniwe, Ambon berdasarkanHalaman 1 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2020/PT AMBSurat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2019 yang telah terdaftar diKepaniteraan Tindak Pidana Tipikor
    Bahwa Penuntut Umum tidak setuju dengan putusan MajelisHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri AmbonKelas A yang menghukum terdakwa untuk membayar uangpengganti sejumlah Rp. 500.576.797,00 (lima ratus juta limaratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuhrupiah) karena berdasarkan fakta persidangan danpenghitungan dari ahli Inspektorat kabupaten Maluku BaratDaya kerugian negara yang disebabkan oleh terdakwa adalahsejumlah Rp. 670.359.562 (enam ratus tujuh puluh juta tigaratus
    dari Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telahterpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslahdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor
    PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon nomor33/Pid.SusTPK/2019/Pn Amb, tertanggal 16 Maret 2020, yang menyatakanTerdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakankepadanya dalam dakwaan Primair, tidak dapat dipertahankan dan harusdibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selakuJudex Factie akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti berikutdibawah ini;Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis HakimPengadilan Tipikor
    ,M.Hum., masingmasing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc Tipikor,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 23 April2020 Nomor 9/PID.SUSTPK/2020/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hariJumat tanggal 29 Mei 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut serta dibantu oleh JOSEPH HUKUBUN, S.H., sebagai PaniteraPengganti Pengadilan Tinggi
Register : 25-10-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 41/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat:
GANDI LETAHIIT, S. Sos
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
215113
  • juga tidak menyebutkan bahwa tindak pidanakorupsi merupakan tindak pidana jabatan;Bahwa ahli menyatakan kalau tidak diambil dalam peraturan perundangundangan maka tidak seharusnya ditafsirkan secara subjektif oleh pejabatNegara apalagi dijadikan sebagai dasar pejabat untuk memberhentikanseorang ASN/PNS;Bahwa ahli menyatakan dalam sistim pidana satu perbuatan pidana harusdiupload secara detail unsurunsur perbuatan mana yang ambil sebagaisebuah perbuatan pidana, dalam UU tipikor tidak disebutkan sama
    seorang PNS artinya ketentuan PNS itu tidak bisaHalaman 43 dari 80 halaman PUTUSAN Nomor 41/G/2019/PTUNABNdiperlakukan bagi yang bersangkutan karena statusnya belum sebagai PNStetapi terkait dengan posisi dia sebagai PNS maka dalam konteks perkaraini yang bersangkutan sudah diponis dari sebelum sementara putusanpemberhentian belum berlaku berarti putusan itu sudah memperlakukanyang bersangkutan sebagai PNS karena tahun 2010 yang bersangkutansudah diponis;Bahwa ahli menyatakan mencermati ketentuan tipikor
    Bukti T8 : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,Sekretariat Daerah, Nomor : 800/224,tanggal, 24 April 2019, perihal : PermintaanNamaNama ASN Yang Terlibat Tipikor(Fotokopi sesuai dengan aslinya);9. Bukti T9 : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,Sekretariat Daerah, Nomor : 182/243,tanggal, 3 Mei 2019, perihal : PermintaanPutusan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);10.
    pidananya, (vide Bukti P7);4) Bahwa Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah mengirimkan SuratNomor: 182/225, Perihal: Pelaksanaan Keputusan Bersama, tanggal 24Halaman 67 dari 80 halaman PUTUSAN Nomor 41/G/2019/PTUNABNApril 2019, yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi, (vide Bukti T7);5) Bahwa atas nama Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah, AsistenPerekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Nomor: 800/224,Perihal: Permintaan NamaNama ASN yang terlibat Tipikor
    , tanggal 24April 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri MalukuTengah, (vide Bukti T8);6) Bahwa atas nama Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah, AsistenPerekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Nomor: 182/242,Perihal: Permintaan Putusan, tanggal 3 Mei 2019, yang ditujukan kepadaKetua Pengadilan TIPIKOR, (vide Bukti T9);7) Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Maluku TengahNomor: 880/433/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau
Register : 20-06-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
JUMRIN PAGALA, S.Sos.,MM
154101
  • Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukan dan Susunan MajelisHakim yang mengadili;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang pada hari Kamis, tanggal 27Juni 2019;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa JUMRIN PAGALA,S.Sos, M.M.
    TOEMION, dengan demikianunsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yangsudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsiadalah baik melawan hukum Formil maupun Materill;Halaman ke 179 dari 223 halaman Putusan Perkara No.12/Pid. SusTPK/2019/PN.
    Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurutMajelis Hakim Tipikor, unsur ke3 (tiga) "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhisecara hukum;Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian NegaraMenimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
    Jumlah penyetoran kembali yang telahdilakukan ke Kas Daerah sesuai STS Rp.295.000.000,Kerugian Keuangan Negara (123) Rp.4.535.000.000, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutMajelis Hakim Tipikor, Unsur ke 4 (empat) dari dakwaan Subsidair Penuntut Umumtersebut telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 5.
    dibantu ARRIYANI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe di Unaaha serta dihadiri pula olehTerdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.Hakim Anggota dan Il, Hakim Ketua,MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE ANDRI WAHYUDI, SHDARWIN PANJAITAN, SHPanitera Pengganti,ARRIYANI, SHHalaman ke 223 dari 223 halaman Putusan Perkara No.12/Pid.
Register : 25-03-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT KDI
Tanggal 4 April 2019 — Pembanding/Terdakwa I : H. SAMSURI
Terbanding/Penuntut Umum : BUSTANIL N. ARIFIN, SH
10148
  • Anawai Kompleks Oheo No. 9A Kota Kendariberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018 yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Kendari Nomor Reg: 579/Tipikor/2018/PN.Kdi tanggal25 September 2018;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara tersebut :Halaman 2 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT KDITelanh membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan
    Tipikor/2019/PN Kdi. ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 20Maret 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkankepada Terdakwa Il pada tanggal 1 April 2019 sesuai akta pemberitahunandan penyerahan memori banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus.
    Tipikor/2019/PN Kdi.Halaman 37 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT KDIMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dan Kuasa HukumTerdakwa II maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajariberkas perkara (inzage) sesuai Akta pemberitahuan memeriksa berkasperkara Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Kdi masingmasing tanggal 5 Maret 2019dan tanggal 14 Maret 2019, sebelum berkas tersebut dikirim ke PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding
    CHARIS MARDIYANTO,S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim KetuaMajelis, SUGENG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi SulawesiTenggara dan TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masingmasing sebagai HakimHakimAnggota, berdasarkan penetapan Plh.
Register : 27-05-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT TJK
Tanggal 9 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : HENDRA DWI GUNANDA SH
Terbanding/Terdakwa : BOMAN Bin RAJIMIN
10861
  • Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak terjadi kesalahan mengenai orangyang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan, dengan demikian unsurSetiap orang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Ad 2 Secara melawan hukum,Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagamana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Selanjutnya disebut UU Tipikor
    Indriyanto Seno Aji, SH, MH melawanhukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delik (Delik Umum) ,sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalahSpesies Delik (bagian dari melawan hukum) karena itu. menyalahgunakanwewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu Halaman 62 dari 94 halaman PutusanNomor:11/Pid.SusTPK/2021/PTTJKmenyalahgunakan kewenangan.
    Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs.Adam Chazawi SH dalam bukunya hukum pidana Materil dan formil korupsi diIndonesia, penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 him. 51 adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untukmelakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salahdan bertentangan dengan hukum dan kebiasaan .Menimbang, bahwa UndangUndang Tipikor merumuskan tindak pidanakorupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup
    Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbuktimemenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana.Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum,yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkandengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoreh faktayuridis sebagai berikut:Menimbang bahwa Terdakwa diangkat sebagai
    Aksir,S.H., M.H, HakimHakim Tinggi serta Brierly Napitupulu, S.H., M.H., M.Kndan Sondang Marpaung, S.H., M.H Hakim Adhoc TIPIKOR masingmasing sebagai HakimHakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkanpada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 dalam persidangan terbuka untukumum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi HakimHakim Anggotaserta dibantu Kesud Erlianto, S,H., M.H Panitera Pengganti, tanpadihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya; Halaman 95 dari 94 halaman PutusanNomor
Register : 07-01-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 11-04-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Kln
Tanggal 13 Oktober 2014 — S U N A R Y O VS AHMADI TRI ATMAJA, DKK
6328
  • adalah benarbenar untuk proses balik nama keatas nama PemerintahDesa Troketon, sehingga kamipun tidak menanyakan lagi kepada Tergugat Idan membacanya.Bahwa kami baru mengetahui apabila Tanah Sengketa beralih keatas namaTergugat IV karena jual beli setelah kami dipanggil oleh pihak KejaksaanNegeri Klaten untuk diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi atastanah sengketa dengan Terdakwa Tergugat I ( Kepala Desa Troketon saat itu ).Hingga akhirnya perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Tipikor
    Kepala Desa Troketon tentangpeminjaman/dibawanya Sertipikat Asli Nomor Bondo 85 Hak Milik no. 279, persil 30luas 1.900 meter persegi di Desa Sobayan, bahwa surat bukti tersebut oleh Majelis telahdicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, kemudian diberi tandabukti (P6) ;Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 279, Desa Sobyan Surat ukur No. 2265, Tahun1980,, bahwa bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan bermeterai cukup kemudiandiberi tanda bukti (P7)Foto copy Putusan perkara Tipikor
    dijualhanya boleh ditukar guling.Bahwa BPD pernah mengadakan rapat satu kali tanggal 12 Juni 2012 dibuatdalam Berita Acara, yang menyepakati tanah kas desa boleh untuk ditukar gulingtetapi tidak untuk dijual.Bahwa pada saat itu ternyat Kepala Desa Ahmadi Tri Atmaja telah menjualtanah tersebut kepada Sony namun saksi tidak tahu berapa harganya dan saksitidak tahu digunakan untuk apa uang hasil penjualan tersebut.Bahwa Ahmadi Tri Atmaja, akibat menjual tanah kas desa tersebut, telah dijatuhipidana di Tipikor
    Suparti) hal ini sesuaibukti T. 2. 3. 4 III surat pernyataan antara Tergugat II dengan Tergugat IV.Menimbang bahwa, dari faktafakta di persidangan yang melakukan penjualantanah SHM No. 279 adalah Tergugat I kepada Tergugat IV.Menimbang bahwa, hal ini juga terbukti, dimana Tergugat I telah diadili dandiatuhi pidana di Pengadilan Tipikor Semarang dan di Pengadilan Tinggi Semarang,dimana Tergugat I sebagai Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi
Register : 09-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 23 Juli 2019 — Penggugat:
Ir. ABDUL JUMRAH
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
9053
  • Contoh 1 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan tipikor sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 2014.C: Contoh 2 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan tipikor setelah berlakunya UU No. 5Tahun 2014 tetapi belum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017.d. Contoh 3 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan tipikor setelah berlakunya UU No. 5Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.16.
    Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober 2018perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau KurunganKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, dimana telah secarategas ditentukan Contoh 1 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatHalaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PBR.sebagai PNS yang melakukan tipikor
Register : 21-08-2019 — Putus : 31-12-2019 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 28/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 31 Desember 2019 — Penggugat:
Emila Busmerri, S.Pi
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
243203
  • keuangannegara pada Program Rehabilitasi dan Pengelolaan TerumbuKarang/Coremap II bersumber dari dana hibah ADB (Asian DevelopmentBank) DIPA Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Kepulauan MentawaiNomor: 0421.0/03207.1//2006, dimana atas dakwaan in casu diputus olehPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang, PENGGUGATi.c EMILA BUSMERI dijatuhi hukuman pidanapenjaraselama1 (satu)Tahun berdasarkan Putusan Nomor: 715/Pid.B/2010/PN.PDG. tanggal 29April 2011 yang dikuatkan oleh Putusan Nomor: 07/TIPIKOR
Putus : 22-06-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 30/PDT/2015/PT BJM
Tanggal 22 Juni 2015 — DR. H. SUHARTO, SE., MM. Melawan BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT JAKARTA Cq. PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
6653
  • Jadi dalam posita gugatan tersebut tidak ada kalimat yangtelah digunakan untuk mendakwa dan menuntut Penggugat diPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;Jadi kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut jelasmerupakan ASUMSI, bukan fakta;Untuk itu sekali lagi Pembanding menegaskan, bahwa yang menjadi pokokperkara adalah Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara(P21=T5); Pertama, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 60Tahun 2008, Pasal 49 ayat
Putus : 21-11-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1671 K/PID.SUS/2013
Tanggal 21 Nopember 2013 — SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIF
11455 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1671 K/PID.SUS/2013Dikembalikan kepada Terdakwa ;e Agar menghukum Terdakwa SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIF membayarbiaya perkara sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu No. 44/PID.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL. tanggal 10 April 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut :281Menyatakan Terdakwa Sri Yuniarti binti Effendi Arif tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan dalam
    Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluhribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu No. 08/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL. tanggal 19 Juni 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut :3210111213Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu No. 44/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl. tanggal 10 April 2013.
    Adityamulya Mitra Sejajar yang diserahkankepada Kejaksaan Negeri Mukomuko ;Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Kejaksaan Negeri Mukomuko ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluhjuta rupiah) ;Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl. yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2013Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
    Mukomuko mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu tersebut ;36Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl. yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2013Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Register : 08-03-2016 — Putus : 01-04-2016 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 10/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 1 April 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : FRANSISKA TRIHESTOWATI, SH
Terbanding/Terdakwa : AOM RICKY TAMARA bin JUJU LESMANA
14087
  • PUTUSANNOMOR 10/TIPIKOR/2016/PT.BDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILANTINGGI JAWA BARAT DI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkarapd1234.5678idana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutalam perkara Terdakwa :. Nama lengkap :AOM RICKY TAMARA Bin JUJU LESMANA. Tempat lahir : Bandung. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 4 Maret 1981Jenis kelamin : Lakilaki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Jl.
    PaniteraPengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri olehPara Terdakwa dan Penuntut Umum.HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,ttd ttdHi. SANWARI. H.A, S.H., M.H. MARIHOT LUMBAN BATU, S.H., M.H.ttdDR. Hj. UMMI MASKANAH, S.H.,M.M., M. Hum. PANITERA PENGGANTIttdH. NANANG PRIATNA, S.H.24
Putus : 11-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1756 K/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — Totok Midiyanto Bin Suyono
13385 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 1756 K/PID.SUS/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : TOTOK MIDIYANTO bin SUYONO;Tempat lahir : Ngawi:Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 08 Agustus 1970;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun Pleset Il RT 01 RW 07 Desa Pleset,Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi;Agama : Islam;Pekerjaan : Kepala Desa Pleset
    pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum danmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 167/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby., tanggal 29 Desember2015 untuk kKemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini denganamar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tanggal 11Desember 2017 terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari HakimAd Hoc Tipikor
Putus : 04-01-2017 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN LSK
Tanggal 4 Januari 2017 — - Maulidin Alias Mak Wok Bin Abdullah
635
  • Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahab sejaktanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;7.
    Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahab Il sejaktanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor219/Pen.Pid.Sus/2016/PN Lsk tanggal 16 Agustus 2016 tentang penunjukanMajelis Hakim;Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN Lsk NarkotikaPenetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pen.Pid.Sus/2016/PN Lsk tanggal 16Agustus 2016
Register : 04-01-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN LSK
Tanggal 15 Mei 2019 — Penuntut Umum:
FAHMI JALIL, SH.
Terdakwa:
AMIRUDDIN Alias MIDIN Bin M. KASYAH Alm
292
  • tanggal24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018 ;Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengantanggal 11 Desember 2018 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 ;Majelis Hakim sejak tanggal, 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal2 Februari 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 3Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor
    Banda Acehsejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 ;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.
Putus : 11-02-2014 — Upload : 07-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 11 Februari 2014 — Yusrizal, S.H
4324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 339 K/Pid.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama : Yusrizal, S.H;Tempat lahir : Gedoung (Aceh Utara);Umur /tanggal lahir :46 Tahun / 11 Nopember 1964 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Mns. Asan, Kecamatan Samudera,Kabupaten Aceh Utara;Agama : Islam ;Pekerjaan : Wiraswasta/ Dirut PT.
    Dr.Muhammad Askin, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah AgungRI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen HakimHakim Anggotatersebut serta Lindawaty Simanihruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Ttd/Timur P. Manurung, S.H., M.M.Ttd./Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H.Panitera Pengganti,ttd.
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 6/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
FELLYXS DE VOLLYS PERA, S.Sos
Tergugat:
BUPATI ENDE
9344
  • Menyangkutprosesnya, ada dua mekanisme yaitu : Yang pertama, bersifat final,contohnya tipikor, seluruhnya berdasarkan putusan pengadilan, atau tindakpidana lain seperti narkoba, artinya tidak bisa melalui upaya adminitrasilagi ; kedua, bersifat pembinaan, misalnya PNS tersebut dijatuhi hukumandisiplin ; Bahwa masih menjadi pertimbangan.
    Tahun 2018 salah satu syarat pensiun tidakboleh tersangkut tindak pidana korupsi, otomatis jika PNS tersangkut tipikormaka pertimbangannya tidak diberikan hak pensiun oleh BKN ; Bahwa peraturanperaturan yang berlaku sebelum UU ASN, PP Nomor 32Tahun 1979 pasal 9 huruf a, UU Nomor 43 Tahun 1999 pasal 23 ayat (5)huruf e, UU Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (4) huruf d dan PP Nomor 11 Tahun 2017 pasal 250 huruf b ;Bahwa pengangkatan dan kenaikan jabatan bagi PNS yang telah menjalanihukuman karena kasus Tipikor
    Seandainya instansi pusat dan daerahjujur menyampaikan data kepada BKN kemungkinan PNS bersangkutantidak akan naik pangkat dan bahka tidak akan mendapat hak pensiunnya; Bahwa mengenai hak yang sudah dibayarkan dari rentang waktu 2010 s/dOktober 2018 ini menjadi pembahasan kemenpan dan kementriankeuangan sebagai pejabat yang berwenang menyelesaikan ganti rugi dil.Jadi dari BKN hanya mengurus menyangkut norma kepegawaiannya Saja ;Bahwa waktu inkracht putusan tipikor merupakan informasi tempuskejadian
    . bukan tempus yang berpengaruh pada mulai berlakunyakeputusan ; Bahwa PNS sudah meninggal dunia di tahun 2014, kemudian SK PTDHterbit di tahun 2018. sesuai regulasi seharusnya sudah diberhentikan,kecuali meninggal sebelum putusan tipikor ; Bahwa berkaitan dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 96 secara tegasmemuat norma yang mengatur tentang prosedur bagi ASN yang akandiberhentikan karena melakukan tindak pidana / penyelewengan, mulai darikewenangan presiden dan PPK yang mensyaratkan adanya usulan
Putus : 20-07-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 Juli 2017 — Ir. BAMBANG HR, S.Sos, M.Si Bin H. MUHAMMAD SAID ALI
9138 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016 1 (satu) Unit HP Merk Nokia seri C5 Warna Hitam dengan Kartu SimpatiNomor : 082177390739; 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BE2023 BI beserta Kuncinya;Dinyatakan dikembalikan kepada pihakpihak yang berhak;Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu, Nomor 04/Pid.B/Tipikor/2013/PN.BkI, tanggal 10 Juni 2013yang amar lengkapnya
    Muhammad Said Ali tersebut; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 16/Pid.Tipikor/2013/PT.BklI, tanggal 12September 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 04/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl, tanggal 10 Juni 2013 tersebut sekedar mengenai jumlahdenda yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos., M.Si bin H.
    Tipikor.01.10/X/2013 tidak sama dengan suratyang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merujuk padaBerkas Perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriBengkulu yaitu tertanggal 10 Juni 2013 No. Reg. 04/Pid.B/ Tipikor/2013/PN.Bkl;2.
Register : 23-11-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 16-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 95/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY
Tanggal 20 Desember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : HERIKA IBRA MACHDERI, SH
Terbanding/Terdakwa : NASAR SYARIFUDIN.ST.MT.
6440
  • Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Timur, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3Nopember 2017;8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 4 November 2017 sampaidengan tanggal 2 Januari 2017.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:Telah membaca dan memperhatikan:1.
    Surat Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Timur Nomor W14.U/7892/HK.07/11/2017 tanggal 29 November2017, yang menyatakan telah menerima Kontra Memori BandingTerdakwa Nasar Syarifudin, S.T., M.T. tanggal November 2017 yangditerima diKepaniteraan Tipikor tanggal 29 November 2017;6.
Putus : 09-03-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1360 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 9 Maret 2013 — dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, SpOG (K) bin SULAIMAN AMIN, DKK
160166 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masingmasing sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 10/TIPIKOR/201 1/PT.PLG tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Palembang;Hal. 67 dari 80 hal. Put. No.1360 K/Pid.Sus/20122.
    Tentang putusan batal demi hukumBerdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 197 (2) KUHAP judexfacti salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya yaitu tidak memuat pasal dari tindak pidana yangmenjadi dasar pemidanaan;Putusan judex facti pada halaman 68 berbunyi :Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 10/TIPIKOR/2011/PT.PLG tanggal 24 November 2011 yang menyatakan:*"Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1788/Pid.B/2011/PN.PLG
    dilaksanakan menurut ketentuanUndangUndang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (UndangUndang No.8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Majelis Hakim, yaituHakim Ad Hoc Tipikor
    Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah; Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka dana yang dihimpun olehbagian OBGIN PPDS FK UNSRI tidak termasuk Penerimaan Negara BukanPajak, sehingga dalam kasus a quo unsur kerugian Negara tidak terpenuhisebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidair, oleh karena ituHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung H.
    ,MH dan Leopold Luhut Hutagalung,SH.MH HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MarianaSondang Pandjaitan, SH.MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota, Ketua,ttd/H. Surachmin, SH.,MH ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.
Register : 27-09-2011 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 71/Pid.SusffPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 7 Februari 2012 — YUSI DWI RANDAYANI, SE Binti H. ULIN ARIRIN.
7312
  • Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 27 Oktober 2011 s/d 25 Desember 2011, Jenis Penahanan Tahanan Kota.9. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejaktanggal 26 Desember 2011 s/d 24 Januari 2012.10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejaktanggal 25 Januari 2012 s/d 23 Februari 2012.Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakniABDY YUHANA, SH.
    MH &Associates yang berkantor di Jalan Sukabumi Dalam No. 161 Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2011, sebagaimana terlampir dalamberkas perkara.Pengadilan Tipikor tersebut.Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa.Telah memperhatikan semua alat bukti yang diajukan didepan persidangan.Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Redquisitoirnya yangdibacakan di depan
    Dasuki, Nastiyo dan Ruslanmakajika Terdakwa YUSI DWI HANOAYANI mengembalikan dana ke BPR SliyegIndramayu maka seharusnya terdakwa pun tidak ditetapkan sebagai tersangka dandituntut dan dihadapkan dimuka persidangan.Bahwa walaupun Pasal 4 UU TIPIKOR secara tegas dan jelas menyatakan"PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAUPEREKONOMIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN PIDANANYAPELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2DAN PASAL 3" akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku di Kejaksaan NegeriIndramayu.Menimbang
    RAMLAN COMEL, SH dartISKANDAR HARUN, SH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai hakimehakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Tanggal27 September 2011 Nomor : 69/Pid.Sus!