: Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Padi Tengah I / d 866 RT.05 RW.03,Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk KotaSemarang ;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta / Pelaksana proyek pabrik es padaSatwiga Mustika Naga ;Pendidikan : STM; Terdakwa ditahan sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai saat ini denganjenis penahanan ; 1.imlPenyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2013 Nomor Print : 10a / 0.5.28 / Ft.1 /03 / 2013 sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret Hakim Tipikor

Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Maret 2013,Nomor : 26 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ; Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 April 2013 Nomor :26 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengantanggal 16 Juni 2013 ; Perpanjangan ke I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana KorupsiTingkat ...Tingkat Banding tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 51 / PN.K / Pen.Pid.Sus /2013 / PT.Sby sejak tanggal 17 Juni

Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyaipengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidakmengulangi lagi perbuatannya ;Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :1.Bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh yang menguatkan putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Janthodalam perkara aquo, yang dalam pertimbangannya menyetujui danmengambil alin pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Jantho Nomor 37/Pid.B/2016/PN Jth, tanggal

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Jantho pada putusan perkara a quoyang dikuatkan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah salah dan telahkeliru menerapkan hukum pada penerapan Pasal 378 KUHP, karenamenurut doktrin hukum bahwa penerapan Pasal 378 KUHP ini dititikberatkan pada perbuatan melawan hukumnya, di mana perbuatan disiniadalah bentuk perbuatan yang bersifat aktif yang melanggar peraturanperundangundangan, bukan bentuk perbuatan yang bertentangan denganhak dan kewajiban yang timbul dari

puluh delapan riburupiah) tertanggal 7 April 2011;. 1 (satu) lembar kwitansi bukti penerimaan uang sebesarRp67.295.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh limaribu rupiah) untuk pembayaran sewa alat berat pada pekerjaannormalisasi PN/PM Mandiri perdesaan Desa Buntu;tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ibu rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palu, Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor

Bahwa Pemohon /pembanding/Terdakwa setuju dan sependapat denganpertimbangan Judex facti yang menyatakan Dakwaan primair tidak terbuktidan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaanprimair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut (vide PutusanPengadilan tinggi Sulawes Tengah ) Nomor 11/Pid.Suys/Tipikor/ 2013/PT.Palu);3.

.,5024 Persil 140 milik Terdakwa Moch Fauzi;

.,5024 Persil140 milik Terdakwa Moch Fauzi;> T17.1 Copy Surat Penetapan Nomor405/Pen.Pid/2020/PN.Sby;> T17.2 : Copy Surat WA dan Penyidik Pak Agus Tipikor kepadaPak Hendro;> T18 : Copy artikel berita POS, KUPANG.COM/ISTIMEWA,NEWS.Skandal Korupsi di Bank NTT cabang Surabaya, KejatiNTT Borgol Stefanus Sulaiman, senin 29 Juni 2020, 07 : 37;> T19 : Copy Pengurusan Balai Besar Penyampaian Laporan Hasilkunjungan ranah Surabaya, 30 November 2018;> T20 : Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Agustus 1984No.39K

mewakiliAhli waris pemilik objek tanah yang dijual beli sejumlahRp.700.000000;T10 : Surat Penetapan Pengadilan;T11 : Daftar Barang Bukti;T12 : Undangan Gelar Perkara;T13 : Penundaan Gelar Perkara;T14 : Chat Penyidik ke Penasehat Hukum Terdakwa MochFauzi;T15 : Surat Dakwan Jaksa Penuntut tanggal 19 Agustus 2020;T16 : Foto Penyerahan 70 (tujuh puluh) Petok D No.,5024Persil 140 milik Terdakwa Moch Fauzi;T17.1 ; Copy Surat Penetapan Nomor405/Pen.Pid/2020/PN.Sby;T17.2 : Copy Surat WA dan Penyidik Pak Agus Tipikor

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 19/PID.SUSTPK/2021/PT AMB tanggal 28 Desember 2021 tentang Penunjukan MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon yang akan memeriksa danmengadili perkara tersebut;2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 19/PID.SUSTPK/2021/PT AMB tanggal 28Desember 2021 tentang Hari Sidang;3.

Negeri Ambon Nomor 20/Pid.SusTPK/2021/PN Amb tanggal 30November 2021 yang dimohonkan banding tersebut perlu dibatalkan, danHalaman 55 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2021/PT.AMBkemudian membebaskan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T. daridakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan PenasihatHukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada TingkatBanding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Ambon telah mempertimbangkan pembuktian unsurunsur pasal yangdidakwakan dalam dakwaan primair secara tepat dan benar, sehingga olehkarenanya Majelis Hakim Tipikor pada Tingkat Banding mengambil alihpertimbangan tersebut sebagai pendapatnya sendiri, dan menolak keberatanyang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Banding sependapat denganMajelis Hakim Pengadilan

perkara ini;Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalampenangkapan dan penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akanmelarikan diri, dan pada saat ini Terdakwa sedang berada dalam penahanan diRumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas Il A Ambon, maka Terdakwa perlu tetapditahan.Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

No. 48 PK/PID.SUS/2017 Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBandung Nomor 38/TIPIKOR/2013/PTBdg tanggal 11 November 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa H.

Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah) ;Membaca akan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/PK/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2015Terpidana telah mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor38/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 26 Nopember

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung No.38/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, tanggal 26 Nopember 2013memperlinatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata(pasal 263 (2) huruf (c) KUHAP.Hal. Hal. 98 dari 127 hal. Put. No. 48 PK/PID.SUS/2017Adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata,menurut M.

No. 48 PK/PID.SUS/2017Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalamputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi BandungNomor 38/Tipikor/2013/PT.Bdg karena halhal yang relevan secara yuridis telahdipertimbangkan dengan benar perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV.

No. 48 PK/PID.SUS/2017Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi BandungNomor 38/TIPIKOR/2013/PTBdg tanggal 26 November 2013, yangmenguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klis.IA Bandung Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tanggal 09September 2013 sekedar mengenai pidana dan uang pengganti yang dijatunkankepada Terpidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terpidana H.

Sonta Wisesa bin Syahrul untuk membayar uangpengganti sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas jutarupiah),diperhitungkan dengan barang bukti berupa uang yang dititipkankepada Penuntut Umum dan telah dimasukkan dalam Rekening Bank BRINomor 065701000185302 atas nama Kejaksaan Negeri Kuala Simpangsejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai denganPenetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor47/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna tanggal 16 November 2015 sebagaipengembalian

Banda Aceh Nomor 07/PID.TIPIKOR/2016/PTBNAtanggal 14 Juni2016yang menguatkanputusanPengadilanNegeri/Tipikor BandaAceh tanggal 18 April 2016 Nomor 47/Pid.Sus/TPK/201S/PNBna,tersebut" Tidakmenerapkanhukum sebagaimana mestinya"yaitu:1.

Bahwa PutusanPengadilanT inggi/Tipikor Banda Aceh tersebuttidakmencerminkan rasakeadilanyangberkembangdimasyarakat,khususnyaterhadappelakutindakpidana Korupsi. Bahwapidanayangdijatunkanharuslahmempunyaidampakyangmenjerakan (specialdeterent effect)sehinggapadaakhirnyadapatmenangkalpelakutindakpidanalainuntukberbuat,akantetapiputusanpidanayangtelahdijatuhkanolehMajelisHakimHal. 67 dari 84 hal.

Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016PengadilanNegeri/TipikorBandaAcehtidakmempunyaidampakyangmenjerakan Terdakwayangmerupakansalahsatudaritujuanhukumdanhailinijelastidakmencerminkan rasakeadilanyang berkembang di masyarakat dimanaperbuatan Terdakwatelahmerugikanmasyarakat, putusanmanatidaksesuaidenganapayangtelahkamikemukakandalamsurattuntutan(Requisitoir),menurutkamihukumanpidanayang dijatunkanoleh Majelis Hakim PengadilanNegeri/Tipikor Banda Acehbelumlahmemenuhi rasakeadilansertatidak akanmembuat

Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016hukum karena dalam pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakanperbuatan Terdakwa selaku Konsultan Perencanaan yang mengajukan tagihandan menerima pembayaran 100% untuk termin sampai dengan IV sebanyakRp797.600.000,00 sedang yang seharusnya hanya Rp435.600.000,00 adalahsebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan yang adapadanya, bukan sebagai perbuatan melawan hukum materiel sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Tipikor;Bahwa Judex Facti

MH dan Natalia Rumyaan, S.Hsebagai Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokad/PenasihatHukum Petrus Ohoitimur, SH, MH dan Rekan yang beralamat di Jalan RayaAbepura Kota Raja Kota Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasatertanggal Jayapura 8 Maret 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Klas IA /Tipikor/PHI Jayapura tanggal 8 Maret 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;Setelah membaca dan memeriksa :.

Pasomba Palembangan ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA/Tipikor/PHI Jayapura dengan surat dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :KESATUPRIMERBahwa Terdakwa dr.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Klas A Jayapura telahmemberitahukan Permintaan Bading tersebut kepada Terdakwa pada tanggal21 Pebruari 2017 sesuai Akt Pemberitahuan No.5/Akta/Pid.SusTPK/2017/PNJal tanggal 21 Pebruari 2017 yang terlampir dalam berkan perkara .60Menimbang, bahwa Penuntut mengajukan Memori Banding tertanggal 23Pebruari 2017 yang diterima oleh Pan MUD tipikor Pengadilan Negeri Klas AJayapura

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh kamiPahatar Simarmata, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Houtman L.Tobing, S.H., Hakim Tinggi Tipikor dan Dr.

., Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai anggota, putusanmana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hariSelasa tanggal 19 September 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut71didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jalaludin Bugis,sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum danTerdakwa:;HakimHakim Anggota , Hakim Ketua ,1.Houtman L. Tobing, S.H. Pahatar Simarmata, S.H. M.Hum. 2.Dr.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 1 April 2014 Nomor : 30/Pen.Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST, sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei4. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal 15 April 2014 Nomor.42/PID.SUS.TPK/2014/PN.JKT.PST, sejaktanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 ; 5.

AGUS JAYA PUTRA,SH Para Advokat padaKantor Hukum BSA Law Office, beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi No.88 A ,baik sendirisendiri maupun bersamasama, bertindak mewakili pemberi kuasaberdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 24 April 2014 yangdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor : 1000/leg/srt/2014 tanggal 02 Mei 2014 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPUS@t TErSEDUL 5 ona ome orn nnn rnin rnc omni nennne nnnnnenennnensennannensensansassTSlaR

Bahwa atas dakwaan tersebut Pemohon Kasasi dan kawankawan dijatuhipidana penjara selama 3 tahun oleh Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kota Jambi dan kemudian Pemohon Kasasi dan kawankawanmengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jambi sebagaibagian dari keberatan Pemohon Kasasi dan kawankawan atas PutusanPengadilan Tipikor tersebut.Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 516 K/TUN/20172.3.2.4.aus2.6.2.7.2.8.Bahwa atas adanya status terdakwa dari Pemohon Kasasi, DPD PartaiDemokrat

PUTUSANNomor : 03/ PID/TPK/ 2014 / PT BABELDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkaratindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan: Drs.H. MALIKUL AMJAD Bin ABD.

Batin Tikal No. 185 Kota Pangkalpinang Provinsi BangkaBelitung, bertindak sendirisendiri maupun bersamasama, berdasarkan suratkuasa tertanggal 04 Maret 2014 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Pangkalpinang.PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT.Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yangbersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan tindak pidana korupsi(TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 03 Maret 2014,reg. perkara No. 12/Pidb/TPK

TIPIKOR / 2013 / PT.MAL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan TingkatBanding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atasnama Terdakwa :Nama lengkapTempat tanggal LahirUmurJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan HENDRIK J.M.ORAPLEANPasso56 tahun/ 31 Maret 1955Laki lakiIndonesiaAsrama Polisi TantuiKristen

25.000.000, ( dua puluh lima juta rupiah ) yang disita dariTerdakwa dirampas untuk Negara ;7 Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku pada hari RABU Tanggal 03April 2013. oleh SUTOYO, SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagaiHakim Ketua Majelis, NYOMAN SUMANEJA, SH.M.Hum danDrs.H.M.P.HARYOGI, SH.Sp.N, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor

PUTUSANNomor : 33/TIPIKOR/2012/PT.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILANTINGGI JAWA BARAT, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam pengadilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama : IR.

BengkuluUmur/ Tanggal Lahir : 53 Tahun / 01 Maret 1959Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Asrama Brimob Sukasari RT.001 RW.003, KelurahanLawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota BogorPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kota DepokPendidikan > 2Terdakwa dilakukan Penahanan oleh :Penyidik sejak tanggal . 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012 ;Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 ;Hakim Tipikor

Pengadilan Negeri Kls.A Bandung sejak tanggal 12 Maret 2012 sampaidengan 10 April 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kls.A Bandung sejaktanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 6 Juni 2012 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengantanggal 09 Juli 2012 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 10 Juli 2012 sampaidengan tanggal 08 Agustus 2012 ;Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Jawa Barat / Pengadilan Tipikor TingkatBanding berdasarkan Penetapan Nomor : 67/Pen/Tpikor/2012/PT.Bdg tertanggal 02 Agustus2012 mulai tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat / Pengadilan TipikorTingkat Banding berdasarkan Penetapan Nomor : 67/Pen/Tpikor/2012/PT.Bdg Tertanggal 15Agustus 2012 mulai tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012;Pada tingkat banding, terdakwa didampingi Penasihat

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04 September 2012 No. :33/TIPIKOR/2012/PT.Bdg, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam Tingkat Banding.

LakilakiAgama IslamKebangsaan : IndonesiaPekerjaan : Pegawai Negeri SipilTempat tinggal : Jalan Trimas Gg.Trimas Sakti No.25 KelurahanTembilahanKota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.Pendidikan : D3 (Diploma tiga)Dalam perkara ini Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :12Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengantanggal 21 Februari 2015 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

sejak tanggal 22 Februari 2015 sampaidengan tanggal 23 Maret 2015 ;Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan 11 Mei 2015;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan 25 Mei 2015;Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengantanggal 24

Juni 2015 ;Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25Juni 2015 s/d 21 Agustus 2015;Hal.1 dari 84 hal.

Put.No.26/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR9 Perpanjangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Agustus 2015 s/dtanggal 20 September 2015 ;10 Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor tingkat banding, sejak tanggal 7September 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015 ;11 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor tingkat banding, sejak tanggal 7Oktober 2015 s/d tanggal 5 Desember 2015 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr.H.EDWAR, SH.MH Advokat/PenasihatHukum pada kantor Dr.H.EDWAR, SH.MH & REKAN

UU No. 20 Tahun 2001 dan denganpidana penjara 1 (satu) tahun serta dibebani kewajiban membayar uangperkara sebesar Rp 10.000, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 30April 2014.Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Tipikor Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atasnama Drs. NURLING.

M.Pd. yang secara lengkap termuat dan teruraidalam Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Makassar No.63/Pid.SUs/2013/PN.Mks tanggal 30 April 2014, kami selaku PenuntutUmum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasi yuridisyang menjadi pertimbangan putusan tersebut, namun hal penjatuhanhukuman pidana (straffmat) terhadap diri terdakwa Drs.

Dalam putusanPengadilan Negeri Tipikor Makassar Nomor: 63/Pid.Sus/2013/PN.Mks.tanggal 30 April 2014 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuanpencegahan karena hukuman yang dijatunkan kepada Terdakwa belummemenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baikterhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalampenjatuhan hukuman pidana penjara, pidana tambahan berupa pidanakurungan sebagai pengganti (subsidair) pembayaran denda.

Hukuman yang ringantentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelakudan juga masyarakat tentunya.Sejalan dengan itu fungsi Edukatif dari suatu putusan Hakim tidak akantercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yangsetimpal dengan apa yang telah diperbuatnya;Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa PenuntutUmum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bantahanbantahan sebagai berikut :1.Bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara tipikor

Bahwa perkara pidana tipikor No. 63/Pid.B/Sus/2013/PN.MKS KepalaDinas Pendidikan Kab Luwu selaku kuasa pengguna anggaran tahun2010 jaksa penuntut umum tidak memperhadapkannya selaku pelakutindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalamperkara tipikor ini, jaksa penuntut umum memperhadapkan Drs.NURLING,MPd bin MUH ARSYAD selaku Kasub umum keuangan secaraHal. 70 dari 100 Hal.

sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 06 Juli 2011.2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2011 sampai dengantanggal 15 Agustus 2011.3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 16Agustus 2011 sampai dengan 14 September 2011.4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 15September 2011 sampai dengan 14 Oktober 2011.5 Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal09 Oktober 2011.6 Oleh Hakim Pengadilan Tipikor

Bandung sejak tanggal 27 September 2011sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011.7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 27Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011.8 Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Pertama sejak tanggal 26Desember 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012.9 Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Tipikor kedua sejak tanggal 25 Januari2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2012.Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakniDADANG

SUHANDA, SH dan SYAFRAN RIYADI, SH keduanya Advokat &Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUHANDA HAKIM NASUTION Law Firmyang beralamat di Jalan Golf Barat VUI Nomor 25 Arcamanik Kota Bandung JawaBarat Telp. (022) 7106640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2011,sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.Pengadilan Tipikor tersebut.Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa.Telah memperhatikan

RAMLAN COMEL, SH dan ISKANDARHARUN, SH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai hakimhakim anggotaberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Tanggal 27 September 2011Nomor : 70/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, Untuk memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariSelasa tanggal 31 Januari 2012 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi hakimhakim anggota tersebut, serta dibantu oleh SAMSUDIN, SH sebagai Panitera Penggantipada

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12Maret 2020;4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17Maret 2020;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei2020;6.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;9.

didakwasebagai berikut:PRIMAIRBahwa terdakwa SUHENDRAWAN, M.PD Bin HAMZAH bersamasamadengan SISWIANTI, S,Pd Binti MASUD (berkas penuntutan terpisah), padabulan, tanggal dan waktu yang tidak dapat diketahui lagi, secara pasti di tahun2016/ 2017 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016/2017bertempat di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidaktidaknyadi suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

Ayat (1) ke1 KUHPSUBSIDAIR :Bahwa terdakwa SUHENDRAWAN, M.PD Bin HAMZAH bersamasamadengan SISWIANTI, S,Pd Binti MASUD (berkas penuntutan terpisah), padabulan, tanggal dan waktu yang tidak dapat diketahui lagi, secara pasti di tahun2016/ 2017 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016/2017bertempat di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidaktidaknyadi suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbanganMajelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Palu mengenai unsurmelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, faktanya harta kekayaan terdakwa tidak adabertambah pada saat terjadinya penyimpangan pada proyekpenggantian jembatan Torate cs.

memandang perbuatan terdakwa memenuhi dan terbuktidakwaan pasal 3 UU TPK disatu pihak, dengan Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam putusannya dilain pihak yang berpendapat bahwa dakwaan yangterbukti adalah pasal 2 ayat (1) UU TPK, maupun pendapat Terdakwa yangmengharapkan diberikan putusan oleh Majelis Hakim tingkat banding yangpaling menguntungkan dirinya ; Oleh Karena itu akan dikaji dan ditelaah secaraseksama baik dari Sudut pandang teori/doktrin maupun praktek peradilanTindak pidana korupsi (Tipikor

Ngo Jony, Konsultan Pengawas, teregister dengan perkara Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2020/PT.PAL yo Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2019/ PN.PAL, dituntutPenuntut umum terbukti dakwaan subsidair pasal 3 UU TPK dan memintaagar dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda 100 juta rupiahsubsidair 3 bulan kurungan.Bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum untuk masingmasingterdakwa tersebut Majelis Hakim tipikor tingkat pertama menilai keempatempatnya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi vide pasal

seperti pada pasal 3 UU TPK.Bahwa atas dasar uraian pendapat tersebut Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa adalah tidak keliru dan dapat saja sebagianterdakwa lebih tepat dikenakan pasal 2 ayat (1) UU TPK dari pada pasal 3 UUTPK, tetapi sebagian terdakwa lainnya seperti PPK atau KPA atau PA lebihtepat dikenakan pasal 3 UU TPK dari pada pasal 2 ayat (1) UU TPK, sekiranyaHalaman 44 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PT PALmereka masingmasing dinyatakan terbukti melakukan Tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 AYogyakarta, sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal7 September 2016 ;3. Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Yogyakarta, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengantanggal 6 November 2016 ;4. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tingkat banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 7 November 2016 sampaidengan tanggal 6 Desember 2016 ;5.

Bahwa dalam putusan a quo, MajelisHakim menyatakan Menimbang, bahwa meskipun surat dakwaan PenuntutUmum disusun secara sistematika subsidiaritas namun denganmemperhatikan fakta hukum maupun unsur utama dalam surat dakwaanprimair dan subsidair, maka dalam hal ini Majelis Hakim membaca suratdakwaan tersebut secara sistematika alternatif , sehingga majelis telah kelirudalam menerapkan pembuktian dakwaan yang berbentuk subsidiaritas.(2) Mohon kepada Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding untuk memutusperkara

ini Sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada persidanganpada Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Oktober2016;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehPenuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontramemori banding tertanggal 9 Desember 2016, yang pada pokoknyamenyatakan : (1) Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalampertimbangannya sudah tepat dan benar, yang memakai dakwaan subsidair;(2) Bahwa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan

MH. masingmasing HakimTinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor, selaku Hakim Anggota yang ditunjukuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat bandingberdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Desember 2016, Nomor15/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.YYK dan putusan tersebut diucapkan pada hariRABU tanggal 25 Januari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadirioleh para Hakim Anggota, serta HERU PRAYITNO,SH.

2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;Penuntut Umum Kejari Probolinggo sejak tanggal 28 Juli 2015sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal17 Nopember 2015;9. Perpanjangan Ke1 Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengantanggal 17 Desember 2015;10. Perpanjangan Penahanan Ke2 Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Desember 2015sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;11.