yang langsung atau tidaklangsung dari semua pihak atau alasan lain termasuk yang timbul karenapertentangan kepentingan, nepotisme, pertemanan atau suatu asosiasiatau institusi, pertimbangan kemungkinan pensiun, sosialisasi yang keliruterhadap para pelaku profesi hukum, pemerintahan, atau pembentukundangundang, sosialisasi dengan para pembela atau pembelaprospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatu isu dalam suatupembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaan atau keinginanpemerintah atau partai

Asli Keputusan Pemberhentian dari Pimpinan Partai Politik, apabilaapabila calon Kepala Desa tidak lagi menjadi pengurus partai politikpada saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa kepada panitiapemilinan.k. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yangberwenang.. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.m.Foto Copy ljazah/ STTB sekolah terakhir dan Foto Copy ljazah/ STTBsebelumnya yang sudah dilegalisir.n.

Bahwa Para PENGGUGAT telah salah memahami apa yang menjadikewenangan Pengadilan Negeri Donggala dalam hal penyelesaianperselisihnan partai politik karena disatu sisi Gugatan dan ReplikPENGGUGAT yang diartikan oleh PENGGUGAT sebagai PerbuatanMelawan Hukum namun dalam Fundamentum Petendi (Posita) yangsecara substansi, dalildalil atau alasan yang dikemukakan dalamGugatannya adalah berkaitan dengan Perselisihan Hasil PemeilihanKepala Desa dan bukanlah dapat dikategorikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum

Bahwa Para PENGGUGAT telah salah memahami apa yang menjadikewenangan Pengadilan Negeri Donggala dalam hal penyelesaianperselisinan partai politik karena disatu sisi Gugatan dan ReplikPENGGUGAT yang diartikan oleh PENGGUGAT sebagai PerbuatanMelawan Hukum namun dalam Fundamentum Petendi (Posita) yangHalaman4Odari59 PutusanGugatan Nomor33/Pat.G/2019/PN Dglpara KM HAI HAf II secara substansi, dalildalil atau alasan yang dikemukakan dalamGugatannya adalah berkaitan dengan Perselisihan Hasil PemeilihanKepala

BASYRAH LUBIS.S.H pada tahun 2009 terpilih sebagaiBupati Kabupaten Padang Lawas yang diusung oleh Partai Golkar dandiangkat dengan jabatan Bupati Kabupaten Padang Lawas berdasarkanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131. 12 78 Tahun 2009tanggal 21 Januari 2009 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati PadangLawas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Padang Lawas PropinsiSumatera Utara ;Bahwa jabatan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Padang Lawas berakhirpada tanggal 20 April 2012 ;Page 112 of 164Putusan

Bungo Pantai Bersaudara ditemani oleh BAGINDA RITONGAselaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Padang Lawasmenemui TerdakwaBasyrah Lubis,S.H di kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas ;Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi BATARA TAMBUNANmemperkenalkan diri sebagai kontraktor yang berminat untuk membangunpembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD dan menyerahkanCOMPANY PROFLE;Bahwa pada bulan Oktober 2009BATARA TAMBUNAN selaku Direkturcabang PT.Bungo Pantai Bersaudara dan Saksi BAGINDA RITONGA selakuKetua

Partai Golkar Kab.

Bungo Pantai Bersaudara ditemani oleh BAGINDARITONGA selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Padang Lawas menemuiTerdakwa Basyrah Lubis,S.H di kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas ;Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi BATARATAMBUNAN memperkenalkan diri sebagai kontraktor yang berminat untukmembangun pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD dan menyerahkanCOMPANY PROFILE;Page 127 of 164Putusan Pengadilan TIPIKORNo.72/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnMenimbang, bahwa pada bulan Oktober 2009 BATARA TAMBUNANselaku

Direktur cabang PT.Bungo Pantai Bersaudara dan Saksi BAGINDARITONGA selaku Ketua Partai Golkar Kab.

Aljan bahwa ada Videomengenai saksi yang diunggah di Facebook;Bahwa Video yang dibagikan di Facebook maupun Youtube itu bisa diaksesoleh semua orang dan telah ditonton kurang lebih 400 orang;Halaman 21 dari 55 Putusan Perkara NOMOR 106/PID.SUS/2021/PT KDI Bahwa sepengetahuan saksi Aksi demo yang dilakukan oleh HMTI tidakmurni atas nama Keadilan melainkan ada orang dibelakangnya yangmembiayai Aksi tersebut; Bahwa saksi merasa di permalukan dibanyak orang karena saksidilaporkan di Partai Gerindara

Deny Zainalmerupakan rekan Satu Partai di Gerindra dan posisi pemenang nomor urut2 (dua) setelah saksi pada saat Pencalegkan; Bahwa adapun motivasi dari Sdr. Deny Zainal memerintahkan terdakwaMuh. Hajar demo adalah agar saksi dipenjara kemudian Deny Zainal naikmenggantikan posisi saksi sebagai Anggota DPRD Konawe; Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat sendiri Sdr. DenyZainal memerintahkan terdakwa Muh. Hajar untuk Demo;2. SaksiIMUH.

Putusan No.377/Pdt.G/2019/PA.Bgrkarenanya Pemohon konpensi tetap kepada semula dalil danposita dalam Permohonan cerainya;10.Bahwa Pemohon Konpensi menolak dalil dan bantahan daniTermohon Konpensi dalam jawaban Konpensi angka 10,memang benar Pemohon Konpensi mengetahui kesibukanTermohon Konpensi di kominitas, organisasi dan partai politikakan tapi bukan berati Pemohon Konpensi menyetujuikegiatanya tersebut, oleh karena faktanya Termohon Konpensitelah mencedrai atas kesibukannya diluar rumah dimanaTermohon

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohonhalaman 4 dan 5 poin 10 sebagai berikut:....memang benar Pemohon Konpensi mengetahui kesibukan TermohonKonpensi di komunitas, organisasi, dan partai politik akan tapi bukanberarti Pemohon Konpensi menyetujul kegiatannya tersebut, olehkarena faktanya Termohon Konpensi telah mencederai ataskesibukannya diluar rumah dimana Termohon Konpensi telahmelakukan perselingkuhan dengan PIL sehingga Pemohon Konpensisudah menduga kesibukannya diluar rumah

RIZAL (dilakukan penuntutan terpisah) baikdalam kedudukan dan jabatannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Tebo yangmempunyai hak keuangan dan administrasi, hak dan kewenangan ataspenentuan anggaran, penetapan anggaran serta pengawasan atas pelaksanaanAPBD sebagaimana diatur dan ditentukan dalam UndangUndang Nomor 4Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalamkewenangan dan jabatannya selaku anggota fraksifraksi partai

pertimbanganpertimbangan antara lainsebagai berikut:Bahwa para Terdakwa sebagai Anggota DPRD berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Jambi telah diangkat selakuanggota DPRD Kabupaten Tebo periode tahun 20002004.Bahwa para Terdakwa berasal dari fraksifraksi, selain jadianggota Dewan para Terdakwa juga anggota PanitiaMusyawarah di DPRD Kabupaten Tebo, perihal yangberhubungan dengan tugas dan kewenangan paraTerdakwa sebagai Anggota DPRD.Perihal yang berhubungan dengan tugas yaitu menjabarkandan kebijakan partai

copy kwitansi pembayaran tanah ladang dariAHMAD kepada Penggugat I, alat bukti (T.15) berupa foto copy kwitansi pembayarantanah gempang dari AHMAD kepada Penggugat I, dikategorikan sebagai akta bawahtangan;Menimbang bahwa untuk menilai dan mengukur nilai kekuatan pembuktianakta bawah tangan, harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil;Halaman 35 dari772 Putusan No. 208/Pdt.G/2013/PA.Sub36Menimbang bahwa syarat formil akta bawah tangan harus memenuhi empatunsur yakni pertama hatus bersifat partai

dinilai tidak memenuhi syarat materiil akta36bawah tangan, oleh karena itu alat bukti tersebut dinilai tidak mempunyai nilaipembuktian;Menimbang, bahwa alat bukti (T. 3) berupa foto copy sertifikat tanah Nomor :147/2002003 tanggal 18 September 2013 atas nama PENGGUGAT II, masuk dalamkategori akta otentik jika memenuhi syarat formil dan materiil mempunyai daya buktisempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa akta otentik dinilai memenuhi syarat formil harusmemenuhi syaratsyarat, yakni pertama bersifat partai

Bdg.10.oleh karena telah terjadi pemekaran wilayah, kini kedua bidang tanah warisobjek sengketa a quo masuk dalam wilayah Kelurahan Ciseureuh, KecamatanRegol Kota Bandung, sejak tahun 1950 diurus oleh pegawainya, yangbernama Lukman Sudjana (TERGUGAT I) ;Bahwa akibat pada tahun 1965 terjadi pergolakan politik di Indonesia dengantimbulnya Gerakan Partai Komonis Indonesia (PKI), almarhum SastramidjajaNeneng beserta keluarga dan anakanaknya, termasuk PENGGUGAT untuksementara pindah dan menetap sementara

sudah lewat waktu / Daluarsa (Premptoire exceptie)Bahwa daluwarsa tersebut dikenal dalam Hukum Perdata Barat (KUH Perdata)sebagaimana Pasal 1963 jo, 1967 KUHPerdata. dimana objek tanah a quosudah ditempati/dikuasai oleh pihakpihak lain yaitu oleh Para Tergugat selama30 tahun tanpa ada gangguan dan sebagaimana fakta hukum objek tanahsengketa sudah melebihi 30 tahun tanpa ada gangguan, sebagaimana daliiPenggugat yang menyatakan akibat tahun 1965 terjadi pergolakan Politik diIndonesia yaitu Gerakan Partai

koperasi, sesuaiketentuan Pasal 9 UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian disebutkan, Koperasi memperoleh status badanhukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah;Bahwa sedangkan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas,dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan, Perseroanmemperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannyaKeputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan,Bahwa sedangkan bagi Partai

Putusan Nomor 92 K/TUN/LH/201712.13.14.15.16.17.tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang menyatakan, Partai Politik harusdidaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum;Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan, badan hukum perdata yang dapat mengajukangugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun

Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;d) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompokmasyarakat Desa;f) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerimauang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;g) Menjadi pengurus partai

Menjadi pengurus partai politik ;i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;j. Merangkap jabatan sebagai ketua Lembaga Kemasyarakatan DesaAnggota BPD, Anggota DPRRI, DPRDPropinsi, DPRDKabupatendan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan ;k.Ikut serta dan atau terlibat dalam kempanye pemilihan umum,pemilinan Kepala Daerah, dan/atau pemilinan Kepala Desa;.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahundan pidana yang dilakukan dengan berencana.2. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal250 mengatur bahwa:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atauHalaman 16 dari 64. Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRGd. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidanapenjara paling singkat (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.;3.

YUSRIADI melanggar: Pasal 32 huruf (S) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan HilirNomor 6 Tahun 2019 yang pada pokoknya: Calon Penghulutidak boleh menjadi anggota dan pengurus partai politikpeserta pemilihan umum; Pasal 29 huruf (g) Undangundang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa disebutkan bahwa kepala desa dilarangHalaman 15 dari 81 halaman Putusan Nomor : 16/G/2021/PTUN.PBRmenjadi pengurus partai politik dan huruf (j) dilaranguntuk ikut kampanye pemilihan Umum dan/atau pemilihankepala Daerah dan didalam

atas tanah dengan ganti rugi No :594.4/2001/PSP.UTARA/2012, tanggal 03 Mei 2012 ;3) Bahwa oleh karena itu, tindakan Penggugat menarik paraTergugat sebagai pihak dalam gugatan Penggugat adalahHalaman 10 dari 32 HalPutusan No: 101/PDT/2014/PTMDN11keliru, karena Para Tergugat tidak ikut sebagai pihak, sehinggatidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat terkaitdengan pelepasan penguasaan atas tanah atas rumah perkara ;4) Bahwa~ tindakan Penggugat menarik para Tergugatbertentangan dengan prinsip partai

Put.No: 0378/Pdt.G/2014/PA.Mn.bersifat partai, tetapi merupakan surat pengakuan salah satu pihak mengenai suatuperistiwa atau keadaan hukum, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktiansempurna dan hanya merupakan bukti permulaan tertulis yang harus dikuatkandengan bukti lain.Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik karena dibuat dimuka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkandalam ketentuan perundangundangan, bukti tersebut menerangkan bahwa telahterjadi pernikahan

Menjadi pengurus partai Politikg. Menjadi anggota/ pengurus Organisasi terlarangh. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota badanpermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan perwakilan rakyatDaerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota,dan jabatan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundangundanganF Ikut serta dan /atau terlibat kampanye Pemilihan Umum dan/ataupemilinan Kepala Daerahj.

yang Terdakwa dengar jamu tawon Sakti, Afrika Black Antdan As Salam memang tidak boleh beredar, untuk Pi Kang Shung Terdakwamasih ragu boleh atau tidak beredar, sedangkan Untuk Jamu As Salam anAfrika Black Ant Terdakwa tidak menjualnya lagi dan mau Terdakwakembalikan kedistributornya;Bahwa Terdakwa masih menjual obat tradisional karenabanyak dicari orang, Terdakwa hanya mengembalikan keuntungan darimenjual Tawon Sakti seharga Ro. 5.000, per kotak dan jika terdakwamenjualnya dalam jumlah banyak / partai

Bahwa Terdakwa membuka toko obat Tantowi tahun2006, dan menjadi Apotek Tantowi sampai Juli 2016 dan sekarang menjaditoko obat Tantowi;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar dari pihakyang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obatobat keras dan obattradisional atau jamu tersebut;Bahwa Terdakwa masih menjual obat tradisional karenabanyak dicari orang, Terdakwa hanya mengembalikan keuntungan darimenjual Tawon Sakti seharga Ro. 5.000, per kotak dan jika terdakwamenjualnya dalam jumlah banyak / partai

macam obat tradisionaltanpa izin edar di toko obat Tantowi dan di gudang di belakang toko obat Tantowiyaitu Kios Nomor 22;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar dari pihak yangberwenang untuk menjual atau mengedarkan obatobat keras dan obat tradisionalatau jamu tersebut, dan Terdakwa masih menjual obat tradisional karena banyakdicari orang, Terdakwa hanya mengembalikan keuntungan dari menjual TawonSakti seharga Ro. 5.000, per kotak dan jika Terdakwa menjualnya dalam jumlahbanyak / partai

Kota Bogor BaratKota Bogor untuk menjual emas dan Terdakwa bilang bahwa emastersebut adalah hasil tambang kalau dijual di Bandung susah partai besarHal. 41 dari 57 Put. No. 100/Pid.B/2019/PN.Bdg(sambil melihatkan emas yang dibawanya ) lalu Terdakwa bilang besok pagiaja kerumah lagi, lalu besok paginya Terdakwa kerumah lagi denganmembawa emas kepingan sebanyak 5 (lima) keping dan emasnya Terdakwabawa ke tempat Sdr. WILIANTO ROLEX yang beralamat di JI.

Kota Bogor BaratKota Bogor untuk menjual emas dan Terdakwa bilang bahwa emastersebut adalah hasil tambang kalau dijual di Bandung susah partai besar (sambil melihatkan emas yang dibawanya ) lalu Terdakwa bilang besok pagiaja kerumah lagi, lalu besok paginya Terdakwa kerumah lagi denganmembawa emas kepingan sebanyak 5 (lima) keping dan emasnya Terdakwabawa ke tempat Sdr. WILIANTO ROLEX yang beralamat di JI.

adalah minggu tenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izindari pihak KPUD Dairi;Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelasyang menjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

ditangkap oleh BRIMOBsaat kerusuhan itu terjadi;Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai

kuasa untukmelakukan jual beli;Bahwa saksi, Adinata Tupel dan ahli waris Hernalis Encu Dehenmenerima uang dari hasil penjualan PT Anugerah Alam Katingantersebut yang nilainya saksi sudah lupa;Bahwa saham PT Anugerah Alam Katingan yang dijual pada bulan Maret2011 adalah saham PT Anugerah Alam Katingan berdasarkan aktanomor 29 tahun 2005;Bahwa yang menyuruh saksi menjadi Direktur PT Anugerah AlamKatingan hanya sebagai pelengkap saja adalah Kusnadi, karena saat ituKusnadi sedang sibuk dalam urusan partai

MASDUNDUNG Bin LASARUS MUTAR dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Adinata Tupel sejak tahun 2008 saat pilkadadi Kabupaten Gunung Mas dan kenal dengan Notaris Agustri Paruna,S.H. sejak akhir tahun 2009 dalam rangka RUPS PT Anugerah AlamKatingan;Bahwa Saksi kenal dengan Kusnadi, terkait dengan: pertama pada awaltahun 2008 saksi sebagai Wakil Ketua DPD Partai DemokrasiHalaman 25 dari 66 Putusan Nomor 34/Pid.B/2016/PN PikKebangsaan yang mengusung Kusnadi menjadi