Nomor 16 K/Pdt.SusParpol/2014Pasal 15 ayat (1) : "menjunjung tinggi nama dan kehormatan partai,Ayat (2) :""memegang teguh AD/ART Partai Gerindra";Pasal 19 ayat 2 (m): "Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang (m)Memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga, berdasarkan putusan sidang Majells Etik danKehormatan"Pasal 19 ayat 2 (w): "Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang (w)Melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Anggota DPRdan DPRD sesuai peraturan perundanganundangan

Gerindra apabila ingin menggantikan Penggugat dan kalau tidaksanggup maka disuruh membuat surat pernyataan pengunduran diri,sehingga bapak Bambang Sumadi membuat surat pengunduran diri danperjanjian dengan bapak Antonius Muhamad Ali, S.H.;10.Bahwa dalam memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra11dan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan Anggaran DasarPartai Gerindra Pasal 20 ayat (2) menyebutkan: "Dewan Pimpinan Daerahmemiliki kKewenangan: mengajukan usul pergantian antara waktu (PAW

(Vide Lampiran 4);14) Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013, Pemohon Kasasi mengeluarkansurat Nomor 020060/A/DPPGerindra/2013 perihal PAW Anggota DPRD KotaHal. 24 dari 37 hal Put. Nomor ..... K/Padt.SusParpol/.....Bandar Lampung, yang isinya memerintahkan DPC Partai Gerindra Kota BandarLampung untuk segera memproses administrasi dan mengajukan kepada KetuaDPRD Kota Bandar Lampung PAW Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dariPartai Gerindra atas nama Termohon Kasasi.

DPRDKota Bandar Lampung perihal: Klarifikasi Proses PAW anggota DPRD KotaBandar Lampung dengan menunjuk Sdr.Antonius Muhammad Ali,S.H. menjadicalon pengganti dikarenakan Sdr.Bambang Sumadi telah membuat suratpernyataan tidak bersedia untuk di lantik dalam proses penggantian antar waktuAnggota DPRD Kota Bandar Lampung dari fraksi Partai Gerindra atas namaTermohon Kasasi.

Nomor 16 K/Pdt.SusParpol/2014Lampung dengan Nomor Surat 260.23.03.1.2013 perihal mohon verifikasiusulan PAW;20) Bahwa pada hari Senin, 6 Mei 2013 Komisi Pemilihan Umum (KPU) KotaBandar Lampung telah melakukan verifikasi pemeriksaan berkas pemenuhanpersyaratan calon pengganti antar waktu (PAW) diusulkan Partai Gerindra danselanjutnya hasil verifikasi tersebut tertuang dalam berita acara Nomor 340.a/BA/V/2013 tentang Pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Bandar

Yang Dimohonkan:Bahwa pihak Penggugat mengajukan gugatan ini, berkenaan denganpemberhentian sebagai anggota Partai Demokrat sebagaimana keputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 47/SK/DPP.PD/IV/2010.Dimana hal tersebut berdampak pada Pergantian Antar Waktu (PAW)Penggugat dalam jabatannya sebagai Anggota DPRD Provinsi SulawesiSelatan dari Partai Demokrat;3. Kewenangan Pengadilan Negeri:1.

pihak Penggugat telah mengajukan gugatan/keberatankepada Tergugat dan Tergugat II melalui Pengadilan Negeri KelasIA Makassar, maka secara Mutatis Mutandis pemberhentianPenggugat sebagai anggota Partai Demokrat juga pengusulan/proses PAW sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatanharus ditunda sampai adanya putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap;5.

Menyatakan surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah dan cacat prosedural serta pengusulan Pergantian AntarWaktu (PAW) yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat II tidak sah dancacat Prosedural;5. Menyatakan surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat dan pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkanoleh Tergugat Il batal demi hukum atau setidaktidaknya dapatdibatalkan;6. Menyatakan bahwa Penggugat Misriyani Ilyas adalah anggota PartaiDemokrat yang sah;7.

Gugatan Penggugat Kabur:Bahwa gugatan Penggugat kabur, oleh karena dasar gugatan Penggugatadalah Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam Petitum gugatannyapada Petitum nomor 5, meminta kepada Majelis Hakim yang mulia, yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan surat pemberhentianyang dikeluarkan oleh Tergugat dan pengusulan PAW yang dikeluarkan olehTergugat Il batal demi hukum, atau setidaktidaknya dinyatakan batal demihukum.

Demikian juga Petitum gugatan pada point 4 yang meminta MajelisHakim untuk menyatakan bahwa surat pemberhentian yang dikeluarkan olehTergugat tidak sah dan cacat procedural demikian juga pengusulan PAW olehTergugat II tidak sah dan cacat procedural. PetitumPetitum yang demikian itusangat kabur menurut hukum. Oleh karenanya, gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);3.

Kota Banjarbaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru ;Selanjutnya sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan tidak ada jawabandari DPC Partai Bintang Reformasi Kota Banjarbaru, kemudian Tergugat mengirimkan surat pengusulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) atas namaPenggugat melalui Walikota Banjarbaru No..............

2 September2013 perihal pembatalan PAW an sdri Emi Haridawati,S.Sos (Penggugat sekarang) ;8.

Formulir pengunduran diri anggaota DPR atau DPRD yang ditindaklanjuti denganproses PAW dan/atau terbitnya Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yangberwenang mengakibatkan anggota yang bersangkutan kehilangan hakkeanggotaannya sebagai anggota DPR atau DPRD beserta seluruh fasilitas jabatanyang melekat padanya ;c.

Foto copy Surat DPRD Kota Banjarbaru tanggal 13 Agustus 2013 Nomor210/586/DPRD kepada Ketua KPU Kota Banjarbaru perihal PermintaanSurat Keterangan PAW Anggota DPRD An. Emi Harida Wati,S.Sos (PartaiBintang Reformasi), diberi tanda T.I5 ;. Foto copy Surat KPU Kota Banjarbaru tanggal 14 Agustus 2013 Nomor672/KPU.Kota022.436050/VII/2013 kepada Ketua DPRD Kota Banjarbaruperihal Penyampaian informasi, diberi tanda T.I6 ;7.

Foto copy Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 1251/A/DPPPBR/1X/2013 tanggal 2 September 2013 perihal Pembatalan PAW an. Sdri. EmiHaridawati,S.Sos, diberi tanda T.I9 ;9. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PPUXI/2013 tanggal31 Juli 2013, diberi tanda T.I10 ;10.

anggarandasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya;(7) Tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota legislatif sebagaimanaaturan Partai;(8) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai lainnya;(9) Berhalangan tetap, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsisebagai anggota;Kemudian berdasarkan Pasal 3/7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan PartaiBulan Bintang Nomor 2 tahun 2016 mekanisme tata cara pergantian AntarWaktu Anggota, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Legislatif disebutkan;Mekanisme PAW

Periode 20142019 apalagi Surat Tergugat yangditujukan kepada Tergugat Il (DPRK Pidie Jaya) Nomor B005/PCPVJSEK/04/1438 tanggal 04 Januari 2017 Perihal : Pergantian Antar WaktuAnggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Bulan Bintang tidak ditandatanganioleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat PartaiBulan Bintang hal tersebut bertentangan dengan pasal 3/7 ayat (4)Peraturan Partai Bulan Bintang Nomor 2 tahun 2016;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat menerbitkan surat PergantianAntar Waktu (PAW

) yang ditujukan kepada Tergugat II untuk melakukanPAW terhadap Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan KabupatenPidie Jaya hal mana sesuai dengan Surat Nomor B005/PCPJSEK/04/1438tanggal 04 Januari 2017 Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRKPidie Jaya dari Partai Bulan Bintang merupakan perbuatan melawan hukumyang nyatanyata secara langsung telah merugikan Penggugat:Bahwa surat PAW Nomor B005/PCPJSEK/04/1438 tanggal 04 Januari2017 tersebut yang diajukan oleh Tergugat kepada Tergugat II

hukum dalam perkara ini sebagai subjek hukum;Bahwa karena perkara ini di ajukan dengan alat bukti yang kuat makaberdasarkan ketentuan Pasal 191 R.Bg, putusan perkara ini dapatdijalankan serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;Dalam Provisional:Bahwa agar Penggugat tidak dirugikan dalam perkara ini maka denganini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli agar sebelumdiberikan putusan akhir mohon diberikan putusan sela dengan memerintahkanTergugat Il untuk menangguhkan surat PAW

Memerintahkan Tergugat II untuk menangguhkan surat PAW yangditerbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Nomor B005/PCPJEK/04/1438,tanggal 04 Januari 2017 Perihal: Pergantian Antar Waktu Anggota DPRKPidie Jaya dari Partai Bulan Bintang sampai putusan perkara ini telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:Primair:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;3.

Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa menurut hukum seharusnya Gubernur Sulawesi Baratsebelum mengeluarkan Keputusan atas diri Penggugat yangmemberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai anggota DPRDKabupaten Polewali Mandar yang berasal dari Partai Buruh, terlebihdahulu mempertimbangkan adanya surat dari Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Buruh Nomor: AB.HI.056/PER/DPPPARTAIBURUH/XI/2012, tanggal 3 November 2012 yang isinya memohonkepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukanpenundaan proses PAW

Andi Muhtadin;Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dimaksud yangtelah merugikan Penggugat, maka Penggugat khawatir segeradilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugatselaku Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan olehnya ituPenggugat dengan segala kerendahan hati, bermohon ke hadapanyang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar danMajelis Hakim yang mulia kiranya dengan segala kewenangannyaberdasarkan Pasal 67 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata

Usaha Negara dapat berkenan untuk mengeluarkanPenetapan Penangguhan terlebih dahulu yang memerintahkankepada Tergugat untuk tidak melanjutkan proses Penggantian AntarWaktu (PAW) atas diri Penggugat dan tidak melakukan pelantikanAnggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) yang ditunjuk dalamproses PAW sebagai Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar yangmenggantikan Penggugat tersebut sambil menunggu adanya putusanpengadilan dalam perkara ini yang memiliki kekuatan hukum tetap.Bahwa adapun alasan Penggugat

DewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenPolewali Mandar Nomor: 170/261/DPRDtanggal 28 September 2012 Perihal:Pemberhentian Anggota DPRD.Fotocopy dari fotocopy Surat DewanPerwakilan Rakyat Daerah KabupatenPolewali Mandar Nomor: 170/270/DPRD,tanggal 04 September 2012 Perihal: RalatTanggal Surat.Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat DewanPimpinan Cabang (DPCPartai Buruh)Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 14/PBPM/VII/2012, tanggal 23 Agustus 2012Perihal: Tindak Lanjut Proses UsulanPergantian Antar Waktu (PAW

Bahwa terhadap ketentuan pasal 383 ayat (2)tersebut, maka pasal 384 ayat (1) mengharuskan adanya pengusulantertulis dari pimpinan partai politik asal anggota dewan yangbersangkutan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terlebih dahuludengan tembusan Gubernur sementara dalam perkara in litis DPP PartaiBuruh yang merupakan partai asal Penggugat tidak mengusulkan kepadaPimpinan DPRD Kabupaten Polewali Mandar dengan tembusan keGubernur Sulawesi Barat untuk melakukan Penggantian Antar Waktu(PAW) atas nama

Bahwa tindak lanjut dari Keputusan tersebut, Tergugat pada tanggal 11Mei 2006 telah pula mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW)keanggotaan Penggugat pada DPRD Kota Tanjung Pinang ;5. Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 32 Tahuun 2004 tentangPemerintahan Daerah Jo.

Kota Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Kota TanjungPinang sebagai Tergugat VI, dengan alas an karena Partai Politik bukanmerupakan Lembaga Pemerintah dan disamping itu yang mengeluarkanSurat Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat dari keanggotaanDPRD Kota Tanjung Pinang adalah Dewan Pengurus Nasional PartaiPersatuan Demokrasi Kebangsaan sedangkan Pengurus Kota PartaiPersatuan Demokrasi Kebangsaan hanya melanjutkan dan mengusulkankeputusan tersebut untuk diusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW

Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Pinangpada halaman 4 alinea pertama yang menyatakan bahwa pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (Hakim Pertama) pada alineakedua halaman 20 yang menyatakan bahwa menurut Majelis Hakimadalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 PeraturanPartal...................d0St, karena hak untuk melakukan recall terhadapanggota partainya yang duduk di Badan Legislatif adalah merupakan hakmutlak dari partai yang diwakilinya dan sudah tentu Pergantian AntarWaktu (PAW

menyatakan bahwa PengadilanNegeri Tanjung Pinang (Hakim Pertama) yang berpendapat bahwa olehkarena tidak adanya persetujuan dari Presiden Partai ataspemberhentian Termohon Kasasi dahulu PenggugatTerbanding (AndiArief Rate) dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang masa bakti 20042009, padahal Pemohon Kasasi dahuluTergugatPembanding dalam bandingnya telah melengkapi apaapa yangbelum sempat diajukan di persidangan tingkat pertama yaitu SuratPersetujuan Pergantian Awal Waktu (PAW

No. 910 K/Pdt.Sus/2009pertimbangan hukum yang cukup sebagai putusannya (onvoeldondegemotiveerd) hal ini terbukti dari pertimbangan hukum pada halaman 4alinea pertama dan kedua karena itu pertimbangan hukum demikiansangatsangat tidak mencerminkan rasa keadilan maka harusdibatalkan ;Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut di atas,terbukti (fakta hukum), Termohon Kasasi mengajukan gugatan sehubungandengan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dari kedudukan Termohon Kasasisebagai Pengurus

Pidie Jaya, yaitudengan cara memecat Penggugat dari Pengurus dan AnggotaPartai dengan berdalih bahwa Penggugat seolaholah telahmelanggar AD/ART Partai kepada Tergugat I, karena menurutTergugat Il hanya dengan cara itu yang membuat mulus niatTergugat Il untuk dijadikan sebagai alasan mem PAW kanPenggugat di DPRK Pidie Jaya;Dalam upaya memuluskan tujuan Tergugat II tersebut, lalu TergugatIl kembali menyusun siasat baru dimana setelah 3 (tiga) bulanPenggugat dilantik sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya,

peringatan/teguran terhadap seseorang sebagaianggota DPRK manakala melakukan pelanggaran PeraturanTata Tertib atau melanggar etik.Bahwa, sebelum Penggugat menggunakan hak mengajukanpermintaan peninjauan kembali atas surat pemberhentian Penggugatdari keanggotaan partai yang dikeluarkan Tergugat , lalu Tergugat IIsecara tergesagesa dengan merujuk pada Surat Tergugat No.225/DPPPDA/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tersebut, memintakepada Ketua DPRK Pidie Jaya untuk melakukan pergantian antarwaktu (PAW

) Penggugat sebagai anggota DPRK Pidie Jaya, sesuaidengan Surat Tergugat II No. 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal07 Maret 2016, (Bukti P 11).Bahwa oleh karena surat pemberhentian Penggugat darikeanggotaan Partai telah diterbitkan Tergugat dengan tanpamemberikan ruang waktu bagi Penggugat untuk mengajukanpermintaan peninjauan kembali, maka telah menyalahi prosedurdan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai, sehingga surat pemberhentian Penggugatdari keanggotaan Partai

yang diterbitkan tersebut bersifatmelawan hukum yang menyebabkan belum dapat dijadikan sebagairujukan bagi Tergugat Il menerbitkan surat permintaan untukmelakukan pergantian antar waktu (PAW) Penggugat kepada KetuaDPRK Pidie Jaya, karenanya sangatlah beralasan Pengadilanmenyatakan Surat Tergugat tersebut prematur, tidak sah, tidakberharga, tidak berkekuatan hukum dan bertentangan denganAD/ART PDA itu sendiri.Bahwa oleh karena terhadap tindakan Tergugat dan II berupamenerbitkan Peringatan (Sp1),

Pidie Jaya, belumpernah dibahas dan diputuskan oleh Mahkamah Partai DamaiHalaman 13 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt/2017/PT BNA33.34.Aceh, maka secara hukum usulan Pergantian Antar Watu (PAW)Penggugat belum memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak sahdan tidak berkekuatan hukum;Bahwa dengan dikeluarkannya surat peringatan pertama (SP.1),Surat peringatan kedua (SP.II), Surat Teguran Keras, Suratpermintaan pergantian antar waktu (PAW) Penggugat yangditerbitkan oleh Tergugat II dan Surat Peringatan Pertama

)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW) 72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,40.000.000.,40.000.000,40.000.000,40.000.000.40.000.000, Hal. 9 dari 48 hal.

)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW) 72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,40.000.000,40.000.000,40.000.000.,40.000.000,40.000.000, JUMLAHRp. 3.100.000.000, Hal. 17 dari 48 hal.

MASFARHISYAM YUSUFSUSANTI, A.MdMISRAJISALEHMARTIN RANTANESTO MULELONOMARSELINUS MARENTERIS YOHANESANTONIUS Anggota Komisi A.Anggota Komisi AAnggota Komisi AAnggota Komisi AAnggota Komisi BAnggota Komisi BAnggota Komisi CAnggota Komisi CAnggota Komisi CAnggota Komisi CAnggota Komisi CAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi DAnggota Komisi EAnggota Komisi EPergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian

Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW)Pergantian Antar Waktu(PAW) 72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,72.500.000,40.000.000,40.000.000,40.000.000.,40.000.000,40.000.000, JUMLAHRp. 3.100.000.000, Fakta tersebut dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan didepanHal. 40 dari 48 hal.

Ketapang yang ditelah PAW (Pergantian AntarWaktu).

9/Pdt.P/2014/PAW/PA.TTE

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai masajabatan 20092014, tanggal 4 AgustusBahwa alasan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor : 1718332013 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan MentawaiPengganti Antar Waktu tanggal 23 oktober 2013 adalah merupakan turunankebijakan berjenjang dengan memperhatikan Surat Bupati Kepulauan MentawaiNomor: 160/402/BupKM/2013 tanggal 27 September 2013, perihal PAW

anggotaDPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Er Sapalakkai kepada PenggantinyaKurpi, Surat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 171/67/Umum/2013tanggal 23 September 2013, selanjutnya surat Dewan PimpinanCabang Partai Damai Sejahtera (PDS) Kabupaten Kepulauan Mentawai NomorWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Propinsi SumateraBarat Dari Er Sapalakkai kepada penggantinya Kurpi;Bahwa PAW Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawaisebenarnya bermula adanya

Muh.Aras,S.Pd.MM dengan mengklaim sebagai Ketua dan Sekretaris DewanPengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan,lalu mengeluarkan surat Nomor 273/EX/U/XII/2014 tentang UsulPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai AnggotaDPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada ketua DPRDProvinsi Sulawesi Selatan;Bahwa Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkansurat Nomor 161.3/308/DPRD/XII/2014,tanggal 30 Desember 2014tentang penolakan usul PAW atas diri

Pengugat sebagaimana diusulkanTergugat Il melalui surat Nomor 273/EX/U/XII/2014 dengan alasanbelum memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan Pasal 140 ayat(1), (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014;Bahwa Tergugat Il pada tanggal 3 Januari 2015 kembali mengajukanSurat Nomor 280/EX/U/I/2015 yang ditujukan kepada ketua DPRDProvinsi Sulawesi Selatan berisikan tentang Usul Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD ProvinsiSulawesi Selatan;Bahwa Surat Keputusan Nomor

Muh.Aras,S.Pd.MM dengan mengklaim sebagai Ketua dan Sekretaris DewanPengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan,lalu mengeluarkan surat Nomor 273/EX/U/XII/2014 tentang UsulPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai AnggotaDPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada ketua DPRDProvinsi Sulawesi Selatan;Seharusnya tertulis:3. Bahwa surat keputusan sebagaimana diuraikan pada butir 2 (dua) diatasdijadikan dasar oleh Sdr. HM. Amir Uskara, M.Kes dan Sdr. Muh.

,M.M., dengan mengklaim sebagai Ketua dan Sekretaris DewanPimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan, lalumengeluarkan surat Nomor 273/EX/U/XII/2014 tentang Usul PergantianAntar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRDProvinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada ketua DPRD ProvinsiSulawesi Selatan;2. Perbaikan pada halaman 3 (tiga) poin 4 (empat)Dalam gugatan tertulis:4.

Bahwa Ketua DRPD Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan suratNomor 161.3/308/DPRD/XII/2014,tanggal 30 Desember 2014 tentangpenolakan usul PAW atas diri Pengugat sebagaimana diusulkanTergugat Il melalui surat Nomor 273/EX/U/XII/2014 dengan alasanbelum memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan Pasal 140 ayat(1), (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014;Seharusnya:4.

Sulteng telah mengusulkan kepada DPD PKPB untukpemberhentian Penggugat dari keanggotaan PKPB dan Pengantian AntarWakiu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Tolitoli;. Bahwa Tergugat (DPP PKPB) atas usulan DPD PKPB Prop. Sulteng melaluisurat tanpa tanggal April 2011 No. 087 / DPD PKPB /STIV/2011 (vide:konsideran 1. huruf(e) surat DPP PKPB No.

B34/DPPPKPB/IV/2011 tanggal27 April 2011) telah menyetujui pemberhentian dan PAW Penggugat darikeanggotaan PKPB dan sebagai anggota DPRD Tolitoli;. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dan menganggap keputusanTergugat tentang pemberhentian Penggugat tersebut tidak sah dan melawanhukum karena Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran AD/ARTHal. 2 dari 7 hal. Put.

Hal mana mestinyadilakukan Tergugat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 32 ayat(2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik;Bahwa berdasar alasanalasan tersebut mohon kiranya Pengadilan NegeriTolitoli berkenan memutuskan:Primer:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan bahwa mekanisme pemberhentian Penggugat sebagai anggotaPKPB dan PAW adalah tidak sesuai AD/ART tergugat dan UU No. 2 tahun2008 berhubungan dengan UU No

B34 /DPP PKPB /IV / 2011 tanggal 27 April tentang persetujuanpemberhentian Pemohon Kasasi sebagai anggota PKPB dan PAW AnggotaDPRD adalah perbuatan melawan hukum, dan menyatakan tidak sah dan batalSK Termohon Kasasi No.

Gaji/Honor dan tunjangan anggota DPRD Propinsi yang terima 3orang melalui PAW dimulai Oktober 2013 sampai dengan April 2014yaitu : 7 bulan x 10.000.000, (honor DPRD Propinsi) = Rp.70.000.000x 3 orang = Rp.210.000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah);c.

Gaji/Honor dan tunjangan anggota DPRD Propinsi yang terima 3orang melalui PAW dimulai Oktober 2013 sampai dengan April 2014yaitu : 7 bulan x 10.000.000, (honor DPRD Propinsi) = Rp.70.000.000x 3 orang = Rp.210.000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah)c.

Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 043 /SK DPP PDS / X/2013, Tanggal 3 Oktober 2013, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW )Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara; dari saudara TONNIES SIANTURI.SP., kepada penggantinya saudara Ir SAHAT HAODJOHAN SITUMORANGutusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda: P1 ;2.

Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 045 / SK DPP PDS / X /2013, Tanggal 3 Oktober 2013, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW),anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari saudara Drs DERMAWANSEMBIRING kepada penggantinya saudara Pdt SADRAH BRAHMANAutusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda : P2.3.

Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 036 / SK DPP PDS / IX /2013, Tanggal 13 September 2013 , tentang Pergantian Antar waktu ( PAW )ANDREAS SILITONGA .SE., utusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda :P3;4.

Waktu(PAW) yang di keluarkan oleh Tergugat.6.

Surat Tergugat Nomor: 10/DPP PKPI/U/PAW/VIII/2017tentang Surat Tindak Lanjut Usulan Pencabutan KeanggotaanPartai dan Penggantian antar Waktu anggota DPRD Kab.Siak,Kota Dumai dan Kab.Rokan Hilir, tertanggal 16 agustus 2017;b. Surat Tergugat Nomor: 131/DPN PKP IND/IX/2017,tertanggal O5 September 2017, tentang PersetujuanPenggantian Antar waktu Penggugat sebagai Anggota DPRDKab.

Rokan Hilir, dan Surat Nomor: 181/DPN PKPIND/X1/2017, tertanggal 21 November 2017 tentang PenjelasanStatus Kepengurusan dan PAW;C. Surat Tergugat Nomor:072/DPK PKPI/Rohil/I/2018,tertanggal 10 Januari 2018, tentang hal Penunjukan PAWSdr.Efrata Ginting Dapil 2 (dua) Anggota DPRD Rokan Hilirkemudian menunjuk PAW sdr. Ishaq Yunus Dapil 1 (Satu) dariPKP Indonesia Kab. Rokan Hilir;6.

Bahwa Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan danPersatuan Indonesia telah menunjuk Pengganti Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dari Penggugat kepada IshaqYunus sebagaimana surat Nomor 072/DPKPKPI/Rohil/l/2018 tanggal10 Januari 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPRD KabupatenRokan Hilir (vide bukti T23);10.

sikap DPN PKPIndonesia dalam proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) atas namaPenggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, yakni di satu sisiDPN PKP Indonesia versi Hendropriyono mengusulkan pemberhentianPenggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir (vide bukti T24dan T26) namun di sisi lain Dewan Pimpinan PKP Indonesia Propinsi RiauHalaman 58 dari 70 halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUNPBR.versi Haris Sudarno menyatakan tidak pernah melakukan Pergantian AntarWaktu (PAW) karena

Alphad Syarif, SH sebagai Anggota DPRD KotaSamarinda dari Fraksi Partai Golkar & pengajuan pengganti antar waktu Sdr.Ahmad Sopian Noor; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 171.64/8491/OTDA tanggal 24 Oktober2018 perihal Percepatan Proses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda,ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur; Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor B.2062/Golkar/X/2018tanggal 29 Oktober 2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD KotaSamarinda Kaltim a/n Sdr.

AlphadSyarif, SH harus diusulkan oleh Pengurus Partai Golkar untuk dilakukan Paw;8. bahwa dalam pemeriksaan perkara ini perlu Tergugat Sampaikan kepada MajelisHakim Yang Mulia, bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat In Litistersebut sifatnya hanya meresmikan saja.

Anmat Sopian Noor yang ditujukan kepadaPimpinan DPRD Kota Samarinda;Halaman 68 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMDFoto kopi dari foto kopi Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor :171.64/8491/OTDA tanggal 24 Oktober 2018, Perihal : PercepatanProses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda yang ditujukan kepadaGubernur Kalimantan Timur;Foto kopi dari foto kopi Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Nomor :B.2062/GOLKAR.X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, PerihalPersetujuan PAW Anggota DPRD Kota SamarindaKalimantan

;T.ll Int 1.2 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari Gubernur KalimantanTimur Nomor : 171.4/5605/B.PPOD.III, Perihal : PercepatanUsulan Proses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda yangditujukan kepada Walikota Samarinda;Halaman 70 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMDT.lb Int 1.3T.ll Int 1.4T.lb Int 1.5T.l Int 1.6Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari Gubernur KalimantanTimur Nomor : 171.4/5262/B.PPOD.III, Perihal : PercepatanProses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda yang ditujukankepada

Walikota Samarinda;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dewan Pimpinan PusatNomor : B.2062/GOLKAR.X/2018 tanggal 29 Oktober 2018,Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota SamarindaKalimantan Timur Atas Nama Sdr.

., dan Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPUProv007/2012 tentangpengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Kaur atas nama Hendri Dunand, tanggal 10 April tahun 2012 ;Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini adalah sebagai berikut :A1KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PENGGUGATBahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004tentaa, orang ( Perubahan Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan

halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepada PengadilanTata Usaha Negara Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut :Dalam Penundaan :e Memerintahkan Tergugat untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPUProv007/2012 Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, padatanggal 10 April 2012, sampai perkara yang diajukan Pemohon mempunyaikekuatan Hukum tetap.

;Dalam Pokok Perkara :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan surat :aSurat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/Kpts/KPUProv007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Kaur yang diterbitkan pada tanggal 9 April 2012 atas nama ArjusPurnama, T/Penggugat ;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPUProv007/2012 Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota komisiPemilihan

Putusan Nomor 274 K/TUN/2013.14Kabupaten Kaur yang diterbitkan pada tanggal 9 April 2012 atas nama ArjusPurnama,T/ Penggugat ;b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPUProv007/2012 Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, padatanggal 10 April 2012 ;Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang mencabut keduaobyek sengketa a quo dan mengembalikan hakhak Penggugat sebagai Ketua/Anggota

Tergugat tentangpencabutan kedua objek sengketa:a Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi BengkuluNomor: 06/Kpts/KPUProv007/2012 tentang PemberhentianAnggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama ArjusPurnama T, tanggal 9 April 2012;b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi BengkuluNomor: 07/Kpts/KPUProv007/2012 tentang PengangkatanPengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, tanggal 10 April 2012;6 Menghukum Tergugat untuk

Bahwa Tergugat melalui suratnya yang tidak diberi nomor, yaitu /DPDPPRN/KT/VII/2013 tanggal 21 Juli 2013 yang ditujukan kepadaKetua DPRD Tolitoli telah melakukan tindakan berupa pengajuanPemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggotaDPRD terhadap Penggugat.

Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2013Tergugat melalui Surat Nomor 074/SP/DPPPPRN/VIII/2013 yangditujukan kepada Ketua DPRD Tolitoli telah merekomendasikanPenggugat agar dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaianggota DPRD Tolitoli;. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan pemberhentian danrecall (pergantian antar waktu) terhadap Penggugat adalah melawanhukum karena dilakukan tanpa alasan yang jelas.

Menyatakan batal ataupun setidaktidaknya menyatakan tidak dapatditerima keputusan Tergugat tentang usul pergantian antar waktu (PAW)kepada Penggugat sebagai anggota DPRD Tolitoli periode 20092014;5. Menghukum Tergugat untuk memohon maaf kepada Penggugat melaluimedia cetak (surat kabar) terbitan lokal Tolitoli sebanyak 3 (tiga) kalipenerbitan beturutturut dengan kalimat sebagaimana tersebut di atas;6.

Hamzah Puluhulawa, SE dan Surat Dewan PimpinanDaerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 04/DPDPPRN/KTNII/2013, tanggal 21 Juli 2013, Perihal Usulan Pemberhentian danPergantian Antara Waktu (PAW) Sdr. Hamzah Puluhulawa,S.E. (Penggugatdikala ini) yang membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai AnggotaPartai Politik PPRN dan Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli disampingPenggugat (Hamzah Puluhulawa, S.E) telah teradftar dan atau menjadiHal.7 dari 10 hal. Put.

Nomor 107 K/Pdt.SusParpol/2014Anggota Partai Politik lain, dan namanya terdaftar dalam DCT sebagai calonanggota DPRD Kabupaten Tolitoli dari Partai Gerakan Indonesia Raya;Mungkin Penggugat lupa, atau berpurapura lupa, bahwa Berdasarkan AD/ART, sangat jelas disebutkan bahwa Partai Politik mempunyai kewenanganuntuk melakukan Pergantian Antar Waktu ( PAW ), karenanya hal tersebutadalah merupakan hak Partai pengusung yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN);Tidak itu saja, Jika partai politik melakukan

., dari Keanggotaan Partai PersatuanPembangunan, tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnyaserta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan olehpihak Tergugat III tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan surat Tergugat II Perihal Usulan Pemberhentian dariAnggota Partai dan suratsurat peringatan yang dikeluarkan olehTergugat Ill dan

surat Perihal Usulan PAW Anggota DPRD KabupatenPenukal Abab Lematang llir, tidak sah dan/atau batal demi hukumdan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya;Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai PersatuanPembangunan dan sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten PenukalAbab Lematang llir Periode 20142019;Memerintahkan Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat III untukmerehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sepertisemula;Menghukum Turut Tergugat

Aka Cholik, S.Pd.l., dari Keanggotaan PartaiPersatuan Pembangunan, tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atautidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibathukumnya serta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yangdikeluarkan oleh pihak Tergugat III tidak sah dan/atau batal demi hukumdan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya;5.

Menyatakan surat Tergugat II Perihal Usulan Pemberhentian dariAnggota Partai dan suratsurat peringatan yang dikeluarkan olehTergugat Ill dan surat Perihal Usulan PAW Anggota DPRD KabupatenPenukal Abab Lematang llir, tidak sah dan/atau batal demi hukumdan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya;6. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai PersatuanPembangunan dan sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten PenukalAbab Lematang llir Periode 20142019;7.

Bahwa pokok gugatan dalam perkara a quo adalah tindakan ParaTermohon Kasasi memberhentikan Pemohon Kasasi sebagai AnggotaPPP dan mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapPenggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Penukal AbabLematang llir Periode 20142019;. Bahwa Judex Facti pada pokoknya berpendapat bahwa perselisinan yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi adalah perselisinan Partai Politik sehinggabukan merupakan kewenangan Pengadilan untuk menyelesaikannya;.

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2013, Penggugat mengetahui Tergugat telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli2013 setelah Penggugat menerima surat keputusan tersebut melalui stafTergugat, tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bintan, ProvinsiKepulauan Riau periode 20092014;Bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 UndangUndang (UU)Nomor 5 Tahun 1986 diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan diperbaharui

Bahwa dasar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 690 Tahun2013 tanggal 19 Juli 2013, tentang peresmian Pemberhentian AntarWaktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Bintan periode20092014, adalah surat DPRD Bintan Nomor 170/DPRDBINTAN/082tanggal 11 Juni 2013, tentang usulan pemberhentian antar waktu (PAW)Penggugat sebagai anggota DPRD Bintan periode 20092014 (BuktiP3).

Bahwa oleh karenanya meskipun obyek sengketa (SuratKeputusan Nomor 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013,tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Bintan periode20092014) lebih dahulu diterbitkan Tergugat dari padaterbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 39/PUUXI/2013, tanggal 31 Juli 2013, dan diuraikan kembalidalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUUX1/2013, tanggal 31 Juli 2013 yang membatalkan Pasal 16ayat (3) UndangUndang Nomor 2 Tahun

Menurut AD/ART Partai Patriot, maka yang berwenangmengusulkan PAW terhadap Penggugat bukan DPC PartaiPatriot. Melainkan menjadi kewenangan dari DPP Partai Patriot;Yang kesemuanya menurut hukum tidak dapat dijadikanpertimbangan, dan atau dasar hukum untuk menerbitkan suatukeputusan pejabat Tata Usaha Negara. Dan hal tersebut telahdiketahui oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketadalam perkara ini;c.

Yang pada intinya disebutkan bahwa, yang berwenang untukmengusulkan dilakukannya PAW adalah DPP Partai Patriot sesuaiAD/ART Partai Patriot. Bukan kewenangan dari DPC Partai PatriotKabupaten Bintan;d. Bahwa surat keputusan yang diterbitkan Tergugat sebagai objeksengketa, tidak sekaligus menyertakan nama pengganti yang akanmenggantikan Penggugat sebagai anggota DPRD Bintan;e.

Bahwa Penetapan Ahli Waris (PAW) ini dibutuhkan untuk kepentinganpengurusan Harta Peninggalan Almarhum ALMARHUM berupa sebidangtanah yang terletak di Kampung Pannara, Kelurahan Antang, KecamatanManggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kohir No.115Halaman 4 dari 7 hal. putusan Nomor 317/Pdt.P/2019/PA.MksC dengan Luas 0,50 Ha dan 0,27 Ha yang terdaftar atas nama AlmarhumALMARHUM.6.

Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris(PAW) ini bertujuan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Sah dariALMARHUM sesuai Hukum Waris Islam.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohonmemohon sekiranya Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Makassar atau YangMulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini, berkenanmemutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :PRIMAIR1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.

Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.SUBSIDAIRApabila Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Makassar atau Yang Mulia MajelisHakim Pengadilan Agama Klas 1A Makassar berpendapat lain, maka kamimohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasaPemohon telah datang menghadapi, dan Majelis Hakim telah memberikannasehat terkait Penetapan Ahli Waris (PAW) berdasarkan hukum Islam;Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan