Ditemukan 9446 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2012 — Putus : 26-09-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PALU Nomor 17/Pid.Sus/2012/PN.PL
Tanggal 26 September 2012 — HARTONO TAULA
98 — 12
  • Sebagai sarat pencairanAngsuran I keuangan 25 % realisasi pekerjaan fisik 34,521 % nilai uang yang telah cair padaAngsuran I tanggal 03 Agustus 2007 yaitu Rp. 386.285.600;Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dan pengecekan Barang/Bangunan AwalNomor 05/04.11/BAP/AWL/Ro.Perl/2007 tanggal 04 April 2007 (terlampir dalam berkaspencairan) berdasarkan Surat Tugas Nomor 05/04.11/ST/Awal/Ro.Perlum tanggal 04 April2007 dengan hasil pemeriksaan bahwa pekerjaan tersebut perlu untuk dilaksanakan danLampiran
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Tanah
Register : 29-11-2018 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm
Tanggal 21 Januari 2020 — .Perdata -Penggugat JUSUF SOMPIE,DK .Pidana -Tergugat NOLDY FRENCY SOMPIE,DKK
188 — 111
  • menilai jika sebagaimana bukti surat dan telah dapatdibuktikan jika ahli waris dari Benny Sompie adalah Peggi Sompie,Meggi Cornellis,Dondo sompie, isai Sompie dan Irene Esther sompie sedangkan bukti P4 tersebuttidak dapat membuktikan jika seluruh ahli waris dari Benny Sompie telahmemberikan kuasa kepada Jusuf Sompie atau Penggugat untuk mengurus hakhak seluruh ahli waris dari Benny sompie, sehingga berdasarkan hal tersebutberdasar hukum bukti surat P4 untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa P5 berupa Sarat
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 29-06-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Prap/2015/PN Plk
Tanggal 3 Agustus 2015 — YUNIARTI alias DEWI binti H. SOPIANNOOR
175 — 56
  • trafficking);Bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai teknik penyidikan undercover buy;Bahwa apabila dilihat dari peraturan perundangundangan, dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaundercover buy diperbolehkan untuk perkara narkotika, hanya undangundang tersebut yang mengatur hal tersebut, selebihnya tidak ada;Bahwa para pembuat undangundang telah memikirkan alasan mengapaundercover tidak diperboleh dalam dalam human trafficking, tentunyakarena menyangkut manusia yang sarat
Pengadilan PN DEMAK Pidana Umum Pembunuhan
Register : 26-01-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN DEMAK Nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk
Tanggal 11 Agustus 2016 — Soleman bin (alm) Munadi
135 — 23
  • keterangan di persidangan terhadap BeritaAcara Pememeriksaan dan Berita Acara Rekonstruksi Penyidik yangdilakukan Terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karenapencabutan keterangan oleh Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpadisertai adanya alat bukti yang kuat hanya didasarkan keterangan saksiHalaman 63 dari 79 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN.DmkSaimun yang merupakan terdakwa dalam kasus yang sama dalam berkasyang terpisah, sehingga keterangan yang diberikan sangat subjektif sekalidan sarat
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 06-11-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 4/PID.TPK/2017/PT.PLG
Tanggal 15 Juni 2017 — HAZAIRIN, S.H., Bin H. ZAIDAN HASAN
87 — 31
  • Desa Lubuk Pauh yang mendapatkan sertifikat hanya 24 orangyang terdaftar pada dinas kependudukan dan catatan sipil KabupatenMusi Rawas dan itupun bukan penduduk Desa Lubuk Pauh, pesertalainnya tidak terdaftar dan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga(KK) palsu yang dibuktikan oleh Laboratorium Forensik ; Bahwa 118 sertifikat hak milik yang belum selesai digantikan dengancover note yang dikeluarkan terdakwa dan di jadikanangunan/jaminan ke PT BRI (persero) Tbk Cabang Lubuk Linggausebagai salah satu sarat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-10-2016 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 740/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 6 September 2017 — Penggugat:
PT Pertamina Patra Niaga
Tergugat:
PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
Turut Tergugat:
ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE
389 — 157
  • Oleh karena itu menjadi terang dan jelas adanya dugaan niat burukdan perkara ini sarat bermuatan mencelakai keberlangsungan usahaTERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi,sehingga secara umum adalah tidak berlebihan jika mampudipandang sebagai agenda yang tidak baik terhadapTERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi.f.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ACHMAD RISMADHANI K SH
Terdakwa:
SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN
161 — 64
  • SUPRIYONO Bin SUMARJO, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi diangkat sebagai Security gudang Bulog di Pisang Barudan saksi diangkat sebagai honorer tetap oleh Bulog; Bahwa tugas Saksi berdasarkan surat penunjukan dari Saudara YudhaTrianda secara kedinasan untuk membantu dalam penyaluran rastra,saksi dipekerjakan untuk menertibkan administrasi gudang; Bahwa sarat dokumen yang dibawa adalah Surat Pengantar Camatsama bukti Slip setor, setalah itu pihak bulog menyiapkan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 03-06-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 14 / Pid.Sus / Tipikor / 2014 / PN.Bjm
Tanggal 3 Juni 2014 — MUKHTAR Bin H.HASAN.
44 — 6
  • Sarat Air (T) = 00,75 m.2. Kapasitas Ruangruang : Ruang Muat Ikan = 2 Ruang. Kapasitas ruang tidur tipe tatami = 6 orang. Tangki Bahan Bakar = 200. Kecepatan Dinas pada kondisi penuh = 09 Knots. Kecepatan saat kosong = 11 Knost.Putusan Nomor 14/Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 29 dari 2033. Bahan: Kayu Besi.b. Engine, Sistem Populasi & Sistem Kemudi.Marine Engine Diesel 54 PS Kelengkapan sebanyak 8 unit x @ Rp.138.000.000,= Rp. 1.104.000.000. : Gear Box MA Ratio 3:1. Throtle control.
    Ukurun Utama :a) Panjang seluruhnya (L.O.A ) = 18,00 m.b) Panjang antara garis tegak ( L.W.I ) = 12,98 m.c) Lebar (B) max = 03,35 m.d) Tinggi (H) pada Midsip = 01,30 m.e) Sarat air(T) = 00,75 m.b. Kapasitas ruangruang :a) Ruang muat ikan = 2 ruang.b) Kapasitas ruang tidur tipe tatami = 6 orang.Putusan Nomor 14/Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 103 dari 203C) Tangki bahan bakar = 200 Lt.d) Kecepatan pada kondisi penuh = 09 knots.e) Kecepatan saat kosong = 11 knots.c.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 02-07-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 14/G/2018/PTUN.PDG
Tanggal 12 September 2018 — Penggugat:
Drs. SYAFRIZAL M.M., DT. NAN BATUAH sebagai Penghulu Suku Kaum Panai Pulau Sawah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Intervensi:
1.Roni Satria
2.Welly Hendra
3.Hengki Gustian
4.Niko Rianto
5.Wulandari
6.MHD. Zakky Suryana
121 — 205
  • Parak Tebu tersebut (objek sengketa),dan berhubung SULIN tidak punya anak maka diambillahKASIBULIAH sebagai anak angkat untuk mengurus atau bantubantuMamak Penggugat mengilang Tebu dijadikan Gula;Bahwa tidak berapa lama KASIBULIAH (almarhumah) tinggalbersama mamak Penggugat SULIN (alamarhum) yang bersangkutandapat jodoh bernama SIDALA suku Caniago, untuk melangsungkanpernikahan di rumah mamak Penggugat dan berhubung KISABULIAHdari Suku Melayu tentu mebutuhkan mamak suku yang sama sebagaisalah satu sarat
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-09-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 74/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
AINUN NAJIB
Tergugat:
KEPALA DESA JLEPER
Intervensi:
Abd. Farid Ma’ruf Subur Rahayu
239 — 183
  • berpotensi menimbulkankonflik kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataantidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak,menantu, orang tua, Saudara kandung) dengan kepala desa/atau team seleksi Sesuai dengan amanat Perda Nomor 8 tahun2020 pasal 9 huruf (i), akan tetapi dari panitia tetap saja tidakmau menerima persyaratan ini karena atas arahan dari kepaladesa harus menggunakan perda yang lama (Perda nomor 1tahun 2018), karena dengan alasan bahwa didalam Perda yanglama tidak mengatur sarat
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 24-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 77/PDT/2019/PT MTR
Tanggal 17 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat I : Lalu Ramli
Pembanding/Penggugat II : Muttawib
Pembanding/Penggugat III : Saprin alias Bapak Zakaria
Pembanding/Penggugat IV : Iron Hidayatullah
Pembanding/Penggugat V : Adnan
Pembanding/Penggugat VI : Inaq Yunus
Pembanding/Penggugat VII : Bpk Supar
Pembanding/Penggugat VIII : Muazzim alias H. Munawir
Pembanding/Penggugat IX : Saumin
Pembanding/Penggugat X : Amrillah
Pembanding/Penggugat XI : Misbah
Pembanding/Penggugat XII : H. Musleh
Pembanding/Penggugat XIII : H. Nasir
Pembanding/Penggugat XIV : Fauzan alias M. Fauzan Muslim
Pembanding/Penggugat XV : H. Muslim
Pembanding/Penggugat XVI : H. Zainudin
Pembanding/Penggugat XVII : Saleh alias Amaq Hayat
Pembanding/Penggugat XVIII : H Jamaludin alias Ra uf
Pembanding/Penggugat XIX : Janah
Pembanding/Penggugat XX : Rahman
Pembanding/Penggugat XXI : Murniadi
Pembanding/Penggugat XXII : H. Mahsun Yusuf
Terbanding/Tergugat I : PT ANGKASA PURA I
Terbanding/Tergugat II : PRES
80 — 98
  • Bahwa pada pokoknya dalil dalam memori banding Para Pemohon Bandingterkait dengan proses pembebasan tanah bandara internasioanal dimanadalam dalil tersebut didalilkan sarat dengan ketidak adilan adalah merupakandalil yang keliru dan tidak berdasar karena yang sebenarnya adalah bahwaproses pembebasan lahan yang saat ini digunakan sebagai BandaraInternasional Lombok (Lombok International Airport) telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sebagaimanajuga tertuang dalam
Pengadilan PA KARANGANYAR Perdata Agama
Register : 08-05-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Kra
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
441 — 179
  • H.A Basiq Djalil, SH.MA dalam Peradilan Agamadi Indonesia);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasterhadap bukti bertanda T103 s/d T105 ( Nasab No. 127D/III Salinan Vonisdari Raad Igama Surakarta), oleh karenanya meskipun secara formil telahterpenuhi sarat sebagai bukti, akan tetapi isi dan konten pada bukti tersebuttidak mempunyai kebenaran materiil, sedangkan dalam perkara a quo adalahsangat erat berkaitan dengan nasab, sedangkan nasab adalah orangorangyang satu pertalian darah
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2013 — Putus : 02-06-2013 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN AMBON Nomor 14/Pid.Tipikor/2013/PN.AB
Tanggal 2 Juni 2013 — ACHMAD RUMARATU, S.Pd.MM
134 — 75
  • jawwab konsultan pendamping/perencanaadalah membuat RAB dan gambar serta membuat kaporan pertanggungjawab pekerjaan pada masingmasing sekolah yang di tanda tangani olehkepala Sekolah ;Bahwa Selaku KPA terkait pekerjaan pisik yang dikerjakan Saraf LestaluhupadaSD Negeri dan SD Impres Kwamor tersebut, terdakwa tidakmempunyai kKewenangan untuk menegur Saraf karena terdakwa tidak adamempunyai hubungan sama sekali dengan Saraf Lestaluhu, karena tidakpernah menanda tangani perjanjian/kontrak kerja dengan Sarat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 30-06-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 71/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 14 September 2021 — Pemohon:
Guntoro
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Kepala Badan Reserse Kriminal Republik Indonesia
3.Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota
127 — 70
  • Harapanseluruh masyarakat adalah tidak hanya Kebiadaban aparat yang terlibatNarkoba saja yang sudi diproses, tapi juga memproses seluruh Dumasterhadap Jenis Kebiadaban lainlain yang berkembang biak dan tumbuhsubur bak jamur sejak lama, yang kini sudah amat sarat membebanikehidupan masyarakat.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 12-05-2022 — Putus : 10-11-2022 — Upload : 14-11-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr
Tanggal 10 Nopember 2022 — Penggugat:
Puspa Dewi
Tergugat:
dr. Ida Bagus Oka Suteja
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram
2.Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat
3.Ahmad Tohir
4.I Made Suarjana
5.Thomas Arnold Ferdinandus
6.Miftahuddin
81 — 43
  • Ida Bagus Oka Suteja kecuali tempat Merajan yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat bersama ;

    4. Menghukum Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI agar setelah habis kontrak untuk menyerahkan tanah obyek sengketa -3 dan Tanah Obyek Sengketa -4 kepada Penggugat dan Tergugat tanpa sarat apapun ;

    6.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-01-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 932 K /Pid.Sus/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — HASNELY HAMZAH binti HAMZAH
86 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sarat Air (T) : 1,20 meter ;5. Mesin Utama (M/E) : 150 HP ;6. Mesin bantu (A/E) : 20 Kva ;7. Kecepatan : 89 Knots ;dan telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kapal Latin SMKN 2Bontang dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dariDinas Pendidikan Kota Bontang dan memperhatikan harga pasaran darisetiap barang yang tersebut dalam spesifikasi teknis.
    Sarat Air (T) 1,20 meter ;5. Mesin Utama (M/E) 150 HP ;6. Mesin Bantu (A/E) 20 Kva ;7. Kecepatan 89 Knots ;serta telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kapal Latin SMKN 2Bontang dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dariDinas Pendidikan Kota Bontang dan memperhatikan harga pasaran darisetiap barang yang tersebut dalam spesifikasi teknis.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 21-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 07 / Pid.Sus / Tipikor / 2014 / PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2014 — Ir.ADIE YUSPA,MP Bin (Alm) FAHRURAZIE
45 — 14
  • Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumen pengadaankapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT nomor O2/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi Kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusidan nepotisme sarat
    Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumenpengadaan kapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT nomor 02/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi kKepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi,kolusi dan nepotisme sarat
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 01-12-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 129/Pid.B/2011/PN. Mab
Tanggal 1 Desember 2011 — FATIMAH als PAT Binti ABDULLAH KARIM (alm)
139 — 11
  • bahwa di dalam dakwaan maupun tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum,telah mendakwa dan menuntut terdakwa dengan pasal 55 ayat (1) ke le KUHP dalam kualifikasisebagai Orang yang turut serta melakukan tindak pidana ;Menimbang, bahwa didalam Arrest Hoge Raad tanggal 29 Oktober 1934 yang dikenaldengan istilah ARREST HOOI dan kemudian telah diikuti oleh Mahkamah Agung danselanjutnya dijadikan yurisprudensi tetap Indonesia telah membahas tentang unsur turut sertamelakukan (mede Pleger) harus terpenuhi 2 sarat
    Mereka yang terlibat ada kerja sama yang erat dan mempunyai kesadaran/keinsafan yangsama akan tindak pidana yang dilakukan ;Menimbang, bahwa tentang tindak pidana tersebut telah terjadi dan dilakukan olehlebih dari satu orang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum sebelumnya telahdisimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini telah terjadi dan dilakukan olehterdakwa dan saksi Ismail, S.Pd. sehingga sarat pertama unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa tentang Mereka
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 26-03-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 29 Oktober 2015 — YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (YPLP PGRI PUSAT) ; DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2. YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA NUSA TENGGARA TIMUR (YPLP PT PGRI NTT);
111 — 45
  • ., menguasai dan memilikiUniversitas PGRI NTT secara melawan hak dan melanggar hukum; danperbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan merampas milikpihak/orang lain;Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakanditolak, karena selain Penggugat tidak mempunyai lagal standing sebagaiPenggugat, Pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara a quo sarat denganniat buruk utnuk menguasai serta memiliki Universitas PGRI NTT secaramelawan hak serta melanggar hukum;PENERBITAN OBJEK
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum
Register : 08-02-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID/2021/PT KPG
Tanggal 31 Maret 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
227 — 149
  • dari BAP sehingga terkesan hukum ditegahkan hanya berdasarkankehendak JPU bukan kehendak hukum, hal ini merupakan pelanggaran hukumatau penyalagunaan kewenangan dalam jabatan Jaksa Penuntut Umumtersebut ;Bahwa ternyata surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut justru dijadikansebagai dasar bagai Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan NegeriMaumere dalam memeriksa dan mengadili serta menjadikan sebagai bahanmerekonstruksi keyakinan hakim dalam membuat keputusan, sehinggaakibatnya putusan a quo sarat