Menghukum Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masingmasing sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor10/TIPIKOR/2011/ PT.PLG tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnyasebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Palembang;2.

Surachmin, SH, MH yang berpendapatbahwa dana yang dihimpun oleh bagian OBGIN PPDS FK UNSRI tidaktermasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak sehingga unsur KerugianNegara dalam dakwaan tidak terpenuhi.Bahwa Hakim Ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, H. Surachmin, SH,MH memberikan dissenting opinion didasarkan atas ketentuan Pasal 2UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan NegaraHal. 81 dari 88 hal. Put. No. 211 PK/Pid.Sus/2014Bukan Pajak sedangkan Hakim Agung Dr.

Artidjo Alkostar dan HakimAd hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Leopold Luhut Hutagalungmemberikan putusan didasarkan atas ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 115/KMK/06/2001 sehingga didapat dua macam aturanyang menjadi dasar ketentuan Hakim dalam memutus perkara iniBahwa apabila kita melihat hirarki aturan perundangundangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan' secara jelasditegaskan bahwa kedudukan Keputusan

Putusan PengadilanTinggi Palembang Nomor 10/TIPIKOR/2011/ PT.PLG. tanggal 21 November2011 Jo.

Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan SophianMarthabaya, S.H., Hakim Agung dan Hakim Ad.Hoc Tipikor pada MahkamahAgung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terpidana.HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Ttd/Timur P. Manurung, SH., MM.Ttd.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Tahap sejak tanggal 20 September 2017 s/d tanggal 19 Oktober 2017;9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Tahap Ilsejak tanggal 20 Oktober 2017 s/d tanggal 18 November 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. MAMAN SUPRIADI,S.Hi, TAUFIK HIDAYAT, S.H., dan MUHAMMAD ARNIF, S.H., para PenasihatHukum Pada Kantor Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Jl.

., M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sebagai Hakim Ketua, H. Amron Sodik, S.H dan H. Muhammad Nur,S.H.

,M.H masingmasing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor106/Pen.Pdt/2017/PT BNA tanggal 11 Desember 2017 putusan tersebut padahari Jumat tanggal 23 Pebruari 2018 diucapkan dalam persidangan terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggotatersebut , Zahri, Sm.Hk Panitera Pengganti, tanpa dihadiri olen kedua belahpihak yang berperkara;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,H. Amron, Sodik, S.H Asnahwati, S.H.,M.HH.

Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Kabupaten Kota Kupang.Agama : Kristen ProtestanPekerjaan : PNS (Camat Hawu Mehara tahun 2014)Pendidikan : SLPENAHANAN :Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh : Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31Desember 2018 ; Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengantanggal 9 Februari 2019; Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3Februari 2019; Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2019 ; Perpanjangan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16April 2019; Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal16 Mei 2019; Perpanjangan penahanan Kedua, oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak

tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal15 Juni 2019.Putusan Perkara No. 7/Pid.SusTPK/2019/PT KPG, Halaman 1 dari 76 halaman Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengantanggal 21 Juni 2019.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 22 Juni2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019.Pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama terdakwa Ir. MARIANUSMARTINUS RAJA THALO didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. HendriyanusRudyanto Tonubessi, S.H., M.Hum. dan YULIUS SUBIANTO RIWU, S.H., M.Si.Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum Anugrah Kupang, beralamat kantor di Jl.W.J. Lalamentik No. 181 C, Lt.

sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Selanjutnya disebut Undang Undang Tipikor

) Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primair dimana berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata "DAPAT" padaunsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UndangUndang Tipikor bertentangan denganUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat dengan dasar pertimbangan penerapan

Unsur "Setiap Orang"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" sebagaimanadisebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Tipikor adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam rangkapenerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu tiaptiaporang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampubertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Unsur Secara Melawan Hukum"Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor, yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalahmencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil,yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidaksesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalammasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Namun berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006terkait penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Tipikor tentang melawanhukum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.

(fotokopi sesuai dengan asili) ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Ambon, Putusan Tipikor, Nomor 07 / Pid.sus / TPK/ 2013 / PN. Amb, Tanggal 25 Mei 2015.

(Fotokopisesual dengan fotokopi) ; Contoh :1.Keptusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Yang Melakukan Tipikor sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 ; 2.Keptusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai PNS Yang Melakukan Tipikor sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014,Tetapi sebelum Berlakunya Peraturan PemerintahNomor 11 tahun 2017 ;3.Keptusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Yang Melakukan Tipikor setelahberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014,

(Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku TengahNomor 800/224 Perihal Permintaan NamaNama ASNyang terlibat TIPIKOR, 24 April 2019 (Fotokopi sesuaidengan asli);Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 182/242 Perihal Permintaan Putusan, Tanggal03 Mei 2019.

15 September 2017 sampai dengan tanggal 4Oktober 2017;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017sampai dengan tanggal 13 November 2017;Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal18 November 2017;Perpanjangan tahap oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejaktanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejaktanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 4Januari 2018 sampai dengan 2 Februari 2018;Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari sejaktanggal 3 Februari 2018 sampai dengan 3 April 2018;Halaman 1 dari 83 halaman Putusan No. 5/PID.SUSTPK/2018/PT KDI8.

Perpanjangan Tahap Wakil Ketua Pengadilan Tipikor/Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 April 2018sampai dengan 3 Mei 2018;9. Perpanjangan Tahap II Wakil Ketua Pengadilan Tipikor/Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 Mei 2018sampai dengan 2 Juni 2018;10. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 31 Mei 2018sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;11.

Haeba V No. 9B, Kelurahan WuaWua,Kecamatan WuaWua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan SuratKuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh para Penasihat HukumTerdakwa tanggal 20 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam bukuDaftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari Nomor 18/Tipikor/I/2018/PN.Kdi tanggal 8Januari 2018 ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat

Tipikor/2018/PN Kdi tanggal 7 Juni 2018;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Juni2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 Juni 2018 sesuai surat tandaterima kontra memori banding Nomor /Akta.Pid.SusTPK/PN Kdi tanggal 26Juni 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni

Terlawan/penggugat juga mendapatteguran karena adanya indikasi pelanggaran TIPIKOR dalam menjalankantugasnya sebagai Dokter, hajjahn PNS di IPDN DEPDAGRI .14.Bahwa Terlawan/Penggugat sejak tahun 2006, suka pergi malam hari ketempat karaoke tanpa sepengetahuan suami sampai larut/pagi bersamadengan temantemannya, dan Terlawan/Penggugat menjalin hubunganasmara dengan laki laki lain (mantan pacar SMA), sejak acara REUNIsekolah SMA nya pada tahun 2006 (setelah 25 th berpisah) sampai saatini.

diatas maka ketentuan mengenai kadaluwarsasebagaimana dimaksud Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yang dihitungdalam tenggang waktu 2 tahun sejak timbulnya hak, dalam perkara a quo haruslahdiartikan dari sejak upaya/proses terakhir sebelum menyampaikan Surat Gugatan kePengadilan, in casu pada tanggal 13 September 2011, dihitung dari adanya anjuranmediator.Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 21 Februari2013 sid 21 April2013,jenis penahanan Rutan;10. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal22 April 2013 sid.tanggal21 Mei 2013,jenis penahanan Rutan;Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bemamaYUNI ARTHA MANALJU, SH.MH., IBNU A. NUGROHO, SH., R.

Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh,sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ TipikorBanda Aceh, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni2018;Terdakwa untuk tingkat banding didampingi oleh Penasihat HukumnyaNopember Zebua,SH.MH., Itoloni Gulo,SH., Foorgus Trisman Gea,SH.Kesemuanya Advokad/ Pengacara dari Kantor Hukum N. Zebua,SH. MH.

PUTUSANNomor : 100/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut atas nama terdakwa :Nama lengkap : MARYOSO Bin MUKUAT;Tempat lahir : Pati;Umutr/ tg lahir : 49 tahun/ 01 Oktober 1964;Jenis kelamin : lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Panjunan Rt.07/ Rw.II, Kec.Pati,Kab.Pati

SP.Han/142/VII/2013/Reskrim, sejaktanggal 03 Juli 2013 s/d 22 Juli 2013 (Rutan) ;2 Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2013 Nomor: Print :1049/0.3.16/Ft.1/07/2013, sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d 10 Agustus 2013 ( Rutan );3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati tanggal 31 Juli 2013Nomor:289/Pen.Pid.Tah/2013/PN.Pt sejak tanggal 11 Agustus 2013 s/d 9September 2013 ( Rutan ) ;4 Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 22 Agustus 2013 No. 103/III/Pe.Pid/Sus.H/2013/PN.Tipikor.Smgsejak

tanggal 22 Agustus 2013 s/d 20 September 2013 ;5 Perpanjanagan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipkor pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 17 September 2013 nomor: 103/IX/Pen/K/2013/JoNo.100/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, sejak tanggal 21 September 2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013 ;6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 11 Nopember 2013, Nomor: 351/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 19 Desember 2013(Pertama ) ;7 Perpanjangan

Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 19 Desember 2013, Nomor: 430/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg . sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d 18 Januari 2014 ( Kedua );Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ARIS SOETIONO, SH Advokatberkantor : J1.Dr.

Smg tanggal 2 92013 ;e Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tentang Penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkara;e Telah mendengar Keterangan Saksisaksi,Keterangan Terdakwa dan Buktibuktiyang diajukan di persidangan;e Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hariSelasa tanggal 19

Bendahara Belanja Hibah KPUD HalmaheraTimur).Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan dari:1Penyidik tanggal 20 November 2013 Nomor : PRINT365/5.2/Fd.1/11/2013 sejaktanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 09 Desember 2013 ;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2013 Nomor :B1304/5.2/Fd.1/12/2013 sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18Januari 2014;Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTernate tanggal 15 Januari 2014 Nomor 02/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN Tte, sejak tanggal19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2014 ;Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTernate tanggal 14 Februari 2014 Nomor : 11/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, sejaktanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2014 Nomor : PRINT151/5.2.11/Ft.1/03/2014 sejaktanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal

07 April 2014 ;Halaman dari 98 HalamanPts No. 09/Pid.SusTPK/2014/PT.TTE.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 07April 2014 Nomor. 04/Pen.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, sejak tanggal 8 April 2014 sampaidengan tanggal 7 Mei 2014 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 30 April 2014Nomor 18/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal29 Mei 2014 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri

Tipikor/2014/PN.Tte tanggal 04September 2014 2014, Memori Banding Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum, tidak ada halhal yang baru, semua telah dipertimbangkan oleh MejelisHakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sependapatdengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yangmenyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara Bersamasama dan Berlanjut

PANITERA PENGGANTITtd,NAHRA HUSEN, SH.SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYAPENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDINGPADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARAWAKIL PANITERA,TtdKEITEL von EMSTER, SH.NIP.19620202 198603 1 006 Halaman 101 dari 98 HalamanPts No. 09/Pid.SusTPK/2014/PT.TTE.

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejaktanggal 13 September 2018 sampai dengan tangal 11 November 2018;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh tanggal 17 September 2018 Nomor 189/Pen.Pid/2018/PT BNA, serta berkashalaman 1 Putusan Nomor 189/PID/2018/PT BNAperkara Pengadilan Negeri Singkil Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skl dan suratsuratlain yang berhubungan dengan perkara tersebut;Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur delik sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umummelanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor, danMajelis Hakim Kasasi berpendapat dakwaan primair ini sangat tepat danbenar di terapkan pada kesalahan Terdakwa, dan putusan Judex FactiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakartayang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakaarta Pusat perlu diperbaiki

Penetapan Pernggantian Hakim Anggota II yang sedang mengikutiPelatihan TIPIKOR di Jakarta, tanggal 3 April 2017 Nomor112/PIDSUS/2017/PT.MDNMenimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtanggal 31 Oktober 2016No.Reg.Perk : PDM320/STBAT/10/2016 para terdakwadidakwa sebagai berikut :Bahwa mereka terdakwa Perdamenta Pinem Als Cotna dan terdakwa IISuperi Als Peri dan Planet (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2017/PT.MDNTanggal 29

Panitera Muda Tipikor, GEDE IRIANA, SH.,M.H.Nip.196212311985 031 054Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid/2019/PT DPS

tidak adalagi hakim yang tidak mandiri yang takutkepada Jaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman danmenghukum Terdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharap danmeyakini bahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwamemiliki jiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri serta memilikiprinsip untuk menegakkan keadilan seperti yang mulia bapak BismarSiregar.Berdasarkan alasan alasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Hakim mempunyai kebebasan yangbebas atau merdeka dalam menjatuhkan putusan, namun apabila putusantersebut dibawah minimum dari ancaman pidana yang diatur dalam UU RINo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sesuai dengan tujuanpemidanaan dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri;Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh telahsalah melakukan didalam pertimbangan Judex Facti karena tidak menerapkanatau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya