Ditemukan 9775 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-06-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 3182/Pdt.G/2019/PA.Cbn
Tanggal 9 Desember 2019 —
4228
  • faktafakta tersebut serta kesimpulanPemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalildalilpermohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yangberkelanjutan antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti, kKeadaandemikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Pemohondan Termohon dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil,maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli figh yang menyatakan,Alay pl eyed Cus g che Vy crai Aad ad oly dans jl Shall
Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
265136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artikel 12 mengenai "Mere Conduitmengatur:1) Where an information society service is provided that consists of thetransmission in a communication network of information provided by arecipient of the service, or the provision of access to a communicationnetwork, Member States shall ensure that the service provider is notliable for the information transmitted, on condition that the provider:a. does not initiate the transmission;b. does not select the receiver of the transmission; andHalaman 83 dari
    /HUM/2014c. does not select or modify the information contained in thetransmission.2) The acts of transmission and of provision of access referred to inparagraph 17 include the automatic, intermediate and transient storage ofthe information transmitted in so far as this takes place for the solepurpose of carrying out the transmission in the communication network,and provided that the information is not stored for any period longer thanis reasonably necessary for the transmission.3) This Article shall
    Selanjutnya dalam Article 15 mengenai "No general obligation to monitordiatur:1) Member States shall not impose a general obligation on providers, whenproviding the services covered by Articles 12, 13 and 14, to monitor theinformation which they transmit or store, nor a general obligation activelyto seek facts or circumstances indicating illegal activity.2) Member States may establish obligations for information society serviceproviders promptly to inform the competent public authorities of allegedillegal
Putus : 18-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2949 K/PDT/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — PT GANESHA RAPINDO IMPEX, dkk. VS PT GLOBAL FUELS INDONESIA
11674 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat selaku kontraktor, sedianya akan melakukanusaha pertambangan batubara pada wilayah IUP 475a Penggugat I.Usaha jasa pertambangan tersebut sejak proses perencanaan,eksploitasi, dan pengangkutan sebagaimana diuraikan lebih lanjut padahalaman 20 Exhibit 1Scope of Work:The Work to be performed by Contractor shall include the following:(a) General survey and exploration activities, including sampling,taking of assays;(b) Overburden removal, including excavation and removal of topsoiland
Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5743 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PTHI untuk membagikan dividen karena saldolaba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008 PTHI mengalamikeuntungan secara komersial:Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, atas jasayang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesia tanpa melalui BUTdi Indonesia, hak pemajakan berada pada Amerika SerikatBahwa Pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikatmenyebutkan:Business profits of a resident of one of the Contracting States shall
Register : 12-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
ACHMAD ISKANDAR
Tergugat:
PT ATREUS BGLOBAL
11334
  • quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat kabur / tidakjelas (Obscuur Libellum), olen karenanya Gugatan Penggugat patut dinyatakantidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijke Verklaard).EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.Bahwa quod non, apabila Perjanjian Employment Agreement tertanggal 12Oktober 2012 perlu untuk dianggap sah, maka Pasal 22 angka 33 perjanjiantersebut mengatur sebagai berikut:If any all dispute arising which can not be settled amicably by mutual agreement ofboth Parties, such dispute hereunder shall
Register : 09-09-2009 — Putus : 29-04-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44768/PP/M.XII/15/2013
Tanggal 29 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
191138
  • The benefits of this Convention shall not apply to income which may, in accordance with the othof the Convention, be taxed in a Contracting State and which is derived from activities the petwhich do not require substantial presence in that State, including:a) such activities involving banking, shipping, financing, insurance or electronic commerce activitb) activities involving headquarter or coordination centre or similar arrangements providing compadministration, financing or other support; orc)
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED VS 1. BUDIMAN SUGIARTO
313266 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedoys selatan KecamatanKebon Jeruk JAKARTA INDONESIA, to Distribute, Sell and Promote our productsin Indonesia:Ductile lron Pipe & FittingsThis Authorisation letter allows PT ASIAN AGUNG INDONESIA to be an ExclusiveAgent to pursue the business in Indonesia.This Letter of Authorization shall be valid and in full force:: 41 JUNE 2007 to 31 May 2008. ly. ELECGTROSTEEL CASTINGS LIMITED PT.ASIAN AGUNG INDONESIA aj eC Budiman SuqiartaPankaj Poddar Eecact au zUt.
Register : 30-10-2019 — Putus : 27-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PA PASURUAN Nomor 1808/Pdt.G/2019/PA.Pas
Tanggal 27 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13517
  • bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (nusyuZ)kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannyapermohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajibanyang menjadi hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah, maskan (tempattinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalanimasa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syari dalam Kitab Al Iqna juz IVhalaman 46 yang berbunyi :belly BAI y Shall
Putus : 28-03-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 28 Maret 2012 —
4130 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 930.000Kopling GIP dia. 50 mm Rp. 700.000Bend GIP dia. 50 mm Rp. 210.000Bend GIP dia. 1/2 Rp. 288.000Kopling GIP dia. 1/2 Rp. 100.000Seal Tape Rp. 100.000 Cleamp Saddle GIP 2 1/2 Rp. 270.000 Dop dia. 50 mm Rp. 120.000Flange GIP dia. 50mm Rp.360.000Flange GIP dia. 100 mm Rp.360.000 Galian dan Pengelasan/Digging and Welding (Installation) PengelasanRp. 4.000.000 Galian dan Pengembalian Bekas Galian Rp. 10.000.000 Survey and PlanningRp. 4.805.010 Installation feeRp. 27.457.200 Terms and Conditions shall
    930.000Kopling GIP dia. 50 mm Rp. 700.000Bend GIP dia. 50 mm Rp. 210.000Bend GIP dia. 1/2 Rp. 288.000Kopling GIP dia. 1/2 Rp. 100.000Seal Tape Rp. 100.000Cleamp Saddle GIP 2 1/2 Rp. 270.000 28 Dop dia. 50 mm Rp. 120.000Flange GIP dia. 50mm Rp.360.000Flange GIP dia. 100 mm Rp.360.000Galian dan Pengelasan/Digging and Welding (Installation)Pengelasan Rp. 4.000.000Galian dan Pengembalian Bekas Galian Rp. 10.000.000Survey and Planning Rp. 4.805.010Installation fee Rp. 27.457.200 Terms and Conditions shall
Register : 13-02-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 155/Pdt.Bth/2018/PN Dps
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
1.Tourism Indonesia LTD
2.Indo Tourism Ltd
Tergugat:
1.Endah Nur Fitrie Wahyuningsih alias Fitri
2.PT Maluku Divers
8262
  • John Kenton Randolph.14.Bahwa mengingat Direktur dari PARA PELAWAN memiliki kepentingan dariadanya upaya perlawanan ini, maka sesuai dengan British Virgin Island BusinessCompanies Act 2004 (BVI Companies Act) Bagian VI butir 124, poin (1) dengantegas menyatakan bahwa Direktur dari sebuah perusahaan BVI harusmendapatkan persetujuan terlebin dahulu dari para pemegang sahamnya.Bagian VI butir 124 poin 1 BVI Companies ActHalaman 10 dari 28 Putusan Sela No.155/Pdt.BTH/2018/PNDpsA director of acompany shall
Register : 22-01-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 21-10-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Clg
Tanggal 30 Mei 2018 — Pemohon Termohon
107
  • Musthafa AsSibai yang kemudian juga diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:SVM Ay yy al je Ge db Go Llc EL jilly GUA as pds Aang ill shall Gl4g1a Leal gl GUS I glasd g) jall Jae Gluul GS Lege y Guedlile Gu Eleial G4 Ys agS slyAIS Lagi als DSI Gags dl Ded Gun oN) Gude Ga Aan jl 4d Dell Gott Gh oll GeHlm. 27 dari 32 Put.
Register : 26-11-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PA SINJAI Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Sj
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
10138
  • menatakehidupannya dengan menggantungkan pada aspek materi dari mutah yangakan ditetapkan dalam putusan ini, dan/atau setidaknya untuk digunakan olehPenggugat nantinya untuk berusaha agar Penggugat dapat menatakehidupannya lagi pasca terjadinya perceraian dengan Tergugat;Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas,majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Baqarahayat 236, yang diambil alin menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkaraini:Giada fe Us Cag ipa tothe 3538 shall
Register : 18-08-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 06-01-2015
Putusan PA KAB MALANG Nomor 4589/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg
Tanggal 21 Oktober 2014 — PENGGUGAT lawan TERGUGAT
9240
  • Capitalizedterms used herein without definition shall have the respectivemeanings set forth in the CSPLTA.The undersigned, Scott D.
Putus : 15-08-2017 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3665 K/Pdt/2016
Tanggal 15 Agustus 2017 — 1. PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, 2. SKK MIGAS (dahulu BP. MIGAS) VS PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk, dkk
354206 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 4.10.Bahwa nilai dalam PB 16.9463.02.08.0472 tidak berubah karenaadanya revisi, tambahan atau penyesuaian atas Kontrak, dalambentuk apapun tidak akan mengurangi atau melepaskan Surety(Penggugat) akan kewajibankewajibannya berdasarkan JaminanPelaksanaan tersebut, sebagaimana ditentukan dalam angka 5Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond Nomor 16.9463.02.08.0472(Bukti T4) yang dikeluarkan oleh Penggugat sendiri yang menyatakan:revisions, additions or acijusiments of contract, in any formwhatsoever, shall
    Revisions,additions or adjustments of Confract in any from whatsoever shall notreduce or relieve surety of its obligations under this Performance Bona"Yang terjemahan bebasnya adalah:Bahwa ketentuan dalam Performance Bond ini merupakan kewajibanlangsung dari Penjamin tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan revisi,penambahan atau penyesuaian kontrak setiap dari apapun tidak akanmengurangi atau meringankan jaminan kewajbannya berdasarkanPerformance Bond ini:3.
    Revisions,additions or adjustments of contract, in any from whatsoever shall notreduce or relieve surety of its obligations under this Performance Bond."Yang terjemahan bebasnya adalah:"Bahwa ketentuan dalam Performance Bond ini merupakan kewajibanlangsung dari Penjamin tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan. Revisi,penambahan atau penyesuaian Kontrak, dalam setiap dari apapun tidakakan mengurangi atau meringankan jaminan kewajibannya berdasarkanPerformance Bond ini."
Register : 09-05-2011 — Putus : 08-08-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan PT JAYAPURA Nomor 43/PID/2011/PT.JPR
Tanggal 8 Agustus 2011 — MUHAMAD ROHMAN
4828
  • No one shall be held quilty of any criminaloffence on account of any act or omission whichdid not constitute a criminal offence undernational or international law at the time whenit was committed.(tidak seorangpun dipertanggung jawabkan untuksuatu tindak pidana, yang tidak merupakantindak pidana menurut hukum nasional atau hukuminternasional, pada saat perbuatan itudilakukan) ; > Pasal 24 ayat (1) Statuta Roma tentangInternastional Criminal Court (ICC) NationalPersonal Non Retroaktif ; 1.
    No person shall be criminally responsible underthis statute for conduct prior to the entryinto the force of theStatute ;(Tidak seorangpun bertanggung jawab secara75pidana berdasarkan statute ini atas perbuatanyang dilakukan sebelum diberlakukannya statuteinl ) ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHPyang mengakui adanya Retroaktif, hanya berlaku kalauada perubahan Undang Undang, bukan dalam hal adanyaUndang Undang baru ;Menimbang, bahwa Hakim tidak terikat denganketerangan = ahli, terutama
Putus : 17-02-2015 — Upload : 08-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 17 Februari 2015 — GS YUASA CORPORATION VS YUDHI TANTO, DK
329184 Berkekuatan Hukum Tetap
  • These provisions shall also apply when theessential part of the mark constitutes a reproduction of any such well;Bahwa merek milik Tergugat adalah merupakan imitasi dari merekterkenal GS milik Penggugat.
    These provisions shall also apply when the essential part of themark constitutes a reproduction of any such well,Bahwa merek Tergugat adalah suatu tiruan (an imitation) dari merekterkenal GS milik Penggugat.
Register : 11-03-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6933 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 146/B/PK/PJK/2015Business profits of a resident of one of the Contracting States shall be exemptfrom tax by the other Contracting State unless such resident carries on businessin that other Contracting State through a permanent establishment situatedtherein.
Register : 13-01-2016 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PA RAHA Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Rh
Tanggal 20 April 2016 — Perdata -Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi Vs Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
169
  • Ue See olArtinya apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untukdidamaikan maka jalan yang terbaik bagi kKeduanya adalah dipisahkandengan baik;Dan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fiiath athalaq:Tai Cus yc De Ys cui Lead ails aly Guns jl Shall o pled Gus GOUT alas DL!
Register : 23-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
76145 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PTHI untuk membagikan dividenkarena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008PTHI mengalami keuntungan secara komersial;Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, atasjasa yang diserahkan oleh Wajib Pajak Amerika Serikat di Indonesia tanpamelalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada Amerika Serikat;Bahwa Pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikatmenyebutkan:Business profits of a resident of one of the Contracting States shall
Register : 11-04-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Mtr
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11938
  • kata sepakat dibuat oleh pihakpihak yang kompetendan memiliki kapabilitas untuk itu; Mengenai hal tertentu; Mengenai kausa/sebab yang halal.Apabila ternyata perjanjian telah memenuhi syaratsyarat yangditentukan Pasal 1320 KUHPerdata, quad non, maka menurut hukumperjanjian tersebut adalah berlaku sebagai undangundang bagi parapihaknya sebagaimana konsekuensi yuridis Pasal 1338 ayat (1), yaitudengan akibat hukum(rechtsgevolg; legal effect): Perjanjian/kontrak adalah mengikat sebagai undangundang (Shall