Ditemukan 9775 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
76145 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PTHI untuk membagikan dividenkarena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008PTHI mengalami keuntungan secara komersial;Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, atasjasa yang diserahkan oleh Wajib Pajak Amerika Serikat di Indonesia tanpamelalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada Amerika Serikat;Bahwa Pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikatmenyebutkan:Business profits of a resident of one of the Contracting States shall
Register : 11-04-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Mtr
Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11938
  • kata sepakat dibuat oleh pihakpihak yang kompetendan memiliki kapabilitas untuk itu; Mengenai hal tertentu; Mengenai kausa/sebab yang halal.Apabila ternyata perjanjian telah memenuhi syaratsyarat yangditentukan Pasal 1320 KUHPerdata, quad non, maka menurut hukumperjanjian tersebut adalah berlaku sebagai undangundang bagi parapihaknya sebagaimana konsekuensi yuridis Pasal 1338 ayat (1), yaitudengan akibat hukum(rechtsgevolg; legal effect): Perjanjian/kontrak adalah mengikat sebagai undangundang (Shall
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7663 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PTHI untuk membagikan dividenkarena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008PTHI mengalami keuntungan secara komersial;Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat,atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesiatanpa melalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada AmerikaSerikat.Bahwa Pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikatmenyebutkan:Business profits of a resident of one of the Contracting States shall
Putus : 14-03-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 PK/Pdt.Sus/2011
Tanggal 14 Maret 2013 — PT. BERDIKARI INSURANCE, diwakili oleh Muslimin Mawi, selaku Direktur vs Majelis Arbitrase Ad-Hoc cq. JUNAEDY GANIE, SE., MH., ANZIIF (Snr. Assoc)., AAIK (HC)., CLU., ChFC., dan ANANGGA WARDHANA ROOSDIONO, SH., LL.M., FCBArb. dan PT. KALTIM DAYA MANDIRI (KDM)
331163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peraturan yang diatur secara khusus dalampolis merupakan suatu pelanggaran perjanjian;Bahwa Majelis Arbitrase AdHoc dalam surat panggilannya kepada Pemohon/Termohon Arbitrase, telah membuka diri perihal pembentukan anggota Majelisuntuk membahasnya secara bersamasama dalam sidang Majelis, namunPemohon tetap menolak untuk menghadiri sidang;Bahwa selanjutnya berdasarkan polis Machinery Breakdown No. 18. 33.11.000205.03, butir 6.6, Majelis Arbitrase yang berbunyi: All differences arising out ofthis policy shall
Register : 15-06-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 29-03-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 373/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 30 Agustus 2016 — Pembanding/Penggugat : PT TIGA BINTANG MANUNGGAL Diwakili Oleh : BENNY WULLUR,SH&ASSOCIATES
Terbanding/Tergugat : PT COMMODITIES INDONESIA JAYA
118152
  • Hukum Inggrissebagai hukum yang mengatur (governing law) dan arbitrase padaInternational Cotton Association (selanjutnya dalam Jawaban aquo disebutICA) sebagai forum penyelesaian perselisihnan, sekiranya terdapatperselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana ternyata dariketentuanketentuan dalam masingmasing Kontrak sebagai berikut:All disputes will be settled amicably or will be referred to Arbitration inaccordance with the Rules and Bylaws of the International Cotton Associationand shall
Register : 04-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PA Siak Sri Indrapura Nomor 306/Pdt.G/2019/PA.Sak
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5843
  • Hal ini telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr.Musthafa As Sibai dalam Kitab Al Maratu Baina Al Fighi wa AlQanuni yangdiambil alin menjadi pendapat Majelis:fells oe Oe AND Cd Lalse FIM g GLA ee pty Aaa iN Shall GlJam Gilad GS Lega g Cybele Coy Elan! 4b wdYs agSoluy YG) dy tyCe Asa g5 AS Da git Gl GAM Oe AG Udi! GIS I yubd gj)dizilelal) dre toy ddliad 5S) Sy yd Lege aly SSI ceige atl det Guay 5!
Register : 13-10-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PA BANGKO Nomor 279/Pdt.G/2015/PA.Bko
Tanggal 13 April 2016 —
483
  • kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasakasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi kaum yang berfikirMenimbang, bahwa dalam kitab Madda Hurriyah alZawayn disebutkanbahwa apabila suatu rumah tangga sudah goncang dan segala bentuk nasihatdan upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon,maka Islam menolerir adanya perceraian, sebagaimana dikemukakan berikut:Hal 27 dari 32 hal Put No. 0279/Pdt.G/2015/PA Bko.lead ats ae als Gua soll Shall
Register : 20-11-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 17-04-2020
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0806/Pdt.G/2019/PA.Tbh
Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
6033
  • Kitab Mada Hurriyah alZaujiyah, fi alThalag, Hal. 83, berbunyi:Aba NM eet us gy che Vy raid ad als dan 5 Sl Shall Ghai Gs GOULI! als ALY!
Putus : 24-06-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
182320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 174/B/PK/PJK/2015Article 10 (1) Tax Treaty"However, such dividends may also be taxed in the Contracting State ofwhich the company paying the dividends is a resident and according tothe laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of thedividends, the tax so charged shall not exceed:(i) 715 percent of the gross amount of the dividends if the companypaying the dividends engages in an industrial undertaking;(ii) 20 percent of the gross amount of the dividends in other
    cases.This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect ofthe profits out of which the dividends are paid;Bahwa berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dibayar oleh PerseroanTerbatas (PT) di Indonesia kepada pemegang sahamnya di luar negeridapat dikenai pajak di negara tempat pemegang saham tersebut terdaftarsebagai resident (Wajib Pajak).
Register : 17-09-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5398/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg
Tanggal 25 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
5736
  • Musthafa As Sibai, halaman 100, yangberbunyi :ct OEY peSohey YSY Aah ayy pe Ge dllad Lele Ej, GEAN ae ag Ayes jl Shall glAan 9 UAE Dall e585 oh pl) Gyo ail Leal gl GIS yaad 1 jul Nae Glau GS Lege y Geet lie Gu Leia!
Putus : 22-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 22 Juni 2017 — RUBIANTO, Dkk lawan PT. DINAMIKA KARYA UTAMA
25075
  • Dalam Pasal 19 ayat 2 alinea 1 Perjanjian Distribusimenyatakan sebagai berikut :In the event of any dispute among the parties in relation to, or inconnection wth this agreement or a breach hereof which cannot besettled amicably shall be finally settled by arbitration to be conducted inthe English language and to be held in Jakarta under the Rules ofArbitration of the Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI IndonesianNational Board of Arbitration) in respect of such dispute by a panelcomprised of
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
13945 Berkekuatan Hukum Tetap
  • The Court, whose function is to decide in accordancewith international law such disputes as are submitted toit, shall apply:a. International conventions, whether general orparticular, establishing rules expressly recognized bythe contesting states;b. International custom, as evidence of a generalpractice accepted as law;c. The general principle of law recognized by civilizednations;Halaman 109 dari 233 halaman. Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2015d.
    Pasal31 ayat (1) VCLT mengatur bahwa:A treaty shall be interpreted in good faith...in lights ofits objects and purposes.Terjemahannya:Persetujuan penghindaran pajak berganda harusdiinterpretasikan dalam iktikad baik...dalammenerangkan maksud dan tujuannya.
    The Court, whose function is to decide in accordancewith international law such disputes as are submitted toit, shall apply:a. International conventions, whether general orparticular, establishing rules expressly recognized bythe contesting states;b. International custom, as evidence of a generalpractice accepted as law;c. The general principle of law recognized by civilizednations;d.
    Pasal 38 ayat (1) StatutaMahkamah Internasional:The Court, whose function is to decide inaccordance with international law suchdisputes as are submitted to it, shall apply: d. International conventions, whethergeneral or particular, establishingrules expressly recognized by thecontesting states;Sumber penemuan hukum(Sudikno Mertokusumo):e. International custom, as evidence of ageneral practice accepted as law; f.
    Pasal31 ayat (1) VCLT mengatur bahwa:A treaty shall be interpreted in good faith...in lights of itsobjects and purposes.Terjemahannya:Persetujuan penghindaran pajak berganda harusdiinterpretasikan dalam iktikad baik... dalam menerangkan maksud dan tujuannya.(Penambahan huruf tebal dari Pemohon PeninjauanKembali).Halaman 197 dari 233 halaman.
Register : 26-09-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 10/Pid.Pra/2018/PN Mks
Tanggal 30 Oktober 2018 — Pemohon:
H. AMIRUDDIN BIN H. LANAFI
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SULAWESI SELATAN
7024
  • Dalam Universal Declaration of Hukum Rights, hak milik harusdilindungi dan tidak dapat dirampas dengan semenamana sebagaimanatercantum dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:Article 17 (1)Everyone has the right to own property alone as well as in association withothers.Article 17 (2)No one shall be arbitrarily deprived of his property.Atau yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:Pasal 17 ayat (1)Halaman 17 Putusan Nomor 10/Pid.pra/2018/PN MksSetiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri
Register : 01-02-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Dum
Tanggal 13 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
182
  • Menimbang, bahwa pada oprinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
Register : 07-08-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1161/Pdt.G/2019/PA.Bms
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
163
  • Musthafa As Sibai, halaman100:ced DEY 5 agSghey og) Anh ally we ye dlls Lele 1 july GUAM ae ay daa HM shall glang 5M AS all cei ooh kl (ye Aild Lili gl GIS I yaled gall laa Gland OG Lage s Queeliie Qu LeiaON HANI 5 Sad Labll Ane aay Atlal ji 1 ph Lage antsy SSI cage til del Gan gill cede GnArtinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanyaperpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkanbahaya yang serius terhadap pendidikan anakanak danperkembangan mereka,
Register : 30-03-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 14-01-2017
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 803/Pdt.G/2016/PA.Mr
Tanggal 29 Desember 2016 — Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi DAN Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi
174
  • tangga dankeluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalamajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullaah SAW yang diriwayatkan olehAhmad dan lonu Majah berikut :(als oy sealely)) owe Vs pe YTidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkanMenimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ashShabuni dalamkitab Madza Hurriyyatu azZaujaini fi athThalaq juz halaman 83 yangdijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :Led adiy ay aly Gun ill Shall
Putus : 24-06-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
261101 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PTHI untuk membagikandividen karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun2008 PTHI mengalami keuntungan secara komersial;Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, atasjasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesia tanpamelalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada Amerika Serikatbahwa Pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikatmenyebutkan:Business profits of a resident of one of the Contracting States shall
Register : 01-04-2016 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 37/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 13 Mei 2016 — - Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Sumsel cq Kejaksaan Negeri Palembang - PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, dkk
6937
  • dan kebebasannya, setiap orang vwajib tundukkepada pembatasan yang ditetapka dengan undangundang denganmaksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatanatas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutanyang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama,keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakatdemokratis.Demikian menurut Article 29 (2) The Universal Declaration of HumanRights (1984), dinyatakan : (2) In the exercise of his rights andfreedoms, everyone shall
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 992/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
3824 Berkekuatan Hukum Tetap
  • However, subject to the provisions of paragraph 3, suchinterest may also be tmed in the Contracting State iniwhich it arises and according to the law of that state, butif the recipient is the beneficial owner of the interest thetax so charged shall not exceed 10 per cent of the gossamount of the interest.Huruf a, mengatur bahwa tempat kedudukan penerimapenghasilan bunga (negara domisili) dapat mengenakanpajak atas penghasilan bunga tersebut.
Register : 02-06-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 31-10-2019
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Utj
Tanggal 9 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
1913
  • telahditetapbkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anakPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Aqila Ayundabinti Rudi Hendra Gunawan, lahir pada tanggal 11 Februari 2016, sementaradengan perceraian ini antara Penggugat Relonvensi dan TergugatRekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagaisSuami istri untuk mengasuh anak a quo, maka demi kemaslahatan anak danuntuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the bestinterests of the child shall