Ditemukan 11260 data
Dr. HUSNI TAMRIN, S.H., M.H.
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR SELUMA
104 — 44
peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten SelumaT.A 2013;Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Tas Bahwa pengakuan SINANDAR NATA KUSUMA pernahPEMOHON menulis cek Bank Bengkulu No. 795128 tanggal 11Desember 2013;Bahwa pengakuanpengakuan SINANDAR sebagaimana tersebutdi atas lah dijadikan dasarkan oleh Penyidik menetapkanPEMOHON sebagai Tersangka, sedangkan fakta hukumnya : Bahwa SINANDAR NATA KUSUMA lah yang menanda tanganikontrak perjanjian kerja No. 620
Drs. Muhamad Ikhsan Alhak, M.Si bin H. Maksum, MD
Termohon:
Ina Yuliani, S.Sos, M.Si, M.IP binti H. M. Sabran
45 — 17
bulan Januari 2015sampai bulan Agustus 2019 atau selama 20 (dua puluh) bulan, dan PenggugatRekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensiberhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;Menimbang, terhadap pemberian nafkah iddah ini dapat pula diterapkanketentuan dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 175 yang diambil alih oleh MajelisHakim sebagai dalil dalam putusan ini berbunyi:i> g2is ely a2aisl Urgoll Soll a>9 Ildodg.ui Vo aiod 99 Lud adaaill wybe 620
39 — 8
SIMAN bin SUKIMANMUID di Dusun Plotengan KelLumbungrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman, saksiSHANDY ACHUL WALIDIN als AKUL bin SUJONO datang di gudang rosok terdakwadengan membawa 20 (dua puluh) unit battery atau accu dan keduanya telah terjadi transaksidengan kesepakatan harga sebesar Rp 11.500, (sebelas ribu lima ratus rupiah) per kgsedangkan setiap bateray tersebut beratnya ratarata 31 (tiga puluh satu ) kg sehingga keduapuluh bateray beratnya seluruhnya kurang lebih 620 (enam ratus dua puluh
119 — 90
Musyizwarni /SU : 244/03.07/R/2005, tanggal 15 April2005 / Luas : 17.500 M2Sertipikat Hak Milik No. 620/ Kelurahan Pasir Sialang KecamatanBangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau/ Tanggal 20 Juni2005/ An. Herlina / SU : 245/03.07/R/2005, tanggal 15 April 2005 /Luas : 17.500 M2;Sertipikat Hak Milik No. 621/ Kelurahan Pasir Sialang KecamatanBangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau/ Tanggal 20 Juni2005/ An.
Musyizwarni /SU : 244/03.07/R/2005, tanggal 15 April2005 / Luas : 17.500 M2;Sertipikat Hak Milik No. 620/ Kelurahan Pasir Sialang KecamatanBangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau/ Tanggal 20 Juni2005/ An. Herlina / SU : 245/03.07/R/2005, tanggal 15 April 2005/Luas : 17.500 M2;Sertipikat Hak Milik No. 621/ Kelurahan Pasir Sialang KecamatanBangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau/ Tanggal 20 Juni2005/ An.
MusyizwarniSesuai dengan aslinya);Bukti Buku Tanah Hak Milik Nomor 620 Kelurahan Pasir Sialang KecamatanT78 Bangkinang Kabupaten Kampar, tanggal 20 Juni 2005 a.n. Herlina (Sesuadengan aslinya);Bukti Buku Tanah Hak Milik Nomor 621 Kelurahan Pasir Sialang KecamatanT79 Bangkinang Kabupaten Kampar, tanggal 20 Juni 2005 a.n. Nurfadillah(Sesuai dengan aslinya);Bukti Buku Tanah Hak Milik Nomor 622 Kelurahan Pasir Sialang KecamatanT80 Bangkinang Kabupaten Kampar, tanggal 20 Juni 2005 a.n.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. DEDY SUKANDA DE Bin OTONG SUKANDA Diwakili Oleh : MUFTI RAHMAN, SH.
84 — 7
sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan uang yang telah dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 2 Nopember 2012 sebesar Rp. 19.004.000,- (Sembilan belas juta empat ribu rupiah), dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti yang harus dikembalikan oleh Terpidana tersebut;
Sedangkan:
- 1 (satu) berkas surat perjanjian pemborongan pelayanan jasa konsultasi Nomor : 620
105 — 19
HRB (Harapan Rezeki Bungsu);- 1 (satu) buah surat Nomor : 540/001/ASR/I/2015 tanggal 06 Januari 2015 perihal penerbitan Izin penambangan Pasir;- 1 (satu) buah surat Nomor : 620/91/ASR/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal mohon ditinjau kembali Hasil Rapat BPD tanggal 22 Agustus 2016;- 1 (satu) eksemplar surat Nomor : 401/66/ASR/IX/2016 tanggal 01 September 2016 perihal mohon fasilitasi penyelesaian konflik antara CV.
HRB (Harapan Rezeki Bungsu);1 (satu) buah surat Nomor : 540/001/ASR/V2015 tanggal 06 Januari2015 perihal penerbitan Izin penambangan Pasir;1 (satu) buah surat Nomor : 620/91/ASR/X/2016 tanggal 20 Oktober2016 perihal mohon ditinjau kembali Hasil Rapat BPD tanggal 22Agustus 2016;1 (satu) eksemplar surat Nomor : 401/66/ASR/IX/2016 tanggal 01September 2016 perihal mohon fasilitasi penyelesaian konflik antaraCV.Harapan Rezeki Bungsu (HRB) dengan pihak Desa Air Seruk;Halaman 8 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/TPK
HRB (Harapan Rezeki Bungsu);1 (satu) buah surat Nomor : 540/001/ASR/V2015 tanggal 06 Januari 2015perihal penerbitan Izin penambangan Pasir;1 (satu) buah surat Nomor : 620/91/ASR/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016perihal mohon ditinjau kembali Hasil Rapat BPD tanggal 22 Agustus 2016;1 (satu) eksemplar surat Nomor : 401/66/ASR/IX/2016 tanggal 01September 2016 perihal mohon fasilitasi penyelesaian konflik antara CV.Harapan Rezeki Bungsu (HRB) dengan pihak Desa Air Seruk;Tanda terima uang tanggal 31 Agustus
Pembanding/Tergugat II : PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Samarinda
Terbanding/Penggugat I : ARTHUR TONAPA
Terbanding/Penggugat II : ERVAN H. TONAPA
98 — 23
di kantor ParaTergugat, karena dalam Surat Kuasa tersebut sama sekali tidak menjelaskankedudukan Arthur Tonapa dalam hubungan hukumnya dengan Para Tergugat,sehingga sudah sepatutnya Surat Kuasa tersebut dianggap cacat karenatidak memenuhi syaratsyarat pembuatan Suarat Kuasa Khusus.Bahwa somasi yang didalilkan oleh Para Penggugat pada Gugatannya dalamPosita Angka 6 (enam) dalam Gugatannya, dengan ini Para Tergugatsampaikan bahwa somasi tersebut telah dibalas olen Para Tergugat denganSurat Nomor 620
Terbanding/Tergugat I : SAMMY LIM
Terbanding/Tergugat II : VILYANNAKUSUMA
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT
72 — 35
Pengadilan NegeriJakarta Pusat selaku badan peradilan umum tidak berwenang untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;Bahwa dalildalil TERGUGAT II di atas, juga dikuatkan oleh ketentuanPasal 25 UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, pada pokoknya telah membagi kompetensi absolut badanPeradilan menjadi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militerdan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa senada dengan dalildalil TERGUGAT II di atas, yurisprudensiMahkamah Agung Nomor: 620
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
individual, dan final, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";Bahwa KANTOR Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru/Tergugat IV dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangPekanbaru/Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah merupakanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, sehinggasudah sepantasnya dan seharusnya apabila perkara ini diadili olehPeradilan Tata Usaha Negara;Putusan Mahkamah Agung Nomor 620
10 — 0
:Ulej 620 Cum. i> gay plo asa Urge)!
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Nomor : 620/629a/DPU/IX/2004 Perihal Penghentian danPemutusan Hubungan Kerja Paket Kegiatan Perencanaan Umum danPengumpulan Data Teknis Jalan dan Jembatan.31. Surat Pernyataan Perubahan Rekening.Untuk Bukti Surat dari Penasehat Hukum Terdakwa Il, yaitu :1. Berita Acara Penyerahan uang sebesar Rp. 202.000.000, (dua ratusdua juta rupiah).2. Surat Pernyataan Perubahan Rekening.3.
42 — 15
dikeluarkan olehTergugat Il tersebut harga ganti rugi yang ditetapkan tidak layak dan tidakadil, maka berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam UndangUndangTentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan mengadili perkaradimaksud adalah mutlak merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara dan bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum ;Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang berlaku sebagaimana telahditerapkan oleh para hakim dalam berbagai putusan Yurisprudensi antaralain Yurisprudensi MARI Nomor 620
Terbanding/Tergugat III : ERNING MUKTI WIBOWO,
Terbanding/Tergugat I : Drs. ATANG SULAIMAN,
Terbanding/Tergugat II : H. SUBARNO,
Terbanding/Turut Tergugat V : PANITIA PENGADAAN TANAH P dua T KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : NY. AGUSTY RIDWAN, S.H., NOTARIS.PPAT,
Terbanding/Turut Tergugat I : HUSNA DARWIS, S.H., Notaris PPAT,
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI Cq. DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA,
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bogor,
134 — 55
proses konsinyasi ke Ketua PengadilanNegeri Bogor dikarenakan adanya gugatan a quo dan Ketua PengadilanNegeri Bogor pun telah menerima konsinyasi tersebut;Bahwa faktanya Penetapan Lokasi oleh Gubernur Jawa Barat yangdipergunakan sebagai dasar untuk proses Pengadaan Tanah, perubahanpenggunaan tanah, dan peralihnan hak atas tanah dalam PengadaanTanah bagi pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road telah terbit sejaktahun 2005 sebagaimana telah diperbarui terakhir oleh KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor 620
Pembanding/Tergugat II : BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE Diwakili Oleh : Putranta Setyanugraha,SH.,M.Si Dkk
Terbanding/Penggugat : HANS KARYOSE
Turut Terbanding/Tergugat III : DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
Turut Terbanding/Tergugat IV : AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
94 — 44
Desa) nomor 720 berasal dariKihan/Sandi, luas 1650 m2Surat Pelepasan Hak Nomor:593.2/146/gunungputri/2007 tertanggal24/07/2007 dengan Girik (Letter C Desa) nomor 725 a berasal dariEcih, luas 632 m2Surat Pelepasan Hak Nomor:593.2/147/gunungputri/2007 tertanggal24/07/2007 dengan Girik (Letter C Desa) nomor 685 berasal dari HjUnas/Rais Djiun, luas 1.200 m2Surat Pelepasan Hak Nomor:593.2/148/gunungputri/2007 tertanggal24/07/2007 dengan Girik (Letter C Desa) nomor 703 berasal dari Hj.UUn Markunah, luas 620
Terbanding/Penuntut Umum I : HERY BASKORO, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : YOPPY GUMALA, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : RENDY BAHAR PUTRA, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : GUSTI MURDANI CHAN, SH
71 — 35
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,00Belanja Fotocopy, Cetak dan2.1.5.2.6. 230..000,00PenggandaanBelanja Makanan dan Minuman21.5.2.1. 600.000,00Rapat2.1.5.2.25 Belanja Makanan dan Minuman; 1.400.000,00Kegiatan*)Kegiatan Perencanaan2.1.6. 17.500.000,00Pembangunan Desa2.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,002.1.5.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 230..000,002.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002.1.5.2.25. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan*) 1.400.000,002.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,002.1.6.2.23. Belanja Jasa Pihak Ketiga*) 13.200.000,002.2.
Terbanding/Tergugat I : SAENAL Bin BOE
Terbanding/Tergugat II : MANSUR Bin PANGGIH
Terbanding/Tergugat III : FERRY SUGIANTO
Terbanding/Tergugat IV : IDANG Binti MASKUR
74 — 38
Pasal 620 KUHPerdata dan Pasal26 Ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, maka hak atas TanahSHGB Nomor 00128/Kel.Damai Bahagia dan hak atas TanahSHGB Nomor 00129/Kel.Damai Bahagia tersebut telah sahmenjadi milik PEMBANDING, dan selanjutnya berdasarkanketentuan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi Sertifikatmerupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik
168 — 47
Bul. 620.Bahwa selanjutnya pula didasari tindakan Tergugat pada Objek Sengketatersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikanPara Penggugat selaku pemilik hak atas objek sengketa, maka wajar danberalasan hukum apabila didalam gugatan perkara juga Tergugatdihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul kemudiansebagaimana hukumnya;Berdasarkan seluruh uraian dan pemaparan dalam posita tersebutdiatas, maka para penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepadayang terhormat
41 — 23
Utomo.Bendel XVI:Surat Pernyataan Bersama no. 201N11/2007.Surat Dinas Pekerjaan Umum No. 620/0176 tanggal 28 Februari 2008.Surat Pernyataan an.
33 — 22
menyatakan:Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 206/Pat/2018/PT MDNSeseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atautidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan ataurehabilitasi.Perhatikan juga:Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.620
14 — 5
Reg.620/AD/639/G/18, sebagai TERMOHON;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di mukasidang;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannyatanggal 13 Januari 2016 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab.