Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Pemilu
Register : 21-05-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte
Tanggal 30 Mei 2018 — M. GAZALI AMBAR ALIAS GAZALI
162 — 51
  • lebihHalaman 20 dari 35 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tte45 undangan dan HIN pertama 100 undangan untuk membagibagikanundangan di Lingkungan Ngidi, Kel.Makasar Barat dan beberapa saatkemudian HIN datang meminta tambahan undangan kemudian Terdakwaberikan sebanyak 25 undangan kepada HIN;Bahwa undangan kampanye tersebut disebar kepada warga pada tanggal19 Maret 2018 untuk menghadiri kampanye MKMAJU tanggal 20 Maret2018 malam;Bahwa yang mencetak undangan kampanye MKMAJU tersebut adalah PakISRA Pengurus Partai
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kepegawaian
Register : 02-09-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 14-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 11/G./2014/PTUN-Dps
Tanggal 12 Februari 2015 — Penggugat :
- GEDE ADNYA TINDRAWAN,SH
Tergugat :
- DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) SANGLAH DENPASAR
139 — 73
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik; Bahwa dari ketentuan Pasal 40 ayat 3 tersebut diatas, Penggugat tidak adasatupun melanggar ketentuan tersebut dan apabila dikaitkan dengan hasil TimPemeriksaan yang diangkat berdasarkan surat perintah untuk melakukanpemeriksaan Nomor : KP 06.02/II.D9/7177/2014 dimana Tim13Pemeriksa hanya mengeluar Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditujukankepada Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar yang mana laporan TimPemeriksa tersebut hanya menuduh secara subyektif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-09-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 K/Pdt/2014
Tanggal 23 September 2014 — PT BUMI PUTERA BOT – FINANCE melawan JUNAIDI NASUTION, dkk
83 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tindakan Penggugat yang secara salah dan keliru menarik PT.Bumiputera BOT Finance sebagai Tergugat dalam perkara inidipandang bertentangan dengan Prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata, sehingga gugatan yang diajukan PenggugatEror In Persona karena keliru menarik PT. Bumiputera BOT Financesebagai Tergugat dalam perkara ini;c. Bahwa eksepsi gugatan Penggugat Eror In Persona yakni Keliru PinakYang ditarik Sebagai Tergugat berpedoman pada pandapat ahlihukum M.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 20-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 297/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : DANI KURNIAWAN Diwakili Oleh : Kantor Hukum TRUST & JUSTICE
Terbanding/Tergugat I : NOVI KUSUMA YULIADI
Terbanding/Tergugat II : SRI SUNDARI
Terbanding/Turut Tergugat I : SOEGIANTO, SH.,M.Kn.
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN Kabupaten Kudus
85 — 84
  • Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yang digariskanoleh pasal 1340 KUHPerdata (Sebagaimana tercantum dalam bukunyaM.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 25-04-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 49/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 7 Juni 2018 — Pembanding/Tergugat : Yuliana, S.E
Terbanding/Penggugat : YANUAR CAHYADI WIJAYA
36 — 23
  • Tindakan A bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata. Olehkarena itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihakyang ditarik sebagai Tergugat Keliru, salah satu contoh dalam Putusan MANo.601 K/Sip/1975, tentang seorang Pengurus yayasan yang digugatsecarapribadi untuk mempertangungjawabkan sengketa yang berkaitandengan yayasan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2498 K/Pdt/2012
Tanggal 30 Mei 2013 — SUHARDI, dkk VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PTPN XII)
108 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • realisasinya, tetapi justruTergugat dibantu oleh Batalyon 521 pada saat itu kembali mengumpulkan paraPetani yang berasal dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Durenan sebanyak 94 (sembilanpuluh empat) orang dan Dusun Balerejo sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang,dan meminta para Petani untuk pindah ke suatu lokasi yang telah disiapkan yaitu diDusun Tegalrejo dengan ancaman apabila para Petani tidak mau / menolak untukdipindahkan maka akan dinyatakan sebagai anggota Barisan Tani Indonesia (BTI)atau anggota Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-04-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 509 K/Pdt/2010
Tanggal 29 April 2011 — TUMIRAN (ALM) ; PT. PP LONDON SUMATERA, Tbk, dkk
45 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh Penggugat seluruh tanaman dihancurkandengan traktor hingga rata dengan tanah dan dengan perbuatan iniPenggugat tidak pernah menerima ganti rugi tanaman sepeserpun;19.Bahwa Penggugat telah ditekan, dipaksa dan diancam oleh Tergugat Il danTergugat Ill, bahwa apabila tidak memberikan tanah dengan cumacumakepada Tergugat , maka Penggugat diancam akan dicap sebagai PKIkedua;20.Bahwa Penggugat tidak berdaya pada waktu itu, tidak ada rasa takut yangmelebihi rasa ketakutan dituduh sebagai anggota Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 595/B/PK/PJK/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — PT. D & D PACKAGING INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
198 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diajukan oleh kedua belah pihak, judex facti tidak23ilmelakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undangundang, makaputusannya harus dibatalkan;Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, Nomor 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti, suratbukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai akta di bawahtangan yang bersifat partai
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Putus : 06-08-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn
Tanggal 6 Agustus 2015 — ERWIN PASARIBU VS - PT. BANK SUMUT - PURNA KARYA SEJAHTERA ( PKS )
75 — 16
  • Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapat mengajukanexceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorangpengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lelang
Register : 28-05-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 16/G/2013/PTUN.SMD
Tanggal 25 September 2013 — - LA ODE YUSUF EFENDI SIPPA melawan - KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASANAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR; - KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR; - TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR
257 — 222
  • YK tanggal16 Juni 2010 dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara JohanisRichard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugat melawan Kepala PerwakilanBPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, denganObyek Gugatan Surat Tergugat Nomor: S3299/PW.12/5/2009 tanggal 6Oktober 2009 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPCPartai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 yang telahdikuatkan dengan Putusan PTUN
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 02-11-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 33/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat:
H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM,
Tergugat:
Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya
218 — 119
  • Tindakan Tergugat bertentangan dengan pasal 24 UndangUndangNomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yangmenyebutkan:Pasal 24.(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikatuntuk maksudmaksud damali.(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhakmendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atauorganisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannyapemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengantuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasimanusia
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 08-04-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PA JEMBER Nomor 1946/Pdt.G/2020/PA.Jr
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 36
  • Jembersebagian sudah didirikan bangunan berupa rumah tinggal Penggugat II/DARINAH berpuluhpuluh tahun lamanya yang juga merupakan abhliwaris (alm) Soemardi.Bahwa, oleh karenanya ambisi Tergugat terhadap tanah warisan (alm)Soemardi mestinya diajukan dalam bentuk Gugatan contentioso yaituperkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dantergugat), karena sebagian tanah warisan tersebut telah puluhantahun dikuasai ahli waris yang lain;Sehingga Permohonan Penetapan Voluntair yang diajukan
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 27/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
TAUHIDI
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 6
  • 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarayang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karenamelakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-07-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 833 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Juli 2015 — BUPATI (KEPALA PEMERINTAH DAERAH) KABUPATEN TANGERANG cq. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD), dkk VS H. AHMAD SYAHRONI BA Bin (ALM) H. SUGANI, dkk
46 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak atau alasanlain termasuk yang timbul karena pertentangan kepentingan, nepotisme,pertemanan atau suatu asosiasi atau institusi, pertimbangan kemungkinanpensiun, sosialisasi yang keliru terhadap para pelaku profesi hukum,pemerintahan, atau pembentuk undangundang, sosialisasi dengan parapembela atau pembela prospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatuisu dalam suatu pembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaanatau keinginan pemerintah atau partai
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 17-03-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 6/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
SAMARDIN GURIUM, S.Pdi
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
304 — 131
  • Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dikutip:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Lain-lain
Register : 30-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PN PATI Nomor 129/Pid.Sus /2018/PN Pti.
Tanggal 17 Juli 2018 — SUTIKNO bin NGARIJAN,dkk.
484 — 231
  • Pupuk Iskandar Muda ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkanPasal 1 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah perusahaanperseorangan / badan usaha, baik yang berbadan hukum/ bukan Badan Hukumyang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupukbersudsidi hanya dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya ; Halaman
Pengadilan PA SLEMAN Perdata Agama
Register : 11-02-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PA SLEMAN Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Smn
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 5
  • ; Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, penyebabpercekcokan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adakecocokan ; Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat, antaraPenggugat dan Tergugat ada pihak ketiga dari Tergugat ; Bahwa Saksi mengetahui selurun permasalahan antaraPenggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat ; Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah tempat kediamanbersama Penggugat dan Tergugat; Bahwa Saksi tahu pekerjaan Penggugat sebagai pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 27-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562 K/PID/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — MARUDUT SINAGA alias POYO alias PAK AGUNG;
75 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • para petanisawit langganannya, sehingga antara Terdakwa MARUDUTSINAGA dengan UD Miduk dan atau saksi Lastiar Saragi tidakmempunyai hubungan kerja sebagai majikan dengan pekerja ataukaryawan atau buruh.Bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa MARUDUT SINAGA mendapat labaatau keuntungan berdasarkan persentasi atas selisin hargapembelian dari petani sawit dengan harga penjualan sawit kepadasaksi Lastiar Saragi, dan apabila Terdakwa MARUDUT SINAGAdapat menjual sawit dalam partai
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID/TPK /2015/PT.DKI
Tanggal 10 Desember 2015 — WARYONO KARNO
435 — 2441
  • Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 5Desember 2013. 37.1 (satu) buah buku Asli dengan judul Jawaban Atas Pertanyaan Lisan pada Rapat KerjaKomisi VII DPR RI.dengan Menteri ESDM tanggal 18 Februari 2013. 38.1 (satu) buah buku Asli dengan judul Bahan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralPada Rapat Kerja dengan Komsi VII DPR RI Mengenai Tunjangan Kinerja KementerianESDM Dalam Rangka Reformasi Birokrasi tanggal 23 Oktober 2013. 39.1 (satu) buah map merah bertuliskan Fraksi Partai
    SURYAMAN120. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 2 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000,121. 1 (satu) lembar Tanda terima uang tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp. 30.000.000,122. 3 (tiga) lembar Surat nomor : 035/YUKIBIK57/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 besertalampiran123. 4 (empat) lembar Print Out Perincian THR 2012 Komisi VII124. 2 (dua) lembar Print Out Daftar Nama Anggota Yang Sudah Menyerahkan Uang SyukuranHut ke44 Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI125; 41 (empat puluh satu) lembar Slip ATM Mandiri126
    .10.000.000,132. 1 (satu) buku Jawaban atas pertanyaan Lisan pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI denganMenteri ESDM mengenai Asumsi Makro RAPBN 2014 Sub Sektor Minyak dan Gas Bumitanggal 4 September 2013133. 1 (satu) bundel Dokumen Jawaban Tertulis atas Pertanyaan dalam Rapat Dengar Pendapat :Pembahasan Awal Asumsi Dasar ICP, Lifting Minyak Bumi, LPG Bersubsidi, SubsidiBBM, Alpha dan Volume serta Besaran Subsidi BBM dalam RUU RAPBN T.A. 2014tanggal 5 Juni 2013134. 1 (satu) bundel Dokumen APBNP 2013 Partai
    4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineraldan Batubara tanggal 5 Desember 2013. 37.1 (satu) buah buku Asli dengan judul Jawaban Atas Pertanyaan Lisan pada RapatKerja Komisi VIT DPR RI.dengan Menteri ESDM tanggal 18 Februari 2013. 38.1 (satu) buah buku Asli dengan judul Bahan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Pada Rapat Kerja dengan Komsi VII DPR RI Mengenai TunjanganKinerja Kementerian ESDM Dalam Rangka Reformasi Birokrasi tanggal 23Oktober 2013. 39.1 (satu) buah map merah bertuliskan Fraksi Partai
    Putusan Nomor : 37/PID/TPK/2015/PT.DKI. 120. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 2 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000,121. 1 (Satu) lembar Tanda terima uang tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp. 30.000.000,122. 3 (tiga) lembar Surat nomor : 035/YUKIBIK57/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 besertalampiran123. 4 (empat) lembar Print Out Perincian THR 2012 Komisi VII124. 2 (dua) lembar Print Out Daftar Nama Anggota Yang Sudah Menyerahkan Uang SyukuranHut ke44 Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI125. 41 (empat
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 30-09-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 78/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat:
HERIN PURWANTO
Tergugat:
KEPALA DESA PEJOGOL KEC CILONGOK
340 — 236
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai