Ditemukan 11743 data
Urut Berdasarkan
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1819/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1819/B/PK/PJK/2017mendukung pertahanan=sinasional, + =serta memperlancarpembangunan nasional;Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikanterbatas untuk:a.Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional diKawasan Berikat dan Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor(EPTE), atau untuk pengembangan wilayah lain dalam DaerahPabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;Menampung kemungkinan perjanjian dengan negara ataunegaranegara lain dalam bidang perdagangan dan investasi
Register : 13-03-2012 — Putus : 29-05-2012 — Upload : 07-03-2013
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 44/Pid.B/2012/PN.TBK Tanggal 29 Mei 2012 — HANDI Bin NABI; ANDI AGUSMAN Bin PETTA KALLU; ANDI HARUN Bin PETTA LOLO
52 — 29
52 — 29
Andi Agusman selaku Cargo Officer ;Bahwa terdakwa minyak tersebut akan dibongkar ke kapal tankeryang menampung minyak di West OPL Singapura. Selain itu MT.FULFILL memang tidak pernah membongkar minyak di PelabuhanSingapura ;Bahwa kapalkapal yang sudah pernah melakukan kegiatanpemindahan minyak secara ilegal ke MT.FULFILL antara lain:MT.SOECHI ANINDYA, MT.SHUANG HAI, MT.SEA FRON, MT.NEWAMINITI, MT.KHOKUY MARU ;Bahwa terdakwa mengatakan jumlah minyak yang sudah dimuat keMT.
Putus : 07-10-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 191/Pdt.BTH/2015/PN.SBY Tanggal 7 Oktober 2015 — Dr. ANAS YUSUF, Dipl.Krim., SH., MH., MM
melawan
Ny. LILIK SIOESANTY Dkk
152 — 78
152 — 78
juga menjadi saksi ; Bahwa apabila HBG mati, tanah kembali ke Negara dan jika masih dikuasai Negara harus mendata ;Bahwa Wisma Semeru masih dikuasai Negara ; Bahwa pada tahun 1959 tanah kosong dan ada bangunannya tidak dihuni ; Bahwa saat itu perkara di Pengadilan Negeri menang, banding di Pengadilan Tinggi menang dan di Mahkamah Agung kalah ; Bahwa saksi bekerja di Polda Jatim sejak tahun 1972 ; Bahwa yang merawat gedung Wisma Semeru diurus oleh pihak lain ; Bahwa fungsi Wisma Semeru pernah untuk menampung
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1821/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 —
15 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menampung kemungkinan perjanjian dengan Negara laindalam bidang perdagangan dan Investasi, KonvensiInternasional yang telah diratifikasi, serta kelazimanInternasional lainnya;c. Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melaluipengadaan vaksin yang diperlukan dalam rangka ProgramImunisasi Nasional;d. Menjamin tersedianya peralatan fTentara NasionalIndonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yangmemadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dariancaman eksternal maupun internal;e.
Register : 28-10-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN Mukomuko Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mkm Tanggal 6 Januari 2022 — Penuntut Umum:
SASNANDRA MARINA, SH.
Terdakwa:
SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL Alm.
113 — 37
SASNANDRA MARINA, SH.
Terdakwa:
SRI MIRA DESWITA Als SRI Binti SYAHRIL Alm.
113 — 37
melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan I;Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkansesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli; menjualmempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperolehuang pembayaran atau menerima uang; membeli adalah: memperoleh sesuatumelalui penukaran (pembayaran) dengan uang; menerima adalah: menyambut,mengambil (mendapat, menampung
Putus : 13-02-2017 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Sby Tanggal 13 Februari 2017 — MUHAMMAD SHOLEH
melawan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Dkk
291 — 115
291 — 115
Namun, karenadalam pembangunannya tidak direncanakan untuk penerbangan sipil,Lanudal Djuanda tidak memiliki fasilitas untuk menampung penerbangansipil sehingga kemudian otoritas pangkalan saat itu berinisiatifmerenovasi gudang bekas Batignolles untuk dijadikan terminalsementara. Dan jadilah Lanudal Djuanda melayani penerbangan sipilyang pengelolaannya sejak 7 Desember 1981 dilakukan oleh DirektoratJenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan RI.
Register : 15-06-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 25 Agustus 2016 — Pidana Korupsi
- ANDRI TRISTIANTO SUTRISNA
338 — 408
338 — 408
Pengertian MenerimaMenimbang, bahwa kata menerima sesungguhnya tidak memiliki artikhusus baik dalam pengertian seharihari maupun dalam istilan hukum,namun demikian yang perlu dicermati adalah bagaimana memaknai katamenerima sesuai dengan konteksnya; Menimbang, bahwa kata menerima mempunyai arti menyambut,mengambil, (nendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dsb.
Putus : 06-10-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 36/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg Tanggal 6 Oktober 2011 — ARROYAN (TERDAKWA 1) ; JEFFRY ARSAND, S.Sos (TERDAKWA 2) ; SUPERIYO HANDAYANI, SE (TERDAKWA 3)
119 — 22
119 — 22
bantuandana BLMP RR Susulana dalah Fasrun/ Para Terdakwa bersamasama denganKepala desa Jambu Kidul Bu Wiyanti, tetapi Buku Rekeningnya tidak dikasihkankepada Pengurus KSMP Jetis 2 ;Bahwa yang dipakai untuk mengambil uang bantuan dana BLMP RR SusulanKSMP Jetis 2 hanya berbentuk kertas lembaran, dan yang memegang adalah saksiBahwa dapat mengetahui kalau Rekening untuk menampung uang bantuan danaBLMP RR Susulan KSMP Jetis 2 sudah dibuatkan, tahunya adalah dari petugasFasrum, yaitu diantara ketiga Terdakwa
mendatangi satu persatu para anggota, kemudian mengumpulkansyaratsyarat untuk mendapatkan bantuan dana BLMP RR Susulan, syaratsyarattersebut antara lain foto copy KTP, KK, dan foto rumah yang rusak akibat terkenabencana alam gempa;Bahwa saksi mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkanBantuan BLMP RR Susulan dari pemerintah yaitu :" Membentuk KSMP (Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan)= Menunjuk Pengurus dalam KSM.P tersebut;" Mengajukan Proposal;" Membuka Rekening KSMP untuk menampung
Membuat rekening untuk menampung bantuan dana BLMP RR Susulansetelah catr;Bahwa jumlah potongan bantuan dana BLMP seluruhnya (tahap I dan tahap II) yangdiserahkan KSMP Jrebeng 7 kepada Fasrum yaitu Terdakwa Arroyan, Jeffry danSuperiyo sebesar Rp.6.400.000, x 13 = Rp.83.200.000, (delapan puluh tiga juta duaratus ribu rupiah) ;Bahwa adanya potongan tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan, karena melanggaraturan, dan menyebabkan kerugian Negara, sehingga setiap anggota KSMP Jrebeng7 tidak menerima Bantuan
dana BLMP RRSusulan KSMP Keplok bukan anggota/ pengurus KSMP, tetapi sepengetahuansaksi yang membuat Buku Rekening untuk menampung dana BLMP RR SusulanKSMP Keplok, adalah Kepala Desa Jambu Kidul/ Bu Wiyanti bekerja samadengan Fasrum;Bahwa sepengetahuan saksi persyaratan yang harus di penuhi untuk mendapatkanbantuan dari Pemerintah dalam program bantuan BLMP RR Susulan, bukan 421 KSMP Keplok yang membuat, tetapi yang membentuk KSMP, yang membuatProposal dan yang membuka Rekening KSMP Keplok adalah
Yodya Karya adalah menampung seluruh datadata yangditerma dari DPU untuk dicatat semuanya ;Bahwa saksi mengetahui dalam pemberian bantuan dana BLMP RR Susulanterdapat penyimpangan diantaranya adalah :" Terjadi Pemotongan Dana BLMP RR Susulan ;" Pembentukan KSMP tidak benar karena bukan masyarakat yang membentuk,tapi KSMP dibentuk oleh Kepala Desa ;" KSMP tidak pernah membuat Proposal, Dokumen Pencairan dan LPJ(Laporan Pertanggung Jawaban), karena dalam program BLMP RR Susulandi Desa Jambu Kidul,
Register : 16-05-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 20-03-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 26/G/2013/PTUN.Smg. Tanggal 24 Oktober 2013 — MARHENI Dkk melawan BUPATI KLATEN
82 — 39
82 — 39
sah maka para saksi menyatakan halyang Sama 5 222222 nn nnn Bahwa setelah selesai penghitungan suara selanjutnya surat suara ditatalagi dan dimasukkan dalam kotak suara, kemudian ditandatangani olehpara calon Kepala Desa, tetapi ada calon yang sudah pulang sehinggadimintakan tanda tangan pada besok harinya oleh panitia; Bahwa tidak dibentuk semacam badan pengawas dalam pelaksanaanPilkades;292 2222255222 n sence Bahwa ada peraturan yang mengatur soal pembentukan badanpengawas dalam Pilkades yang menampung
Register : 31-03-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN SINGKEL Nomor 32/PID.SUS/2016/PN.SKL Tanggal 27 April 2016 — -SAMSIR SIHOTANG Bin Alm MUAL SIHOTANG,; MUHAMMAD YUSUF CHANIAGO TOBING Bin ZAIFUL AMRI CHANIAGO,; MARITO SITOMPUL Bin TUA SITOMPUL, dan TAMBA TUA LUMBAN TOBING Bin MANAEK LUMBAN TOBING,;
90 — 20
90 — 20
menggadaikandan sebagainya sedangkan mengoperasikan adalah suatu tindakan yangmenggerakkan atau mengendalikan benda agar sesuai dengan keinginan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI No. 57 tahun 2014 tentang perubahan kedua atasperaturan menteri kelautan dan perikanan Nomor per.30/men/2012 tentangusaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara RepublikIndonesia kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untukmenangkap ikan, termasuk menampung
Register : 11-08-2009 — Putus : 22-03-2010 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.SP Tanggal 22 Maret 2010 — 1. I WAYAN SUWALI: 2. WAYAN SARDIKA: 3. I NYOMAN SARDIKA 4. I WAYAN LILIR : 5. I WAYAN WIBAYU : 6. I WAYAN RENAN : 7. I MADE MOTAR :8. I KOMANG WIRTA :9. I KETUT SUNETA : I KADEK MURDANA : I NYOMAN SUAMA : I MADE SUADA : Yang dalam hal ini diwakili oleh para ADVOKAT masing-masing bernama :
1. NI NYOMAN SRI WIDHIYANTI,SH ;
2. AGUS SAMIJAYA,SH.MH ;
3. DEWA ALIT SUNARYA,SH ;
4. I KETUT SUTRESNA,SH ;
5. WIHARTONO,SH ;
6. Drs.E.W.INDRAWAN,SH ;
7. AGUS SUJOKO,SH ;
8. PUTU ARTAWAN,SH ;
9. I GST MADE AGUNG WARDANA,SH ;
10. BUDIONO,SH
MELAWAN
1. NI WAYAN NYOBLENG . 2. I WAYAN GEDE TRIJULIANA 3. I MADE JERO 4. I NYOMAN RAKA 5. I NYOMAN MURTA Spd.S.P 6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB KLUNGKUNG
127 — 66
127 — 66
Bahwa setelah ada permohonan sertifikat atas tanah tersebut, ada kekhawatiran darimasyarakat akan adanya larangan dari para Tergugat;Bahwa saksi tidah tahu ada pengumuman di desa mengenai terbitnya sertifikat hakmilik;Bahwa benar setelah ada kekhawatiran dari masyarakat terhadap tanah tersebut,masyarakat telah melakukan pendekatan dengan Dusun Ceningan Kangin dan DusunCeningan Kawan dan datang ke Kantor Kepala Desa untuk menyelesaikan kasustanah secara kekeluargaan;Bahwa benar Kepala Desa hanya menampung
Register : 13-09-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 41/G/2018/PTUN.BNA Tanggal 27 Desember 2018 — Penggugat:
NYAK ALI
Tergugat:
BUPATI ACEH BARAT
235 — 173
NYAK ALI
Tergugat:
BUPATI ACEH BARAT
235 — 173
Menampung dan menyalurkan aspirasi rakyatgampong kepada Pemerintah GampongMenimbang, bahwa setelah memperhatikan buktibukti surat maupunsaksi di persidangan, ditemukan faktafakta hukum yang terkait dengan prosespenerbitan objek sengketa, yang diuraikan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat di angkat sebagai keuchik Gampong Pasi Meugatberdasarkan keputusan Tergugat Nomor 601 tahun 2013, tanggal 27Agustus 2013, dengan masa jabatan Tahun 20132019 (vide bukti P1);Bahwa pada tanggal 30 April 2018, ketua Tuha
Register : 09-11-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Mtr Tanggal 25 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 12
27 — 12
mengantar bantuan gempa, karena setahu Saksi pemohon danTermohon adalah relawan gempa yang menampung bantuanSsumbangan untuk gempa. Pada saat Termohon menyajikan tamumakanan Pemohon datang menemui Saksi dan mengatakan: Sayaserahkan anak Bapak karena saya sudah capai dengan anak bapakdengan talak satu , lalu Saksi mengatakan ya sudah.
Putus : 20-10-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 — HARTONO SOHOR VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
101 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sejalandengan bunyi penjelasan Pasal 48 UndangUndang KUPyangmenyatakan:"Untuk menampung halhal yang belum cukup diatur mengenai tatacara atau kelengkapan yang materinya sudah dicantumkan dalamUndangundang ini, diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah.
Register : 03-08-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 143-K/PM.I-01/AD/VIII/2016 Tanggal 27 September 2016 — Sukriadi, Praka, NRP 31050032420285
99 — 38
99 — 38
sekitar pukul 08.00 Wibatas perintah Danramil 27/PB untuk mengikuti tes urin di Makodim0104/Atim bersama 22 (dua puluh dua) orang personel jajaran Kodim0104/Atim lainnya.Bahwa sesampainya di Aula Yudha Kodim 0104/Atim Terdakwa dan22 (dua puluh dua) anggota lainnya dikumpulkan untuk menerimapengarahan dari Kasdim 0104/Atim dan dilanjutkan menerimapengarahan dari Kepala BNN Kota Langsa, setelah pengarahanTerdakwa dan anggota yang akan diperiksa urinnya didata dandiberikan gelas plastik bening untuk menampung
Register : 29-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN RENGAT Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Rgt Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
FEBRI ERDIN SIMAMORA SH
Terdakwa:
EKO APRIANTO Alias APRI Bin MULYONO
56 — 7
FEBRI ERDIN SIMAMORA SH
Terdakwa:
EKO APRIANTO Alias APRI Bin MULYONO
56 — 7
menyerahkan Narkotika GolonganI;Menimbang, bahwa kalimat menawarkan untuk dijual berarti negosiasiyang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;Menimbang, bahwa kata menjual berarti memberikan sesuatu kepadaorang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN RatMenimbang, bahwa kata membeli berarti memperoleh sesuatu melaluipenukaran (pembayaran) dengan uang;Menimbang, bahwa kata menerima berarti menyambut; mengambil(mendapat, menampung
Register : 07-12-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 893/PID.SUS/2016/PN RAP Tanggal 6 Maret 2017 — Pidana
- EKO PERKASA PUTRA Alias EKO
21 — 3
21 — 3
. ; pada halaman 1183, yangdimaksud dengan menerima (v) adalah menyambut, mengambil (mendapat,menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwasetiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah,oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidakdilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukansecara tanpa
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1816/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menampung kemungkinan perjanjian dengan negara ataunegaranegara lain dalam bidang perdagangan dan investasi;c. Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melaluipengadaan vaksinvaksin yang diperlukan dalam rangkaProgram Imunisasi Nasional;d. Menjamin tersedianya peralatan Tentara NasionalIndonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yangmemadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dariancaman eksternal maupun internal;e.
Putus : 21-07-2009 — Upload : 22-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 103/Pid.B/2008/ PN.Pwk Tanggal 21 Juli 2009 — CHEN YI TING
123 — 43
123 — 43
Sun Fu Indonesia telah menampung tenaga kerja dari lingkungansetempat sampai perbatasan Kabupaten Subang, yaitu sebanyak 1.200 (seribu duaratus) tenaga kerja (data pendukung terlampir dalam pembelaan ini);Menimbang, bahwa terhadap pledoi terdakwa point 1 s/d point 5 Majelis Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwasejak tahun 2002 Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta telahmengetahui pembuangan
Putus : 15-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN PASURUAN Nomor 80/Pid.B/2016/PN Psr Tanggal 15 September 2016 — MUSTINA BIN ROCHMADIN
105 — 25
105 — 25
Putusan Nomor 80/Pid.B/2016/PN Psre Bahwa mengenai seberapa pantas dan adil pidana yang akan dijatuhkankepadaterdakwa tersebut mengingat bahwa suatu pemidanaan haruspula memperhatikan dan menampung nilainilai sosiologis dan keadaanpsykologis terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut ;e Bahwa oleh karena itu Majelis harus mencari dan menemukanalasanalasan yang masuk akal dan dapat diterima sehingga akandiperoleh suatu ukuran pemidanaan yang betulbetul mencerminkan rasakeadilan baik bagi masyarakat