Bahwa manadahulunya satu pancang bidang tanah trsebut diperoleh kakek tergugatadalah dari pancangan maupun penentuan pembagian oleh pemerintahanterkait, (keadaan tersebut sesuai dengan ketika jamannya land use/penggunaan tanah) dengan pencetakan sawah ex Keppres No.54 tahun1960 dalam kerangka perwujudan land reform Pasal 16 (ayat 1f.

badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memeliharatanah negara secara turun temurun dalam waktutertentudan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:= sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;=" surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah land reform

Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah land reform;Halaman 38 dari 247 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2018/PN Smr=" Surat Ijin garapan/membuka tanah; atau=" surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti1.

Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform;= surat ijin garapan/membuka tanah; atau=" surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti3.

Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah land reform;= surat ijin garapan/membuka tanah; atau= surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.

,badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memeliharatanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentudan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:v sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya; surat Sewamenyewa tanah;Y surat keputusan penerima obyek tanah land reform

Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diljinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang

Dengan mendasari Doktrin Hukum Maulana Abu Kalam Azad, dalam S.Jaffer Hussain : Marriege Breakdown Under The Law Reform Act, 1976: AComnporative View , IIU Law Journal, Vol 1 No. 1, 1989, hal 126: If onthe object of the marriage being defeated, separation has not been allowedto the parties, this would has been a cruel limitation of the right of freechoice and society would have been deprived of a happy married state oflife.

suatu sebab yang dilarang/Suatusebab yang halal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1335KUHPerdata, yang menyebutkan suatu perjanjian tanpa sebab atauyang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang,tidak mempunyai kekuatan, maka dengan demikian apabila suatuperjanjian mencangkup hal yang dilarang seperti tersebut di atas,menyebabkan perjanjian tersebut batal demi/karena hukum;(Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, Hal. 48, Elly Herawati & HerlienBudiono, Penerbit National Legal Reform

Yurisprudensi putusan MA RI Nomor Perkara 1808 K/Pdt/2007tanggal 28 Januari 2008, dengan kaidah dan dasar hukumKonsekuensi logis dari Suatu perjanjian yang dibuat berdasarkanketidakwenangan mengakibatkan batalnya perjanjian dan seluruhtindakan dan dokumen yang dibuat berdasarkan perjanjiantersebut;(Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, Hal.90100, Elly Herawati &Herlien Budiono, Penerbit National Legal Reform Program);2.5.Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas bahwa ParaTergugat telah

menguasai sebidangTanah tapak perumahan di wilayah kecamatan Percut Sei Tuan No. 590/108/SK/X/2013 tertanggal 02 Oktober 2013, diberi materai secukupnya, yangtelah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberitanda Bukti T Il1;Foto Copy Surat Pembagian Tanah Objek Landreform No.592.13/362/DS/1986, telah diberi Materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisirsesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T Il 2;Foto copy Surat Gambar sebidang tanah Negara objek Land reform

JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.

Amin Lembesebagai penerima redistribusi atas bidang tanah darat dimaksud;e Bahwa status tanah semula adalah tanah kelebihan milik Tuan Laow LanEng yang terkena Land Reform, dimana tanah kelebihan tersebut oleh TuanLaow Lan Eng dikembalikan kepada Negara, dan oleh Negara direstribusikankepada Sdr.

Mengenai Landreform atau Redistribusi Tanah.Bahwa secara harfiah perkataan landreform berasal dari bahasa Inggris,yaitu : land, yang artinya tanah dan reform yang artinya perubahan, perombakan.Landreform berarti perombakan terhadap struktur pertanahan, akan tetapisebenarnya yang dimaksudkan bukan hanya perombakan terhadap strukturpenguasaan pertanahan, melainkan perombakan terhadap hubungan manusiadengan manusia berkenaan dengan tanah guna meningkatkan penghasilan petani;Bahwa dalam pengertian yang

terbatas, istilan agrarian reform dikenalsebagai landreform, dimana salah satu programnya adalah yang banyak dikenaladalah redistribusi tanah (pembagian tanah).

Namun seringkali antara agrarianreform dan landreform dianggap identik, meskipun sebenarnya sudah disepakatisecara umum bahwa pengertian agrarian reform lebih luas daripada landreform.Pengertian landreform menurut ketentuan Undangundang Pokok Agraria adalahpengertian dalam arti luas, dan perumusannya sesuai dengan pengertianlandreform yang dirumuskan oleh Food and Agriculture Organization (FAO), yaitusuatu. program tindakan yang saling berhubungan yang bertujuan untukmenghilangkan penghalangpenghalang

Tanpa perlu berpanjang lebar,sudah menjadi pemahaman para penegak hukum bahwa girik memiliki kekuatan hukumsebagai dasar kepemilikan yang semenjak reformasi tanah (land reform) dan juga atasdasar hukum pertanahan Indonesia dapat menjadi dasar pengurusan sertipikat tanah. Tidakpernah terjadi di Indonesia girik diubah menjadi SPPT yang tidak memiliki nilai hukumsebagai dasar kepemilikan tanah. Girik berkekuatan hukum karena berdasarkan tanah adatatau hak ulayat.

Foto Copy Surat Izin mengerjakan (menggarap) tanah Nomor : 39PL atas namaAmmuddin Barus yang diterbitkan oleh Panitia Land reform Daerah KabupatenDeliserdang tertanggal 25 Oktober 1965, diberi tanda bukti: P.3 ;4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor :26/3/SGR/PAT/1975, tertanggal 17 Juli 1975 atasnama Aminuddin Barus yang diterbitkan kepala Kampung Sigara gara, KecamatanPatumbak Kabupaten Deli serdang, diberi tanda bukti: P.4 ;5.

Oleh karenaitu. usahausaha Pemerintah yang bersifat monopoli hanya dapatdiselenggarakan dengan undang undang (pasal 13 ayat 3).Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang pada dewasa inisedang menjadi dasar daripada perubahan perubahan dalam strukturpertanahan hampir diseluruh dunia, yaitu dinegaranegara yang telah/ sedangmenyelenggarakan apa yang disebut "landreform" atau "agrarian reform" yaitu,bahwa "Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktip olehpemiliknya sendiri

keagamaan, atauinstansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan,memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurundalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidakmelanggar ketentuan peraturan perundangundangan.2) Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:= sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform

badan keagamaan, atauinstansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan,memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurundalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidakmelanggar ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform

JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.

Jurnal Rechtsvinding,BPHN, Kemenkumham RI. 2019;e Artikel berjudul Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusiterhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Konstitusi,Mahkamah Konstitusi RI. 2019; The Prosecution of Money Laundering in Corruption by KPK,Journal of Mimbar Hukum, No. 2, Vol. 28, 2016; The Reform of Corruption Eradication in Indonesia: The PrismaticLaw in The Recent Context, Journal of the Mimbar Hukum of theGadjah Mada University No.1 Vol 25, 2013;e Pembicara pada International Society

for Reform of Criminal LawConference, Brisbane, Australia dengan materi The Establishment ofLocal AntiCorruption Commission in Combatting DecentralizedCorruption in Indonesia, 2019;e Pembicara pada the Annual International Conference onInterdisciplinary Legal Studies, Oxford, United Kingdom dengan materiHalaman 47 dari 82 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN SonThe Comparative Analysis on Criminal Provisions in Cartels BetweenUK and Indonesia. 2018;e Pembicara pada the Annual International Conference

Pembayaran biaya land reform dan pajakpajak terkait serta biayapengurusan pembuatan sertifkat melalui Notaris Linda Aprianti,Maka berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, Tergugat Intervensi dengan inimemohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang dalam perkara ini berkenan menetapkan Putusan yang amarputusannya, sebagai berikut :I.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pasal6, yang menyatakan bahwa bila tanah milik Adat,yang jatuh menjadi tanah Negara dan digunakanoleh pemerintah sendiri, maka Pemerintah yangbersangkutan, berkewajiban memberikan ganti rugikepada bekas pemilik tanah adat, yang besarnyaditetapkan oleh panitia Land Reform/PanitiaSembilan;Hal. 52 dari 85 hal. Put. No.2340 k/Pdt/20146.2. Kepres Nomor 55 Tahun 1993:a. Pasal 7 menyatakan bahwa : Panitia Pengadaantanah untuk kepentingan umum terdiri dari:1).

Pasal 6, menyatakan bahwa tanah milik adat yangjatuh pada Negara dan oleh pemerintah diberikankepada yang berhak atau yang digunakan sendiri olehPemerintah, diberikan ganti rugi kepada bekas pemiliktanah adat, yang besarnya ditetapkan oleh panitiaLand Reform;2.2.4.

suatusebab yang dilarang/suatu sebab yanghalal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata,yang menyebutkan suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telahdibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidakmempunyai kekuatan, maka dengan demikian apabila suatu perjanjianmencangkup hal yang dilarang seperti tersebut diatas, menyebabkanperjanjian tersebut batal demi/karena hukum;(Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, Hal. 48, Elly Herawati & HerlienBudiono, Penerbit National Legal Reform

Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor Perkara : 1808 K/Pdt/2007,tanggal 28 Januari 2008, dengan kaidah dan dasar hukumKonsekuensi logis dari suatu perjanjian yang dibuat berdasarkanketidakwenangan mengakibatkan batalnya perjanjian dan seluruhtindakan dan dokumen yang dibuat berdasarkan perjanjiantersebut;(Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, Hal.90100, Elly Herawati &Herlien Budiono, Penerbit National Legal Reform Program);Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka jelas bahwa ParaTergugat telah melakukan

Drs.ERLAN KARTASASMITA sebagai Kepala Sub Bagian Umum padaLembaga Pemasyarakatan Klas Sukamiskin.1 (satu) berkas print out Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang bersumberdari Institut for Criminal Justice Reform www. icjr.or.id1 (Satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor: SEK26.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 tentangPengangkatan Sdr.

ERLANKARTASASMITA sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada LembagaPemasyarakatan Klas Sukamiskin.1 (satu) berkas print out Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasidan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang bersumber dari Institut forCriminal Justice Reform www. icjr.or.idHalaman 96 dari 143 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdg83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor: SEK26.KP.03.03

Drs.ERLAN KARTASASMITA sebagai Kepala Sub Bagian Umum padaLembaga Pemasyarakatan Klas Sukamiskin.1 (Satu) berkas print out Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang bersumberdari Institut for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor: SEK26.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 tentangPengangkatan Sdr.

Bp.Bahwa dalam memori penjelasan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Il.Dasardasar dari hukum agraria nasional angka (7) paragraf pertamadisebutkan :Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang pada dewasa inisedang menjadi dasar daripada perubahan perubahan dalam strukturpertanahan hampir diseluruh dunia, yaitu dinegaranegara yangtelah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut "landreform" atauagrarian reform" yaitu, banwa "Tanah pertanian harus dikerjakan ataudiusahakan secara aktip oleh pemiliknya

Bp.telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut "landreform" atau"agrarian reform" yaitu, bahwa "Tanah pertanian harus dikerjakan ataudiusahakan secara aktip oleh pemiliknya sendiri".Paragraf empat disebutkan:Ketentuan pasal 10 ayat 1 tersebut adalah suatu azas, yangpelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut (ayat 2). Dalamkeadaan susunan msyarakat kita sebagai sekarang ini maka peraturanpelaksanaan itu nanti kiranya masih perlu membuka kemungkinandiadakannya dispensasi.