Ditemukan 10721 data
161 — 82
dimaksud sejumlah Rp. 3 Milyar,dan uang sejumlah tersebut telah dibayarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat sebagaimana Penggugat telah menerima uang sejumlahtersebut dari Tergugat; Bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada angka 8 diatas,Penggugat telah melengkapi selurun dokumen yang diperlukan dantelah menyerahkan dokumen tersebut kepada Tergugat;Bahwa diantara dokumen yang diserahkan Penggugatkepada Tergugat, adalah Surat Keputusan Kepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah Nomor: 522.4.203/567
Terbanding/Penggugat : Soedarmoy
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Berau.
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Tanjung Redeb
Terbanding/Turut Tergugat III : Prayitno
82 — 48
Ketiga, Surat Tanda Bukti Laporan kehilangan di Polres Berau No.POE:STPL/567/B/V/2004/KSPK tanggal 26 Mei 2004 sebagaimanabukti T.1.9, perlu dipertimbangkan apakah ketika Pembanding/dahuluHalaman 41 dari 47 Putusan Nomor 197/PDT/2020/PT SMRTergugat membuat surat kehilangan tersebut tidak diketahui olehTerbanding/dahulu Penggugat?;d.
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasil perundingan bipartit tersebut pada intinyatelah gagal dan untuk selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melaluimediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi.Bahwa mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bekasi telah mengeluarkan Anjuran tertulis No.567/2617/HISyaker/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 (Bukti P3) yang pada amarnyamengajurkan halhal sebagai berikut :MENGANJURKAN1) Agar Pemutusan hubungan kerja oleh pihak Pengusaha PT.
145 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair, namun dipersidangan Hakim membuktikan dakwaan Subsidair yakni Pasal 3 ayat (1)Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang R.I Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,dengan memperhatikan Surat Edaran Direktorat Penuntutan JampidsusKejaksaan Agung RI Nomor: 567
DADANG SURYAWAN, SH
Terdakwa:
1.EDI ADITYA SUSANTO alias ENDOK bin SANTOSO
2.ROMDONI bin MUSTARI
162 — 66
Beralamat di Graha Mandiri Residence D.9, Kelurahan Patemon, KecamatanGunung Pati, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/ SK,Pdn/ ADVTH/VIH/ 2018, tanggal 30 Agustus 2018 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca :Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Semarang ;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 567/ Pen.Pid/ B/ 2018/ PN Smgtentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor
55 — 7
Sebidang Tanah ukuran 60 m X 40 m dengan buktikepemilikan Akte Jual Beli atas nama Tergugat (bekas perusahaanbatu bata) yang berada Kabupaten Sumenep, Tersebut dikuasaloleh Tergugat dalam keadaan Pasif;Putusan No.0250/Padt.G/2017/PA.Kgn, Hal 6 dari 567. 2 (dua) buah mobil Pick Up L300 dengan nomor Plat L 191LBS, atas nama BPKB Arip Mustaim, S.E dan dari dua Pick uptersebut satu Pick Up dijual senilai Rp. 70.000.000, (tujuh puluhjuta rupiah) dan uangnya untuk membayar hutang.
147 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 09 Mei 2013 bertempat di balai desa CantiKecamatan Rajabasa Lampung Selatan, Tergugat besertaJajarannya bersama dengan staf Kementerian ESDM mencobamelakukan sosialisasi tentang akan adanya proyek pengeboranpanas bumi, namun kegiatan tersebut mendapat penolakan yangtegas dari 567 anggota masyarakat adat;02. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013, Para Pemohon Kasasimenyampaikan surat somasi yang ditujukan kepada CamatRajabasa, PT.
132 — 74
IV2014Perihal Jawaban Panggilan, sesuai print out asli, diberi tanda 1.12 ;13.Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 557/EPS.SDM/IV/2014 tertanggal 02 April2014, copy dari copy, diberi tanda 1.1314.Fotocopy Surat tertanggal 5 Mei 2014 Nomor: 026/LOHV/EPS/V/2014, perihalJawaban Panggilan , Print Out Asli, diberitanda T.1415.Fotocopy Surat tertanggal 22 Agustus 2014 Nomor: 034/LOHVEPS/VIIV2014perihal Jawaban atas Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Print Out Asli, diberi tandaT.15;16.Fotocopy Salinan Putusan No. 567
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero,Tbk.
Terbanding/Tergugat II : KPKNL
46 — 26
,Hukum Acara Perdata, hal 567);Oleh karena akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yangHalaman 16 dari 53 Putusan Nomor 303/PDT/2020/PT SBYsempurna, maka apabila kebenaran akta autentik disangkal,pihak yang menyangkal harus membuktikan bahwasangkalannya benar (Pasal 1870 KUH Perdata)Bahwa Terhadap kredit tersebut, Debitur secara sukarela telahmenyerahkan sebagai jaminan (selanjutnya disebut agunankredit) dan telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggunganyang dilakukan oleh pejabat yang berwenang
160 — 81
Fotocopy dari fotocopy Surat Kepala Disnakertrans Provinsi NTT Nomor : TKT.567/23/HS WAS/I/2014 Tanggal 10 Pebruari 2014, Perihal Anjuran Mediator Hubungan Industrial,yang diberi tanda T.8 ;9. Fotocopy dari fotocopy Surat Klarifikasi BAPK atas nama Paulus Zakarias Tanggal 19Nopember 2013, yang diberi tanda T.9 ;10.
1.IRISA NADEJA, SH.MH
2.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
3.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH
4.AFRINALDI, SH
5.RISTIANTI ANDRIANI, SH
6.YURI PRASETIA, SH
7.MARUHUM, SH.MH
Terdakwa:
JAINI Alias JAY Bin JAHRI
364 — 20
Pulau Bawah ; Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 saksi ada melakukan pengantaran kayu jenisbalau sebanyak 567 batang kepada PT. Pulau Bawah ; Bahwa pada 27 Mei 2016 saksi ada melakukan pengantaran kayu jenis balau sebanyak 344 batang kepada PT. Pulau Bawah ;17 Bawa pada 30 Mei 2016 saksi ada melakukan pengantaran kayu jenis balausebanyak 588 batang kepada PT. Pulau Bawah ; Bahwa pada 01 Juni 2016 saksi ada melakukan pengantaran kayu jenis balausebanyak 593 batang kepada PT.
H. Syahril, S.pd
Tergugat:
Camat Rumbai
125 — 52
ABDUL JALIL, Tempat/Tanggal Lahir : Kampong Tengah, 28121961,Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin lakilaki, Tempat Tinggal JalanUmban Sari Atas No. 567 B RT 001 RW 008 Kelurahan Umban Sari,Kecamatan Rumbai, Agama Islam, Pekerjaaan Karyawan Swasta, yangmemberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi sebagai Pengurus Badan Pengelola Masjid Paripurna(BPMP) AlMuhajirin sebagai Ketua Imaroh; Bahwa saksi mengatakan tidak diundang oleh yayasan pada saatmusyawarah
33 — 16
(fotokopi dari fotokopi); Bukti P 10: Turunan Putusan Pengadilan Jakarta Negeri JakartaPusat Nomor 567/PDT.G/1987/PN.JKTPST. Tanggal 17 Februari 1988.(fotokopi dari fotokopi); 11 Bukti P11: Gambar Foto Jalan S. Wiryopranoto Nomor 14, KebonKelapan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);12 BuktiP12: Gambar Foto Jalan S. Wiryopranoto Nomor 14, KebonKelapan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
97 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, dalam bukunya:Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, CetakanKelima April 2007, Halaman 567, sebagai berikut:Kekuatan Pembuktian Formil:Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta autentik dijelaskanPasal 1871 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bahwa segalaHalaman 19 dari 43 hal. Put.
90 — 20
secara hukum ;Bahwa perbuaian terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3)KUHP;Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, di persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :1. 1 (Satu) potong celana leajing warna hitam ;2. 1 (satu) potong jaket switer warna hitam ;3. 1 (Satu) potong kaos oblong warna merah bergaris putih ;41 (satu) potong celana dalam warna abuabu ;1 (satu) buah pembalut wanita ;I (satu) pasang sandal wanita warna pink;567
ILHAM FIRDAUS
Tergugat:
PT KERANJANG SUKSES INDONESIA
134 — 85
63 Putusan Nomor 8/Pdt.SusPHI/2021/PN Dps10.11.Bukti P2 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian danTenaga Kerja Kabupaten Badung No. 237/PP/XII/Tahun 2019 TentangPengesahan Peraturan Perusahaan Keranjang Sukses Indonesia KepalaDinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, tertanggal 09Desember 2019;Bukti P3 : Fotocopy Peraturan Perusahaan Keranjang Sukses IndonesiaTahun 20192021;Bukti P4 : Fotocopy Surat Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPemerintah Kabupaten Badung No. 567
101 — 44
;Bahwa kemudian pada tanggal 9 Nopember 2007, Kepala Dinas Tenaga KerjaProvinsi Bali mengeluarkan Surat Nomor : 567/13174/V/Disnaker perihal PHK diPDAM Kab.Karangsem yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan26272829Pemberdayaan Masyarakat Kab.Karangasem, yang menjelaskan bahwaperundingan antara TERGUGAT dengan Para PENGGUGAT telah dilaksanakan,tetapi gagal karena TERGUGAT tidak hadir ;Bahwa dalam perundingan itu Disnaker Provinsi Bali, telah memberikanpembinaan dan pemahaman berkaitan dengan
24 — 17
hasil pembagian harta bersama sebesarRp.385.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah),pada tanggal 23 November 2018 atas penjualan rumah diPerumahan Duta Bumi 3 Nomor 10, Kelurahan Pejuang KecamatanMedan Satria Kota Bekasi (Yang disebut pada poin nomor 5 huruf e),karena sebenarnya antara Pemohon/Tergugat rekonvensi denganTermohon/Penggugat rekonvensi sudah sepakat bercerai danmembagi harta bersama dengan cara musyawarah kekeluargaan;Putusan Nomor 2750/Padt.G/2018/PA.Ckr. hal. 24 dari 567
WENY F. RELMASIRA, SH.
Terdakwa:
1.ACO
2.MUNGADIM NURLATU ALIAS GADIM
3.ALFIN NURLATU ALIAS RIYAT
373 — 21
Simon (ibid, hal 567), bahwa pelaku suatu tindak pidana itu adalah orangyang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang denganSsuatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undangundang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakanyang diwajibkan oleh undangundang atau dengan perkataan lain ia adalah orangyang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalamundangundang ini, baik itu merupakan unsurunsur Subyektif
1.Mulyadi Suryana
2.Elin Herlina
Tergugat:
1.BRI Kota Banjar
2.KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Tasikmalaya
3.BPN (Badan Pertanahan Negara) Kota Banjar
4.Khoirul Anwar, SH.,M.Kn.
98 — 36
., Hukum Acara Perdata,hal 567);f.