Ditemukan 13261 data
17 — 1
(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab/imu Ushul alFigh,1977, halaman 208). Dan sejalan pula dengan satu kaidah figih dalam KitabAlAsybah Wae alNadzair halaman 128 yang diambilalin sebagaipertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut : TindakanPemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkandengan kemashlahatan .Hal. 10 dari 13 Hal.
17 — 12
faktafakta persidangan di atas, makatelah terbukti pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi syaratdan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak adalarangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai denganPasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta persidangan di atas juga,Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab
22 — 14
(Abdul Wahhab Khallaf, 7/mu Ushul alFigh, 1977, halaman 208).sal(Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, makaHakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bainshughra;.
11 — 5
YISyIArtinya : rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon isteri, calonsuami, wali, dan dua orang saksiDan dalam Kitab Bughyah alMustarsyidin:Sig dsr a jd) cris Sqto/l 699 ole din, Ig) Srgui 5/9Artinya: Maka jJika telah ada saksisaksi yang menyaksikan atas perempuanitu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dankewarisannya itu.Dan dalam kitab Ushul alFigh yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallafhalaman 53:ule Jo a) o% ol plole arg JL agi UMS arg 5 a9 956 YoLgilgiArtinya
24 — 9
secara sosiokultural Pemohon dan Pemohon Il telahhidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkanketurunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon Hal.10 dari 12hal.Penetapan No0166/Padt.P/2017/PA Wspdan Pemohon Il adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islamtanopa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yangmerasa keberatan (istidzhar); hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar HukumIslam Syeh Abdul Wahhab
14 — 1
(Abdul Wahhab Khallaf, imu Ushul alFiqgh, 1977, halaman208).3. oll aule glb ogi aco jl aut, pre riwl I3mT(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinva dengantalak satu bain shughra)Ghayah alMaram halaman 162.4.
12 — 1
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977, halaman208).3. poll aule glb boo acojl duty pre xiul 13=i(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikianrupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinva dengantalak satu bain shughra) Ghayah alMaram halaman 162.4.
99 — 4
, Dalam hal sahnya dakwaan seseorang tentang pernikahannyadengan seorang perempuan, maka dipersyaratkan harus dapatmenyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syaratsyaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.Menimbang, bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dantidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatandan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, maka pernikahan paraPemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapatAbdul Wahhab
12 — 5
Hal ini telah sejalandengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalafdalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alihsebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :Led Leth he fala at alts al labs dae 5 jl agi Ga dag ) ADU Ca ye CysHal. 10 dari 13 Hal.
13 — 12
Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakarhukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Figh halaman910, yang kemudian diambil alin sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim,sebagai berikut:Jo J pis ol plole arg JL rage M9 argj a9 94 Yo Lgi gil leArtinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dinyatakan tetap sebagai suamiisteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;Dan dalam Kitab lanatuth Thalibin juz IV halaman 256 yang
7 — 3
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
8 — 4
(Abdul Wahhab Khallaf, IIlmu Ushul alFigh, 1977, halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 bahwakedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah pecah
10 — 3
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertinbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Ssesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
10 — 5
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 388);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertinbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
9 — 4
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertinmbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Hal 10 dari 13 hal, Put.
16 — 5
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 388);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertinbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
8 — 4
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Hal 10 dari 13 hal, Putusan.
9 — 3
Daruquthni)Dan dalam Kitab Bughyah alMustarsyidin:YADC OalE aaC EfaE Udi a YP CalUeei EEEECaOeeliE aCaANEArtinya: Maka jika telah ada saksisaksi yang menyaksikan atas perempuan ituyang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dankewarisannya itu.Dan dalam kitab Ushul alFigh yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman53;aa UNY YaCaE OaelE YaCa Oal ECAOeeliE acicaaa iba 4a aia Udi AAEACAACArtinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seoranglakilaki, maka dihukumkan
13 — 2
(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab /i/mu Ushul alFigh, 1977, halaman 208).dan sejalan pula dengan satu kaidah figih dalam Kitab AlAsybah Wa alNadzairhalaman 128 yang diambilalin sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.TDN hal. 11 dari 15 hal.datinall, b gia dye jh) gle CitiArtinya: 7Tindakan Pemerntah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilanharus dikaitkan dengan kemashlahatan .Pertimbangan Sosiologis dispensasi nikahMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut
18 — 4
syaratperkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinanPemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidakdilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yangberwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi HukumIslam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dariPengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangandalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab