Ditemukan 544853 data
14 — 4
Jurusita Pengganti PengadilanAgama Tasikmalaya Nomor 3610/Pdt.G/2020/PA.Tsm tanggal 06 Oktober 2020dan tanggal 14 Oktober 2020, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA
intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam suratgugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugattersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada halhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA
Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakimdapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinanHal. 6 dari 12 hal.
17 — 1
pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil atau kKuasanya yang sah, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Termohon;Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA
intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam suratpermohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonanPemohon tersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA
Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, MajelisHal. 5 dari 12 Hal.
17 — 4
Pemohon ;SUBSIDAIR : Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ( Ex Aequoet Bono ) ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dantidak menyuruh orang lain sebagai kKuasanya, meskipun Termohon telahdipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir , maka upayamediasi sebagaimana maksud Perma
nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikantidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnyaTermohon ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upayamediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikantidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnyaTermohon ;Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidanganmaka Termohon
tanggapan apapun lagi dan mohon putusan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuksegala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara inidan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Pemohon a quo sebagaimanatelah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa majelis sudah berusaha mendamaikan danmemerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasisebagaimana dimaksud Perma
13 — 1
Pasal 132 ayat (1) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1)PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan
Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi
7 — 14
permohonan cerai talaknya denganbuktibukti seperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkanTermohon telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruhorang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya,meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA
;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka dengantidak hadirnya Termohon, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2016pasal 7 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidakdapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikanHIm. 5 dari 11 halaman, Putusan No. 208/Pdt.G/2018/PA.MrbPemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTermohon
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Perma
58 — 7
Syariyah Singkilmaka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974perkara a quo merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syariyah Singkil;Menimbang, bahwa Pemohon orang tua dari Mutiara Putri Sani BintiRahidin mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon ditolakuntuk menikahkan anaknya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil,Kabupaten Aceh Singkil sebab anak Pemohon belum mencapai usiaperkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UndangUndangNomor 1 tahun 1974 dan Perma
calon suaminya serta keterangan saksi 1 dansaksi 2 telah terbukti bahwa anak Pemohontelah berhubungan akrab danmenjalin cinta dengan Calon suaminya lebih kurang selama 2 tahun danmereka berdua berketetapan hati untuk segera menikah karena sering pergiberduaan diluar pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkandihawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuanhukum Islam dan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagikeduanya;Menimbang bahwa berdasarkan menurut Perma
bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti surat sertaketerangan saksi 1 dan saksi 2 dan juga keterangan anak Pemohon dan calonsuaminya, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagaiburuh sawit dan penghasilan tidak tentu dan mereka berdua siap untuk menjadisuami istri yang baik;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangantersebut terbukti meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi batas usiaperkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974dan Perma
21 — 3
Pasal 132 ayat (1) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa perkara ceral gugat adalahHal. 7 dari 13 No. 002/Pdt.G/2012/PA.Ttbtermasuk sengketa perdata yang menurut PeraturanMahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 wajib terlebihdahulu) diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasanuntuk tidak menunjuk Mediator dalam upaya perdamaian,hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2008
Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, MajelisHakim telah berusaha keras menasihati Penggugat agarhidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidakdatang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (ta'azuz) terhadappanggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim
21 — 2
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajid terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidanganmaka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk HakimHal. 6dari13halamanNomor 0326/Pdt.G/2017/PA.MtpMediator dalam upaya perdamaian
, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi
64 — 6
tidak hadir tanpa alasandan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipunTergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilanuntuk hadir sidang tanggal 27 Maret 2017, 3 April 2017 dan 10 April 2017;Menimbang, bahwa terhadap pihakpihak yang berperkara di Pengadilantidak dapat diusahakan perdamaian dikarenakan ketidakhadiran Tergugat danTurut Tergugat dalam persidangan sehingga tidak memenuhi ketentuanketentuanatau persyaratan mediasi berdasarkan Perma
pihak Penggugat dan Tergugatyang sama;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo menurutpendapat Majelis Hakim pada pokoknya sama dengan gugatan perkara Nomor03/Pdt.GS/2016/PN Plk dan telah diputus oleh hakim yang memeriksa perkaratersebut dengan amar menolak gugatan Penggugat sehingga seharusnya apabilaPenggugat merasa keberatan dengan putusan hakim dalam perkara Nomor03/Pdt.GS/2016/PN Plk adalah dengan mengajukan upaya hukum keberatansebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma
Nomor43/Pdt.G/2017/PN Plk juga seharusnya merupakan gugatan sederhana.Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnyabahwa gugatan perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PN Plk pada intinya menurutMajelis Hakim adalah sama dengan perkara Nomor 03/Pdt.GS/2016/PN Plk dantelah diputus dengan amar menolak gugatan Penggugat maka seharusnyaPenggugat yang merasa keberatan atas putusan Nomor 03/Pdt.GS/2016/PN Plktersebut seharusnya mengajukan keberatan dalam tenggang waktu sebagaimanayang diatur dalam Perma
20 — 4
Membebankan biaya perkara menurut hukum ;Subsider :Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah datangmenghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa karena perkara ini sifatnya voluntair, makamediasi tidak perlu dilaksanakan seperti yang dimaksud oleh Perma No.1 Tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016tentang mediasi di Pengadilan;Penetapan nomor 0438/Pdt.P/2017/PA.Bjm. halaman 3 dari 12 halamanMenimbang, bahwa kemudian dibacakan
KompilasiHukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anakterhadap anaknya yang bernama : Muhammad Dwi Ardiansyah Paha binAhmad Adriaman Paha lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Nopember 2012,Pemohon dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahirananak tersebut, karena anak tersebut lahir diluar dari pernikahansecara resmi dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanBanjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perdata,berdasarkan PERMA
Nomor (1) Tahun 2008 JO Perma nomor 1 tahun2016 setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi, namundalam perkara ini karena tidak mengandung sengketa yang sifatnyahanya perkara voluntair maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;Menimbang, bahwa surat bukti P .1 sampai dengan P.6 yangdiajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dantelah diberi meterai secukupnya serta telah di nazegelen di Kantor Pos,hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a UndangUndangNo. 13 Tahun
15 — 7
Penetapan No.98/Pdt.P/2021/PA.PIhPengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974jouncto Pasal 7 dan Pasal 8 Perma Nomor 1Tahun 2019, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, dan P4, yang telahdibenarkan oleh anak Para Pemohon dan saksisaksi, maka telah terbuktibahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari xxxxxx, dan oleh karenaitu menurut pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1
Tahun 1974 jouncto Pasal6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019, Para Pemohon memiliki LegalStanding untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara ini;Menimbang, bahwa anak dan calon suami anak Para Pemohon tersebuttelah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang padapokoknya relevan dengan dalildalil permohonan Para Pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, ParaPemohon telah mengajukan buktibukti surat yaitu P1 sampai P5 yang berupafotokopifotokopi
bulan dengan seorang lakilaki bernama xxxxx yangkeduanya telah berhubungan sangat akrab dan sulit dipisahkan, dan apabilatidak segera dinikahkan akan terjadi halhal yang tidak dliinginkan yang dapatmerugikan keduanya dan dapat berpengaruh buruk terhadap masyarakatsekitarnya;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan diatas dan mengacu pada pasal 16 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kakuasaan Kehakiman juncto pasal 229Kompilasi Hukum Islam dan Perma
23 — 10
Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMANo.1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karenaTermohon tidak hadir di persidangan;Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan Pemchon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tefapdipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan (aque);Hal.3 dari 12 Nomar : 0428/Pdt.G/2017/PA.
HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahMenimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanyamenjadi kewenangan absciut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf aUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimanafelah diubah dengan UndangLindang Nomor 3 Tahun 2006 dan nerubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2008 yangtelah dirobah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA
Namun demikian Pasal 7 ayat (1) dari PERMA tersebutmenentukan kehadiran kedua belah pihak sebagai syarat formal untuk dapatdilaksanakannya mediasi.
7 — 0
wakil atau kuasanyapadahal telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapdipersidangan sebagaimana surat panggilan (relaas) Pengadilan AgamaSerang Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA Srg. tanggal 01 Februari 2017 dantanggal 14 Februari 2017;Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihatiPenggugat untuk tetap bersabar dan rukun kembali dengan Tergugatnamun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan,maka perkara ini tidak layak dimediasi sebagaimana yang dikehendakioleh PERMA
Nomor 1 Tahun 2016 perubahan terhadap PERMA Nomor 1Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudiandibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :1.
Oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untukdiperiksa dan diadili;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidanganataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sahmenurut hukum meskipun telah dipanggil secara sah untuk hadir dipersidangan dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, makaperkara ini tidak layak dimediasi sebagaimana yang dikehendaki olehPERMA Nomor 1 Tahun 2016 perubahan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun2008 Tentang Prosedur Mediasi
13 — 1
Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Penggugat.Subsider : Jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang memenuhirasa keadilan.Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakanperdamaian namun tidak berhasil, kKemudian sesuai dengan Perma Nomor 1Tahun 2016, Ketua Majelis telah memberi penjelasan tentang mediasi danmemerintahkan para pihak untuk menempuh perdamaian
sempurna danmengikat, sehingga secara hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalamperkawinan yang sah dengan demikian Penggugat mempunyai legal standinguntuk mengajukan perkara cerai gugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 juga telah dilakukanperdamaian melalu lembaga mediasi sesuai dengan PERMA
Nomor 1 tahun2008 yang telah diganti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediatornon Hakim ( Ahmad Ubadillah, SHI.), akan tetapi tidak berhasil sebagaimanalaporan mediasi tertanggal 28 Nopember 2019 ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yangpada pokoknya bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatberjalan harmonis dan bahagia, namun sejak pertengahan tahun 2016 keadaanrumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan selalu terjadipertengkaran dan percekcokan
32 — 11
/Pdt.G/2017/MSBkj,tanggal 24 Agustus 2017dan 31 Agustus 2017, yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Termohon telahdipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannyatersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum,maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon atausecara Verstek;Bahwa, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka PERMA Nomor 1Tahun 2016 terhadap perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan
tanggal 18 Januari 2013 sesuaidengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/1/2013 tanggal 19 Januari 2013 dalamstatus Pemohon seorang Jejaka dan Termohon seorang perawan, oleh karena ituMajelis Hakim menilai perkara ini adanya hubungan hukum yang dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga denganTermohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sedangkan untuk menunjukmediator sesuai dengan PERMA
Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dijalankankarena Termohon tidak hadir di persidangan dan salah satu syarat wajibnya mediasiadalah kehadiran kedua belah pihak di persidangan, dengan demikian maksudpasal 65 jis pasal 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1)Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan;Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalildalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yangberdampak luas kepada Pemohon dan Termohon serta
20 — 14
keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saatPemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikanh KUAKecamatan Batu Ampar menolak dengan alasan anak Pemohon masih belumcukup umur;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1dan P.3, keterangan pihakterkait dan keterangan saksisaksi dapat dinyatakan telah terbukti bahwaPemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari,maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun1974jouncto Pasal 7 dan Pasal 8 Perma
Nomor 1 Tahun 2019, PengadilanAgama Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P3, P.5, dan P.6 yangtelah dibenarkan oleh anak Pemohon dan saksisaksi, maka telah terbuktibahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Shelvia Prasetityo Ningsih bintiSupriyo dan oleh karena itu. menurut pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jouncto Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun2019, Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonanDispensasi Kawin
18 tahun 5 bulan dengan seorang lakilaki bernama xxxxxtelah berhubungan sangat akrab dan sulit dipisahkan, dan apabila tidaksegera dinikahkan akan terjadi halhal yang tidak diinginkan yang dapatmerugikan keduanya dan dapat berpengaruh buruk terhadap masyarakatsekitarnya;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan diatas dan mengacu pada pasal 16 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kakuasaan Kehakiman juncto pasal 229Kompilasi Hukum Islam dan Perma
20 — 15
menurut hukum yang berlaku;SUBSIDER;Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohontidak hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagaiwakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilantanggal 18 April 2017 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dimuka sidang, tidak hadir;Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan PeraturanMahkamah Agung Nomor Tahun 2008 tentang Mediasi dalam setiapperkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi karena Termohondalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layakdilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong,mendamaikan dengan memberikan nasehat secara sepihak kepadaPemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, halini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ituadalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatuperceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usahaperdamaian sesuai dengan Perma
29 — 9
ols Ur 99 lbYerdArtinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadapdipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasukorang yang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat(3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraitetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan
PERMA RI No. 1 tahun2008 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belahpihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengantidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2008ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan selamamembina rumah tangga dengan Tergugat dapat hidup rukun dan harmonis,namun sejak bulan Juni 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadiperselisihan
35 — 3
yang berhakadalah PTPN III Kebun Rantauprapat ;Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN Ill KebunRantauprapat mengalami kerugian sebesar Rp 40.000,(Empat puluhribu rupiah)Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 364 dari KUHPidanaJo Perma
diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan TerdakwaRismanto mengambil getah lom milik PTPN Ill Keobun Rantauprapat,sehingga PITPN Ill Kebun Rantauprapat mengalami kerugian Rp.40.000,(Empat puluh ribu rupiah), dengan demikian Hakimberkesimpulah bahwa perbuatan Terdakwa Rismanto adalah perbuatanmengambil barang sesuatu akan tetapi barang yang dicuri tidak lebin Rp2.500.000,(Dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga unsur ini telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 364KUHPidana Jo Perma
;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;e Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannyaMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 364 dari KUHPidana Jo Perma
17 — 6
PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 tidak dapatdilaksanakan;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutupuntuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isidan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapatdidengarkan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat mengajukan alatbukti surat dan saksisaksi sebagai
intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam suratgugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugattersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada halhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA
Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakimdapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinanHalaman 6 dari 12 Putusan Nomor 3703/Pdt.G/2020/PA.Tsmyang menjadi wewenang Peradilan