Ditemukan 9788 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-01-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PA RAHA Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Rh
Tanggal 3 Juli 2018 — Perdata - Penggugat Vs Tergugat
4010
  • eksesekses negative bagi kedua belah pihak, olehkarena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkanperkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari padamempertahankannya;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrinulama sebagaimana tercantum Mada Hurriyah AzZaujain, Fi AthTholag,Halaman 40 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.Halaman 83 yang kemudian diambil alin sebagai pendapat Majelis sebagaiberikut :Vip quai 4b ats ally ding ll Shall
Putus : 25-07-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 25 Juli 2014 — MULTI ACCESS LIMITED VS PT WONGLOKAT INTERNASIONAL
7331201 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa itikad tidak baik olehKasasi adalah salah satu alasan diajukannya gugatan olehPemohon Kasasi;Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) UndangUndang Merek bersertapenjelasannya merupakan penerapan dari ketentuan Article 6 bis (3)Konvensi Paris, yang selengkapnya dikutip kembali sebagai berikut;No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or theprohibition of the use of marks registered or used in bad faith;artinya:Tidak ada batas waktu dapat ditentukan untuk memintakanpembatalan atau
Register : 11-03-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN SUMEDANG Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Smd
Tanggal 9 September 2015 — IBNU RIZAL, ST sebagai Terdakwa
578
  • IBNURIZAL sendiri bahwa BBM jenis solar HSD Industri yang dikirimPT.Ragam Petrotama Perkasa berasal dari Pertamina dan Shall ;e Bahwa Selain PT.lka dan PT.Ragam tranportir lain yang memasokBBM solar ke PT.Polyfin Canggih untuk memenuhi kebutuhan BBMtersebut didapat dari PT.Pertamina dengan Trasportir adalahPT.Sumber Karang Indah, PT. Masinton;e Bahwa perbedaanya antara harga pertamina dengan harga yangdibeli dari PT.
Register : 11-02-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 23 Desember 2021 — Penggugat:
PT Griff Prima Abadi
Tergugat:
1.PT Kartika Eka Yudha Maritim
2.PT Cargoport Indonesia
3.PT ASURANSI DAYIN MITRA, Tbk.
12182
  • Bahwa dalam Combined Transport Bill Of Lading point 11 angka 1: TheCarrier shall be liable for loss of or damage to the Goods accourringbetween the time when it receives the Goods into its charge and the time ofdelivery.
Putus : 24-12-2013 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CAKRAWALA MEGA INDAH,
9470 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembelian kredit atas perlengkapan industri, dagang atau ilmupengetahuan dapat dilakukan melalui perusahaan di negara Belandameskipun sebenarnya perlengkapan tersebut bukan di produksi diBelanda dan lainlain.Bahwa dalam Pasal 1 P3B IndonesiaBelanda disebutkan bahwa ThisAgreement shall apply to persons who are residents of one or both of thetwo States.
Register : 11-12-2012 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 565/PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Agustus 2013 — PT. MASTER DUTA >< PT. ADVANCE MEDICARE CORPORA, Cs
324161
  • Pasal 13 Perjanjian Distribusi menyebutkan:GOVERNING LAWThis Contract as well as the individual Sales Contracts between STORZ andDistributor concluded hereunder shall be subject to and interpreted inaccordance with the laws of Switzerland.Terjemahan bahasa Indonesianya berbunyi:HUKUM YANG BERLAKUPerjaniian ini dan segala Kontrak Penjualan individual antara STORZ danDistributor yang ada di bawah ini diatur dan harus aitafsirkan menurut hukumHul35 dari 47Hal.
Register : 03-01-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Dum
Tanggal 21 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
205
  • Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaikbagi anak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut,prinsip kepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 poin(7) yang menyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public orprivate social welfare institutions, courts of flaw, administrativeauthorities or legislative bodies, the best interests of thechild shall
Putus : 23-05-2008 — Upload : 06-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17PK/PIDSUS/2008
Tanggal 23 Mei 2008 — INDRA WHARMAN SIREGAR, SE
11073 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.17 PK/Pid.Sus/2008.Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaanpemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadapputusan bebas .Bahwa pasal 14 ayat (7) The International Covenant on Civil and PoliticalRights (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan UndangUndang No. 12 tahun2005, menyatakan :No one shall be liable to be tried or punishment again for an offencefor which he has already been finally convicted or acquitted inaccordance with the law and penal procedure of each country
Putus : 11-06-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2606 K/Pdt/2009
Tanggal 11 Juni 2010 — YUM BUM SOO,dkk vs GU JONG YUL, dkk
12188 Berkekuatan Hukum Tetap
  • All other terms, conditions and exceptions are shall not change Terjemahan:I. Tujuan pemberian Pinjaman adalah untuk membiayai Pabrik LCD di bawahnama PT Asia Semicon Industry Co.Ltd.2. Pembayaran pinjaman ini dijamin oleh PTJeung Samudera Line.3. Menunjuk pada Pasal 6 Perjanjian, Maka Pemberi Pinjaman akanmelaksanakan haknya dengan segera berarti Untuk mengubah nama parapemegang saham dan Presiden/Direktur PT Jeung Samudera Line, PT JeungSamudera Jaya and PT Mitra Samudera Jaya masingmasing4.
Putus : 18-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Januari 2017 —
12447
  • Bahwa Pasal 10.1 Contract of Employment 2014 menentukan sebagaiberikut:During your tenure wth the Company, you shall not directly or indirectly,for financial gain or otherwse, engage in or take steps to engage in or setHal.16 dari 50 hal.
Register : 04-06-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PA BANGKINANG Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Bkn
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
238
  • SII shall G ples Gus GUL Ls LY! is! aycline lye GY C5) rue Os By gue ely 5) Abas pl ua rie y clue Y y ciluaiAlladll os) alti alle fas argell Gauls Guay jl aa! le Say ulArtinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat laginasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruhHal. 45 dari 56 Hal.
Register : 09-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sim
Tanggal 9 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
169
  • karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkansebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Nopi Nailasari, Perempuan,umur 14 tahun, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensidan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satuatap sebagai suami istri untuk mengasuh anakanak a quo, maka demikemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaikbagi anak (the best interests of the child shall
Register : 30-08-2019 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Juli 2020 — Penggugat:
TITIS SETYO BUDI
Tergugat:
Pimpinan Perusahaan Pembiayaan PT. DIPO STAR FINANCE
13877
  • Dalam Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawahbagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa all differencesHal 17 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.arising out of this Policy shall be reffered to the decision of anarbitrator to be appointed in writing by the parties in diferrence or ifthey cannot agree upon a single arbitrator".
Register : 10-09-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PA Martapura Sumsel Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
2613
  • Wahbah Zuhaili dalam kitab AlFighiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz Vil halaman 527, yang diambil alihsebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyisebagai berikut yang berbunyi :Uy g Laws Lang i Shall met Y cing pI All Lede) pec h shasall 5y alArtinya :Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajamatau. adanya madharat sebagai pemecahan atas teradinyapersengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupanperkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana;Menimbang
Register : 09-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 377/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat : Tuan JASRI Diwakili Oleh : Yohanes Lombar Tobing,SH
Terbanding/Penggugat : Tuan H.SUKAWI SUTARIP, SH.SE
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
184250
  • tuntas.Maka tugas dan fungsi serta wewenang setiap Penegak Hukumtelah secara jelas dan tegas dibatasi, diatur, dan ditentukanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan secarategas pula Dunia Internasional telah memberikan batasan tugasdan fungsi serta wewenang tersebut dalam Article 1 Code ofConduct for Law Enforcement Officials Adopted by GeneralAssembly resolution 34/169 of 17 December 1979, yang berbunyi :Law enforcement officials shall
Putus : 16-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 377/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 16 Nopember 2016 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, cq DIREKTUR DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN (DITPOLAIR) KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, cq KEPALA SUBDIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN PERAIRAN (KASUBDITGAKKUM DITPOLAIR) KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH melawan FANNY YUNARA
6446
  • tuntas.Maka tugas dan fungsi serta wewenang setiap Penegak Hukumtelah secara jelas dan tegas dibatasi, diatur, dan ditentukanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan secarategas pula Dunia Internasional telah memberikan batasan tugasdan fungsi serta wewenang tersebut dalam Article 1 Code ofConduct for Law Enforcement Officials Adopted by GeneralAssembly resolution 34/169 of 17 December 1979, yang berbunyi :Law enforcement officials shall
Register : 15-10-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PA RAHA Nomor 0408/Pdt.G/2020/PA.Rh
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9637
  • karena Penggugat Rekonvensi telahditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anakPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama bernama ANAK,lakilaki, umur 4 bulan, Ssementara dengan perceraian ini antara PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidupbersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak tersebut,maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsipkepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child shall
Putus : 29-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1415 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 —
243237 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Replaced, defective parts shall bereturned to the seller and become the property of the seller. The seller isentitled to refuse the manner of the chosen supplementary performance.If it only is possible wth disproportional costs. Place of performance isthe delivering factory in each case. For removal of defects it is to givereasonable time and opportunity to the seller.
    SAT shall be deemed to be passed successtully, ifthe Buyertakes the harduare/software info use wthout signature of SA T. Theproduction startup of the hardware/softuare as vell as thorough trainingof the Buyer's maintenance and operating staff is not part of SAT unlessotherwse stated in this offer, but can be performed by the Seller'strained technicians according to the Seller's service and installationconditions";Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:Halaman 67 dari 103 hal. Put.
Register : 27-05-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 56/Pdt.G-ARB/2016/PN Ptk.
Tanggal 24 Agustus 2016 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 04 KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN PONTIANAK + JALAN DALAM KOTA – TAYAN qq. KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PT. WASKITA KARYA (Persero) TBK – DEVISI REGIONAL TIMUR
359129
  • PtkBahwa merujuk pada GCC Clause 4.1 The contractor shalldesign (to extend spesificied in the contract) execute, andcomplete the work in accordance wth contract and wthengineers instruction and shall remedy any defets in the works.Dalam Surat tersebut, Kontraktor (i.c. Termohon / dh.
    Arbitrase dalammenjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalamsegala upaya hukum yang mempersoalakan putusannya tersebut;Menimbang, bahwa kekebalan yang diberikan kepada Arbiter atau MajelisArbiter didalam praktek hukum telah diterima didunia International yakni termuatdidalam pasal 34 International Chambers Ot Commerce Rules Of Arbitrationyang menyatakan :Neither the arbritators nor the court and its members, nor the icc and itsemployess, nor the icc National Commitees Shall
Register : 22-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Trt
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pemohon:
DARSAN SIMAMORA, S.E.,
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan
8821
  • Internasional utama yang berisimengenai pengukuhan pokokpokok Hak Asasi Manusia;Bahwa dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, Negara telahberjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadapseseorang yang hakhak nya telah dilanggar dalam kaitannya denganpelaksanaan tugas institusi Negara/ penegak hokum;Bahwa adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:@ Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar):In the determination of any criminal charge against him,everyone shall
    orang berhakatas jaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:(a) Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya@ Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukHalaman 8 dari 95 Putusan Nomor 5/Pra.Pid/2020/PN Trt17)18)menjamin pemulihan hak yang dilanggar):Each State Party to the present Covenant undertakes:to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall