Ditemukan 11616 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 27-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019
Tanggal 29 Mei 2019 — Terdakwa tersebut di atas yaitu: Borong, Sertu NRP 31960707120477 Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970 Penasihat Hukum Darwis, S.H. Mayor Chk NRP 636559
95 — 44
  • Bahwa sifat dari perobuatan Terdakwa adalahkesengajaan tidak mentaati perintah atasan dalam hal iniSurat Telegram Pangdam XIV/Hsn Nomor: STR/32/2019tanggal 4 Februari 2019 tentang Penekanan UlangNetralitas TNI di Jajaran Kodam XIV/Hsn dan penekananpenekanan dari Atasan baik dalam pelaksanaan apelbersama maupun upacara yang selalumenekankan/memerintahkan agar anggota INI netral dalamHal.35 dari 39 hal. Putusan Nomor 43K/PM III16/AD/V/2019Menimbangpemilu.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Lelang
Putus : 21-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 2/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 21 April 2016 — CV. FRELA, berkedudukan di Jalan Perumda No. 161 Ohoijang, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 14 Januari 2010 oleh Notaris Crysdy Lewerissa, S.H., dalam hal ini diwakili oleh : Nama : FREDEK METENGUN, S.Sos. ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama CV. Frela ; Tempat tinggal : Jalan Dihir, Samping Polres Tual, Kota Tual, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSTINUS DADIARA, S.H. dan RONY ZADRACH SAMLOY, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Gajah Atas, Benteng Atas, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N : KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA, berkedudukan di Jalan Merdeka Raya, ohoijang, Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ; Dalam hal ini diwakili oleh : 1. P. B. ROY RAHAJAAN, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 2. DEBBIE P. J. BUNGA, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 3. GREGORIUS RENRUSUN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 4. T. L. U. KOEDOEBOEN, S.H., M.Kn., Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 5. ABIGAIL UBRA, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 6. HANY AGNES ELMAS, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; 7. ALFIN Y. WELERUBUN, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ; Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 094/Disbunhut-Malra/20/2016 tertanggal 17 Februari 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
263 — 75
  • danPerubahan terakhir Perpres No.4 Tahun 2015 pada Pasal 19huruf (a) Ssampai dengan huruf (1) yang telah diadopsi kedalam dokumen pengadaan ketiga paket pekerjaan tersebut ;Bahwa evaluasi penawaran dilakukan mulai tanggal 14 Juni2015 sampai dengan penetapan pemenang pada tanggal 1Agustus 2015 adalah waktu yang cukup panjang dalamsejarah proses evaluasi penawaran sebab penawaran terlamaadalah selama 49 hari kalender ;Bahwa selama tenggat waktu 49 hari tersebut Penggugatmenilai telah terjadi intimidasi, penekanan
Pengadilan PN Suka Makmue Pidana Umum
Register : 19-08-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HALAND PERDANA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
EDI YANTO Bin MAK SYAH
1704 — 1976
  • Penekanan darikonsep restoratif dalam deklarasi ini tidak hanya bertumpu pada hak dankepentingan dari korban saja, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentinganpelaku dan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait (stakeholder) gunamemulihkan kerusakan yang sudah terjadi keadaan semula. Oleh sebab ituBasic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In CriminalMatters, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/Pdt/2017
Tanggal 25 April 2017 — Ny. EPI YULIANA VS PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, DKK
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mobil tersebut telah diikat dengan JaminanFidusia dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia;Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSImelakukan penekanan kepada PENGGUGAT REKONVENSI danPENGGUGAT REKONVENSI II untuk mengembalikan BPKB milikTERGUGAT REKONVENSI dan tindakan dari TERGUGAT REKONVENSIyang menguasai atau menyimpan kendaraan jaminan milik dariPENGGUGAT REKONVENSI adalah jelas merupakan tindakan melawanhukum (Vide Pasal 1365 KUHPerdata).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 01-11-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/MIL/2016
Tanggal 1 Nopember 2016 — HENGKI SUHERIANTO SIAHAAN
72 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuanUndangUndang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan tindakanSaksi2 melakukan perintah lisan tanpa dilengkapi perintah tertulis sertatidak memiliki kualifikasi dan sertifikasi sebagai tenaga laboratoriumforensik sangat bertentangan dengan ketentuan undangundang, hal initidak bisa dibiarkan dan ditolerir karena akan dapat merusak proseshukum yang sedang berjalan.Bahwa keabsahan barang bukti yang diajukan dalam persidangan inimenjadi penekanan
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 12-11-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 136/Pid.B/2018/PN Trk
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.Siti Kartinawati, SH
2.Parmanto,SH
Terdakwa:
Pendik Susilo Bin Kadiran.Alm
54 — 9
  • Terdakwa diberikan kenyamanan mungkin untuk menjawabpertanyaan penyidik, tanopa ada penekanan dan intimidasi; Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap memang sering ada laporantindak pidana pencurian, namun setelah Terdakwa ditangkap sudahtidak ada lagi laporan tersebut; Bahwa opini yang berkembang di masyarakat, Terdakwa seringmelakukan pencurian karena Terdakwa memang sudah pernahmenjalani pidana sebanyak dua kali Karena tindak pidana pencuriandan pengeroyokan yang dilakukannya; Bahwa setelah korban (Saksi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-05-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 19 Mei 2010 — HERRY J.J KEREH, S.E, AK, M.M
67 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untukketerangan Terdakwa di persidangan adalah sangat bertentangan dengan berita acarayang dibuat oleh Penyidik yang didampingi oleh tim Penasehat Hukum Terdakwa dimanadalam keterangannya MENYATAKAN TERDAKWA BENAR MENERIMA SK No. 1120/J.12/KP/2004 TANGGAL 22 MARET 2004 DARI BIRO KEPEGAWAIAN UNSRATPADA BULAN MARET 2004 DAN BERITA ACARA TERSEBUT DITANDATANGANIOLEH TIM PENASEHAT HUKUM TERDAKWA, HAL INI MENANDAKAN BAHWATERDAKWA MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM PEMERIKSAAN PENYIDIKTIDAK ADA UNSUR PEMAKSAAN / PENEKANAN
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Spn
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
H SUKARMAN
Tergugat:
1.JAILANI
2.ARNI YANTI
146 — 31
  • ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il,disamping adanya tekanan dan pemaksaan yang dilakukan olehPenggugat beserta dengan anaknya Andre, juga terdapat terdapatbeberapa hal janggal yaitu:Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2021/PN SpnPertama: Penandatanganan Surat Perjanjian, tetap dilakukandihadapan notaris, sementara Notaris terkait mengetahui ada pihaklain yang hadir yang diketahui sebagai oknum polisi, artinya notarissendiri telan melakukan pembiaran terjadinya penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 15-04-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/Ag/2014
Tanggal 15 April 2014 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
26 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini terindikasi dengan cara hakim menanyakan saksi daripihak Penggugat, hakim nampak ramah baik hati sementara kalaumenanyakan saksi dari pihak Tergugat dengan keras dan nada marah sinis,masam, kecut penuh dengan penekanan. Ketika hakim memerintahkan sayauntuk memasukkan semua data dari mulai eksepsi sampai denganHal. 21 dari 39 hal. Put. Nomor 28 K/Ag/2014kesimpulan kedalam CD. Lalu saya laksanakan pada waktu itu pengacarayang hadir adalah bukan pengacara utamanya.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 12-04-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 58-K/PM I-02/AD/IV/2017
Tanggal 7 Juni 2017 — Emri Tri Boy Siagian, Sertu NRP 21090153771088.
65 — 28
  • Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsiNarkotika jenis Shabushabu maupun Ekstasi adalah dilarang olehPeraturan dan Undangundang, selain itu Pimpinan TNI sudah seringmemberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak bolehterlibat Narkotika.: Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatasMajelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnyasebagai berikut :Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undangundang Nomor31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Umum Kealfaan mengakibatkan kematianluka
Register : 04-03-2014 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 04-03-2014
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 167/Pid.B/ 2013 /PN.Ung
Tanggal 18 Februari 2014 — NASIM Bin MINAWI.
145 — 18
  • dengan kondisitekanan udara dan oil rem normal punakan membuat pengereman kampas remtidak maksimal.Kondisi ban depan kiri 80 %baik,kondisi ban depan kanan 80 % baik,kondisi ban belakang kanan 80 % baik,kondisi ban belakang kiri 80 % baik.Kondisi Recercoice oil rem : kondisiactual oil rem sangat kotor, kotoran/endapan lumpur dalam oil remcenderung membuat karet rem cepat auskarena tergores oleh kotoran tersebut, halini ditunjukkan dengan bocornyacylinder rem depan,, akibat tekanan oilrem tidak untuk penekanan
Pengadilan PN BINJAI Perdata Khusus Arbitrase
Register : 05-05-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN BINJAI Nomor 15/Pdt.Bth/2017/PN Bnj
Tanggal 21 Juni 2017 — PT. Bank Mandiri Persero Tbk, lawan Lie Lie Mei Als Daiyana
281 — 66
  • (cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c.Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 13-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 165/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : PT Bank DBS Indonesia Diwakili Oleh : D. R. Golda Meir, S.H
Terbanding/Tergugat I : Mikael Kaka
Terbanding/Tergugat II : Arpian
Terbanding/Tergugat III : Sar i
Terbanding/Tergugat IV : Yuki Heldi
Terbanding/Tergugat V : Sudakat
Terbanding/Tergugat VI : Marusaha Manurung
Terbanding/Tergugat VII : Muhammad Saini
Terbanding/Tergugat VIII : Nakkok Pernanda M
Terbanding/Tergugat IX : Suryadi
Terbanding/Tergugat X : Zulhijaya
Terbanding/Tergugat XI : Imanuel Darwaman Purba
Terbanding/Tergugat XII : Supri Keliat
Terbanding/Tergugat XIII : Brema Matyas
Terbanding/Tergugat XIV : Sahadi
Terbanding/Tergugat XV : Maria Dina Maryana
Terbanding/Tergugat XVI : Jimmy Jantri Tambunan
Terbanding/Tergugat XVII : Kahar
Terbanding/Tergugat XVIII : Netap Brada Aritonang
Terbanding/Tergugat XIX : Hermanto Sembiring
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan
57 — 24
  • ,Lebih lanjut dalambukunya halaman 48 Yahya Harahap menyatakan:...penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan padakerugian.
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Penipuan
Register : 29-08-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 179/Pid.B/2016/PN Mkd
Tanggal 5 Oktober 2016 — HERI SUSANTO bin SUSILO
88 — 8
  • Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 01-03-2013 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 24-06-2013
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 63-K/PM.III-12/AD/III/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — - MARHARIS FITRIADI, Praka NRP 31020749070880
70 — 38
  • Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahanataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannyatentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabusabu ataupunganja, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibatdalam masalah narkotika.
Pengadilan PA DABO SINGKEP Perdata Agama
Register : 14-01-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PA DABO SINGKEP Nomor 0024/Pdt.G/2020/PA.Dbs
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
142 — 47
  • prestasinya,sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 606 Rv huruf (a dan b), danberdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012bahwa dalam melaksanakan putusan perkara hadhanah harus memperhatikankepentingan dan psikologis anak, sehingga untuk menghindari kesulitanpelaksanaan eksekusi dan putusan menjadi i//lusoir (hampa), Hakim menghukumTergugat (yang kalah) untuk membayar dwangsom;Menimbang, bahwa sifat dan prinsip hukuman dwangsom (uang paksa)adalah accessoir, subsidair dan penekanan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 140 /PDT.G/2013/PN. BDG.
Tanggal 26 September 2013 — IDHA ASSAROFI dan AI SUMIATI LAWAN 1.PT. BANK MEGA, Tbk ; 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq. KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG cq. KANIONAL (BPN) KOTA BANDUNG ; 3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDUNG,
108 — 16
  • Bandung (TURUT TERGUGAT II)atas nama Haji Syafiun, atau menunda proses penyerahan obyek lelangsampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalamperkara a quo;19.Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ParaTERGUGAT, PENGGUGAT merasa dirugikan baik material berupa biayayang telah dikeluarkan PENGGUGAT dalam memperjuangkan hakhaknya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dankerugian immaterial berupa kesalahan penghitungan yang dilakukan olehTERGUGAT serta penekanan
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 21-10-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 96/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : ROMAIN MATHIEU REGIS HUET Diwakili Oleh : ELNA FEBI ASTUTI, SH
Terbanding/Tergugat : CICILIA IRMA WIDYASTUTIK
365 — 228
  • Raphael membutuhkan rasa aman, diperhatikan,mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari atas apa yang Ia lakukanatau milikiHalaman 27 dari 44 Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT YYK Bahwa berdasarkan kesaksian saksi Hartono, SH menyatakanbahwa pada saat di Polsek Sewon , Tergugat tidak mempengaruhi /menunjukkan ekspresi penekanan kepada anak Raphael.
Pengadilan PN BONDOWOSO Pidana Umum
Register : 11-12-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 253/Pid.B/2018/PN Bdw
Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ARIF SURYONO, SH.
Terdakwa:
DWI WAHYUDI alias YUDI bin ACHMAD DAHLAN
78 — 21
  • Barang siapa:Menimbang, unsur pertama barangsiapa, yang dimaksud barang siapaadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan,yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentangapakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikandalam pertimbangan unsur materil dakwaan;Menimbang, bahwa selanjutnya
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 03-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 29-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 2/PID/2017/PT MKS
Tanggal 13 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : HAYOMI SAPUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa : ABIDIN Bin LAMANGADE
81 — 48
  • Hal tersebut juga menjadi penekanan terhadapupaya penegakan Supremasi hukum oleh aparat penegak hukum dan Hal 30 dari Hal 45 Put. No.2/PID/2017/PT.MKS.khususnya dalam jajaran Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim / Majelis Hakimdalam upaya penegakan hukum.