94 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 94 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:AHMAD MAPPAGAU KARAENG MONCONG, SH,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan BantaBantaeng No.77 Makassar, pekerjaan Wiraswasta,Pemohon Kasasi dahulu Pembanding / Penggugat;melawan:1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,tempat kedudukan Jalan A.P.

No. 94 K/TUN/2011sertifikat ketika itu (Polda Sulawesi Selatan dan Barat) memiliki data yuridis yangdipersyaratkan bagi setiap pemohon antara lain berupa Girik atau Rincik, Akta JualBeli, Akta Hibah, Akta Tukar menukar yang sah, jika tidak maka terbukti tindakanTergugat yang menerbitkan sertifikat diatas tanah tersebut adalah sewenangwenangdan melanggar AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni azas kecermatan,azas ketelitian, azas keterbukaan, azas kesamaan perlakuan dan perlindungan hukumdan

No. 94 K/TUN/2011demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatanPenggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;3.

No. 94 K/TUN/2011Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telahmengambil putusan, yaitu putusannya No. 88/G.TUN/2009/PTUN.MKS tanggal 29April 2010 yang amarnya sebagai berikut :Dalam Eksepsi :. Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;Dalam Pokok Perkara :. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;.

No. 94 K/TUN/201114Supandi, SH., M.Hum dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. HakimHakimAgung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebutdan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh para pihak ;Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd/ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MHttd/ Prof. Dr. H.

HAWATI SUBHI, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di JalanLatassakka No. 36, Kelurahan Lumpue, KecamatanBacukiki Barat, Kota Parepare, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 19 September 2012 danPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 18 K/TUN/2012/P.TUN.Mks,tanggal 20 September 2012 tentang Kuasa Insidentiluntuk beracara di Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar ; Yang selanjutnya disebut sebagal............ccceeeseeeeeesHal 5 dari 15 hal. Pts.

Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari1993, Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 19 Nopember 1994 danNomor: 270 K/TUN/2001, tanggal 4 MaretMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan memoribanding dengan alasanalasan yang pada pokoknya dapat disimpulkansebagaiberikut :e Keberatan pertama, Tergugat II Intervensi1,Tergugat II Intervensi2 dan Tergugat II Intervensi3/Para Terbanding tidak dapat menunjukkan lokasiyang sebenarnya sebagai miliknya, sedangkan

Nomor : 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor :41 K/TUN/1994, tanggal 19 Nopember 1994, danReg.

Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 MaretBahwa oleh karena telah terbukti gugatan ParaPenggugat diajukan telah melampaui tenggang waktusebagaimana pertimbangan hukum di atas, makaeksepsieksepsi dari Tergugat, Tergugat MIIIntervensi1, 2 dan 3 tidak perlu dipertimbangkanBahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diajukantelah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari sebagaimana disyaratkan Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986, maka pokok gugatanPara Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi

Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Tanggal 05122011 Perkara No. 1921B/2011/PT.TUN JKT. jo.Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 31052012 Perkara No. 138/K/TUN/2012sementara di lokasi tanah ada obyek gugatan yakni tanah dengan Sertipikat HakMilik No.: 0046 1/Kelurahan Kedaung tanggal 1182003, Surat Ukur No. 281/Kedaung/2003 tanggal 2972003, Luas 500 m2 (Lima ratus meter persegi) atasnama HB. Dahler Mahjoeddin.

Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012, diantaranya Sertipikat HakGuna Bangunan No. 244/Kedaung dan No. 245/Kedaung keduanyatercatat atas nama Ny. Tyas Rahayu, SH., (vide, Putusan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 192/B/2014/PT.TUNJKT tanggal 23 Oktober 2014 jo.

Bumi Kedaung Lestari tanggal12 November 2014 (sesuai dengan aslinya) ;Photo copy Salinan Putusan PTUN No. 64/G.2010/PTUNBDG tanggal 15 Maret 2011(sesuai dengan salinannya) ;Photo copy Salinan Putusan PT TUN No. 192/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 28 November2011 (sesuai dengan salinannya) ;Photo copy Salinan Putusan MA No. 138K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 (sesuai dengansalinannya) ;Poto copy Akta Notaris Mary Maria SH, tentang Pelepasan dan Pengoperan Hak atas tanahPT.

Dahler Mahjoeddin, dengan demikian dapat dipahami bahwaPenggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara in litis ; Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Nomor : 5.K/TUN/1992, tanggal21 Januari 1993 jo Yurisprudensi Nomor : 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, JoYusisprudensi Nomor : 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang pada pokoknyamenyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang

JKT tanggal 5 Desember 2011 jo.Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 138 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012,sementara dilokasi tanah terdapat objek gugatan yakni Sertipikat Hak MilikNomor : 00461/Kelurahan Kedaung tanggal 11082003, Surat Ukur Nomor : 281/Kedaung/2003, tanggal 29072003, luas 500 m? atas nama HB.

/2010 tanggal 16 maret 2011 Jo.Putusan Kasasi MahkamahAgung RI No.274 K/TUN/2008 tanggal 21 januari 2009 Jo.

Putusan kasasi Mahkamah Agung RI No.274 K/TUN/2008 tanggal 21 Januari 2009 Jo. Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta no.02/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 22Mei 2008 Jo.

/2010 tanggal 16 maret 2011Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.274 K/TUN/2008 tanggal 21januari 2009 Jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RINo.274 K/TUN/2008 tanggal 21 Januari 2009 Jo.

Haryono No. 20 kelurahan Tebet Barat, Kecatamatan Tebet KotaAdministrasi Jakarta Selatan (bukti T.I, II, III, IV dan V 7) yang terbit dengandasar alasan pada putusan TUN No. 29 PK/TUN/ 2010 tanggal 16 Maret2009, tidak menjadi halangan untuk mempertimbangkan materi gugatan perkara inidari segi kepemilikan, karena ternyata dari yang telah Majelis pertimbangkan,Penggugat adalah sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang terletak di Jl.MT.

Tjek mat zen;4) Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 09/PDT/1992/PT.TK, tanggal 24 maret 1992 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang;5) Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239 K/PDT/1992 tanggal 12 Februari 1998 menolak permohonan kasasi dari para pemohon Kasasi;6) Fotokopi Putusan PTUN Bandar Lampung, Nomor 8/G/2015/PTUN-BL Tanggal 29 Juli 2015 yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak diterima;7) Fotokopi Putusan PT-TUN Medan Nomor 165/B/2015/PT-TUN

TUN Medantanggal 16 Desember 2015 yang menguatkan Putusan PTUNBandar ampung. a. Foto copy kuitansi sewa rumah dari H. Muhammad Umar binYasir (alm) dengan penyewa a.n. Sukirman. b. Foto copy kuitansi sewa rumah dari Drs. Maryanto bin Sarmino(alm) dengan penyewa a.n. lwan Setiawan.(Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa H. MuhammadUmar bin Yasir (alm)/Terdakwa dalam berkas Perkara splitzing).4.

TUN Medan Nomor 165/B/2015/PTTUN Medantanggal 16 Desember 2015 yang menguatkan Putusan PTUN BandarLampung;a. Fotokopi kuitansi sewa rumah dari H. Muhammad Umar bin Yasir(alm) dengan penyewa a.n. Sukirman.b. Fotokopi kuitansi sewa rumah dari Drs. Maryanto bin Sarmino(alm) dengan penyewa a.n. Iwan Setiawan.Halaman 32 dari 35 Putusan No.83/pid.B/2017/PN.TjKharus dinyatakan dipergunakan dalam perkara Nomor 84/Pid.B/2017/PNTjKa.n. Terdakwa H.

Para Penggugat Kehilangan Hak Untuk MengajukanGugatan Dengan Objek Sengketa TUN a = quo a.

a quo, namun Para Penggugat telahkehilangan hak untuk mengajukan gugatan dengan ObjekSengketa TUN a quo.

PutusanMahkamah Agung Nomor 255 K/TUN/2020 tanggal 30 Juni 2020.Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat telahkehilangan hak untuk mengajukan gugatan TUN a quo, sehinggacukup alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard) ;Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak BerwenangMemeriksa Objek Sengketa TUN a quo (kompetensi relatif)a.

TUN a quo hanyalah Objek Sengketa TUN a quo, yaituKeputusan Menteri Kehutanan Nomor 82/KPTSII/2001 tanggal15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HutanTanaman Kayu Pertukangan Kepada PT.

SRL sertaMasyarakat pada hari Kamistanggal 4 Juli 2019.Bahwa Kesepakatan tersebutdiatas tidak memiliki hubungandengan objek TUN II yang masaberlaku objek TUN II sampaidengan 23 Mei 2018.

Graha Metropolitan Nuansa) ;Bahwa dengan adanya putusan peninjauan kembali No. 44 PK/TUN/2000 yang bertentangan dengan putusan perkara No. 846/PDT.G/2004/PN.Jak.Sel. dimana putusan perkara No. 44 PK/TUN/2000menyatakan tanah Kav. 63 adalah milik Pemohon Peninjauan Kembalidan di pihak lain Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan putusanNo. 846/PDT.G/2004/PN.Jkt.Sel. adalah pemilik tanah Kav. 63dengan kedua putusan tersebut yang saling bertentangan satu samalain, telah menimbulkan ketidak pastian hukum

, sebab PemohonPeninjauan Kembali berdasarkan putusan perkara No. 44PK/TUN/2000 selaku pemilik tanah Kav. 63, sedangkan TermohonPeninjauan Kembali berdasarkan putusan perkara No.846/PDT.G/2004/PN.Jkt.Sel. selaku pemilik tanah Kav. 63, padahalberdasarkan putusan perkara No. 44 PK/TUN/2000 PemohonPeninjauan Kembali telah memperoleh tanah Kav. 63 melaluiprosedur pembebasan yang dilakukan oleh tim pembebasan tanahDKI Jakarta, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali melakukanpembebasan tidak melalui prosedur

No. 169 PK/Pdt/2008Akta No. 55, 56 dan 53 tanggal 6 Pebruari 1990 yang dibuatdihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH. berdasarkanpertimbangan putusan peninjauan kembali dalam perkara No. 44PK/TUN/2000 tanggal 9 September 2002 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap adalah cacat hukum atau tidak sah sesuaidengan azas perlindungan hukum maka perolehan hak yangdidasarkan pada perbuatan pidana tidak dapat dilindungi hukum ;Bahwa dengan demikian maka putusan peninjauan kembali No. 44PK/TUN/2000 tanggal

Harangganjangmaupun dari Gubernur DKI, walaupun data yang diajukan berupaputusan peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah berkekuatanhukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 112K/TUN/1998 yang berisi bahwa Gubernur Kepala Daerah DKI telahdimenangkan mengenai kebijakan pemberian SIPPT pada PT.Harangganjang ;Bahwa sebetulnya perijinan SIPPT dan Hak Guna Bangunan yangditerbitkan bagi PT.

110 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 110 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DIREKTUR UTAMA RSUP. Dr. M.

Hasyim Ashari, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2013.Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 110 K/TUN/2013Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Padang

PerintisKemerdekaan Padang, (Tergugat) Nomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret2012 Tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dantindakan medik di RSUP DR M DJAMIL Padang,terhitung sejak tanggal 17 Maret2012, atas nama dr Asril Zahari Sp.B.KBD(Penggugat) ;Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Penggugat terima pada tanggal16 Maret 2012, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu tenggang 90 hariHalaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 110 K/TUN/2013sebagaimana

Maret2012 Tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dantindakan medik di RSUP DR M DJAMIL Padang,terhitung sejak tanggal 17 Maret2012, atas nama dr Asril Zahari Sp.B.KBD (Penggugat) tersebut, adalah batal atautidak sah karena telah dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundangundangyang berlaku dan bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikkhususnya adalah asas kepastian hukum, tertip penyelengaraan negara, danHalaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 110 K/TUN

DJAMILHalaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 110 K/TUN/2013PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atasnama dr. H. Asril Zahari Sp.B, KBD (Penggugat);3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratDirektur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG(Tergugat) No : Kp.03.03/11/121/2012, tanggal 15 Maret2012, tentang pembebasan sementara memberikanpelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUPDR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17Maret 2012 atas nama dr. H.

Hakim tsb,dto Awe=RIZA HARPENLSH= = DEDY LEAN SAHUSILAWANE,SH=Rincian biaya :Biaya pendaftaran Je eee eee eee eee ene ence eee eeee Rp. 30.000,ATK Tun Rp. 50.000,Relas (panggilan) = Rp. 50.000,Tey Tsun Rp 6.0007Redakal Tun Rp. 5.000,TOMAR Tun = Rp 1aa000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) Salinan/turunan Penetapan sesuai dengan Aslinya.An. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri RanaiWakil Panitera,ASRIN SEMBIRI H.NIP. 19650506 198703 1 002.

45 K/TUN/2013

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional JawaTimur No. 1502/HGB/35/1991 oleh Penggugat didaftarkan di Kantor PertananahanKota Surabaya dan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bagunan Nomor 249/KelurahanHal. 3 dari 26 hal.Put.No.45 K/TUN/201310.Kedungdoro atas nama PT. Surabaya Bowling Centre (PT.

Eks Bank Bumi DayaHal. 17 dari 26 hal.Put.No.45 K/TUN/201318di Kampung Mergoyoso Surabaya dengan mendasarkan pada UndangUndang No.

Bank Bumi Daya (Persero).Hal. 19 dari 26 hal.Put.No.45 K/TUN/20132020Cc.8) Bahwa sesuai Akta Merger No. 100 tanggal 24 Juli 1999 , PT. Bank BumiDaya (Persero) telah bergabung atau merger ke dalam PT. Bank Mandiri(Persero), yang didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 2 Oktober 1998Notaris Sutjipto, SH. yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman RINo.

Putusan Judex Facti tersebutHal. 21 dari 26 hal.Put.No.45 K/TUN/20132222telah bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokok Pokok Agraria berkaitan dengan stelsel pendaftaran tanah, karenanyaberalasan untuk dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :a.

PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754 Hal. 25 dari 26 hal.Put.No.45 K/TUN/20132626

Pasal 2 Peraturan Mahkamah AgungNomor 6 Tahun 2018 mengakibatkan hapusnya kepentingan Penggugatsecara hukum untuk melindungi nilai atau berproses, dalam hal inimengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta jo.Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara;Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah kehilangan hakuntuk mengajukan gugatan TUN terhadap Objek Sengketa TUN a quo, sehinggacukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat

Objek Sengketa TUN a quo:a.

Atas dasar halhal tersebut di atas, maka Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan NomorSK.4161/MENLHKROPEG/MK/PEG.5/2021 tanggal 28 Mei2021 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri DenganPemberian Pensiun (Objek Sengketa TUN a quo);Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan ObjekSengketa TUN a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (baik dari segi kewenangan,prosedur, dan substansi) dan tidak melanggar asasasas umumpemerintahan

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN a quotelah sesuai dan didasarkan dengan ketentuan peraturanperundangundangan sebagaimana yang telah diuraikan dalamkronologis di atas;c.

Menyatakan Penggugat kehilangan hak untuk mengajukan gugatandengan Objek Sengketa TUN a quo;c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);2. DALAM POKOK PERKARA:a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;b.

2016 dan undangan tersebut telah dihadiriPENGGUGAT bersama sama dengan Kuasa Hukumnya sebagaimanatelah mengisi Pormulir Bertamu tertanggal 23 Desember 2016 yangHalaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2018/PN Btmmana pada Pertemuan tersebut PENGGUGAT telah menjabarkan semuaDokumen Legal Standing Penerima Pelaksanaan Putusan MahkamahAgung untuk dilaksanan sebagaimana mestinya dalam Amar PutusanPutusan nomor 15/G/ 2014 / PTUNTPI, Jo nomor 137 /B/ 2015 /PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K / TUN

Bahwa apabila Pihak Otorita Batam / BP Batam tidak melaksanakansecara Patut Amar Putusan nomor 15 / G/ 2014 / PTUNTPI, Jo nomor137 /B/2015/PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K/ TUN, / 2015.

Maka TimbulUang Paksa / Dwangsom sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah Persatu Hari) adalah Perbuatan Melawan Hukum, Bahwa selanjutnyaPENGGUGAT telah melayangkan surat kepada Pihak Otorita Batam / BPBatam tertanggal 10 Januari 2017 agar melaksanakan Amar Putusannomor 15 / G/ 2014 / PTUNTPI, Jo nomor 137 / B / 2015 / PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K/ TUN / 2015.10.

Yang mana inti dariGugatan tersebut adalah mempersoalkan agar Pihak Otorita Batam / BPBatam TIDAK MENYIMPANG DALAM MELAKSANAKAN / MEMATUHIAmar Putusan nomor 15 / G / 2014 / PTUNTPI, Jo nomor 137/B/2015 / PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K/ TUN / 2015.11. Bahwa adapun Amar Putusan nomor 15 / G / 2014 / PTUNTPI,Jo nomor 137 / B/ 2015 / PT.TUNMDN, Jo nomor 27 K / TUN / 2015.adalah sebagai Berikut :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya2.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)Bahwa jelas dan terang gugatan Penggugat dalam perkara aquo kurangpihak (plurium litis consortium), Sebagaimana isi gugatan Penggugatdalam posita angka 8, 9, 10, 11 dan 12, dimana Penggugat mendalilkangugatannya dengan menyebutkan BP Batam tidak menjalankan putusanPTUN tanjungpinang Nomor 15/G/2014/PTUN.TPI jo Nomor137/B/2015/PT.TUN.MDN jo nomor 27K/TUN/2016.

TUN. SBY. tanggal 11 Maret 2019 Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara NomorHal. 2. Put. No. 85/B/2019/PT.TUN.SBY.85/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 85/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 11 Maret 2019 ;2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 131/G/2018/PTUN. SBY. seluruh isi danLAUPTIITEAR I Yee ate cee ie eee3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 85/B/2019/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 8 Mei 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 131/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 3 Januari 2019, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : MENGADILI1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.

Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar Nomor 41/GTUN/2012/PTTUN.Mks tanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amarputusannya sebagai berikut: Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon Eksekusi/Gubernur SulawesiSelatanuntuk melaksanakan isi putusan Pengadilan TUN Makassar Nomor43/G.TUN/2011/PTUN.Mks tanggal 8 Desember 2011 jo.

PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar Nomor 41/GTUN/2012/PT TUN.Mks tanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya lebih banyakmempertimbangkan alasanalasan yang menguntungkan pihak Tergugat , hal initercermin dalam pertimbangannya pada halaman 13 dan 14 putusan PengadilanNegeri Bulukumba yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar,lebih mempercayai alatalat bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat baikdalam

Putusan banding PengadilanTinggi TUN Makassar Nomor 129/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks tanggal 7 Januari2011;Surat Keputusan Nomor 927/Ill/Tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semulaselaku anggota dan Ketua DPRD kab.

Hamsah Pangki, S.Pi, sudah dibatalkan oleh Pengadilan TUNMakassar Nomor 43/G.TUN/2011/PTUN.Mks tanggal 8 Desember 2011 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar Nomor41/GTUN/2012/PTTUN.Mks tanggal 21 Mei 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap.maka pemulihan hak, harkat, dan martabat Penggugat/Drs.H.A. Muttamar Mattotorang pada kedudukan semula sebagai Ketua DPRDBulukumba, sudah harus dipenuhi oleh Tergugat !

Lagi pula pelaksanaan eksekusi putusan Peratun yang sudahberkekuatan hukum tetap mestinya dilakukan melalui peradilan TUN yangmemeriksa dan memutus perkara tersebut tidak melalui gugatan ke peradilanumum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: DRS. H.

TUN. JKT.Jalan Jenderal Achmad Yani No. 68, KarawangJaWa, Baltal 5 eqsssssssesssneeseeenercenenensnneeeeeeeieneneaecaeDalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. R. Koen Ircahyo Wibowo, S.H.; 2 WEI, S aj nnn nn nner inn3. Sutarman Soha, S.H., M.Si.; 2222009 oo nooo4.

TUN. JKT.Advokat pada Kantor Johnson Panjaitan & Partnersyang beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B621, Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 13/KUASA J&P/IX/2015tertanggal 15 September 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il INTERVENSI/TERBANDING; 2857Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca = o=1.

TUN. JKT.

No S8B/201 7) TUN KTy y# sa NasY RyPusat, dalam hal ini telah memberikan Kuasae4 kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan, SSSurat Kuasa Khusus Nomor : wm Sesneg/05/2016,tanggal 24 Mei 2016, dag Selanjuinya memberikany aySs Kuasa Substitusi kepada: Jagr nae aSRAMSET aR Hee cee eee aS S neor 1. Mohamad pale. BL MUA, e Pe2. Arie Susie, S.H., M.Hum. ; 3: an Sri Djuwita, S.H. ; 524. Evi via. S.H. 5 222 non nnn nnn nnn n nent eeeae a#5.

No S8B/201 7) TUN KTY Y$ $~ ode eKUSUMASTUFI, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti pada PengadianTinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh ara pihak yangaS)bersengketa maupun kuasanya; BoP nnnnnmnnnnnnnnnJ J& &Ss HAKIMHAKIM ANGGOTA Ss KETUA MAJELIS= = =S TTD S TTD Seo eo ee 4 $1. T.SSJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H. DILMAR TATAWI, S.HSY sg2. Materai ..............04. < Rp 6.000. Cs3B. ATK........cc cece eens re bec eeeeaeeees Rp 45.000, w4. Surat Pemberitahian Leese RP 22.500 vr5.

No S8B/201 7) TUN KTCi orS S =& S sJ Aa& && & r

Andarias, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Eliza binti Tahir, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016

Tahir bin Bosa, 47 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 19 Mei 2013, di Kunak dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Tahir bin Bosa (Ayah) dan mahar berupa RM.100.00 dibayartunai, disaksikan oleh dua

Harlina binti Totteng, 35 Thn, Islam, lbu Rumah Tangga, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 19 Mei 2013 dan saksihadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Tahir bin Bosa (Ayah) dan mahar berupa

300 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 300 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :EVA DAMAYANTI Br SITANGGANG, A.Ma., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Purwodadi, Jalan Eka Tunggal Ujung, Perumahan Purwodadi IndahPermai Blok N1, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan,Kota Pekanbaru,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;melawan

No.300 K/TUN/2012menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK.88187 Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri SipilTanpa Hak Pensiun An. Eva Damayanti Br Sitanggang, A.Ma.

No.300 K/TUN/2012orang tua Penggugat langsung menghadap dan menanyakan kepada KabidPengolahan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) bernama Joko S tentangsurat Permohonan Banding Administratif tertanggal 04 Agustus 2011.

No.300 K/TUN/201210diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan diri baiksecara langsung maupun secara tertulis ;Bahwa sebelum dikeluarkannya objek sengketa a quo yaitu Surat KeputusanBupati Bintan Nomor : SK. 88187 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil TanpaHak Pensiun atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding/Pengguat, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pernah disodori oleh Sdri.

No.300 K/TUN/2012

/1998, tanggal 27 Juli 2001 jo Putusan MahkamahAgung No.16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001 jo.

PutusanMahkamah Agung No.93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, dengankaidah hukum bahwa; Keputusan TUN yang berkaitan dengankepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata UsahaNegara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkansemua pihak yang berkepentingan.

Agung No. 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari1998 dengan kaidah hukum bahwa Keputusan TUN yang berkaitandengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan TataUsaha Negara melainkan wewenang Peradilan Umum denganmelibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November1994 dan Reg.

Nomor : 41 K/TUN/1994,tanggal 19 November 1994 juncto Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4Maret 2002.

TUN. MKS.2. PT. Mappa Trans Land, Berkedudukan di Jalan Makkaswaru, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabutan Gowa ;Dalam halini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masingmasing bernama; 1. Syahrir Cakkari, SH.MH; 2.

TUN. MKS.Melawan1. Haeruddin bin Supu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Kampung Samata, Kelurahan Samata, Kecamatan SombaOpu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Sebagai Penggugat1 ;2. Sahabu bin Supu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggaldi Kampung Panggentungan, Kelurahan Tamarunang, KecamatanSomba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

TUN. MKS.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor : 99/PEN/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 8 September 2015 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkatDEG ING jnmnnnnnnnnn nnn nnn nnn nnn nnn nam nnn nen nnsnne nan ann annem Annan BR RaRnn nnn mem AN RP2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :82/G/2014/PTUN.Mks. tanggal 19 Mei 2015; 3.

TUN. MKS.00250/Kel.Mawang, tanggal 12 Juli 2012, Surat Ukur No.00091, tanggat 12112003, seluas 3499 M2 atas nama PT. Mappa Trans Land dan telah dipecah sehingga luasnya sisa 1544 M2, adapun pecahan turunannya yaitu :1.2. SHGB No.00312/Kel.Mawang 52nnn nner ccc nnn cc cence cen ccna1.3. SHGB No.00313/Kel.Mawang j2nne nnn nnn nce nner ccc cee cen cnn cence1.4. SHGB N6.00314/Kel.Mawarng jam eesene crete1.5. SHGB No.00315/Kel.Mawang 52nnne nner nnn cc ccc neces cen cece1.6.