Ditemukan 43300 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kebidanan kebiasan
Penelusuran terkait : Surat ketetapan pajak Perubahan kebijakan Pajak penghasilan Obyek pengujian; pengujian; pengujian terhadap kebijakan; beleidsregel;
Pengadilan PN SIGLI Pidana Khusus
Putus : 22-03-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PN SIGLI Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Sgi
Tanggal 22 Maret 2016 — MUSLIM KADRI BIN ABU BAKAR
46 — 4
  • Politik Hukum PidanaKajian Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 04-07-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 363/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 5 September 2019 — Pembanding/Tergugat : WAWAN MARTONO
Terbanding/Penggugat : NGADINO
49 — 27
  • Tugas Panitia Pemilihan adalah bersifatkolektif kolegial, yaitu seluruh kebijakan Panitia Ssemuanya berpijak padakebersamaan, dimana seluruh pengurus dan anggota harus terlibat.Bahwa tidak benar, ketika Tergugat menjadi Sekretaris Panitia PemilihanKepala Desa Bulusari, Tergugat mempunyai tugas dan kewajibanmerencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi danmengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.Bahwa dalil Penggugat yang tercantum dalam angka 3 huruf b tersebut diatas yang
    perintah atau larangan bagi peserta/calon kepala desa atau timHalaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 363/PDT/2019/PT SMGsuksesnya hanya diperbolehkan menggunakan 1 (satu) atau lebihkendaraan pengangkut masyarakat pemilih menuju ke lokasi pemilihanatau ke lokasi transit di posko pemenangan masingmasing calon kepaladesa.Bahwa karena mobilisasi pemilih pada hari pemilihan tidak diatur dalamPeraturan Daerah a quo, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusaritidak pernah membuat/menerbitkan ketentuan atau kebijakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-03-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 K/TUN/2012
Tanggal 28 Maret 2012 — PT. ANEKABURSA CATUDAYA vs KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG PAKAI HABIS DAKTILOSKOPI PUSAT DAN WILAYAH PUSIDENT BARESKRIM POLRI TAHUN ANGGARAN 2010
66 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Azas Kepastian Hukum, yakni azas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Terbukti denganHalaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 15 K/TUN/201214peraturan dan sanksi yang menjadi pedoman pengadaan tidak dilaksanakansecara adil kepada semua peserta yang melanggar peraturan;b. Azas Proporsionalitas, yakni azas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
    Bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diperoleh keterangandari saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BapakIR. M. Aries Suprianto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa susunan urutanatau letak dari syaratsyarat yang tidak berurutan diperbolehkan dan dianggap telahmemenuhi syaratsyarat peserta lelang jika memang dapat ditunjukkan pada panitiaketika pembukaan penawaran. Dan Pemohon Kasasi telah memenuhi seluruhpersyaratan pendaftaran lelang.6.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 26-11-2012 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 685/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 Juli 2013 — 1. JEFFERSON DAU,SH 2. SUHARDI LA MAIRA,SH,MH 3. BEKO DJAGA,SH MELAWAN Badan Pimpinan Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPP GAPENSI)
60 — 33
  • Edy Suryadi mengeluarkan kebijakan organisasiyang memungut biaya dengan besaran tertentu pada setiap anggotaGAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan, padahal mengenai iuran anggotatelah ada keputusan dan pedoman tersendiri, selain itu juga berdasarkantujuan organisasi dalam ADART GAPENSI seharusnya organisasimenjadi wadah yang ikut mendorong dan menghidupkan iklim usaha danlapangan pekerjaan yang baik, melakukan pembinaan SDM anggotaorganisasi, dan bukan malah sebaliknya seolah olah seperti maumemeras
    Edy Suryadi sesungguhnya berada dalam keadaanpailit atau Bankruptcy.Bukti P8 : Koran Radar Banjarmasin tanggal 19 Oktober 2012 tentangAnggota Gapensi keluhkan pungutan biaya dengan besaran tertentu padasetiap anggota GAPENSI Propinsi Kalimantan Selatan dan Koran Kotaku, Rabutanggal 24 Oktober 2012 yang berisi Anggota Gapensi akan hengkang dananggota Gapensi ancam hengkang atas kebijakan pungutan biaya yangdilakukan oleh Ketua Gapensi Kalimantan Selatan.Bukti P9 : Copy surat Dewan Pertimbangan Daerah
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Umum Penganiayaan
Register : 29-01-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 79/Pid.B/2016/PN Sgl
Tanggal 7 Maret 2016 — Jahari bin Samsudin
28 — 4
  • Penganiayaan yang mengakibatkan lukaluka berat;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Unsur ke1 Barang siapa;Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dariperbuatan pidana tersebut;Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang ataudengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikanoleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teoriteori dan kebijakan
    Barang Siapa:2 Melakukan Penganiayaan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Unsur ke1 Barang siapa;Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dariperbuatan pidana tersebut;Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang ataudengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan16oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teoriteori dan kebijakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 24-10-2012 — Upload : 21-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 — YULI AKMAL, S.Sos. vs 1. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP), Kabupaten Kampar, 2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Propinsi Riau, 3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
125 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemaksaan dan permintaan proyek atau meminta sejumlah uangatas tidak diterimanya usulan proyek yang akan dialokasikan pengerjaannya/pemenangnya secara pribadi kepada instansi terkait padahal selaku AnggotaDPRD mempunyai kewajiban menjaga etika dan norma dalam hubungankerja dengan lembaga lain dalam menyelenggarakan Pemerintahan DaerahKabupaten.Bahwa tuduhan Tergugat III dan III poin d di atas adalah upaya untukmenjatuhkan kredibilitas Penggugat sebagai anggota dewan yang kritis dantegas terhadap kebijakan
    yang sama sehingga tuduhan Tergugat1,11 dan HI pada poin f di atas adalah tuduhan yang lebih bersifat fitnah dansangat berlebihan yang bertujuan untuk menghancurkan masa depan karirPolitik Penggugat.g Menentang hasil keputusan DPC PPP Kabupaten Kampar tentang perubahansusunan pimpinan Fraksi PPP Plus DPRD Kabupaten Kampar.Bahwa tuduhan Tergugat III dan II pada poin g di atas adalah tidak benarsecara hukum dikarenakan Penggugat telah menerima dan tidak ada usahadan upaya sedikitpun untuk menolak kebijakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 22-12-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1477 K/Pdt.Sus-Parpol/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — EDMOND LEONARD SIAHAAN, S.H., Anggota Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) Propinsi Sulawesi Tengah VS 1. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (Partai Nasdem), yang diwakili oleh Ketua Umum Surya Dharma Paloh dan Sekretaris Jenderal Nining Indra Saleh, dk.
95 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk menegakkan disiplin dalam pelaksanaanpenugasan partai berdasarkan kebijakan dan/atau perintahpartai perlu menjatuhkan hukuman yang setimpal denganpelanggaran yang dilakukan;d.
    Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkanoleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalamAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimanatersebut diatas, dimana ditentukan anggota yang di pecat sebagai AnggotaPartai memiliki hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikanmelalui lembaga penyelesaian perselisinan internal Partai yakni melaluiMahkamah Partai;7.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 11-11-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 760/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Mdn
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat:
CHARLES
Tergugat:
Pimpinan PT.PLN (Persero) Rayon Medan Timur
653 — 391
  • bahwasannya rumah Penggugat belumditempati (Kosong) tidak berpenghuni yang tentu saja volume pemakaian listrikdirumah Penggugat tidak sama dengan rumah yang ada penghuninya, terkaitdengan tuduhan kelalaian Penggugat yang berakibat dibongkarnya meteran listrikPenggugat oleh Tergugat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 keputusanDireksi PLN a qou hanya dilakukan pemutusan sementara bukan pemutusanrampung dengan syarat bilamana Penggugat membayar tunggakannya makameteran dapat dipasang kembali;Bahwa kebijakan
    Sehingga demikian dalil PEMOHON KEBERATANini jelas lah terbantahkan dan sangat patut ditolakBahwa pada poin ke18 dalil dari PEMOHON KEBERATAN seperti ini:Bahwa kebijakan Tergugat yang menyatakan terhadap pelanggan yang telahmenunggak selama 3 (tiga) bulan kemudian dilakukan pemutusan ataupembongkaran meteran pelanggan dan mewajibkan pelanggan untukmembayar biaya pasang baru kembali dan pelanggan tersebut dikategorikanpelanggan baru jelas bertentangan dengan pasal 10 huruf a jo.
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 06-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 09-03-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Pwd
Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 2
  • membawakemaslahatan dan kebaikan, yaitu dapat membina rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah, serta upaya untuk memelihara kehormatan (hifz alHurmah) dan memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan(hifz al Nasi) daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akanmenimbulkan kemudaratan, yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual diluar nikah (zina);Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128augaalsrc lal)Artinya : Kebijakan
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 14-10-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 728/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 21 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 3
  • hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :ardooll lagio ac Jl de ploVl a j.04Artinya : Kebijakan
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 18-10-2019 — Putus : 08-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Pwd
Tanggal 8 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 0
  • berpendapat, telah terbukti pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) danPasal 6 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada laranganperkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan normahukum dalam kitab Al Asybah wan Nadhoir halaman 128 yang berbunyi :arbadl beic auc Jl ale ploYl 8 paiArtinya : Kebijakan
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 12-12-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 337/Pdt.P/2019/PA.Pwd
Tanggal 18 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
  • Kitab AlAsbah wa al Nadzoir halaman 128:Arbab bys ac Jl Le pl 9 paiArtinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasipada kemaslahatan rakyat ;2.
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 18-06-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 30-10-2013
Putusan PA MAROS Nomor 22 / Pdt.P / 2013 / PA Mrs.
Tanggal 3 Juli 2013 — Pemohon
7 — 4
  • negativedari masyarakat dan memalukan kedua keluarga masingmasing, dan bahkanmempermalukan masyarakat.Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempedomani ketentuan kaidahhukum (kaidah figih) bahwa memilih menjalankan sesuatu yang terdapat kemudlaratanyang lebih kecil adalah lebih utama dari pada menjalankan sesuatu yang terdapatmaudlarat sebagai berikut :Whooll Wa ws prto saulaoll syArtinya : Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnyamaslahah.aabooll losis asjil ule lol 9505Artinya: "Kebijakan
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 14-01-2013 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 19-12-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 84/Pdt.G/2013/PA.Mdn
Tanggal 28 Februari 2013 — Penggugat vs Tergugat
12 — 0
  • Termohon untuk diselesaikan.Sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak serumah lagi sampaisaat ini.Bahwa selama pisah Pemohon sudah beberapa kali menyuruh Termohon untukkembali pulang ke rumah namun Termohon tetap tidak mau.Bahwa Pemohon berusaha untuk menyelesaikan permasalahan keluarga ini secarakekeluargaan dengan menyampaikan masalah ini kepada keluarga Termohon denganharapan bisa diselesaikan, namun hal ini tidak bisa terselesaikan bahkan menyerahkanpenyelesaiannya kepada kebijakan
Pengadilan PN SENGKANG Perdata
Register : 02-07-2014 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN SENGKANG Nomor 38/PDT.G/2013/PN.SKG
Tanggal 9 Juni 2014 — DJAYADI ABUSTAM Bin ABUSTAM Lawan Drs. H. WILLEM JOHAN / HJ. KOMALA
50 — 6
  • ALASAN KEBERATAN KEe Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Sengkang DALAMHAL PEMERIKSAAN SAKSI TERGUGAT telah salah langkah dan sangat kelirutermasuk melanggar ketentuan hukum acara karena bertindak pro aktif dan tidakobjektif dengan memberikan kesempatankepada pihak Tergugat untuk memeriksa saudara kandung Penggugatsekarang Pembanding sebagai saksi dari pihak Tergugat;e Bahwa kebijakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertontonkankeberpihakannya kepada Tergugat/
Pengadilan PN NEGARA Perdata
Register : 11-01-2022 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN NEGARA Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Nga
Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 29
  • Penggugatmemohon putusan yang seadiladilnya, maka untuk memenuhi ketentuanPasal 40 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, amarputusan ini perlu ditambahkan, hal ini sejalan dengan Putusan MahkamahAgung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukumkeputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitupermohonan mengadili menurut kebijakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 13-05-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 503 K/Pdt.Sus-KIP/2020
Tanggal 13 Mei 2020 — LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWAS KORUPSI (KPK), VS MANAJER AREA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) MANADO
442 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tujuan diundangkannya UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik sebagai hukum materiil di antaranyaadalah untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi dan peran aktifmasyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta mewujudkanpenyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien,akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan tersebut tidak bolehdiabaikan karena keterbatasan hukum acara.
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 858/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
11 — 3
  • sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Pengadilan PA Pasarwajo Perdata Agama
Register : 08-06-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PA Pasarwajo Nomor 0094/Pdt.P/2020/PA.Pw
Tanggal 17 Juni 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 8
  • .;2 .n non n onan nnn Kaidah Fightyyah yang berbunyi sebagai berikut:Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.aabLoodb bois acl le pL VI .9 paiArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusdiimbangi dengan kemasilahatan.Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas,Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminyasamasama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-05-2008 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 K/Pid/2008
Tanggal 23 Mei 2008 — TEGUH SANTOSA
131 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • K/Pid/2008 Bahwa terdakwa sebagai Redaktur Eksekutif/Penanggung Jawab Harian RakyatMerdeka tersebut bertanggung Jawab atas setiap penayangan yang ditayangkan olehmedia online tersebut ; Bahwa secara umum proses penayangan suatu berita, gambar dan tulisan pada mediaonline tersebut berdasarkan atas hasil kerja para reporter, yaitu berupa berita, gambardan tulisan, kemudian berita, gambar dan tulisan tersebut dilaporkan kepada terdakwasebagai Redaktur Eksekutif/ Penanggung Jawab, setelah itu atas kebijakan