Ditemukan 18082 data
13 — 0
Bahwa karena PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil makasebelumnya harus adakan musyawarah dan mufakat lebih dulu melaluiatasan PENGGUGAT.8. Bahwa tidak benar TERGUGAT tidak memberi nafkahlahirkepada PENGGUGAT dan sejak Pernikahan sampai Gugatan ini diGugat tetap memberikan nafkah lahir.9. Maka dengan demikian mohon ditolak dan tau dikesampingkandalil gugatan PENGGUGAT tersebut.10.
13 — 10
Kemudian walau demikian Tergugat Rekonvensi menyanggupi untukmemberikan nafkah lampau untuk seluruhnya sejumlah Rp. 500.000 (lima ratusribu rupiah) kemudian tidak menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah,maka Majelis Hakim mufakat untuk menolak gugatan rekonvensi PenggugatRekonvensi terkait nafkah lampau dan nafkah iddah karena isteri terbuktinuSyuZz; Tentang MutahHal. 19 dari 22 Hal.
57 — 18
Bahwa Penggugat telah membuat perjanjian dengan Tergugat, dimanadalam perjanjian tersebut memuat mekanisme penyelesaian perselisinan.Didalam perjanjian tersebut diterangkan apabila penyelesaian secaramusyawarah dan mufakat gagal menyelesaikan permasalahan yangtimbul, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahansecara hukum dengan memilih domisili hukum pada Pengadilan Negerisetempat sesuai lokasi proyek pekerjaan.Bahwa semua proyek yang diperjanjikan antara PT.
ELIARMI SH
Terdakwa:
ABDUL GUPUR Als GUPUR bin WIYOTO
29 — 8
terdakwa ABDUL GUPUR Als GUPUR bin WIYOTO bersamaARIZAN EFENDI Alias RIZAN Bin YAHADAN ( Penuntutan terpisah) , pada hariSenin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 23.00 wib, setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di depan POM Bensin RawaMakmur Jalan Kalimantan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan MuaraBangkahulu Kota Bengkulu, atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yangberdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenangmengadili, Percobaan dan Mufakat
14 — 11
bernama Jamila binti Ruma dan Saldi bin Rahman, ternyata keterangansatu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkanbahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka,anak Pemohon dan calon suaminya berpacaran sekitar 8 bulan, salingmencintai sering pergi berduaan, hubungan mereka berdua sudah sangat dekatdan anak Pemohon dan calon suaminya sering keluar hingga larut malam,keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telahbermusyawarah dan mufakat
71 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
, dengan demikian judex factitidak salah menerapkan hukum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwadan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat
24 — 22
Penggugat dan Pihak Tergugat, serta tetapberusaha bekerja dengan keras agar bisa memenuhi segala bentukkebutuhan dari anakanaknya, maka menurut Pihak Penggugat, PihakTergugat telah melepas secara serta merta seluruh tanggung jawabnyakepada Pihak Penggugat dan anakanaknya;Bahwa oleh karena Perkawinan antara Pihak Penggugat dan Tergugatsudah tidak dapat diperbaiki dan tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan serta tidak ada jalan lain lagi selain perceraian, walaupun telahdiadakan musyawarah mufakat
15 — 11
Hakimsebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masingmasing bernama SAKS/ dan SAKSI II, ternyata keterangan satu sama lainsaling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa anakPemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, anak paraPemohon dan calon suaminya berpacaran sekitar 2 tahun, saling mencintalsering pergi berduaan, hubungan mereka berdua sudah sangat dekat, keluargaPemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah bermusyawarahdan mufakat
196 — 58
2007 tentang PerseroanTerbatas serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan ;MENGADILI Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut ;DALAM POKOK SENGKETA : Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.334.000, (Tiga ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) ;2 222Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta secara mufakat
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cipto MangunkusumoHalaman Belakang Kantor Trakindo Utama, Samarinda Seberang, Samarinda,dan salah satu point diantaranya menyebutkan jika terjadi perselisihan yangtidak dapat diselesaikan secara mufakat maka para pihak sepakat akanmenyelesaikannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dankesepakatan tersebut juga terlihat pada surat pernyataan yang ada, dan jugakesepakatan secara lisan di mana Penggugat adalah sebagai penyandangdana/membiayai proyek pekerjaan milik Tergugat dan Tergugat sebagaipelaksana
93 — 42
demikianseharusnya AJB tersebut adalah batal demi hukum;Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki itikad tidakbaik dalam rangka ingin~ memiliki rumah tempattinggal milik Penggugat tersebut Dan sejak saat ituantara Penggugat dan Pemohon menjadi pihak yangsaling bersengketa dan berdasarkan PerjanjianPembiayaan Kerjasama Terikat Penuh Sekaligus(Mudharabah Mugayyadah) Nomor : BSS/001/2002/Btanggal 14 Oktober Pasal 15 ayat (2) berbunyi semua sengketa yang timbul dalam perjanjian iniakan diselesaikansecara musyawarah mufakat
55 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PrasaranaDan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahRepublik Indonesia perihal permohonan penghentian sementarapembangunan kios/toko yang dibangun Tergugat II di atas tanah objeksengketa, surat mana telah ditanggapi oleh Asisten Deputi Urusan Saranadan Prasarana Pemasaran Bapak Nyak Ubin melalui Suratnya tertanggal 30April 2014, Nomor 572/Dep.4.3/IV/2014, yang ditujukan kepada Tergugat yang pada pokoknya meminta permasalahan tanah objek sengketadiselesaikan melalui musyawarah dan mufakat
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 82 K/PDT.SUS/2010menvelesaikan perselisihan hubungan industrial, hal mana sejalan denganbunyi Pasal 3 angka 1 jo Pasal 6 angka 1, Undangundang No. 2 Tahun2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yangmenyatakan bahwa "Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakanpenyelesaiannya terlebin dahulu melalui perundingan bipartit secaramusyawarah untuk mencapai mufakat" dan atas perundingan tersebut wajibuntuk dibuatkan risalah perundingannya yang ditanda tangani oleh parapihak"
91 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal21 Maret 2018 untuk Kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim ad hoc Tindak PidanaKorupsi
18 — 9
Sitaba dan Hasrawati binti Hamsya,ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orangsaksi menerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calonSuaminya berstatus jejaka, anak Pemohon dan calon suaminya menjalinhubungan yang begitu akrab karena anak para Pemohon menjalin hubunganpacaran sudah 8 bulan dan sudah sering keluar bersama, bahkan sudahmelakukan hubungan suami istri, keluarga Pemohon dengan keluarga calonSsuami anak Pemohon telah bermusyawarah dan mufakat untuk
27 — 20
., ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana keduaorang saksi menerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calonsuaminya berstatus jejaka, anak para Pemohon dengan calon suami anak paraPemohon dan sudah pacaran sekitar 1 tahun lebih dan sudah sering pergiberduaan sehingga para Pemohon khawatir akan menjadi fitnah, keluargaPemohon dengan keluarga calon istri Suami anak Pemohon telahbermusyawarah dan mufakat untuk menikahkan mereka, anak Pemohon dancalon suaminya tidak dipaksa
17 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena RALB tersebut berlangsung atashasil mufakat peserta RALB yang kemudian melalui voting dari parapeserta RALB hasilnya menyatakan:a. RALB Koperasi Sucofindo tahun 2011 dinyatakan quorum denganjumlah peserta yang hadir sebanyak 51 perwakilan dengan rinciandari kantor pusat 49 perwakilan, kantor cabang 2 perwakilan;b.
61 — 18
.> Bahwa telah disepakati 1 Unit Rp. 150.000.000, Tergugat datang menjumpaiPenggugat setelah terjadilah mufakat untuk jual beli, waktu surat berada di Notariskita ambil dulu dan saya butuh biaya Rp. 70.000.000, untuk mengambil surattersebut benar isteri dari Tergugat hadir pada saat itu, tidak ada bujuk rayuPenggugat terhadap Tergugat pada waktu itu penyerahan uang itu saksimengetahui diserahkan langsung kepada Tergugat dan lokasinya di komplekMenteng Garden, sertifikat itu dibawa juga pada saat
78 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Plant Cikarang, tanpa adamusyawarah Bipartit dengan Pengurus PUK SPEE FSPMI PT SUCACO Tbk PlantCikarang, dan nominal jumlah yang diberikan tidak diputuskan didalam musyawarahuntuk mencapai mufakat dengan PUK SPEE FSPMI PT SUCACO Tbk. PlantCikarang;23 Bahwa pada 13 Agustus 2012 menyampaikan Surat Nomor 010/PUK SPEE FSPMI/PT.
LANI SUGEHA
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karyaatau DPP GOLKAR c.q. Drs. SETYA NOVANTO, Ak
2.Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karya atau DPP GOLKAR c.q. IDRUS MARHAM
3.Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya atau DPD Partai Golkar Kalimantan Timur. C.q. RITA WIDYASARI. Ph.D
4.Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya atau DPD Partai Golkar Kalimantan Timur. C.q. ABDUL KADIR. SAg
5.H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S. Sos, MH
6.H. M. SUTAMSIS
64 — 15
batal dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 32 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah termasukPerselisihan Partai Politik yaitu pemecatan tanpa alasan yang jelas Karenapemecatan tanpa alasan yang jelas termasuk perselisihan Partai Politik, yangdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD danART dengan cara musyawarah mufakat