Ditemukan 11193 data
74 — 175
;Menimbang, bahwa Tergugat Il mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut : : Gugatan para penggugat error in persona ; Karena PT PELABUHAN INDONESAA Ill (PERSERO) dengan alamat jalanperak timur no. 610 dan jalan perak timur no. 620 adalah berbeda. Gugatan para penggugat kurang pihak ; Karena adanya perbedaan antara PT. PELABUHAN INDONESIA Ill dan Tergugat Il tidak sama.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DAHMAN SIRAIT Diwakili Oleh : ISMAYANI, SH,MH,C,NSP., C.HTc
80 — 17
Fella Ufaira;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 1902 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 163 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 620 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 93 atas nama Erika;
- 1 (satu) lembar Asli Inquery Informasi Finansial Rekening Kredit dengan Nomor Rekening 33005700000055 tanggal pembukaan 23 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Inquery Informasi Finansial
69 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 45 P/HUM/2011Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Jenderal Pembangunan DaerahDepartemen Dalam Negeri;1 Bahwa pada tanggal 15 Januari 1996 Gubernur Jawa Baratmengeluarkan surat Nomor 620/183/Pem.Um yang ditujukankepada Walikotamadya KDH TK II Bandung perihal PenataanKawasan Jalan Kiaracondong Bandung (Vide Bukti P.18);Adapun yang menjadi inti dalam surat tersebut adalah sebagaiberikut:e Segera mengambil langkahlangkah untuk penyelesaian permasalahan yangmenyangkut penataan kawasan dimaksud
188 — 66
PELABUHAN INDONESIA Ill ( Persero )CABANG TANJUNG PERAK ; Tempat Kedudukan diJalan Tanjung Perak Timur No. 620, Surabaya ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah, tertanggal 23Maret 2015 dan Surat Kuasa Khusus NomorKP.0503/50.1/P.II2015, tanggal 20 Maret 2015,memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada :1. AGUNG P. GURITNO ; Kepala Biro Hukum;2. HERIBERTUS H. PAEMBONAN ; Asisten Kepala BiroHukum ;Putusan Perkara Nomor : 51/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 1 dari 69 HalamaneM.
BAYU MURTI YWANJONO, SH.
Terdakwa:
FADRI TAHIR, SE
32 — 5
Faktur 620, tanggal 06 September 2017, jumlah Rp. 4.012.710,- ;
- Aira Toko No. Faktur 529, tanggal 18 Juli 2017, jumlah Rp. 3.368.400,- ;
- Aira Toko No. Faktur 353, tanggal 30 Agustus 2017, jumlah Rp. 167.280,- ;
- Aira Toko No. Faktur 615, tanggal 30 Agustus 2017, jumlah Rp. 3.149.440,- ;
- Asa No. Faktur 0506, tanggal 02 Nopember 2017, jumlah Rp. 5.000.000,- ;
- Mardi Kampas No.
TARNI PURNOMO, SH
Terdakwa:
H. AMIRUDDIN, SE. MM
120 — 50
Iwan Sulistiono;
2) 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHGB Nomor 620 dan Akta SHGB Nomor 621 a.n. Iwan Sulistiono.
(13) Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Jombang, yang disita dari RUKIMAH, berupa:
1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHM Nomor 189 a.n.
I NYOMAN SANDI
Tergugat:
1.I MADE AGUS CAHYADI
2.NI NYOMAN MURNI
3.NI MADE RAI KARMI
4.I PUTU GEDE DARTA
5.V. I MADE RAI ADNYANA
6.NI NYOMAN AYU NOVI DEWI
7.VII. KEPALA KANTOR TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
87 — 39
Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas menurut hemat Tergugat danTergugat Il adalah Obyek sengketa menyangkut Perbuatan yang menjadiwewenang Pejabat Tata Usaha Negara yakni sengketa yang timbulantara orang perorangan atau Badan Hukum Perdata dengan Pejabatatau Badan Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun daerah sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, vide YurisprudensiMahkamah Agung No.620 K/PDT/1999 dengan kaidah hukumnya Bilayang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
81 — 40
Indonesia sejarah PembentukanUndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan jilid IHukum Tanah Nasional Cetakan Kelima 1994 (Edisi Revisi)Paragraf kedua dan ketiga halaman 24, yakni: Hak atas tanahyang dijual baru berpindah kepada pembeli, jika Penjual sudahmenyerahkan secara yuridis kepadanya dalam rangka memenuhikewajiban hukumnya (pasal 1459), Untuk itu wajib dilakukanperbuatan hukum lain yang disebut "PENYERAHAN YURIDISdalam bahasa Belanda JURIDISCHE LEVERING, yang diatusdalam pasal 616 dan 620
26 — 26
Putusan No. 708/Pat.G/2020/PA.Nphsah pada tanggal 28 April 2018 dan telah dicatat sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa bukti P.1 a quo telah dimeterai dan dinazegelenserta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan denganaslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebutmempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) danmengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 KitabUndangundang Hukum Perdata
65 — 22
drtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0flfs24insrsid65853c4877e8 0c29909db2751a0 623628 7304591753 be 626f84lacaf10f10c7940d1d67 4d 23 58 4bf7e96a7017b453a5b4 9a20e2cd3c31e4f23 a8eb5f9db 5d009c252 6a40da3 5c50e 497 4aa7cal7 3d5c9c7083 54bef 9fEb98176595ec5 6428c 6b 66 64da 8b7 el db6e5d98 Ff 93 31b9fceadc 41f3e83 68605b159a2de 8bf37b71b 6ff7e2bc6d3d5 foc 24af5418045a6c0 6d3edb6dc7c8 75bf7de1342699f2f28de6772 fbcda0f68c7bd02 8ece4b913e767b159003 fc54a860e3 4dc3441d2c64a62fe09e1 413 403 3d8ba 976de164ca32d75366cd 620
Pembanding/Penggugat II : BERTHA WEHELMINA MARABIDJALA Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Pembanding/Penggugat III : OKTOLET ALETA LUSI KIUK Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Terbanding/Tergugat I : ADRIANA FOLLA LALUS
Terbanding/Tergugat II : Arni Folla
Terbanding/Tergugat III : Sepriany Folla
Terbanding/Tergugat IV : Aryanto Folla
Terbanding/Tergugat V : Noken Semy Folla
Terbanding/Tergugat VI : Jitro Folla
Terbanding/Tergugat VII : Marsel Semuel Folla
Terbanding/Tergugat VIII : Metty Folla
Terbanding/Tergugat IX : DAMIANUS JOHAN DARWIS
Terbanding/Tergugat X : Gereja GBI Getsemani
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Badan Pertanahan Nasional
102 — 35
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999yang menegaskanBila yang digugat adalah Badan atau pejabatTata Usaha Negara, dan obyek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga denganHalaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT KPGdemikian kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.B.
67 — 28
yangditerbitkan oleh Tergugat XVIII tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan..... dstnya ... tidak memiliki pembuktian menurut hukumtitik, Fundamentum petendi yang demikian mengarah pada aspek tata usahanegara yang dipermasalahkan /dipersoalkan oleh Pengggat sehinggapengujian keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segikewenangan dan/atau prosedural adalah wewenang Peradilan Tata UsahaNegara, hal ini sesuai dengan penegasan dalam Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor :: 620
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
410 — 122
Sarolangun , APBD Provinsi Jambi dengan PTNai Adhipati Anom.1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1645 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di DS. Lambur II (10 M) , APBD Provinsi Jambi dengan CV DutaPanca Laksana1 (Satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1256 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan DS. Rantau Rasau (9 M) , APBDProvinsi Jambi dengan PT.
Rudy Agung Laksana.1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1879 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb. Jembatan Desa Jelatang( eff= 135 M), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Giant Eka Sakti.1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1876 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal O06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan makmur (50 Km), APBD ProvinsiJambi dengan PT.
Sarolangun , APBD ProvinsiJambi dengan PT Nai Adhipati Anom.1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1645 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 pekerjaan PembanguHalaman 677 dari 704 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN Jmb148.149.150.152.152.153.154.155.156.nan Box Culvert di DS.
Lambur II (10 M) , APBD Provinsi Jambi dengan CV Duta Panca Laksana1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1256 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan DS. Rantau Rasau (9M) , APBD Provinsi Jambi dengan PT. Mitra Bangun Andalas.1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1564 DPUPR5.2/15.18/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di wilayah VI ( Kab.
Rudy AgungLaksana.1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1879 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb. JembatanDesa Jelatang ( eff= 135 M), APBD Provinsi Jambi dengan PT. GiantEka Sakti.1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1876 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan makmur (50 Km),APBD Provinsi Jambi dengan PT.
62 — 3
Pelabuhan Indonesia Ill (Persero), beralamat di Perak TimurNo.620 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensi ; Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ;Setelah mempelajari suratsurat bukti yang diajukan dipersidangan ;Hal. 2 dari 57 Putusan No.1007/Padt.G/2015/PN.SbySetelah mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan ; TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
52 — 28
Hayatuddin, serta Pemegang Hak terakhir atas nama JONI , Sarjana Teknik (fotokopi dari fotokopi) keterangan : Asli ada pada Penggugat ; 14 :IBueat Keterangan Nomor : 474.4/1566/Juranalas/2012 tertanggal 06September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juranalas, yakni MASHUN(fotokopi sesuai dengan asli) ; 1H :ISufat Keterangan Nomor 450/520/VU/DB/2012, Tanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baru, yakni SYAFRUDDIN (fotokopi sesuai dengan 1d :bufat Keterangan Nomor 620/9935/VIII/
140 — 35
yang berlaku, yang bersifat konkret,indivual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 88K/TUN/1993tanggal 7 September 1994 yang Kaidah Hukumnya adalah :Meskipun Sengketaterjadi akibat dari Surat Keputusan Pejabat tetapi Perkara tersebut menyangkutPembuktian Hak Milik atas tanah, Gugatan harus diajukan terlebih dahulu kePengadilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata.Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 620
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TARNI PURNOMO, SH
109 — 0
IWAN SULISTIONO;
2) 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHGB Nomor 620 dan Akta SHGB Nomor 621 a.n. IWAN SULISTIONO;
Barang bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Jombang, yang disita dari RUKIMAH, berupa:
1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHM Nomor 189 a.n.
23 — 5
Tanah Sawah, terletak di desa Sidorejo, kecamatan Umbulsari, kabupaten Jember, PersilNo.105, Petok C No.908, Klas S.II, Luas : + 2350 M2, tercatat atas nama Puji Astutik,620;Zl22.23.dengan batasbatas sebagai berikut :Utara : Sawah M. Kboliq Mujadi dan Imam;Timur : Sawah H.
117 — 33
Atas dasar ini, kami mohonkepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk menolak Gugatan untukselurunnya atau setidaktidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidakdapat diterima.Berbagai putusan pengadilanpengadilan Indonesia terdahulumenunjukkan penerapan prinsip tersebut di atas, sebagaimana antaralain terlihat dalam putusanputusan berikut :Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.864/Pdt.G/2014/PN.SbvMenimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RIPutusan No. 620 K/Padt/1999 Tanggal 29 Desember
Terbanding/Tergugat I : Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN Kantor Cabang Lahat
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Lahat
Terbanding/Tergugat III : M. Yani AB
93 — 30
Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut diatas, YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999,memberikan kaidah hukum sebagai berikut :bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenangpengadilan negeriHalaman 6 dari 47 Putusan Nomor 115/PDT/2019/PT PLG9.