tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yangberisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan aturan perundangundanganyang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu sebagai berikut : a.

Penetapan TertulisSesuai dengan Penjelasan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009,maka persyaratan tertulis yang dimaksudkan terutama menunjukkepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat TUN.

Dikeluarkan oleh Badan atau PejabatTUNBadan atau Pejabat TUN yang dimaksud adalah Badan atau Pejabatyang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang dalam perkara a quo adalahKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKIHalaman 5 dari 86 halaman, Putusan Nomor 231/G/2016/PTUNJKTJakarta sebagai Pejabat TUN yang menyelenggarakan urusanpemerintahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku,khususnya urusan pemerintahan bidang pertanahan

Berisi tindakan hukum TUNTindakan hukum TUN yang dimaksud adalah perbuatan hukum Badanatau Pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUNyang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain.

akibat hukum TUN, sebagaimana diketahui pada diktumKesatu Keputusan Tergugat a quo yang menentukan : a.

ELSADAY MULIA ;6.Bahwa dengan tindakan pembatalan IUP Eksplorasi secara sepihak olehTergugat tersebut, merupakan bukti atau wujud tindakan sewenangwenang dari Tergugat selaku Pejabat TUN yang tidak mencerminkansikap yang bijak dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Hal manajelasjelas juga telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagiPenggugat yang telah merintis dan membiayai proyekproyek tambang diwilayah Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah sejaktahun 2008.

Dengan demikian tindakan Tergugat tersebut jelas telahmelanggar kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral DanBatubara, Pasal 8 ayat (1) huruf g danh ; 7.OBJEK GUGATAN TUN TELAH BERTENTANGAN DENGAN ASASASASUMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK :7.1.

Hal ini jelas bahwa apayang dilakukan oleh Tergugat dalam menjalankan tugasnya tersebuttelah melanggar dan/atau bertentangan dengan ASASASASUMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;8.SURAT KEPUTUSAN OBJEK GUGATAN TUN CACAT HUKUM KARENABERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGANYANG BERLAKU;Dengan terungkapnya fakta bahwa Surat Keputusan TUN objek gugatanditerbitkan dengan secara sewenangwenang oleh Tergugat, serta telahmelanggar asas kepastian hukum, tidak adanya asas keterbukaan dan tidaktertib dan tidak

professional dalam menjalankan tugastugaskepemerintahannya, maka jelas pula bahwa Objek Gugatan TUN a quotelah CACAT HUKUM, karena nyatanyata telah melanggar asasasasumum pemerintahan yang baik, sehingga telah bertentangan denganHal. 11 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2013/PTUN.ABNperundangundangan yang berlaku yakni sebagaimana diatur dalamUndang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PEMERINTAHAN DAERAH, khususnya Pasal 20 ayat (1);Disamping itu, tindakan penerbitan SK objek gugatan oleh

(tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) ;3 Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) telah mengeluarkanKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tentang pencatatan peralihan hak dari pemegang hakyang berhak dalam hal ini Penggugat kepada pihak lainnya berdasarkan pencatatan hakDaftar Isian DI. 208 No. 2820/T/ 2011, tertanggal 18 Februari 2011, yakni dari atas namaPenggugat beralih menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto ;4 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Tergugat mengenai

pencatatanperalihan hak dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto a quobaru diketahui secara pasti dan diyakini kebenarannya oleh Penggugat adalah pada tanggal21 November 2013 melalui jawaban Tergugat kepada Penggugat perihal Permintaan fotocopy warkah SHM No. 319/ Pekayon, Nomor : 1093/7.31.75/XI/2013, tertanggal 21November 2013, karenanya gugatan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ini diajukan masihdalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimanayang

ditetapkan dan/atau diatur dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;5 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo adalahtermasuk sebagai objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat konkrit,individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

Bahwa pada angka V(3) SEMA itu dikatakan : *bahwa tenggang waktu pengajuan gugutan bagi mereka yangtidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan makatenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No.5/1986 dihitung secarakasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN dan mengetahuiadanya keputusan tersebut ;Bahwa, suatu gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang adakaitannya dan bersangkut paut dengan suatu perbuatan

Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidakberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum diatas adalah sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 september 1994, No. 93K/TUN/1996, tanggal 24Februari 1998, No. 22K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 dan No. 16K/TUN/2000, tanggal 28Februari 2001, yang pada

karenapenerbitan kedua SHM yang menjadi obyek sengketa telah melanggarketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu PeraturanPemerintah No.24 Tahun 1997 khususnya Pasal 31 ayat (1) yangmenyatakan bahwa Sertipikat diterbitkan untuk kepentinganpemegang hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan data yuridisdan sebagai pemegang hak adalah pihak Penggugat dan jugamelanggar Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaituasas kepastian hukum dengan pengertian bahwa penerbitan suatukeputusan TUN

; Menimbang, bahwa untuk penghitungan tenggang waktu bagi pihakketiga, Majelis Hakim mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RIdalam Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 danReg.

Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknyamengandung kaedah hukum bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagipihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata UsahaNegara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketigamerasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dansudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

/1993tanggal 21 Januari 1993 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Register.Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 juncto Reg.

Nomor 270K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 maka penghitungan tenggang waktuPenggugat mengajukan gugatan telah lewattenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari.; Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat mengenai tenggangwaktu telah terbukti, maka menurut Majelis Hakim terhadap dalil dalil jawabanTergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara hukumgugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ( Niet Ontvakelijk Verklaard);Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yangterjadi

Nomor : 5K/tun/1992 tanggal 21 Januari1993 Jo. Putusan MA RI Nomor : 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember1994 Jo. Putusan MA. RI.

Nomor: 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret2002, yang substansinya mengatur mengenai tenggang waktumengajukan gugatan secara kasuistis selama 90 (sembilan puluh)hari terhitung sejak pihak ketiga mengetahui adanya keputusan tatausaha negara yang merugikan kepentingannya, oleh karena itugugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sebagaimana ditentukan oleh UndangUndang.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7September 1994 yang menyatakan bahwa Meskipun sengketa ituterjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jikadalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikanatas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukanterlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakansengketaPerdata ; b.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/TUN/2007 tanggal 28Mei 2009 yang menyatakan : Bahwa terlepas dari alasan kasasitersebut, Judex Factie salah dalam penerapan hukum yaitu bahwadalam sengketa aquo terdapat masalah kepemilikan, dengankepemilikan: Bahwa Penggugat menyatakan mempunyai hakatas tanah berdasarkan pembelian/pelepasan hak tanggal 2September 1997, Penggugat II berdasarkan pembelian/pelepasanhak tanggal 20 Juli 1995.

untukmembuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagaipihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenanganPengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudahseharusnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatanPenggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini ; Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 169/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 11 Nopember 2008tersebut pada Tingkat Kasasi telah dikuatkan dengan PutusanMahkamah Agung RI No. 121 K/TUN

Smg jo.Nmor 117/B/TUN/2000/PT.TUN.Sby, jo. Nomor 224 K/TUN/2001, jo.

sehingga gugatanTergugat Intervensi mengadaada semata, tidak berdasar dan sehinggamohon kiranya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;Bahwa disamping itu, Tergugat Intervensi telah melakukan penyelundupanhukum serta menyampaikan keterangan yang tidak benar dalamgugatannya, karena fakta yang sebenarnya Tergugat Intervensi padaTahun 1999 berdasarkan perkara Nomor 114/G/TUN/1999/PTUN Smg jo.117/B/TUN/2000/PT.TUN.SBY jo. Nomor 244 K/TUN/2001 jo.

Nomor 33PK/PTUN/2012 telah mengajukan gugatan terhadap Kepala KantorPertanahan Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang sekarang namanyatelah diganti dengan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan KotaSemarang (dalam hal ini Turut Tergugat Intervensi), dimana di dalamperkara Nomor 114/G/TUN/1999/PTUN.Smg Tergugat Intervensi selakuPenggugat telah menggugat dengan mendalilkan dalam gugatannya didalam Petitum meminta:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadia Dati IISemarang untuk segera menerbitkan tanda bukti hak berupa sertifikatterhadap permohonan hak atas tanah yasan nomor C. 2943 persil 45klas D Ill, terletak di Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan,Kotamadia Dati Il Semarang;Bahwa pada Upaya Hukum tingkat Banding dengan register Nomor117/B/TUN/2000/PT.TUN.SBY, dan Tingkat Kasasi dengan Register 244K/TUN/2001, gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi tersebut dikuatkanakan tetapi pada tingkat

peninjauan kembali teregister dengan PerkaraNo.33 PK/TUN/2012, Majelis Hakim Peninjauan Kembali, pada tanggal 14Mei 2012 telah menjatuhkan putusan di tingkat Peninjauan Kembali, untukmembatalkan putusan kasasi Nomor 244 K/TUN/2001 tersebut denganamar putusan: menolak gugatan penggugat seluruhnya (akan PenggugatIntervensi buktikan di persidangan nantinya);Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali tersebut, Maka SertifikatHak Milik Nomor 258/Tlogosari Kulon a/n Liem Wie Tjen (PenggugatIntervensi

TERDAPAT BUKTI BARU (NOVUM) yaitu) Putusan Mahkamah AgungRl No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008 danPenetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 750/Pdt/P/2009PN.Smg tanggal 19 Juni 2009;Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 170PK/Pid/20101. Bahwa = amar putusan Pengadilan Negeri SemarangNo.15/Pid.B/2003/ PN.

/PTUNSMG3.Bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. dalam perkarapeninjauan kembali No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19Desember 2008:MENGADILIMenolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon24Peninjauan Kembali CV TJAHJA SARI tersebut;( vide Bukti PK 1);.

Bahwa pertimbangan hukurn putusan Mahkamah Agung R.1I.dalam perkara peninjauan kernbali No. 18 PK/TUN/2007tanggal 19 Mei 2008 antara lain:Mengenai alasan peninjauan kembali butir A:Bahwa alasan peninjauan kernbali tersebut tidakdapat dibenarkan karena putusan pidana No.15/Pid.B/2003/PN Smg tanggal 15 April 2003 telahdiajukan pada tingkat kasasi sehingga tidak lagimerupakan bukti baru;5.Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI. dalamperkara peninjauan kembali No. 18 PK/TUN/2007 tanggal19 Desernber

No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19Desember 2008;Terhadap perlawanan/bantahan terhadap putusan MahkamahAgung RI. No.18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desernber 2008yang diajukan CV TJAHJA SARI tersebut Mahkarnah AgungRl. telah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Semarang yang intinya menyatakan:sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

, Bambang Widjanarko, SH telah menyampaikaneksepsi bahwa sengketa kepemilikan tanah tersebutmasih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan TataUsaha Negara Semarang dalam perkara No.61/G/TUN/2002/PTUN.

S488 telah memenuhiseluruh persyaratan sebagai suatu Keputusan TUN yang dimaksudPasal 1 angka 3 UU No. 5/1986 dan Penjelasannya tersebut di alias,karena:a. Surat Terbanding No. S488 tersebut jelas dibuat dan diterbitkanoleh badan atau Pejabat TUN yang berwenang, yaitu Terbanding;b. Bentuk, isi, dan maksud Surat Terbanding No.

S488 sebagai suatu Keputusan TUN juga merupakanSumber HukumBahwa lebih lanjut, menurut Doktrin Ilmu Hukum, seperti pendapat Prof.Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn, Prof.

Bersifat individual, artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untukumum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;f.

Surat S488 tersebut jelas dibuat dan diterbitkan oleh badan atauPejabat TUN yang berwenang, yaitu Direktur Jenderal Pajak;b.

,maka Doktrin Hukum Administrasi Negara berpendapat bahwaKeputusan TUN adalah juga Sumber Hukum.

disampaikanoleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya(replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa terdakwa NURDIANA Alias DIAN Binti SITTI AMIN pada harisenin Tanggal 26 maret 2018 Sekira Pukul 10:00 Wita atau setidaktidaknyapada suatu waktu tertentu masih dalam bulan maret tahun 2018,atau setidaktidaknya masih di tahun 2018, bertempat di Tun

Amir alias Ita Binti Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanyapenganiayaan yang telah saksi alami; Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Nurdian(Terdakwa) yang beralamat di Jalan Karaeng Loe Sero, Kelurahan Tombolo,Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; Bahwa Nurdian (Terdakwa) melakukan penganiayaan terhadap saksi padahari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Tun

Sri Dewi alias Dewi Binti Husain, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanyapenganiayaan yang telah dialami saksi korban Devinta alias Ita;Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Devintaalias Ita adalah Nurdian (Terdakwa);Bahwa Nurdian (Terdakwa) melakukan penganiayaan terhadap saksi Devintaalias Ita pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 wita diJalan Tun Abdul Razak, Kecamatan

Unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak menjadikan adanyakekeliruan mengenai orang yang dihadapkan dan diadili di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberisumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwaTerdakwa Nurdiana alias Dian Binti Sitti Amin pada hari Senin tanggal 26 MaretHalaman 8 dari 11 Putusan Nomor 392/Pid.B/2018/PN Sgm2018 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Tun Abdul Razak I, KelurahanPaccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten

Dengan demikian penganiayaan adalah tiaptiapperbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, perasaan tidak enak secarafisik terhadap orang, dengan atau tanpa menggunakan alat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa TerdakwaNurdiana alias Dian Binti Sitti Amin pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Tun Abdul Razak , Kelurahan Paccinongang,Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah melakukan penganiayaanterhadap saksi Korban Devinta dengan cara memukul

Oiy Sui Pin dengan FONG TJlJAN alias JUNAIDI FERRY yang dimiliki Terdakwa sampai dengan akhirputusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/TUN/2009 tanggal 21 Oktober 2010menyatakan pembatalan atau pencabutan terhadap sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 671/Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan BaratKabupaten Tarakan tanggal 10 November 1998 atas nama Fransis LiongWijaya oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan fisik pada saat diajukannyapermohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sehingga luas tanahtidak

Fransis LiongWijaya; Surat putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 56 PK/TUN/2012 Jo.Nomor 375 K/TUN/2009 Jo. Nomor 76/B/2009/PT.TUN.JKT Jo. Nomor 31G/2008/PTUN.SMD;Surat Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.

/2009., tanggal 28 Desember 2011;Salinan resmi putusan peninjauan kembali Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda Nomor 56 PK/TUN/2012., tanggal 7 Agustus 2012:1 (satu) berkas fotocopy putusan Perdata Pengadilan Negeri TarakanNomor 19/Pdt.G/2013/PN.

Oiy Sui Pin kepada Fong Tji Jan; Surat putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor Nomor 56 PK/TUN/2012 Jo 375 K/TUN/2009 Jo. Nomor 76/B/2009/PT.TUN.JKT Jo. Nomor31/G/2008/PTUN.SMD; Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN. Tarakan.,tanggal 26 Februari 2014; 1 (satu) berkas fotocopy putusan tingkat banding Nomor 51/PDT/2014/PT.KT.SMDA; 1 (satu) berkas fotocopy putusan kasasi Nomor 322 K/PDT/2015;Dikembalikan kepada Terdakwa;Hal. 6 dari 17 hal. Put.

TUN. JKT. Jo PutusanKasasi Nomor 375 K/TUN/2009. Jo Putusan PK Nomor 56 PK/TUN/2012,dan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Tarakan Jo.

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tiang yang terbuat dari besi bulat panjang sekira 250 Cm(dua ratus lima puluh centi meter) warna putih. 1 (satu) buah plat seng dengan panjang sekira 150 Cm kali 80 Cm(seratus lima puluh centimeter kali delapan puluh centimeter) yangbertuliskan TANAH INI MILIK HENRY LIBERTY SERTIFIKAT HAK MILIK(SHM) BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.1 174 / TUN /2016 / TANGGAL 30 JUNI 2016 DIBAWAH PERLINDUNGAN /PENGAWASAN HUKUM KANTOR HUKUM ASWIN E.SRIREGAR , MH &REKAN

IH bersamasama dengan TerdakwaRUSWANDI Alias WANDI.Bahwa Plang nama yang dirusak yaitu Tiang yang terbuat dari Besi BulatPanjang 250 Cm yang telah di Tanam di Tanah dan di beri Semen dan Tiangtersebut Terdapat Plat Nama yang Bertuliskan TANAH INI MILIK HENRYLIBERTY SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) BERDASARKAN PUTUSANMAHKAMAH AGUNG R. 174 / TUN / 2016 / TANGGAL 30 JUNI 2016DIBAWAH PERLINDUNGAN / PENGAWASAN HUKUM KANTOR HUKUMASWIN E.SRIREGAR, MH & REKAN* adalah Plang nama yang ada di LahanTanah Milik Saksi

tahu posisi tiang plang masih ada diatas tanah terperkara;Bahwa setahu saksi Terdakwa Nasrun Effendi melakukan pengerusakantersebut dengan menggunakan tangannya yang mana Terdakwa NasrunEffendi dibantu Terdakwa Ruswandi melakukan perbuatan tersebutdengan menggoyang tiang plang nama tersebut selama lebih kurang 2(dua) menit, kemudian setelah tiang plang nama tersebut rubuh plangnama yang bertuliskan Tanah ini milik Henry liberty Sertifikat Hak Milik(SHM) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.174/TUN

mengajukan saksiAde Charge(meringankan) dipersidangan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telahmengajukan barang bukti berupa:1 (satu) buah tiang yang terbuat dari besi bulat panjang sekira 250 Cm (duaratus lima puluh centi meter) warna putih.1 (satu) buah plat seng dengan panjang sekira 150 Cm kali 80 Cm (seratuslima puluh centimeter kali delapan puluh centimeter) yang bertuliskanTANAH INI MILIK HENRY LIBERTY SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I 174 / TUN

Bahwa adanya Putusan MA RI 174/TUN/2016 tanggal 30 Juni 2016 yangdijadikan pijakan / pedoman oleh saksi Hendri Liberty atas tanah tersebutadalah Gugatan TUN antara Hendri Liberty dengan Camat Rumbai bukansengketa antara Hendri Liberty dengan Terdakwa Nasrun Effendi;2.

53 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 53 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :RUSTAM EFFENDI, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan : Ba.Taud Kesatuan Polres Buton, Pekerjaan Mantan Anggota PolresButon, bertempat tinggal di Desa Kondowa, KecamatanPasarwajo, Kabupaten Buton Muna, Sulawesi Tenggara ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;MELAWAN:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI

Putusan Nomor 53 K/TUN/2013.di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut :TeBahwa Penggugat masuk menjadi Anggota Polri tahun 2000, melaluisekolah Bintara Polri angkatan XIX, dan menduduki peringkat 6 (enam)dari 1253 siswa di Sekolah Kepolisian Negara Batua.

Putusan Nomor 53 K/TUN/2013.1212pelanggaran disiplin anggota Polri sebagaimana diatur dalam PP RI No. 1Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Penggugat jugalebih mengutamakan kepentingan pribadinya dengan berjalan bebasdiluar daripada harus masuk melaksanakan tugas di Polres Buton ;.

Putusan Nomor 53 K/TUN/2013.162010 adalah telah sesuai dengan Perkap 8 Tahun 2006. Karena suratkeputusan merujuk pada Nota Dinas Kanit P3D Polres Buton No. Pol.

Putusan Nomor 53 K/TUN/2013.

Karet Tengsin Tanah Abangseluas 1890 M2 berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapno. 21 PK/Pdt/2004 tgl 9 6 2005, no 38 PK/TUN/2003 tgl 3132005 danno. 150 K/TUN/2013 tgl 1862013 dan telah dieksekusi pengosongan olehPN Jakarta Pusat atas permohonan Pelawan (PT. Panasia Intarsarana ) padatanggal 27 April 2017.2.

Bahwa selain memiliki putusan PK perdata (21 PK/Pdt/2004 tgl 96 2005),Pelawan juga mempunya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap no.38PK/TUN/2003 tgl 3132005 dan no.150 K/TUN/2013 tgl 1862013, sehinggaberdasarkan putusan tersebut Negara (BPN Pusat Jkt) memberikan hakkepemilikan kepada Pelawan yakni SK Kepemilikan an. Pelawan (PT.PanasiaIntersarana) di atas tanah JI.

Putusan No. 38 PK/TUN/2003 Tanggal 31 Maret 2005 Jo. Putusan No.150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013 Tidak Memiliki RelevansiDengan PerkaraA Quo Oleh Karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Tidak Memutus Mengenai Sengketa Perdata Terkait Kepemilikan Tanah Sengketa. Perkara Putusan No. 150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013(PutusanKasasi No. 150) antara PT.

Putusan No. 150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013 tidakmemiliki relevansi dengan perkara a quo, oleh karena Putusan PengadilanTata Usaha Negara tersebut tidak membuktikan kepemilikan atas tanahsengketa dalam perlawanan a quo.Berdasarkan uraianuraian di atas, maka PutusanPutusan yang menjadidasar dalil Pelawan dalam menyatakan Pelawan sebagai pemilik atas tanahsengketa sebagaimana Putusan No. 21 PK/Pdt/2004 tanggal 9 Juni 2005 Jo.Putusan No. 39 PK/TUN/2003 tanggal 31 Maret 2005 Jo.

Putusan No. 38 PK/TUN/2003 Tanggal 31 Maret 2005 Jo. Putusan No.150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013.b. Adanya Laporan Polisi No.

/1998 tanggal 27Juli 2001 jo. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 jo. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang memiliki kaidah hukumbahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidaktermasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkanwewenang Peradilan Umum;Dengan uraianuraian diatas, maka jelas telah terbukti berdasarkan hukumbahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadiliperkara aquo, karena harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus olehPengadilan

No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 maret2007 Jo. Putusan No. 73/PK/TUN/2007 yang secara tegasmenyatakan bahwa SHM No. 1919 masih terdapat permasalahankeabsahan hak keperdataan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagaidasar/alas untuk membatalkan SHM No. 235 yang telah terlebihdahulu ada dari keberadaan dan terbitnya SHM No. 1919.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 Maret 2007 jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 73/PK/TUN/2007tanggal 30 April 2008 (Putusan Berkekuatan Hukum Tetap TerkaitKepemilikan TERGUGAT Il Intervensi Atas Tanah Dengan SHM235) ;Bahwa adapun dalam perkara terkait Putusan Berkekuatan HukumTetap Terkait Kepemilikan TERGUGAT Il Intervensi Atas TanahDengan SHM 235, merupakan fakta tetap dan tidak terbantahkan lagibahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memeriksa

(Fotokopi sesuai dengan asli) ;Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 285 K/TUN/2006, tanggal 12 Maret 2007.(Fotokopi sesuai dengan ali) ;Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 73 PK/TUN/2007, tanggal 30 April 2008. (Fotokopisesuai dengan asli) ;Surat Mieke Hijaya, S.H. selaku Kuasa Hukum H. AbdulAziz Marzuki, tertanggal 29 April 2013, perihalPermohonan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor 1919/Grogol Selatan atas Sebidang Tanah seluas2/7.

Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidakberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalamperkara a quo ;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas adalah sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 september1994, No. 93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, No. 22K/TUN/1998, tanggal27 Juli 2001 dan No. 16K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, yang padapokoknya

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor306K/TUN/1995 tanggal 10 Januari 1997 jo. Nomor86/B/1995/PTUN.JKT jo. Nomor : 13/G/PTUNBdg/1996menyatakan : Risalah Lelang merupakan Berita Acara16atas pelaksanaan/penjualan suatu barang yang dijualdi depan umum (lelang) ; 10.

Bahwa = Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor11.47/K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998, menyatakanbahwa Risalah Lelang bukan merupakan KeputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakanBerita Acara hasil penjualan barang terseksekusi,sebab Risalah Lelang tidak ada unsur belissing maupunpernyataan kehendak dari Pejabat KantorLelang ; Bahwa buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas AdministrasiPengadilan, yang di keluarkan oleh Mahkamah AgungRepublik Indonesia, menegaskan bahwa Rislah Lelangmaupun menurut

alasan keberatantersebut sebagai tersebutdalam point 4 gugatanPerlawanan, Pelawan tidaksependapat dengan pendapatKetua Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta yangmenyatakan RISALAH ~~ LELANGyang diterbitkan Kepala KantorPelayanan Piutang dan LelangNegara (KP2LN) YogyakartaNomor : 11/2005 tanggal 820Pebruari 2005 adalah bukanmerupakan Keputusan TataUsaha Negara sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 1angka 3 Undang undangNomor : 9 Tahun 2004.Sedangkan menurut Pelawan,Risalah Lelang merupakanKeputusan TUN

(vide Martiman P, 1993 : 39) dan Indroharto (Usahamemahami Undang undang Peradilan Tata UsahaMenimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebutTerlawan dahulu Tergugat memberikan jawaban tertanggal1 Juli 2005 pada pokoknya menyatakanRisalah Lelang bukan merupakan objek Tata UsahaNegara (Vide point 6) dengan menunjuk PutusanMahkamah Agung RI No. 306K/TUN/1995 tanggal 10Januari 1997 jo.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 yang mana21putusan putusan Mahkamah Agung RI tersebutmemuat kaidah hukum Risalah Lelang merupakanBerita Acara atas pelaksanaan/penjualan suatubarang yang dijual di depan umum (vide point 9Menimbang, bahwa terlepas dari kebenaranpendapat para ahli Tat Usaha Negara antara lainMartiman P dan Indroharto yang dijadikan dasarpengajuan Perlawanan oleh Pelawan, Majelis Hakimsependapat dengan pendapat Terlawan dalam jawabannyatertanggal 21

TUN. JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus Sengketa Administrasi Pemerintahan diTingkat Banding menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalamsengketa antara : 222222 nnn nn nnn nnn nena. Dr. Ilr.

TUN. JKT. Tanggal 28 Mei 2020 Tentang PenunjukanMajelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :155/B/2020/PT. TUN. JKT. Tanggal 29 Mei 2020;2. Isi Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. besertaseluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;3. Isi Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 155/B/2020/PT. TUN.

TUN. JKT. dapatdiketahui bahwa Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensidan Pembanding/Tergugat dilakukan secara tertulis yang diajukan danditandatangani oleh Kuasa Hukum masingmasing yang ditujukan kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memutus perkara Nomor :217/G/2019/PTUN. JKT.

TUN. JKT sebagaimana disyaratkan di dalamPasal 123 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha N@Q ara) 222222 nn nnn nonce nnn enn nn nen nn nnn nnn en nnnnnnennennnnsMenimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi danPembanding/Tergugat diberitahukan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN.

Yang berkonsekwensi Majelis Hakimmelanggar sumpah jabatannya karena dengan bukti fakta yang diajukan olehTergugat, Majelis Hakim terkesan menolak berlakunya UndangUndangDasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ).dan oleh Penggugattelah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan TUN Jakarta, selaku atasan paraanggota Majelis Hakim.ditindaskan ke Ketua Mahkamah Agung.

(Suratgugatan awal yang Tergugatnya Para Pejabat di Kementrian SekretariatNegara adalah salah satu dari Bukti fakta Penggugat);Bahwa Putusan di Peradilan TUN baik di tingkat Pengadilan TUN Jakarta,Pengadilan Tinggi TUN Jakarta maupun putusan kasasi di Mahkamah AgungRI di Jakarta, dari segi pertimbangan hukumnya maupun amar putusannyasangat membingungkan dan sulit dicerna/tidak dapat dimengerti. Knususnyaoleh Penggugat selaku praktisi hukum. Bahwa oleh karenanya dengan novumHal. 15 dari 37 hal.

Bahwa lawan dari Pemohon Kasasi baik perkara di Peradilan TUN (Tahun2004/sudah in kracht) maupun perkara di Peradilan Umum Negeri iniadalah Presiden Republik Indonesia baik dalam kapasitas Presidensebagai Kepala Negara maupun kapasitas Presiden sebagai KepalaPemerintah yang tidak kebal hukum dapat/berhak membantah/mengajukan bantahan terhadap dalildalil yang diajukan oleh PemohonKasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) jadi bukan para Majelis Hakimtersebut point dua di atas;4.

Bahwa Putusan Peradilan TUN (sudah in kracht) yang menyatakandiri tidak wenang memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon Kasasidalam perkara diperadilan TUN tersebut, dengan argumentasi/pertimbangan hukum, dengan dasar hukum dan bukti yang diajukan dalampersidangan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Kuasa SubtitusiHal. 29 dari 37 hal. Put.

Jakarta Nomor674/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 11 April 2012 yang juga menyatakan diritidak wenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perbuatanmelawan hukum oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pengugat/Pembandingyang petitumnya terkait masalah Rehabilitasi sama dengan petitum diPeradilan TUN (sudah inkracht) tersebut poin 4 di atas, adalah mencidraiNegara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana diaturdalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945(Amandemen) Pasal 1 ayat (3).

390 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 390 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI(PPID)DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya memberi kuasa kepada:11011Rekno Nawansari, S.H., L.L.M., Kepala Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan

Putusan Nomor 390 K/TUN/201412 Fernandes Adhitya Halomoan, S.H., Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;13 Mohamad Nurhedi, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;14 Hendra Kurniawan Satriyo Wicaksono, S.H., Pelaksana SubditBantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;15 Hendra Triantoro, S.S.T., Pelaksana Seksi Hubungan Eksternal,Direktorat Panyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;16 Novrijal, Pelaksana Sub Bagian Pemberhentian

Putusan Nomor 390 K/TUN/2014Kasasi dahulu Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi bersifatrahasia atau tidak dan apakah informasi yang diminta dapat diberikanatau tidak, baik sebagian maupun seluruhnya.

Putusan Nomor 390 K/TUN/2014yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, bukan ditujukan kepadaTermohon Kasasi in casu Sdr. Ari Widodo;5 Bahwa suatu dokumen yang bersifat rahasia negara ataupun rahasiajabatan, hanya bisa diakses atau diterima oleh pihak yang dituju dalamdokumen tersebut.

Putusan Nomor 390 K/TUN/20142012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipilkepada Sdr. Ari Widodo, S.S.T., Ak. NIP 197803252000021001 PenataMuda Tk. I (Gol.

karena tidak ada unsur beslissing maupun pernyataan kehendak dari kantorlelang, pelelangan yang dilakukan oleh kantor lelang adalah atas permintaanPengadilan Negeri, sehingga apa yang dilakukan oleh kantor lelang merupakantindak lanjut dari Putusan Pengadilan sehingga termasuk ketentuan pasal 2UndangUndang Peratun (No. 150K/TUN/1994, tanggal 791995) jo No. 47K/TUN/1997, tanggal 26011998 jo No. 245 K/TUN/1999, tanggal 308b) Sengketa Kepemilikan Tanah ;Kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN yang

(No. 22 K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo 16 K/TUN/2000,tanggal 2822001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal242 1998) : nananHalaman 35 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUNSRGc) Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Dalam Rangka UntukMenimbulkan Perjanjian;Kaidah hukumnya adalah bahwa segala Keputusan TUN yang diterbitkandalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalamkaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjukpada suatu ketentuan dalam

(No.252 K/TUN/2000tanggal13112000);d) Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT ;Kaidah hukumnya adalah bahwa PPAT adalah Pejabat TUN, karenamelaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (pasal 1 ayat 2 UndangUndang no.5 Tahun 1986 jopasal 19 PP No. 110 Tahun 1961) akan tetapi akta jual yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan TUN karena bersifat bilateral (kontraktual) tidakbersifat Unilateral yang merupakan sifat Keputusan TUN (No. 302 K/TUN/1999, tanggal

(No.252 K/TUN/2000tanggal13112000);d) Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT ;Kaidah hukumnya adalah bahwa PPAT adalah Pejabat TUN, karenamelaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (pasal 1 ayat 2 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jopasal 19 PP no. 110 Tahun 1961) akan tetapi akta jual yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan TUN karena bersifat bilateral (kontraktual) tidakbersifat Unilateral yang merupakan sifat Keputusan TUN (No. 302 K/TUN/1999, tanggal

dapat digugat diPeradilan TUN.

TUNMDN jJunctoKasasi Nomor241K/TUN/2003 Juncto Peninjauan Kembali Nomor29PK/TUN/2005yang dimenangkan Hernie, telahditolak seluruhnyadalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2005/PN.TK tanggal 17 Januari 2006juncto Putusan Banding Nomor 08/Pdt/2006/PT TK., diputus tanggal31 Juli 2006 (inkracht van gewijsde) yang amarnya menolak gugatanPenggugat/Hernie dengannebis in idem, dengan pertimbanganhukumnya: Bahwa Tergugat II/BPN Kota Bandar Lampung yang menjadi saksiahli dalam perkara tersebut menegaskan bahwa Sertifikat

Bahwa ditolaknya Hak Guna Bangunan Nomor 275/T atas namaHernie dan Putusan Tata Usaha NegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL juncto Nomor 78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor241K/TUN/2003 juncto Peninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005dengan nebis in idem bukti nyata persengketaan tanah antaraSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T atas nama Herniemelawan Sertifikat Hak Milik Nomor 336/T atas nama Penggugat dankawankawan/Hindun dan kawankawan telah selesai dan tuntasdimenangkan Penggugat dan kawankawan

Bangunan Nomor 275/TYanti/Tergugat IV ke Husni/Tergugat ,Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T yang telah ditingkatkanmenjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1394/T atas nama Tergugat I, PutusanTata Usaha NegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL juncto Nomor78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor 241K/TUN/2003 junctoPeninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005,PEN Nomor01/PEN.EKS/2009/TUN' ditolak seluruhnya dalam perkara Nomor38/Pdt.G/2009/PN.TK tanggal 15 April 2009 juncto Putusan bandingNomor 04/Pdt/2010/PT.TK

Bahwa Akta Hibah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275/T dari Hernieke Yanti/Tergugat IV, Akta Jual Beli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor275/TYanti/Tergugat IV Ke MHusni/Tergugat , Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 275/T yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat HakMilik Nomor 1394/T atas nama Tergugat I, Putusan Tata UsahaNegaraNomor 02/G.TN/2002/PTUNBL Juncto Nomor78/BDG/2002/PT.TUNMDN juncto Kasasi Nomor 241K/TUN/2003 junctoPeninjauan Kembali Nomor 29PK/TUN/2005,PEN Nomor01/PEN.EKS/2009/TUN

Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 29/PK/TUN/2005 dan berdasarkan penetapan eksekusi dariKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor01/PEN.EKS/2009/PTUN;3.