Akan tetapi Tergugat I sebagai Pejabat TataUsaha Negara (Pejabat TUN) sama sekali tidak menghiraukan surat pemberitahuanPenggugat tersebut bahkan Tergugat I tetap melaksanakan penjualan lelang haktanggungan yang dimohonkan Tergugat II tersebut.

Redeb, Kabupaten Berau yangdilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2012 tersebut, maka gugatan Penggugat tersebutmasih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan olehundangundang dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang berbunyi :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara ;Bahwa oleh karena Tergugat I sebagai Pejabat TUN

2011 yang kemudian dilanjutkan denganmelakukan penjualan lelang merupakan perbuatan main Hakim sendiri ;6 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf bUndangundang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 5Tahun 1986, yang berbunyi :(2) Alasanalasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah :b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintah yang baik.Tergugat I sebagai Pejabat TUN

Bahwa risalah lelang bukan keputusan TUN yang digugat di Peradilan Tata UsahaNegara, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 47K/TUN/1997 tanggal 2 Januari 1998 yang memuat putusan atas gugatan mengenaipembatalan Risalah Lelang antara Budi Laksono Direktur PT.

/1997, Nomor : 137 K/TUN/1997,Nomor : 312 K/TUN/1996) ;Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa bukan merupakan suatu KeputusanTata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, dan kepadaPenggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwaPihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara

PUTUS ANNomor : 52/G/TUN/2007/PTUN.SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalamsengketaantara : Tn.

Tombronegoro No. 1PAL fq mone mn rn ie wn sn wnPengadilan Tata Usaha NegaraPEFSGDUT~ moc mes mes 2 se 2 tee = se = ae = ae =Telah membaca dan memeriksa berkasPET ia ay = =m nm te a ee om =Telah membaca Penetapan Wakil Ketua PengadilanTata Usaha Negara Semarang tanggal 26 Oktober 2007Nomor : 52/Pen.WK/TUN/ 2007/ PTUN.SMG tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmeyelesaikan perkaraT6S@BULS2 seee seme seme same seme Ss ome Se eee eee oH ESTelah = membaca Penetapan Hakim Ketua Majelistertanggal

10 K/TUN/2015

., kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Dadap VII No 230 Periuk Jaya, Periuk Kota Tangerang,pekerjaan Pemilik PLS Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang;PUTUSANNomor 10 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATENBerkedudukan dimelawan:Jalan H.

Putusan Nomor. 10 K/TUN/2015kenyataannya Penggugat masih aktif bekerja, maka Penggugat berpendapatTergugat I bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor63 Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010 ;Dalam surat keberatan Penggugat tanggal 2 Nopember 2010, Penggugatmenyebutkan selain berkedudukan sebagai penilik PLS Penggugat jugaberkedudukan sebagai guru SMPN 12 Terbuka Kota Tangerang dan ini diketahuioleh pimpinan Penggugat dan tidak pernah mendapat teguran baik lisan maupuntertulis

Putusan Nomor. 10 K/TUN/2015Republik Indonesia Sebagai Penilik Keolahragaan Kandepdiknas cam Cikupa,tanggal 3 Juli 2001 Gol IU/B terhitung mulai tanggal 1 April 2001 (usia 55tahun 10 bulan, Sdr. Dayat Muchtar Jabatan Penilik PLS Kecamatan Cikupa,Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2005 (BUP 60 Tahun) PangkatGolongan Penata, III/C.

Putusan Nomor. 10 K/TUN/201556Mewajibkan Tergugat II mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa surat tanggal 30 September 2013 No. 800/1273BKD/2013 tentangstatus Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki Batas UsiaPensiun (BUP) ;Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini ;Jika Pengadilan / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo et Bono) ;Menimbang, bahwa

Putusan Nomor. 10 K/TUN/2015

Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebutsebagai tindak lanjut dari proses Pemilihan Kepala Desa Wadak Kidul yangdilaksanakan pemungutan suaranya pada tanggal 09 Juni 2013 yangkemudian diusulkan oleh Tergugat I dengan Keputusan TUN nya Nomor04/BPDWK/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Calon KepalaDesa Terpilih atas nama H. Yamal Hasan.

yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Keputusan TUN11yang diterbitkan oleh Tergugat II karena Keputusan TUN tersebut merugikankepentingan Penggugat, yakni seharusnya Kepala Desa Terpilih H.

Sangat kuat alasan hukum tersebut KeputusanTUN yang diterbitkan oleh Tergugat II untuk dibatalkan ;Oleh karena itu pula dasar Tergugat I mengeluarkan Keputusan TUN nyaberdasarkan dari Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat II yang tidak sahdan cacat hukum, maka sangat beralasan hukum pula Keputusan TUN yangditerbitkan oleh Tergugat I untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara dengan alasan adanya cacat proses/prosedur (cacat due process) ;.

dirugikan secarahukum;Bahwa, oleh karena Keputusan TUN yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat Idan Tergugat II a quo bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan/atau AAUPB, maka Penggugat mohon kepada Yang TerhormatMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutusperkara ini untuk dapatnya menyatakan obyek Kuputusan TUN a quo yangmenyatakan Kades Terpilih atas nama H.

/1994, tanggal 10Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 Juncto SEMA R.I.

TUN / 2008 / PTUN. YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembaca. : 1. Surat Gugatan dari Muh Sarbini, SH., kuasahukum Penggugat tertanggal 9 Juni 2008 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta tanggal 09 Juni 2008 denganRegister Nomor : 04/G/2008/PTUN.YK berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2008;2.

TUN/ 2007 / PTUN. YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembaca :1. Surat Gugatan dari Halimah Ginting,kuasa hukum Para Penggugat tertanggal 10 Oktober2007 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 10 Oktober2007 dengan Register Nomor : 10/G.TUN/2007/PTUN.YKberdasarkan surat kuasa khusus tertanggalOktober 2007;2.

TUN / 2005 / PTUN. YK DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembaca :Menimbang :Mengingat121. Surat Gugatan dari Bambang Supriyanto, SH.

TUN / 2008 / PTUN. YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembacaMenimbang : Bahwa oleh karena perkara ini belum melalui1. Surat Gugatan dari Muh Sarbini, SH.,hukum Penggugat tertanggal 9 Juni 2008terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataNegara Yogyakarta tanggal 09 Juni 2008 denganRegister Nomor : 04/G/2008/PTUN.YK berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2008;2.

Sawit RT.001 RW.010, KelurahanBlorong, Kecamatan Jumantono,Kabupaten KaranganyarDalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor03/SKK/YLO/TUN/V/2021 tanggal O03 Mei 2021, diwakili oleh kuasanyayang bernama:Penetapan Nomor 48/G/2021/PTUN.SMG. Halaman 1 dari 5 HalamanYULIUS EKA SETIAWAN, SH, M.HTHOMAS, S.HKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan KonsultanHukum pada YES Law OFFICE yang berkantor di Kp.

.001/013, Lalung, Karanganyar, Surakarta, Phone 081310918765, email :vincensiusthomas@yahoo.com,Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;MELAWAN:Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, tempat kedudukan Jl.Lawu No. 202, Tegalasri, Bejen, Kecamatan Karanganyar, KabupatenKaranganyar, Jawa Tengah;selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca: Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Mei 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN

Semarang pada tanggal 19Mei 2021 dengan register Nomor 48/G/2021/PTUN.SMG; Surat Penetapan Ketua Pengadilan TUN Semarang, tentangPenunjukan Majelis Hakim tanggal 19 Mei 2021, Nomor 48/PENMH/2021/PTUN.SMG Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:48/G/2021/PTUN.SMG tanggal 19 Mei 2021 tentang PenunjukanPanitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 48/PENPP/2021/PTUN.SMGtanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan hari dan tanggal PemeriksaanPersiapan;

385 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 385 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:. REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN,berkedudukan di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Komplek UniversitasLambung Mangkurat Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Prof. Dr. H. M. HADIN MUHJAD, SH., MH.2. H. M. ERHAM AMIN, SH., MH.3. H.

Nomor Putusan 385 K/TUN/20127.8.9.MASJUHAIDA, S.Ag., SH.RITAWATI, S.Ag.M. KHARISMA P. HARAHAP, SH.10. HAMDALIAH, SH.Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor HukumAdvokat DR.

Nomor Putusan 385 K/TUN/2012 Keputusan Tergugat ini diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Februari2011, sedangkan pelantikan dan serah terima jabatan tanggal 10 Februari2011, tanpa dihadiri oleh Penggugat karena Penggugat tidak menerimakeputusan Tergugat tersebut sebelumnya.Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011,tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan KetuaKetua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam ;Diktum pertama keputusan

Surat Perintah Pengosongan No.008/1.711.9 tanggal 25 Januari 2000 yangditerbitkan Dinas Perumahan DKI Jakarta pada Pengadilan Tata Usaha Negara(TUN) Jakarta terdaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan TUN Jakartapada tanggal 24 April 2000, No.041 /G.TUN/2000/PTUNJKT .

Putusan PengadilanTUN Jakarta NO.041/G.TUN/2000/PTUNJKT tanggal 30 Agustus 2000 telahdibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan menyatakan SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan No.008/1.711.9 tanggal 25 Januah 2000tentang Pengosongan Perumahan terletak di JI.

Pintu Air Raya No.22 B, KelurahanPasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat adalah Sah Menurut Hukum,sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 27/B/2001/PT.TUN.JKT , putusan mana telah dikuatkan oleh Putusan KasasiMahkamah Agung RI, Putusan No. 92 K/TUN/2002 tanggal 6 Juli 2006 danPutusan Peninjauan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Putusan No. 61PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008, oleh karena itu Putusan MahkamahAgung RI mana telah Berkekuatan Hukum Tetap.

) Jakarta terdaftar didalam Register KepaniteraanPengadilan TUN Jakarta pada tanggal 28 April 2000, No.052/G.TUN/2000/PTUNJKT.b.Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum aquo pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, sekedar mengajukan Gugatan tanpa didasari dalil dalil Posita yangberdasarkan hukum;5.

Pintu Air Raya No.22 B, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar,Jakarta Pusat adalah Sah Menurut Hukum, sebagaimana ternyata dalam PutusanPengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 20/B/2001/PT.TUN.JKT (Bukti T10), putusanmana telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI, Putusan Kasasi No. 218 K/TUN/2002 tanggal 25 September 2003 (Bukti T11) dan Putusan Peniniauan KembaliMahkamah Agung RI, Putusan No. 44 PK/TUN/2008 tanggal 18 September 2008(Bukti T 12), Putusan mana telah Berkekuatan Hukum Tetap.6.

DALAM EKSEPSIHalaman 29 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPGBahwa sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat adalahsengketa administratif menyangkut Keputusan Pejabat TUN yaitu BupatiEnde/Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menurut UndangUndang yang oleh penggugat dianggap tidak sah ; Bahwa menurut Pasal 48ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1986 Jis.UU Nomor 9 tahun 2004 jis.

UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara menentukan Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atauPejabat tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkanperaturan PerundangUndangan untuk menyelesaikan secara adminstratifsengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikianmelalui upaya administratif yang tersedia ; Ayat (2),Pengadilan baru) berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), jikaseluruh upaya administratif

UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa berdasarkan dalildalil yang telah di kemukakan Tergugat diatas,Gugatan Penggugat Bersifar Prematur, dan Pengadilan TUN Kupang tidakberwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tun aquo, maka secara yuridis cukup beralasan bagi tergugat untuk memohonkiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agarHalaman 31 dari 118 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.KPGmenyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

tidak berwenangmemeriksa, memutuskan dan menyelesaiankan sengketa Tun a quo; ll.

Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke PersidanganPengadilan TUN, tergugat dalam hal ini Bupati Ende sebagai PejabatTUN Tidak pernah membatalkan seluruh Keputusan Adminstrasi TUNyang telah ada sejak tanggal 4 Agustus sampai dengan 6 September2014; yang artinya bahwa Keputusan itu. ada dan sah ;b.

528 K/TUN/2014

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014Kulu Kota, KepalaDesa Loa Kulu Kotaserta Camat LoaKulu dan atau AkteHibah No. 04/CLK/PPAT/1986 dariEdson Hartonokepada Aji Indrawati;e Akta Jual Beli No.06/CLK/PPAT/1985yang dibuatdihadapan CamatKepala WilayahKecamatan Loa Kuluselaku PejabatPembuat Akta tanah,tanggal 20 April1985 Jo.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014antara Aspian Samsu dan Reza Pribadi dengan tanah obyek sengketa telah berdasarhukum atau tidak, sebaliknya juga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum atastanah objek sengketa dengan Aji Indrawati telah berdasar hukum atau tidak ;.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014Pemilikan/Penguasaan tanah atas nama Aspian Samsu tertanggal 12 April2011 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari AspianSamsu Kepada Handojo Selamet tertanggal 13 April 2011;3 Bahwa surat dimaksud ditandatangani oleh Camat Loa Kulu.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014sebagai pihak dalam perjanjian, sehingga dengan demikian seharusnya Termohon Kasasidahulu Tergugat/Terbanding tidak mengikut sertakan PT.

Putusan Nomor. 528 K/TUN/2014MAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.

190 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 190 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:WALIKOTA JAMBI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal BasukiRahmad Nomor 01 Kota Baru, Jambi;Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1 EDRIANSYAH, S.H.

Putusan Nomor 190 K/TUN/201317181920Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi tanggal 14 Desember 2011Nomor 452.2/1231/kesra tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan danAktivitas Gereja HKBP Syaloom di RT 12 Aur Duri, maka kemudian selaindilakukan penghentian kegiatan pembangunan tempat ibadah yang dipimpinKristok Damanik, Tergugat juga melakukan penyegelan terhadap tempat ibadahyang dipimpin Pdt. Togu H.

Putusan Nomor 190 K/TUN/2013MENGADILIDALAM EKSEPSI:e Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 452.2/1231/Kesra tanggal 14 Desember 2011 tentang Penghentian Kegiatan Pembangunandan Aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT 12 Aur Duri;3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaJambi Nomor 452.2/1231/Kesra tanggal 14 Desember 2011 tentang PenghentianKegiatan

Putusan Nomor 190 K/TUN/2013Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan ForumKerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat) hanya menyebutkantentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Penggunaan Bangunan (IPB)dan tidak mengenal istilah Izin Bangunan;Dengan demikian tidak jelas apa yang dimaksud dengan Izin Bangunansebagaimana dicantumkan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara

Putusan Nomor 190 K/TUN/2013

140 K/TUN/2012

No. 140 K/TUN/2012bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas seluruhnya 769 M2 (tujuh ratusenam puluh sembilan meter persegi) kepunyaan/hak milik Penggugat yangterletak dilokasi yang sama dan bersebelahan setempat dikenal dengan JalanTritura No. 38, Lingkungan IV, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan MedanAmplas, Kota Medan;3.

No. 140 K/TUN/2012dihadapan Parlaungan Nasution, S.H.

No. 140 K/TUN/2012Sesuai dengan Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No:86 tertanggal 27 Juli 2007 diperbuat dihadapan Adi Pinem, S.H.

No. 140 K/TUN/20121210.

No. 140 K/TUN/2012

328 K/TUN/2012

Putusan Nomor 328 K/TUN/201216.17.18.19.20.alasan yang dicaricari karena sebelumnya telah ada keputusan Ijin KuasaPertambangan kepada pihak lain atas lahan Penggugat atau PT.

Putusan Nomor 328 K/TUN/2012165.

Putusan Nomor 328 K/TUN/20123232Bahwa adalah fakta Hukum yang terungkap dipersidangan perkara inibahwasanya Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa PT.

Putusan Nomor 328 K/TUN/20123814.

Putusan Nomor 328 K/TUN/2012

Nomor : 469 K / TUN / 2016 tanggal 19 Desember2016 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar Nomor : 28/B/ 2016 / PT. Mks. Tanggal 17 Mei 2016 yo. Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Manado Nomor : 19 / G/ 2015 / P.TUN.

Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 75 K/ TUN / 1996 tanggal 13 Agustus 1998yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sehingga sisaluas menjadiluas 20.860 m?

TUN. MKS ( Bukti T1, 2, 3, 4dan 6 14);16.2. Salinan Putusan No. 469 K / TUN / 2016 (Bukti T1, 2, 3, 4 dan 6 15);16.3.

TUN.

jo No. 469 K/TUN/2016 jo No. 55/PK/TUN/2018tanggal 17 Juli 2018; TI, Il, Ill,IV Vl21 berupa Putusan Nomor 55 PK/TUN/2018tanggal 29 Maret 2018; T , Il, Ill,IV VI22 berupa Surat Pernyataan dari NettyGeesbertha Lasut tanggal 4 November 2008;Menimbang, bahwa berdasarkan buktiobukti yang diajukan olehTergugat I, Il, Ill, IV dan VI sekarang sebagai Pembanding, dapat disimpulkanbahwa: Tidak terdapat bukti tentang adanya putusan ataupun pembatalan ataspemberian hibah oleh Netty Geesberta Lasut selaku pemilik

294 K/TUN/2013

Putusan Nomor 294 K/TUN/2013Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding I/Tergugat,Il. a. ZAINIR HAMZAH, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Sawah Sianik Nomor 1, RT 001/RW 001,Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, KotaSolok, pekerjaan Wiraswasta;b. IMRAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Nasir ST.

Putusan Nomor 294 K/TUN/20131010CcBahwa dalil Penggugat pada angka 4 (empat) halaman 3 (tiga) yangmenyatakan ...didalam Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2002/ PN.SLKSaudara Alimar DT.

Putusan Nomor 294 K/TUN/201314antara Darmawi DT. Rajo Penghulu sebagai Penggugat melawan Alimin Glr.Bandaro Sutan Pono Batuah, dkk sebagai Tergugat.

Putusan Nomor 294 K/TUN/2013162013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/K/2012/PTUNPDG jo. Banding Nomor 26/B/2013/PT.TUNMDN jo.

Putusan Nomor 294 K/TUN/201326Bahwa Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa waktu terjadi Perkara Perdata Nomor12/PDT.G/2002 didalam perkara tersebut juga telah memakai surat tidak benar yaituFoto Copy Surat Gadai tanggal 7 April 1912 antara Pono Urai DT.

315 K/TUN/2012

No. 315 K/TUN/2012& 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No.871/Simpang Tiga Pekan tertanggal 01 September 2009 atas nama The Poh Tjoedengan luas tanah 441 M?, yaitu :I.Sertifikat Hak Milik No. 890/Simpang Tiga Pekan tertanggal 30 November2009 atas nama The Poh Tjoe seluas 221 M?

No. 315 K/TUN/201234Pekan/2009 tertanggal 16 November 2009, yang kemudian telah beralih kepadaMimi berdasarkan Akta Jual Beli No. 358/2009 tertanggal 28 Desember 2009yang dibuat dihadapan Mariani Simbolon, SH Notaris/PPAT di KabupatenSerdang Bedagai ;3 Sertifikat Hak Milik No. 892/Simpang Tiga Pekan tertanggal 30 November 2009atas nama The Poh Tjoe seluas 110 M?

No. 315 K/TUN/2012pemeriksaan persiapan pada tanggal 23 Mei 2011 diduga suatu kebohongan besar,sehingga tidak dapat dijadikan suatu tolak ukur Penggugat mengetahui Sertifikattersebut ;2.2.

No. 315 K/TUN/2012Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalammemori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :JUDEX FACTIE (PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN DANPENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN) TELAH LALAI MEMBERIKANPERTIMBANGAN HUKUM DAN KURANG CUKUP DALAM MEMBERIKANPERTIMBANGAN HUKUM (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) DALAM PERKARAAQUO.I.

No. 315 K/TUN/2012Panitera Pengganti :Ttd.Lucas Prakoso, SH., M.Hum.Biayabiaya :1 Meterai .............00.. Rp. 6.000,2 Redaksi ................. Rp. 5.000,3 Administrasi Kasasi ... Rp. 489.000,Jumlah ...............08. Rp. 500.000, Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADL SH.Nip. 220000754

terhadap Keputusan TUN yang telahdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;.

W2.TUN.5.352HK.06/IV/2014, tanggal 03 April 2014;2. Panggilan No. W2.TUN.5.365HK.06/IV/2014, tanggal 10 April 2014;3. Panggilan No. W2.TUN.5.384HK.06/IV/2014, tanggal 17 April 2014;4. Panggilan No. W2.TUN.5.425HK.06/IV/2014, tanggal 24 April 2014;5. Panggilan No. W2.TUN.5.492HK.06/IV/2014, tanggal 08 Mei 2014;6. Panggilan No. W2.TUN.5.511HK.06/IV/2014, tanggal 14 Mei 2014;1. HOWARD SUDIHARDIO :1. Panggilan No. W2.TUN.5S.353HK.06/IV/2014, tanggal 03 April 2014;2. Panggilan No.

W2.TUN.5S.366HK.06/IV/2014, tanggal 10 April 2014;3. Panggilan No. W2.TUN.5.385HK.06/IV/2014, tanggal 17 April 2014;Halaman 17 dari 60. Putusan Nomor 05/G/2014/PTUNSMD4. Panggilan No. W2.TUN.5.426HK.06/IV/2014, tanggal 24 April 2014;5. Panggilan No. W2.TUN.5.491HK.06/IV/2014, tanggal 08 Mei 2014;6. Panggilan No.

W2.TUN.5.512HK.06/IV/2014, tanggal 14 Mei 2014;Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalildalilnya telah mengajukanbukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup yang telah dicocokan dengan asliatau fotokopinya pada persidangan yang terbuka untuk umum dan diberi tanda P1 sampaidengan P7 yaitu sebagai berikut:1.BuktiP1 : Fotokopi sesuai Fotokopi SertifikatHak Guna Bangunan No. 6729/Kel. Sepinggan, tanggal 16Januari 2006 atas nama ROSA DJUANDA, seluas tanah 396M?

No. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993; Reg. No. 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November1994; dan Reg.

Karena SuratPenggugat aquo merupakan Keputusan TUN bersifat finalartinya sudah difinitif atau dapat menimbulkan akibat hukumyang merugikan Penggugat ;10. Bahwa Keputusan TUN Tergugat tersebut dalam angka 9 di atasbertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yangberlaku karenaA.

Sedangakan Keputusaan TUN Tergugat tersebut sangatbertentangan dengan pasal 3 yaknia.

Aria Multi Graphia sebagai Pelaksana PekerjaanPengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol DinasPendapatan Propinsi Bali ;2):Keputusan TUN.

Keputusan TUN tersebut' bertentangan dengan salah satudari Asas asas Hukum Umum yang dikenal oleh BangsaBangsa (The General Principles of Law Recognized byCivilized Nations), karena keputusan TUN ini telahmenghukum Penggugat (dengan membatalkan kemenanganlelang yang diraih oleh Penggugat),padahal Penggugat sama sekali tidak bersalah dalamproses pelelangan bahkan Penggugat sudah memenuhisegala persyaratan yang diperlukan dalam si prosespelelangan dan proses kelanjutannya.

BahkanPenggugat sudah sebanyak 2 (dua) kali mensomasiTergugat untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontraknamun tidak mendapat tanggapan ;Bahwa Tergugat adalah sebuah Badan Tata Usaha Negara yangdapat menerbikan Keputusan TUN dan dapat dituntut tanggungjawabnya menurut hukum tata usaha negara ;Bahwa akibat keputusan TUN.

326 K/TUN/201

PUTUSANNomor 326 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :LEKAN AJANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala DesaLung Melah, alamat Desa Lung Melah, Kecamatan Telen, KabupatenKutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :1. Agustinus, S.H dan2.

Putusan Nomor.326 K/TUN/2011oes PY SF PYOo =SoDjuk Lah (19561962 )Ing Hat (1963 1966 )Ului Ajung (1966 1969)Trang Jalung (1969 1971 )Kadjan Usat (1971 1983 )Wan Lig (1983 1989)Ajang Ngau ( tahun 1989 1999)Luhat Djuk ( tahun 1999 2002 )RJ Eliasar, SE ( tahun 2002 2007).

Putusan Nomor.326 K/TUN/201110VII/2009 tentang Penentuan Batas Administrasi Desa Marah Halog dan DesaLung Melah Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur bukan pada tapal batasdesa yang telah disepakati sebelumnya, akan tetapi masuk dalam wilayahkekuasaan desa Lung Melah, sehingga dengan adanya surat keputusan tersebut,wilayah desa Lung Melah menjadi berkurang dan lebih sempit, sehingga sangatmerugikan Penggugat karenanya sehingga pendapatan, lahan garapan dan hasilhasil hutan lainnya juga ikut berkurang

Putusan Nomor.326 K/TUN/2011102.

Putusan Nomor.326 K/TUN/201112yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H.Ahmad Sukardja, S.H., M.A., dan H. Yulius, S.H.,. M.H., HakimHakim Agung sebagaiAnggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu olehFitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd/. ttd/.Prof. Dr. H.

mohon seluruhdalil dan dalih yang dinyatakan dalam eksepsi merupakanbagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuandengan pokok perkara ;Bahwa Penggugat keliru) mengajukan gugatan terhadapTergugat dan Tergugat II tentang perobuatan melawan hukum,oleh karena penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat danTergugat II sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, halini sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung No.05.G/TUN/2005/ PTUN Bandar Lampung,No.09/G/TUN/2005/PTUN Bandar

Lampung, No.10/G/TUN/2005/PTUN Bandar Lampung dan No.11/G/TUN/2005/PTUN BandarLampung masing masing tanggal 26 Oktober 2005 ;Hal. 7 dari 28 hal.

No.417PK/Pdt/2009Usaha Negara Bandar Lampung No.09/G/TUN/2005/PTUN BandarLampung, dan No.10/G/TUN/2005/PTUN Bandar Lampung masingmasing tanggal 26 Oktober 2005 ;Bahwa gugatan Penggugat obscuur libel yakni gugatanPenggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum, akantetapi baik dalam posita maupun petitumnya gugatan pengugatmenguraikan tentang perbuatan cidra janji atau wanprestasi,hal ini dapat dilihat pada posita gugatan Penggugat point 5menyatakan "Penggugat telah berulang kali menanyakan kepadaHasanudin

PTUNBL tanggal 26Oktober 2005, yang membenarkan Sertifikat Hak MilikNo.885/Bandar Jaya tanggal 27 November 1995 atasnama Kusuma Sunjaya seluas 600 M2, (vide Bukti T25) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Bandar Lampung No.09.G/TUN/2005/PTUNBL tanggal 26Oktober 2005 ;Yang membenarkan Sertifikat Hak Milik No.2863/Bandar Jaya tanggal 24 Maret 2004 atas namaEliyani seluas 625 M2, (vide bukti 135) ; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Bandar Lampung No.10.G/TUN/2005/PTUNBL tanggal 26Oktober

2005 ;Yang membenarkan Sertifikat Hak Milik No.887/BandarDxJaya tanggal 03 Maret 2004 atas nama Junaidi seluas625 M2, (vide Bukti T45) ; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Bandar Lampung No.II.G/TUN/2005/PTUNNL tanggal 26Oktober 2005 ;Yang membenarkan Sertifikat Hak Milik No.886/BandarJaya tanggal 29 November 1995 atas nama Windawatiseluas 1.930 M2, (vide bukti TI5) ;Tidak ada suatu dalil atau bukti yang meyakinkanbahwa Sertifikat tersebut tidak sah.