SMG. tgl 5 September2005 yang dimohonkan banding;Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor28/KTR.K/TUN/2005/PTUN SMG, tanggal 5 Januari 206, yangmenerangkan bahwa perkara Nomor = 132/B/25/PTTUN SBY.tanggal 7 Desember 2005 jo Nomor 28/G/TUN/2005/PTUN.

TUN/2007/PT. TUN. SBY.tanggal 20 Agustus 2007 yang menguatkan' putusanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor10/G/TUN/2007/PTUN.

TUN SBY jo putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI tanggal 6 Desember 2006 Nomor 29PK/TUN/2006 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangtanggal 18 April 2007 Nomor 210/G/TUN/2007/PTUN.SMG. jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya, tanggal 20 Agustus 2007 Nomor 92/B.TUN/2007/PT.

TUN SBY jo putusan kasasi MahkamahAgung RI Nomor 28 K/TUN/2008 tanggal 15 Agustus2008 tersebut diketahui telah ada dan diajukansebagai bukti pada waktu sidang Pengadilan inimasih berlangsung hasilnya akan lain dan dapatmenjadi alasan untuk menjatuhkan putusan bebas ataulepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutanPenuntut Umum tidak dapat diterima, atau setidaktidaknya terhadap perkara ini akan diterapkanketentuan pidana yang lebih ringan, sepertidimaksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP

; Bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali inidilakukan berdasarkan keadaan baru/bukti bukti baru(novum) yang belum pernah dipertimbangkan danbukti bukti baru tersebut terlampir berupa antaralain@ Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RItanggal 6 Desember 2006 Nomor 29 PK/TUN/2006(PKIA) ;@ Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Agustus2008 Nomor 28 K/TUN/2008 (PKII) ;Dimana kedua putusan Mahkamah Agung RI tersebut padaintinya mempunyai arti bahwa :> Kutipan Akta Perkawinan Nomor05/TP/2005

Firdaus.MT); Bahwa selain Penggugat masih ada warga lainnya yang tinggaldi atas tanah milik Penggugat yang saat ini berjumlah + 30 KK;Yurisprudensi MA RI No. 150 K/TUN /2007 No.101 K/TUN /2014dan No. 02/G/2013/PTUN.JKT :Halaman 12 dari 71 Halaman dari Putusan No.69/G/2019/PTUN.PBR Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindakhatihati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktumembuat keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencarigambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan

Firdaus.MT jelasjelasdilakukan tanpa adanya penelitian yang cermat sehinggaTergugat telah melanggar azas pemerintahan yang baik"general principles of good administration terutama azassewenangwenang sehingga mengakibatkan timbulnyakerugian terhadap masyarakat dan dalam hal ini dialami olehPenggugat.Halaman 13 dari 71 Halaman dari Putusan No.69/G/2019/PTUN.PBR10.11.Yurisprudensi Yurisprudensi MA RI No. 10 K/TUN/1992, No.34K/TUN /1992 dan No. 150 K/TUN/2003 : Badan atau Peyjabat Pemerintahan dalam menggunakanwewenangnya

Pbr Jo Putusan Nomor : 48/B/2015/PT TUN Medan JoPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 455.

K/TUN/2015 menolak Permohonan Kasasi ParaPemohon Kasasi pada waktu itu, artinya secara Hukum Objek sengketaSertipikat Hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 dalamPerkara a quo tegas menjadi Milik Sah H. FIRDAUS, ST.

Perkara TUN No. 24/G/2014/PTUN.Pbr jo. 48/B/2015/PT.TUN.MDNjo. 455 K/TUN/2015 antara Darwis alias Idar dan Tamzil Mmelawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan H.Firdaus ST.MT.2.

Pilar Batam Utama, selanjutnya disebut sebagaiObjek Sengketa TUN ; Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasanalasan hukum Penggugatdalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut: 1. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT.1.

/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007,Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No.02/G/2013 /PTUNJKT.

Objek Sengketa TUN Belum Bersifat Final ; Bahwa menurut Penggugat Gambar Penetapan Lokasi No. 219030375tertanggal 28 Mei 2019 seluas 40.000 M? atas nama PT.

Pilar Batam Utama adalah Objek Sengketa TUN ;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang menjadi Obyek Sengketa TUN adalah KeputusanTata Usaha Negara, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 53, yang berbunyi:(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutanagar

Tentang Dasar / Alasan Gugatan (Posita).Bahwa lahan yang dimaksud dalam Objek Sengketa TUN adalah lahanyang tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.

Terkait dengan domisili Nukum Pejabat Tata Usaha Negara(selanjutnya disebut Pejabat TUN) yang mengeluarkan objek TUNadalah di Jakarta Pusat, sudah seharusnya Pengadilan Tata UsahaNegara (selanjutnya disebut Pengadilan TUN) yang berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara (yangselanjutnya disebut perkara TUN) adalah Pengadilan TUN Jakarta.b.

Bahwa tentunya Penggugat Il Intervensi 1 dan 2 menyadari betul apabilayang bersangkutan mengajukan gugatan TUN secara individual danterpisah maka Gugatan tersebut telah lewat waktu 90 (sembilan puluh)hari sebagaimna diatur dalam Pasal 55 UU TUN; .

Terhadap hal ini,apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU PTUN,Gugatan TUN tersebut dapat saja diajukan ke PTUN TanjungPinang. Namun demikian, pengajuan Gugatan TUN ke PTUNTanjung Pinang kurang tepat karena objek Sengketa TUN yangdipermasalahkan yang memberhentikan Ir. H. Muhammad NurSyafriadi, Ir. Fitrah Kamaruddin, M.M., dan Drs. A.

meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atauPejabat TUN.

Namun demikian, frasa yangHalaman 158 dari 232 Halaman dari Putusan No.15/G/2016/PTUN.TPIdaerah hukumnya meliputi salah satu Badan atau Pejabat TUNseharusnya dimaknai sebagai Pejabat TUN yang mengeluarkanKeputusan TUN tersebut, sehingga dalam hal ini Gugatan TUNyang diajukan PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT IlINTERVENSI lebih tepat ditujukan kepada Pejabat TUN yangmengeluarkan Keputusan TUN, yaitu Menteri Koordinator BidangPerekonomian selaku Ketua DKPBPB Batam, yang kewenanganmengadilinya menjadi wilayah

Yang terdaftar dengan Nomor : 50PK/TUN/2001;Bahwa pada tanggal 8 Desember 2005 Majelis Hakim MahkamahAgung R.I. dalam rapat permusyawaratan memutuskan sebagai berikut:1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Yoppy TunggalJAYA tersebut;2.

Putusan Mahkamah Agung nomor: 325 K/TUN/1998, yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, Jo. Putusan Peninjauan Kembalinomor: 50 PK/TUN/2001. 2.0.0... .0. 002.0 cee ee cee eee eee ee eee sees (Bukti T 8);7.

Surat Keterangan tentang tidak sengketa;Kenyataannya masih dalam proses di Peradilan TUN;Bahwa proses penerbitan sertipikat Tergugat di Desa Cikanyere, bukandi Desa Pakuon, sebelum pemekaran Desa Tahun 1996, dan saudaraH.

Welino Kainama yang telah di B A Cek (Berita acarapengecekan) sebanyak dua (2) kali di Badan Pertanahan Negara Cianjurdan telah di benarkan/diakui secara sah dengan putusan terakhir BadanPeradilan yaitu putusan Peninjauan Kembali Nomor: 50 PK/TUN/2001,Tertanggal 8 Desember 2005;3. Bahwa Penggugattelah nyatanyata memiliki dua (2) Sertipikat Hak Milikdengan Objek Tanah yang sama yaitu:1.

Oleh karena itu, eksepsi tersebutharus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi mengenai Nebis in Idem, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 Jo. 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001Jo. 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 bahwa Kaidah hukumnya adalahHalaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pat.G/2019/PN Cjr.bahwa Keputusan TUN yang

TUN / 2008 / PTUN. YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembaca. : 1. Surat Gugatan dari Muh Sarbini, SH., kuasahukum Penggugat tertanggal 9 Juni 2008 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta tanggal 09 Juni 2008 denganRegister Nomor : 04/G/2008/PTUN.YK berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2008;2.

TUN/ 2007 / PTUN. YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembaca :1. Surat Gugatan dari Halimah Ginting,kuasa hukum Para Penggugat tertanggal 10 Oktober2007 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 10 Oktober2007 dengan Register Nomor : 10/G.TUN/2007/PTUN.YKberdasarkan surat kuasa khusus tertanggalOktober 2007;2.

TUN / 2005 / PTUN. YK DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembaca :Menimbang :Mengingat121. Surat Gugatan dari Bambang Supriyanto, SH.

TUN / 2008 / PTUN. YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,setelahMembacaMenimbang : Bahwa oleh karena perkara ini belum melalui1. Surat Gugatan dari Muh Sarbini, SH.,hukum Penggugat tertanggal 9 Juni 2008terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataNegara Yogyakarta tanggal 09 Juni 2008 denganRegister Nomor : 04/G/2008/PTUN.YK berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2008;2.

Akan tetapi Tergugat I sebagai Pejabat TataUsaha Negara (Pejabat TUN) sama sekali tidak menghiraukan surat pemberitahuanPenggugat tersebut bahkan Tergugat I tetap melaksanakan penjualan lelang haktanggungan yang dimohonkan Tergugat II tersebut.

Redeb, Kabupaten Berau yangdilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2012 tersebut, maka gugatan Penggugat tersebutmasih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan olehundangundang dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang berbunyi :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara ;Bahwa oleh karena Tergugat I sebagai Pejabat TUN

2011 yang kemudian dilanjutkan denganmelakukan penjualan lelang merupakan perbuatan main Hakim sendiri ;6 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf bUndangundang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 5Tahun 1986, yang berbunyi :(2) Alasanalasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah :b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintah yang baik.Tergugat I sebagai Pejabat TUN

Bahwa risalah lelang bukan keputusan TUN yang digugat di Peradilan Tata UsahaNegara, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 47K/TUN/1997 tanggal 2 Januari 1998 yang memuat putusan atas gugatan mengenaipembatalan Risalah Lelang antara Budi Laksono Direktur PT.

/1997, Nomor : 137 K/TUN/1997,Nomor : 312 K/TUN/1996) ;Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa bukan merupakan suatu KeputusanTata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, dan kepadaPenggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwaPihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara

TUN. SBY.Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 10/G/2018/PTUN.KPG.Tanggal 3 Desember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI. DALAM EKSEPS ; Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; Il. DALAM POKOK PERKARA ; 7 === === === =1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Kuasa Hukum Tergugat Il Surat Permohonan Banding Tanggal 3 Desember 2018.Intervensi mengajukanpermohonan banding kepadaKetua Pengadilan Tinggi TUNSurabaya melalui KetuaPengadilan TUN Kupang. Kuasa Tergugat Il Intervensimembayar panjar biaya banding.Surat Kuasa Untuk Membayar(SKUM) Nomor : 10/G/2018/PTUN.KPG.PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk.

TUN. SBY.

TUN.

TUN. SBY. dan Akta Permohonan Banding diajukan dan ditandatangani pada tanggal 13Desember 2018, sedangkan pemberian kuasa oleh Pembanding / Tergugatbaru dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019 NomorMP.02.02/113/53.15/I/2019, dengan demikian pada waktu Kuasa HukumPembanding / Tergugat sdri.

218 K/TUN/2011

PUTUSANNo. 218 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:WALIKOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana LubisNo. 02 Medan;Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Ikhwan Habibi Daulay, SH., 2.B. Robert Tambunan, SH., 3. Salmando Tifa, SH., 4. Rinawati,SH., 5. Rahmad Doni, SH., Iskandar, SmHk 6.

No. 218 K/TUN/20111980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun peraturanlainnya yang mengatur tentang kepegawaian ;.

No. 218 K/TUN/2011mengajukan pembatalan secara keseluruhan atas keputusan objek perkara a quokarena kuasa Penggugat hanya mendapat kuasa dari NURAINI, SE, namun tidakada mendapat kuasa dari PAYUNGAN DALIMUNTE, SH, untuk turutmembatalkan surat keputusan objek sengketa a quo sepanjang terhadapPAYUNGAN DALIMUNTE, SH; Bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakantidak dapat diterima karena berkaitan erat dengan kepentingan hukumPAYUNGAN DALIMUNTE, SH;3.

No. 218 K/TUN/201112menerbitkan surat keputusan mutasi terhadap Termohon Penggugat,karenanya melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun2008, sehingga surat keputusan objek sengketa haruslah dinyatatakan tidaksah dan batal;Bahwa putusan hukum Judex Facti tersebut tidaklah beralasan hukum dansalah atau keliru menerapkan hukum sehingga harus dibatalkan karenaPemohon Kasasi telah tepat dan benar dalam menerbitkan surat keputusanobjek sengketa terhadap Termohon Kasasi selaku Pj.

No. 218 K/TUN/201116H. ASHADL SH.NIP : 220 000 754

Sawit RT.001 RW.010, KelurahanBlorong, Kecamatan Jumantono,Kabupaten KaranganyarDalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor03/SKK/YLO/TUN/V/2021 tanggal O03 Mei 2021, diwakili oleh kuasanyayang bernama:Penetapan Nomor 48/G/2021/PTUN.SMG. Halaman 1 dari 5 HalamanYULIUS EKA SETIAWAN, SH, M.HTHOMAS, S.HKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan KonsultanHukum pada YES Law OFFICE yang berkantor di Kp.

.001/013, Lalung, Karanganyar, Surakarta, Phone 081310918765, email :vincensiusthomas@yahoo.com,Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;MELAWAN:Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, tempat kedudukan Jl.Lawu No. 202, Tegalasri, Bejen, Kecamatan Karanganyar, KabupatenKaranganyar, Jawa Tengah;selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca: Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Mei 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN

Semarang pada tanggal 19Mei 2021 dengan register Nomor 48/G/2021/PTUN.SMG; Surat Penetapan Ketua Pengadilan TUN Semarang, tentangPenunjukan Majelis Hakim tanggal 19 Mei 2021, Nomor 48/PENMH/2021/PTUN.SMG Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:48/G/2021/PTUN.SMG tanggal 19 Mei 2021 tentang PenunjukanPanitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 48/PENPP/2021/PTUN.SMGtanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan hari dan tanggal PemeriksaanPersiapan;

385 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 385 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:. REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN,berkedudukan di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Komplek UniversitasLambung Mangkurat Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Prof. Dr. H. M. HADIN MUHJAD, SH., MH.2. H. M. ERHAM AMIN, SH., MH.3. H.

Nomor Putusan 385 K/TUN/20127.8.9.MASJUHAIDA, S.Ag., SH.RITAWATI, S.Ag.M. KHARISMA P. HARAHAP, SH.10. HAMDALIAH, SH.Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor HukumAdvokat DR.

Nomor Putusan 385 K/TUN/2012 Keputusan Tergugat ini diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Februari2011, sedangkan pelantikan dan serah terima jabatan tanggal 10 Februari2011, tanpa dihadiri oleh Penggugat karena Penggugat tidak menerimakeputusan Tergugat tersebut sebelumnya.Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011,tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan KetuaKetua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam ;Diktum pertama keputusan

190 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 190 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:WALIKOTA JAMBI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal BasukiRahmad Nomor 01 Kota Baru, Jambi;Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1 EDRIANSYAH, S.H.

Putusan Nomor 190 K/TUN/201317181920Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi tanggal 14 Desember 2011Nomor 452.2/1231/kesra tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan danAktivitas Gereja HKBP Syaloom di RT 12 Aur Duri, maka kemudian selaindilakukan penghentian kegiatan pembangunan tempat ibadah yang dipimpinKristok Damanik, Tergugat juga melakukan penyegelan terhadap tempat ibadahyang dipimpin Pdt. Togu H.

Putusan Nomor 190 K/TUN/2013MENGADILIDALAM EKSEPSI:e Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 452.2/1231/Kesra tanggal 14 Desember 2011 tentang Penghentian Kegiatan Pembangunandan Aktivitas Gereja HKBP Syaloom RT 12 Aur Duri;3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaJambi Nomor 452.2/1231/Kesra tanggal 14 Desember 2011 tentang PenghentianKegiatan

Putusan Nomor 190 K/TUN/2013Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan ForumKerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat) hanya menyebutkantentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Penggunaan Bangunan (IPB)dan tidak mengenal istilah Izin Bangunan;Dengan demikian tidak jelas apa yang dimaksud dengan Izin Bangunansebagaimana dicantumkan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara

Putusan Nomor 190 K/TUN/2013

PUTUS ANNomor : 52/G/TUN/2007/PTUN.SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalamsengketaantara : Tn.

Tombronegoro No. 1PAL fq mone mn rn ie wn sn wnPengadilan Tata Usaha NegaraPEFSGDUT~ moc mes mes 2 se 2 tee = se = ae = ae =Telah membaca dan memeriksa berkasPET ia ay = =m nm te a ee om =Telah membaca Penetapan Wakil Ketua PengadilanTata Usaha Negara Semarang tanggal 26 Oktober 2007Nomor : 52/Pen.WK/TUN/ 2007/ PTUN.SMG tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmeyelesaikan perkaraT6S@BULS2 seee seme seme same seme Ss ome Se eee eee oH ESTelah = membaca Penetapan Hakim Ketua Majelistertanggal

(Tiga Puluh Satu RibuDelapan Ratus Delapan Puluh Empat Meter Persegi) atas namaHalaman 5 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUNKPGLEONARDUS BENGU yang telah diperjual belikan kepada FANNYLAUREN CHRISTEE tersebut yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi NusaTenggara Timur, yang disengketakan dalam perkara ini, maka untukdapat membatalkan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara(TUN) harus melalui Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraBahwa

UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; Halaman 6 dari 78 halaman Putusan No. 20/G/2020/PTUNKPGBahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari Keputusantersebut), berdasarkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991menyebutkan : "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KeputusanTata Usaha Negara (TUN

) yang merasa kepentingannya dirugikanmaka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitungsecara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan olehKeputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang bersangkutan ; Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat masih dalamtenggang waktu pengajuan Gugatan TUN sesuai dengan ketentuanPasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo.

Yurisprudensi No. 5 K / TUN/ 1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan Bahwa jangka waktutermaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa adalah masuk Keputusan Tata Usaha Negarasesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor: 51Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Yurisprudensi No. 5 K/ TUN /1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan Bahwa jangka waktutermaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dihitung sejakPenggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) ;Bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 17Februari 2020 ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugatmengenai perkembangan pengembalian batas SHM.

297 K/TUN/2011

PUTUSANNo.297 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :MUSLIM, SE., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Pasar Jumat, Jorong Rajawali, Nagari TigoJangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, dalam halini memberikan kuasa kepada : 1. H. Mansyur Manan, SH., 2.Emria Fitriani, SH. MH., 3.

No. 297 K/TUN/2011Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasisebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Padang pada pokoknya atas dalildalil :I Tenggang Waktu :Berdasarkan Pasal 55 UndangUndang No 51 Tahun 2009 yang merupakanperubahan kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

No. 297 K/TUN/2011Bahwa akibat tindakan Tergugat yang mengeluarkan surat KeputusanNo.030/147/DPPKA2010 tanggal 7 April 2010 atas tanah garapan Penggugat danmenghibahkannya kepada Pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum Kalumpang TigoJangko Kecamatan Lintau Buo tanpa sepengetahuan Penggugat telah menghibahkan hakgarapan Penggugat seluas 15.000 M2 berikut tanaman karet yang ada diatasnyamenimbulkan kekhawatiran Penggugat dan ketidak pastian hukum Penggugat selakupenggarap maka Penggugat telah menyurati

No. 297 K/TUN/2011Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a UndangUndang Nomor5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan UndangUndang Nomr 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertianKeputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakanperbuatan hukum perdata .

No. 297 K/TUN/2011

Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebutsebagai tindak lanjut dari proses Pemilihan Kepala Desa Wadak Kidul yangdilaksanakan pemungutan suaranya pada tanggal 09 Juni 2013 yangkemudian diusulkan oleh Tergugat I dengan Keputusan TUN nya Nomor04/BPDWK/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Calon KepalaDesa Terpilih atas nama H. Yamal Hasan.

yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Keputusan TUN11yang diterbitkan oleh Tergugat II karena Keputusan TUN tersebut merugikankepentingan Penggugat, yakni seharusnya Kepala Desa Terpilih H.

Sangat kuat alasan hukum tersebut KeputusanTUN yang diterbitkan oleh Tergugat II untuk dibatalkan ;Oleh karena itu pula dasar Tergugat I mengeluarkan Keputusan TUN nyaberdasarkan dari Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat II yang tidak sahdan cacat hukum, maka sangat beralasan hukum pula Keputusan TUN yangditerbitkan oleh Tergugat I untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara dengan alasan adanya cacat proses/prosedur (cacat due process) ;.

dirugikan secarahukum;Bahwa, oleh karena Keputusan TUN yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat Idan Tergugat II a quo bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan/atau AAUPB, maka Penggugat mohon kepada Yang TerhormatMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutusperkara ini untuk dapatnya menyatakan obyek Kuputusan TUN a quo yangmenyatakan Kades Terpilih atas nama H.

/1994, tanggal 10Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 Juncto SEMA R.I.

Nomor : 169 K/TUN/2009, tanggal 8September 2009;4 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 136 PK/ TUN/2010, tanggal 5 Januari 2011.Bahwa dari keempat putusan tersebut yakni angka 4.2. angka 4.3. dan angka 4.4. yangpada pokok amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapatditerima dengan kata lain Sertifikat atas nama H.

ACHMAD yaitu Orang tua Penggugat SertipikatHak Milik No. 1458/Batu Layar dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (SPORADIK) yang isinya PALSU, dimana dalam Perkara TUN diPTUN Mataram Tergugat 1. Diperlihatkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLombok Barat bahwa Sporadik dimaksud isinya tentang pernyataan H. ACHMADyang menyatakan tanah mendapat beli dari I Nengah Kayun , BA.

MTR tangal 26 Mei 2008, diberi tanda P.8 ;Foto copy, Salinan Keputusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya No. 99/B.TUN/PT.TUN.SBY tanggal 11 Desember 2008, diberi tandaP.7 3Foto copy, Salinan Keputusan Mahkamah Agung RI, No. 169/K/TUN/2009tanggal 08 September 2009, diberi tanda P.8 ;Foto copy, Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136/PK/TUN/2010 tanggal 05 Januari 2011 , diberi tanda P.9 ;Foto copy, Salinan Keputusan No 18/G/2011/PTUNMTR tanggal 09 Agustus2011

MTR tangal 26 Mei 2008, diberi tanda T.1 ;Foto copy, Salinan Keputusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya No. 99/B.TUN/PT.TUN.SBY tanggal 11 Desember 2008, diberi tandaT.2;Foto copy, Salinan Keputusan Mahkamah Agung RI, No. 169/K/TUN/2009tanggal 08 September 2009, diberi tanda T.3 ;Foto copy, Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 136/PK/TUN/2010 tanggal 05 Januari 2011 , diberi tanda T.4 ;Foto copy, Salinan Keputusan No 18/G/2011/PTUNMTR tanggal 09 Agustus2011

;Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai isi Putusan TUN ;SAKSI I NENGAH SWECABahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugatyaitu masalah tanah ;Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa itu adalah di Desa Batulayar, KecamatanBatulayar kabupaten Lombok Barat ;Bahwa saksi tahu dengan batasbatas tanah itu yaitu. : Utara, tanah Siti Hawa/Abdul Husen.

Kepala SeksiPerdata dan TUN Kejaksaan Negeri Surabaya.4. ACHMAD SURYADI,SH.Kepala Seksi Perdatadan TUN Kejaksaan Negeri Tanjung PerakSurabaya.5. MT.EKAWATI RAHAYU, SH.Kabag.HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya.6. RIZKI YUNANTHA BASUKI,SH.KasubBag.Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekda Kota Surabaya.7. IGNATIUS HOTLAN HAHALONGAN M.SH.StafSub.Bagian Hukum pada Bagian hukum SekdaKota Surabaya .8.MUHAMMAD .28. MUHAMMAD,SH.Staf Sub.Bag.Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Sekda Kota Surabaya.9.

294 K/TUN/2013

Putusan Nomor 294 K/TUN/2013Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding I/Tergugat,Il. a. ZAINIR HAMZAH, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Sawah Sianik Nomor 1, RT 001/RW 001,Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, KotaSolok, pekerjaan Wiraswasta;b. IMRAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Nasir ST.

Putusan Nomor 294 K/TUN/20131010CcBahwa dalil Penggugat pada angka 4 (empat) halaman 3 (tiga) yangmenyatakan ...didalam Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2002/ PN.SLKSaudara Alimar DT.

Putusan Nomor 294 K/TUN/201314antara Darmawi DT. Rajo Penghulu sebagai Penggugat melawan Alimin Glr.Bandaro Sutan Pono Batuah, dkk sebagai Tergugat.

Putusan Nomor 294 K/TUN/2013162013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/K/2012/PTUNPDG jo. Banding Nomor 26/B/2013/PT.TUNMDN jo.

Putusan Nomor 294 K/TUN/201326Bahwa Sdr. Alimar DT. Rajo Kaciak Basa waktu terjadi Perkara Perdata Nomor12/PDT.G/2002 didalam perkara tersebut juga telah memakai surat tidak benar yaituFoto Copy Surat Gadai tanggal 7 April 1912 antara Pono Urai DT.

Surat Perintah Pengosongan No.008/1.711.9 tanggal 25 Januari 2000 yangditerbitkan Dinas Perumahan DKI Jakarta pada Pengadilan Tata Usaha Negara(TUN) Jakarta terdaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan TUN Jakartapada tanggal 24 April 2000, No.041 /G.TUN/2000/PTUNJKT .

Putusan PengadilanTUN Jakarta NO.041/G.TUN/2000/PTUNJKT tanggal 30 Agustus 2000 telahdibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan menyatakan SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan No.008/1.711.9 tanggal 25 Januah 2000tentang Pengosongan Perumahan terletak di JI.

Pintu Air Raya No.22 B, KelurahanPasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat adalah Sah Menurut Hukum,sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 27/B/2001/PT.TUN.JKT , putusan mana telah dikuatkan oleh Putusan KasasiMahkamah Agung RI, Putusan No. 92 K/TUN/2002 tanggal 6 Juli 2006 danPutusan Peninjauan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Putusan No. 61PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008, oleh karena itu Putusan MahkamahAgung RI mana telah Berkekuatan Hukum Tetap.

) Jakarta terdaftar didalam Register KepaniteraanPengadilan TUN Jakarta pada tanggal 28 April 2000, No.052/G.TUN/2000/PTUNJKT.b.Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum aquo pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, sekedar mengajukan Gugatan tanpa didasari dalil dalil Posita yangberdasarkan hukum;5.

Pintu Air Raya No.22 B, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar,Jakarta Pusat adalah Sah Menurut Hukum, sebagaimana ternyata dalam PutusanPengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 20/B/2001/PT.TUN.JKT (Bukti T10), putusanmana telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI, Putusan Kasasi No. 218 K/TUN/2002 tanggal 25 September 2003 (Bukti T11) dan Putusan Peniniauan KembaliMahkamah Agung RI, Putusan No. 44 PK/TUN/2008 tanggal 18 September 2008(Bukti T 12), Putusan mana telah Berkekuatan Hukum Tetap.6.